Bagaimana Mengelola Uang, Kekuasaan, dan Jabatan?

Bagi manusia uang adalah segala-galanya, karena dengan uang manusia bisa berkuasa (memiliki kekuasaan), begitu pun juga dengan jabatan. Mengapa dan kenapa uang itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan dan jabatan. Singkatnya, karena dengan uang kekuasaan dan jabatan bisa dimiliki oleh manusia.

Di zaman era orde lama (orla) dan era orde baru (orba) hingga masuk pada zaman era orde reformasi ini, Uang, kekuasaan dan jabatan masih terus berimbang atau dengan kata lain masih meraja lelah disana sini. Sangat sulit sekali kekuasaan dan jabatan itu di geruti oleh orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa atau rakyat jelata.
Untuk itu, uang, kekuasaan dan jabatan merupakan tiga mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa, karena tanpa memandang siapa saja baik itu pemimpin birokrat, elit-elit, kaum awam atau siapa saja, jika memiliki uang berarti sudah tentunya kekuasaan dan jabatan pun diembanginya.

Berbicara mengenai uang, sudah tentunya kekuasaan dan jabatan ada dibelakangnya. Orang yang tidak memiliki apa-apa hanya bisa menjadi penonton setia yang selalu menyaksikan kekuasaan dan jabatan itu di mainkan oleh segelintir orang atau birokrat yang empunya segala-galanya, salah satunya uang.

Dengan demikian secara sederhana melalui tulisan ini penulis tidak akan menyajikan kata-kata yang cukup berbelit-belit hanya karena persoalan uang, kekuasaan dan jabatan. Tetapi yang ada di benak penulis hanya sebatas menyampaikan usulan kepada setiap para penentu kebijakkan di daerah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dan distrik untuk selalu mengedepankan keadilan.

Ketika keadilan dikedepankan maka dengan sendirinya setiap problematika menyangkut kepentingan pribadi atau golongan akan tidak nampak di mata masyarakat. Karena kinerja dari seorang pemimpin di daerah bukan dinilai oleh siapa-siapa tetapi yang menilai adalah masyarakat, sebab pemimpin itu menduduki suatu jabatan di pemerintahaan manapun baik di pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintahan terkecil pun seperti distrik dan kelurahan bukan semata-mata hanya karena dengan uang dan kekuasaan yang dimilikinya, tetapi perlu disadari bahwa dengan suara dan hati rakyatlah maka seorang pemimpin itu bisa memiliki uang, kekuasaan dan jabatan.
Alasannya, karena untuk memiliki kekuasaan dan jabatan hanya bisa dimiliki oleh orang yang kaya, itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini di seantero dunia. Banyak hal yang hingga saat ini masih mendarah daging bagi manusia di dunia ini dimana hanya karena uang, teman dekat, keluarga dan lain-lainnya bisa dijual belikan, termasuk daerah dan masyarakat kecil.

Begitu pula juga dengan jabatan dan kekuasaan, ketika ada tanda-tanda untuk terjadinya perpecahaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, itu tentunya di akibatkan karena tiga faktor utama tadi yakni uang, kekuasaan dan jabatan.
Sebenarnya jika uang itu digunakan secara baik-baik maka tidak akan terjadi pemicuan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Berbagai problematika yang terjadi saat ini, dimana dengan uang yang ada bisa digunakan sebagai alat kekuasaan serta dengan uang itu pula jabatan bisa diperoleh oleh manusia itu.

Banyak pemimpin di daerah hingga saat ini, sesuai de facto telah menyalagunakan uang hanya untuk kepentingan kekuasaan dan jabatan serta ada juga pemimpin birokrat yang selalu menyelewengkan uang, apalagi yang lebih ironisnya uang milik rakyat.
Contoh soal, seperti terjadinya penyelewengan dana otsus oleh pejabat birokrat di papua. Sebenarnya dana otsus itu di kucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi papua lewat undang-undang otsus Nomor 21 Tahun 2001 untuk menutupi isu ’M’ yang pada saat itu masih gentar-gentarnya disuarakan oleh rakyat papua.

Namun sangat disayangkan, lebih kurang selama tujuh hingga delapan tahun ini sejak tahun 2001-2009, jalur pendistribusian dana otsus itu belum menyentuh tepat di hati rakyat, seperti pada bidang pendidikan yang belum 100 persen berjalan lancar. Selain itu juga di bidang kesehatan tingkat penyakit masih terus meningkat serta melambung tinggi dari waktu ke waktu. Sementara di bidang ekonomi kerakyatan, masyarakat akar bawah belum bisa mengelolah hasil sumber daya alam (SDA) secara baik, pada hal SDA di papua cukup berlimpah ruah. Dan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta pembangunan lainnya yang masih terlihat belum nampak di permukaan.

Akhirnya, apa yang dilakukan masyarakat pribumi, hanyalah bertanya dan terus bertanya, kemana saja dana otsus itu di kucurkan, kalau memang dana itu sudah dikucurkan kenapa masyarakat tidak menikmati, dan kemana kucuran dana itu dialirkan. Salah satu koran harian pagi Cenderawsih Pos (Cepos) yang dikutip penulis, beberapa waktu lalu pada halaman muka (depan) koran tersebut, lewat komentarnya Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH.

Dimana lewat berita itu, Gubernur Papua sangat mengakui bahwa apa yang di keluhkan masyarakat papua selama ini tentang gagalnya otsus papua itu benar, karena, lebih kurang 90 persen bantuan otsus selama 7 tahun telah dihilang atau di makan oleh pejabat birokrat papua, sedangkan sisanya sebesar 10 persen yang disalurkan kepada rakyat (masyarakat) papua.

Untuk itu sekali lagi, lewat tulisan yang tidak berarti bagi kita yang belum mengerti dan berarti bagi kita yang sudah mengerti serta memahami tulisan ini harus benar-benar bekerja dengan mata, telinga dan hati. Ketika kita hanya memilih dua diantara tiga yakni membangun dengan mata dan membangun dengan telinga maka pembangunan di suatu daerah tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat serta apa yang dicita-citakan oleh seorang pemimpin tersebut lewat visi dan misinya dalam rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) tidak akan tercapai, sebaliknya juga jika kita memilih membangun daerah dengan hati dan telinga maka dampaknya akan sama dan tidak akan pernah maju pesat.

Tetapi yang paling tepat kita membangun daerah dengan mata, telinga dan hati (tiga-tiganya diikutsertakan dalam pembangunan). Sebab dengan mata seorang pemimpin bisa melihat pembangunan mana yang perlu dibangun, dengan telinga seorang pemimpin bisa mendengar apa yang di keluhkan oleh rakyat serta dengan hati seorang pemimpin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat.............Semoga!!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Kemampuan Keuangan Modal Pemekaran Daerah

Nafsu kuat tapi tenaga tidak ada. Ungkapan seperti inilah yang cocok bagi setiap daerah yang mengusulkan daerahnya menjadi daerah otonom. Implementasi otonom daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 telah membuat pemerintah pusat disibukkan untuk menanggapi permintaan dari berbagai pemerintah daerah yang mengusulkan pembetukkan diwilayahnya.

Dari referensi penulis sejak pemerintah membuka kran otonom proses usulan untuk otonom baru yang telah disampaikan kepada pemerintah berjumlah 21 Provinsi, 85 Kabupaten dan 9 Kota. Seiiring dengan itu pula pemerintah juga telah menetapkan beberapa daerah otonom baru sejak tahun 2001 hingga sampai tahun ini. Dengan demikian jumlah Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meningkat secara sifnifikan.

Telah ditetapkan dan dimekarkan melalui undang-undang pemekaran jumlah Kabupaten dan Kota menjadi 440 yang terdiri dari 348 Kabupaten, 85 Kota, 1 Kotamadya administratif dan 1 Kabupaten administratif. Kemudian jumlah Provinsi setelah dimekarkan yaitu berjumlah 33 Provinsi. Perlu dipahami bahwa secara teknis seluruh daerah otonom yang sudah dimekarkan dan disetujui oleh pemerintah pusat, tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan.

Daerah otonom yang dimekarkan oleh pemerintah telah melewati uji kelayakan yaitu melalui kajian dan observasi lapangan tim teknis Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) kemudian ditetapkan berdasarkan persyaratan antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan persyaratan administrasi seperti mendapat persetujuan dari DPRD tingkat I dan II, bupati dan gubernur setempat.

Jika semua ini berada diatas angka minimal, maka dapat dipertimbangkan daerah otonom baru. Kita bisa pahami tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melayani peningkatan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Dan tak kalah pentingnya hubungan antar pusat dan daerah. Dari sekian banyak yang harus perlu dipersiapkan, kemampuan keuangan daerah harus menjadi salah satu faktor yang masuk secara signifikan didalam mengambil keputusan yang akan dimasukkan atau diusulkan dalam kriteria pengambilan dalam keputusan proses pemekaran satu wilayah.

Harus disadari bahwa secara fiskal APBN pemekaran daerah yang dilakukan baik pada level Provinsi maupun Kabupaten itu akan berdampak kepada seluruh daerah di Indonesia. Mengapa ? karena jika terjadi pembentukkan satu daerah otonom baru,maka alokasi dana umum dari APBD untuk masing-masing daerah akan berkurang. Jelas, sebab harus ada anggaran yang dialihkan ke daerah otonom baru tersebut. Saat ini masih ada daerah yang mengusulkan pembentukan daerah baru seperti pengusulan Provinsi Papua Selatan dan pengusulan Provinsi Tapanuli Utara di Sumatera Utara.

Maraknya desakan pengusulan daerah otonom baru, membuat pemerintah perlu menusun strategi penataan daerah otonom baru. Bahkan presiden SBY pernah mengeluarkan statemennya melalui media masa menyatakan bahwa saat ini belum ada pemekaran. Nampaknya presiden SBY selaku penentu kebijakan tidak mau gegabah dalam hal pemekaran ini. System struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah perlu ditata ulang agar semua urusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. (Jemmy Gerson Adii-Joharman)

seLENgkapnya......

Publik Figur Harus Berhati Publik bukan Pecundang

Kehadiran seorang publik figur ditengah-tengah masyarakat sangat diimpikan oleh seluruh masyarakat, terlebih bagi seorang yang nota bene seorang pejabat, kehadirannya selalu menjadi buah bibir, sosok pemimpin yang menjadi panutan, meskipun hanya sekilas tetapi sangat berarti bagi rakyatnya, dalam menyampaikan keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakatnya.

Seharusnya wajah pemimpin kita demikian, mau turun kelapangan dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan tersebut. Tidak semestinya mereka hidup dalam bergelimangan harta dan melupakan tanggung jawab moral terhadap masyarakat banyak, bangsa ini merupakan organisasi sosial, satu sama lainnya hidup saling membutuhkan, apalagi kesadaran sosial yang menjadi dasar dari pada budaya ketimuran turut menjadi pertimbangan.

Jangan menanamkan benih-benih kerusakan, hubungan sosial menjadi penting dalam rangka memahami bagaimana pola interaksi dan komunikasi yang dibangun harus bersifat dua arah, tidak cukup satu arah saja – jika itu terjadi maka yang dapat ditemukan dilapangan adalah kesalah pahaman yang memuncak. Garis komunikasi dan informasi yang disampaikan sedikit banyaknya mencakup banyak aspek, mewakili setiap ruang yang ada di masyarakat kita pada umunya.

Kehadiran publik figur atau katakanlah seorang pejabat dan sebagainya merupakan representasi atas sebuah lembaga yang dikoordinirnya, baik lembaga formal maupun informal, sama-sama memberikan contoh bahwa masyarakat kita masih membutuhkan perhatian lebih. Ada sebagian orang yang tidak cukup memiliki kekayaan dan harta benda namun memliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap orang-orang sekitarnya. Disatu sisi banyak orang berada namun miskin akan suasana hati, artinya dirinya tidak sanggup untuk berkorelasi dengan sekitarnya.

Ini sangat sulit sekali ketika seseorang yang nota bene merupakan publik figur memainkan peranan yang sangat penting, mampu menjadi icon dalam setiap eprsoalan-persoalan yang lebih konkret. Peranan yang dimainan seorang Jesse Jackson sangat diakui oleh dunia internasional – ketenaran dan kecakapan dalam merangkul berbagai elemen masyarakat turut menjadikannya duta perdamaian negara-nefara Afrika, sementara lika-liku hidupnya penuh dengan ketidakpastian.

Bagi kebanyakan orang jalan menuju Roma masih terbuka, jangan menyia-nyaiakan kesempatan yang ada di depan mata, bila perlu banting setir seratus delapan puluh derajat untuk memberikan perubahan. Seorang publik figur diangkat dan dipilih rakyatnya atas dasar kemauan dan keinginan sendiri, keprcayaan telah ditanamkan untuk medapatkan perubahan tetapi sepanjang perjalanannya tidak sedikit yang permasalahan namun tidak banyak pula yang diharapkan.

Kita lupa satu hal, apa sih publik figur itu – mereka adalah orang-orang terpilih yang dipercanyakan untuk mengemban sebuah amanat serta memberikan suri tauladan dan mampu menciptakan preseden-preseden baik di mata semua orang. Peranan media untuk memberikan respon terhadap segala tindak-tanduk mereka adalah santapan atau menu spesial yang dapat dicicipi setiap harinya. Ragam suguhan yang baik sampai kepada yang buruk dibeberkan secara gamblang.

Terkadang kaidah dan norma tidak lagi dijunjung dalam memberikan penilaian atas sebuah tindakan tersebut. Duta-duta untuk setiap permasalahan selalu diberikan kepada orang-orang terpilih, manusi bukanlah mahkluk yang sempurna, setiap saat dapat terjadi penyimpangan dan terkadang penyimpangan tersebut selalu diikuti oleh konsekwensi yang harus diterima.

Terkadang cacian dan makian turut mewarnai ketidak profesionalan seorang publik figur, mereka kerapkali tanpa sadar dan tanpa pikiran normal terhempas pada sebuah tindakan overleping. Apakah ini kesengajaan ataukan benar-benar dilakukan oleh dirinya, tidak usah diherankan karena dengan demikian bahan cercaan akan melibas setiap ruang waktunya. Bangsa ini banyak menelorkan publik figur, baik dikalangan selebritis, seniman, elit politik pemerintahan maupun birokrasi atau barangkali foto model sekalian.

Semuanya baik sekali, mau dijadikan publik figur – tidak segampang itu, kemampuan untuk memahamin kondisi psycologi seseorang maupun kebanyakan orang akan menjadi daya tarik tersendiri sehingga merupakan pijakan dalam mengarungi bahtera kehidupan seorang publik figur. Orang tidak pernah mengira ketika dirinya dijuluki publik figur, padahal ada banyak permasalahan yang bakalan dihadapi disana dan profesionalismenya dibutuhkan.

Jaman semakin edan ‘bung’ jadi jangan sampai apa yang ada ikut-ikutan menjadi edan atau senewen. Ketika kaki dilangkahkan menuju pada pembaruan hidup berarti seseorang telah siap menerima konsekwensinya, tidak hanya seorang publik figur saja yang merasa demikian, masyarakat biasa juga biasa. Sepakat sekali jika seorang publik figur dikatakan juga manusia, karena meskipun mahkluk yang memiliki derajat tertinggi tetapi belum bisa dikatakan sempurna, masih memiliki kesalahan-kesalahan.

Lebih baik bangg atas diri yang kecil daripada besar dengan hati yang kerdil, hal tersebut sangat menyedihkan sekali, atas dasar itulah terkadang masing-masing individu tidak dapat mengontrol diri dan pada akhirnya tidak sanggup dalam memikul beban moral tersebut. Kelelahan setiap waktu merupakan faktor setiap orang untuk menempatkan dirinya pada level yang lebih tinggi, suatu ketika level itu akan menyurutkan anda pada sebuah ketidakpastian dengan berujung pada kemtian serta pengingkaran kemampuan yang dimilikinya, sunggu-sungguh sulit. (Jemmy Gerson Adii-Djunedi)

seLENgkapnya......