Pembayaran Insentif dan Kesejahteraan berdasarkan DPA !

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd kepada wartawan mengatakan bahwa setiap Pembayaran Insentif dan kesejahteraan bagi Staf dan Guru-Guru dilapangan setiap tahun itu dilakukan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, Kata Kadin “Jangan ada oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang mengambil kesempatan untuk mau menjatuhkan nama baik kami dengan mengatakan bahwa Kepala Dinas yang memangkas hak-haknya Guru-Guru dilapangan.

Kalau memang begitu, itu berarti saya sebagai pimpinan dari Staf bahkan guru-guru dilapangan mau taruh muka dimana. Semua kita harus melalui koordinasi, jangan asal kata-katanya saja dan menyebarkan bahasa yang tidak-tidak kesemua pihak sehingga memperbesar persoalan. Hal-hal inilah yang namanya provokator dan yang mau merusak Negara ini khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Deiyai,”.

“Saya sebagai putra daerah merasa kesal, karena hal-hal yang tidak benar selalu di bilang benar, dan malah memperkeruh keadaan. Kita dari Dinas sudah menawarkan untuk mau membayar sementer satu duluan, tetapi, pada tanggal 18 Agustus berdasarkan kesepakatan dari Guru-Guru melalui Tim yang dibentuk menyampaikan bahwa telah sepakat untuk menerima dana Insentif dan Kesejahteraan apabila 2 Semester.

Sekarang harus tetap menungguh, karena untuk memproses semester berikutnya juga membutuhkan waktu, baik waktu untuk menyiapkan berkas administrasi juga waktu untuk menungguh pemrosesan dari pihak Keuangan Daerah”tegasnya, Selasa (27/9).

Disamping itu juga perlu diketahui oleh semua pihak bahwa yang menghambat proses pencairan dana Insentif dan Kesejahteraan bukan dari Kepala Dinas melainkan dari Oknum-Oknum yang ada di Dinas bahkan yang memperlambat pencairan adalah dibagian Keuangan Setda Kabupaten Deiyai. Jangan ada oknum yang melemparkan batu kemudian sembunyi tangan. Kita bekerja di Deiyai harus bekerja dengan berjiwa Nasionalis, bukan Isme. (jga)

seLENgkapnya......

Proses SK CPNS 2009 di Pemkab Deiyai di Pertanyakan

Proses SK CPNS 2009 untuk Pemerintah Kabupaten Deiyai masih menjadi pertanyaan? Hal ini disampaikan salah satu perwakilan dari CPNS Formasi 2009 Kabupaten Deiyai, Jemmy Adii, kepada media ini, Rabu (28/9) kemarin.

Menurutnya, selama ini dirinya bersama rekan-rekan lainnya terus mengecek di kantor BKD yang berkedudukan sementara di Mes Koramil Waghete. Namun belum juga ada tanda-tanda positif yang jelas dari Staf yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, kapan BKD Kabupaten Deiyai akan membagikan SK CPNS formasi 2009? Patut dipertanyakan kinerja BKD, dan mungkin pak Bupati Deiyai, Bapak Hengki Kayame akan mengetahuinya secara dekat, karena sudah memperhambat nasib banyak orang.

“Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sama-sama lolos pada formasi 2009 di kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua hampir semua sudah terima SK CPNS. Ada pula yang bahkan sudah mengikuti prajabatan.“Tetapi, kenapa di Deiyai ini bisa terlambat begini? Apa yang menjadi kendalanya sampai BKD belum pernah sampaikan informasi terkait proses SK CPNS Formasi 2009 ini?,”kata Jemmy mempertanyakan.

Sebaiknya, Bupati Deiyai jangan menutup mata, tetapi tolonglah mempertegas stafnya khususnya yang bekerja di BKD Deiyai supaya bisa mempercepat proses SK, karena tinggal menghitung bulan lagi, tentunya akan ada penerimaan CPNS tahap ketiga untuk tahun 2011 ini. (jga)

seLENgkapnya......

Diindikasi ada Pemalsuan Tandatangan Kadin, Pihak Keuangan diminta Teliti Administrasi

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd menegaskan kepada Pihak Dinas Keuangan dan Pimpinan Pemegang Kas Daerah PT. Bank Papua Cabang Enarotali harus teliti dalam setiap Administrasi SPD, SPP dan SPM yang masuk, khususnya Administrasi dari Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, jangan memberikan pencairan dana bagi siapa saja hentah itu oknum-oknum Staf di Kantor bahkan Kontraktor yang memalsukan tandatangannya Kepala Dinas. Karena hal ini menyangkut pertanggung jawaban kedepan yang akan diberikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pihak BPK.

“Jadi sebaiknya, sebelum pemrosesan dana harus koordinasi dulu dengan Pimpinan SKPD, atau sebaiknya mendapatkan persetujuan memo dari Pimpinan SKPD. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya (2010-red) yang kami temukan dilapangan, ada oknum-oknum staf dinas yang memalsukan tanda tangan saya selaku Kepala Dinas,”terangnya.

Hal ini (Pemalsuan Tandatangan) yang merupakan reputasi orang lain, tidak seenaknya dilakukan sembarangan oleh orang lain. “Sekarang saya teliti dan saya akan memberikan Instruksi tegas kepada pihak Keuangan dan juga Pimpinan Pemegang Kas Daerah PT. Bank Papua Cabang Enarotali, supaya terlebih dahulu harus meneliti administrasi sebelum tahap pemrosesan pencairan dana.

Saya lakukan ini, supaya setiap dana yang keluar baik melalui kegiatan Rutin Kantor maupun kegiatan Proyek dapat keluar dengan teratur serta kedepannya mudah untuk diketahui jumlah besar dana dan tentunya pada akhirnya memudahkan juga pada bukti fisik dari kegiatan yang dilakukan dilapangan.”tandasnya. (jga)