Sejarah Singkat Kabupaten Nabire

Sejarah Singkat Kabupaten Nabire “Nabire” demikian sekarang disebut, adalah suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang terhampar di seputar “Leher Burung” pulau Papua. Dalam perkembangannya “Nabire” telah melampaui fase-fase sebelum masuknya Pemerintahan Belanda, jaman Pemerintahan Belanda dan jaman Pemerintahan RI hingga saat ini. Paparan mengenai sejarah Pemerintah Kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna, sehingga masih perlu untuk dikaji dan disempurnakan bersama-sama sehingga menjadi suatu materi yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan. 1. Asal usul dan arti Nabire Sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal usul dan arti Nabire dari beberapa sumber/versi. Uraian mengenai cerita asal usul dan arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal usul dan arti Nabire yang sebenarnya. a. Versi Suku Wate Berdasarkan cerita dari suku Wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrit, terutama disepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata “Nawi” yang mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”. Suku Wate yang terdiri dari lima suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Waii yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik. Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah. b. Versi Suku Yerisyam Menurut versi suku Yerisyam Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta pendamain ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam. Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk memberi nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu Bapak AKBP. Drs. Surojotanojo, SH (Alm). Versi lain Suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire. c. Versi Suku Hegure Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon palem lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire. d. Dalam Hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan Nabire dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini merupakan kependekan dari kata-kata N-nyaman, A-Aman, B-bersih, I-indah R-ramah, E-elok yang mengandung makna bahwa “Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok) tersebut merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan membutuhkan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya. e. Jaman sebelum Pemerintahan Belanda Hingga saat ini, karena keterbatasan sumber data/informasi maka apa dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan pada fase ini belum bisa diuraikan. 2. Jaman Pemerintahan Belanda Wilayah Tanah Papua sudah sejak tahun 1828 dianggap sebagai bagian dari wilayah/tanah jajahan Belanda di Kepulauan Indonesia, namun kekuasaan Pemerintahan Belanda baru benar-benar terwujud di Papua ini pada tahun 1898 ketika Tweede Kamer (Parlemen Belanda) mensahkan Anggaran Belanja sebesar F. 15.000 (Gulden), untuk mendirikan pemerintahan di daerah jajahannya. Papua pada waktu itu Irian Barat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dikuasai oleh Kontrolir Belanda, bagian utara dinamakan Afdeling Noord Nieuw Guinea berkedudukan di Manokwari dan menguasai daerah yang terbentang dari Jamursba (Kaap de Guide Hoop). Sebelah barat sampai ujung timur Teluk Humbolt, dan bagian barat dinamakan West en Zuid Nieuw Guinea berkedudukan di Fak-fak dan menguasai Daerah Jamursba ke selatan, menyusur ke timur sampai ke perbatasan daerah jajahan Inggris (PNG sekarang). Dengan demikian wilayah Kabupaten Dati II Paniai sebelum dimekarkan masuk ke Noord Guinea dan sebagian lagi masuk ke West en Zuid Nieuw Guinea. Berkali-kali Pemerintahan Penjajah Belanda mengadakan pembagian wilayah Papua ini untuk memudahkan jangkauan penguasaan atas daerah jajahannya. Upaya pembagian daerah dalam satuan-satuan Daerah Administratif selalu terbentur pada kenyataan yang sulit, sehingga akhirnya harus menyesuaikan diri dengan kenyataan kondisi wilayah. Hingga tahun 1930 orang belum mengetahui adanya penduduk di Daerah Pegunungan Tengah, demikian pula penduduk daerah ini belum mengetahui adanya Pemerintah yang menguasai wilayahnya. Oleh sebab itu Pos Pemerintahan pertama yang ada di 3 wilayah ini dulu (Nabire, Paniai dan Puncak Jaya) pada masa Penjajahan Belanda sampai tahun 1938 hanya terdapat pada 2 (dua) tempat dipesisir pantai yaitu : Pos Pemerintahan yang pertama di Kwatisore (Distrik Yaur sekarang) dibuka pada tahun 1912 oleh Gezaghebberd Welt dari Onder Afdeling di Manokwari. Pos Pemerintahan pertama di Napan Weinami setelah Bestuur Assistent dari Serui mengunjungi Napan tahun 1920 dan untuk pertama kalinya ditempatkan Bestuur Assistent bernama A. Thenu di Napan Weinami, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Pesisir Pantai ke Goni dan Daerah Pedalaman. Awal mula dibukanya Pos Pemerintahan Belanda di Enarotali (Wisselmeren) setelah Pastor Tillemans mengunjungi daerah-daerah pedalaman Paniai melalui Kokonau pada tahun 1932 dengan misi penginjilan Katholik. Kemudian awal April 1937 di sebelah barat pegunungan tengah Letnan Dua Laut Ir. F.J. Wissel Pilot dari perusahaan Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschapij (NNGPM), menemukan gugusan danau di kawasaan pegunungan yang sama sekali belum dikenal, bahkan di peta bumi masih berwarna putih. Untuk memastikan penemuan ini, tanggal 18 September 1937 dimulailah ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Assitent Residen Fak-Fak Dr. J.W. Cator dan pada tanggal 3 Oktober 1937 menemukan sekelompok masyarakat pegunungan. Penduduk disini termasuk Suku Kapauku yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Suku Ekagi. Dalam perjalanan pulang, Cator mengajak beberapa orang Marga Zonggonau dari Suku Moni sebagai Penunjuk Jalan dan Juru Bahasa. Pada tanggal 10 November 1938 Pos Pemerintahan Belanda dibuka untuk pertama kali, pejabat yang pertama kali bertugas disini adalah J.F. Stutterheim, sebagai Assistent Controleur, kemudian awal Februari 1939 Dr. J.F. Victor De Bruin menggantikannya sebagai Controleur di Wisselmeren. Beberapa tahun kemudian Pemerintah Belanda membuka Onder Distrik di Nabire, yaitu pada tahun 1942, dengan Pejabat Distrik Hooft Bestuur Assistent (H.B.A.) Somin Soumokil. Pada zaman Gubernur Van Waardenburg tepatnya mulai 1 April 1952 wilayah Papua dibagi dalam 4 Afdeling. Wilayah Paniai merupakan bagian dari Afdeling Central Nieuw Guinea yang terbagi dalam 3 Onder Afdeling yaitu : a. Onder Afdeling Wisselmeren dengan ibu kota Enarotali b. Onder Afdeling Tigi dengan ibu kota Waghete c. Onder Afdeling Grothe Valley dengan ibu kota Wamena Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Paniai dimasukkan dalam Afdeling Geelvinkabaai yang berkedudukan di Biak sebagai Waarnement Residen dengan 2 Onder Afdeling yakni Wisselmeren (Enarotali) dan Tigi, sedangkan Onder Afdeling Baliem Valley dimasukan dalam Afdeling Holandia (Jayapura). Adapun nama-nama HPB Onder Afdeling Wisselmeren sejak 10 November 1938 sampai dengan tahun 1962 menjelang penyerahan kekuasaan, sebagai berikut : Dr. J. F. Stutterheim Periode 10-11-1938 s/d Feb 1939 Dr. J. V. de Bruin Periode Feb 1939 s/d 1947 Meyer Raneff Periode 1947 s/d 1949 Raphael de Haan Periode 1949 s/d 1955 J. Massink Periode 1955 s/d 1960 Mr. J. Ch. Haring Periode 1960 s/d 1962 Mr. Kron Periode 1962 s/d UNTEA Sedangkan yang menjadi HPB Tigi (Waghete) pada tahun 1961 adalah Masaairuc. Sementara itu pejabat-pajabat wilayah Distrik di Wisselmeren dan Tigi sejak 10 November 1962 menjelang penyerahan kekuasaan adalah sebagai berikut : H. Bosh, Adjunct Administratif Ambtenaar (A.A.A) Distrik Paniai Timur L. Latenstein, A.A.A. Distrik Paniai Barat Weinand Wambrauw, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Aradide merangkap Homeyo Hans Inggabouw, Bestuur Assistant (B.A) Distrik Tigi Florens Imbiri, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Moanemani Edmundus Inggirik (C.B.A) Distrik Mapia Andreas Karma, Candidat bestuuur Assistent (C.B.A) Distrik Nabire Pembagian terakhir menjelang penyerahan kekuasaan pada tahun 1961 wilayah Papua terbagi dalam 6 Afdeling, 83 Onder Afdeling, 83 Distrik dari 2.087 Dorp serta 5 wilayah eksplorati. Pada zaman itu Paniai masuk dalam Central Bergland dengan kedudukan Ibukota sementara di Holandia. Di wilayah Paniai terdapat 2 Onder Afdeling yaitu Wisselmeren dan Tigi serta terdapat 5 wilayah Eksplorati Resort (daerah Operasi), yaitu Westelijke Bergland, Bokondini en Zwart Valley dan Noord Oost en West Baliem serta Oostelijke Bergland. Pada masa pemerintahan kedua Onder Afdeling tersebut memiliki wilayah Distrik yang meliputi : Onder Afdeling Wisselmeren meliputi : 1. Distrik Paniai Timur 2. Distrik Paniai Barat 3. Distrik Aradide Onder Afdeling Tigi meliputi 3 wilayah Distrik yaitu : 1. Distrik Tigi 2. Distrik Kamu 3. Distrik Teluk Sarera di Nabire 3. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia Setelah Irian Barat, kini Papua kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, maka dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Nomor : 120/PM/1965 tanggal 23 November 1965, Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya, dengan Ibukota Enarotali. Berhubung Ibukota Enarotali berada di daerah pedalaman, maka berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Ibukota Kabupaten Paniai dipindahkan dari Enarotali ke Nabire pada tahun 1966 dengan alasan Nabire yang berada di Daerah Pantai merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut sesuai dengan Surat Usul Bupati Administratif Paniai Nomor : 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966. Sejalan dengan Pergantian Undang-undang Pemerintahan daerah, yaitu nomor 18 tahun 1965, maka Pemerintah Pusat menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat, dengan demikian Kabupaten Administratif Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Otonom atau Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai. Pembangunan Daerah sejak Pelita I dan seterusnya, menuntut adanya peningkatan pelayanan Pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.26-769 tanggal 3 Oktober 1984, Kabupaten Dati II Paniai dibentuk 2 wilayah Pembantu Bupati yaitu Pembantu Bupati Enarotali dan Pembantu Bupati Mulia, sehingga secara administratif Kabupaten Dati II Paniai dibagi menjadi 2 wilayah Pembantu Bupati, 17 Kecamatan, 9 Perwakilan Kecamatan, 332 Desa, 9 Kelurahan dan 6 UPT sebagai Desa Persiapan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1996 tentang Penetapan 63 Kecamatan di Provinsi Irian Jaya. Kecamatan tersebut diatas ditetapkan menjadi Kecamatan definitif. Selama berstatus menjadi wilayah Pembantu Bupati, yang pernah menjabat sebagai Pembantu Bupati di kedua wilayah tersebut adalah : 1. Pembantu Bupati Enarotali a. Drs. W. Wambrauw tahun 1984 – 1986 b. Agustinus Isir, BA tahun 1986 – 1996 2. Pembantu Bupati Mulia a. Drs. Ruben Ambrauw tahun 1984 – 1993 b. Drs. AMS. Ardiwinata tahun 1993 – 1994 c. Drs. Marthen Talebong tahun 1994 – 1996 Karena meningkatnya beban tugas dan volume kerja serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan, pengendalian, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah serta untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 52 tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu : a. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire b. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali c. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia Saat ini kedua Kabupaten administratif tersebut telah berubah status menjadi Kabupaten Otonom. Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka daerah Tingkat II dihapus, sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten Nabire. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya mengacu kepada, Undang–undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Sejak terpisahnya Kabupaten Paniai dari Kabupaten Jayawijaya hingga menjadi Kabupaten Nabire dan hingga saat ini, maka yang pernah menduduki jabatan Bupati Kepala Daerah adalah : 1. A.K.B.P. Drs. Soerodjotanojo, SH Periode : 1966 -1969 2. Karel Gobay Periode : 1969 -1972 3. Drs. Andreas Soenarto Periode : 1973 -1978 4. Drs. Serteis Wanma Periode : 1978 -1984 5. Letkol Inf. Soekiyo Periode : 1984 -1989 6. Letkol Inf. Joesoef Adipatah Periode : 1989 -1998 7. Drs. Herman Monim (caretaker) Periode: 1998 -1999 8. Drs. Anselmus Petrus Youw Periode : 1999 -2004 9. Drs. Anselmus Petrus Youw Periode : 2004 – 2009 10. Drs. Hendrik Pagaya Kaisepo, MM Periode : 2009 – 2010 (Penjabat Bupati) 11. Isaias Douw, S.Sos Periode : 2010 – 2015, 12. Sendius Wonda, SH., M.Si (Penjabat Bupati) : 2015 – Sekarang Sedangkan Wakil Bupati Nabire yang pernah dan menjabat sampai saat ini adalah : 1. Drs. Tonny PH. Karubaba periode 2004 – 2009 2. Mesak Magai, S.Sos, M.Si periode 2010 – 2015 Untuk Sekretaris Daerah yang pernah menjabat sejak Kabupaten Dati II Paniai sampai dengan Kabupaten Nabire hingga saat ini adalah : 1. Karim, BA tahun 1966 – 1968 2. D.N. Saefuddin tahun 1968 – 1970 3. Drs. Jacobus Pattiruhu tahun 1970 – 1975 4. Soekirno, BA tahun 1975 – 1982 5. Drs. Djudju Djuhendar tahun 1982 – 1987 6. Drs. Joel Boray tahun 1987 – 1992 7. Drs. Andi Baso Bassaleng tahun 1992 – 1997 8. Drs. L. B. Samosir tahun 1997 – 2002 9. Drs. J. N. Wanaha tahun 2002 – 2005 10. Drs. Ayub Kayame tahun 2005 – 2008 11. Drs. Umar Katjili (Plt) tahun 2008 – 2010 12. Drs. Adauktus Takerubun (Plt) tahun 2010 – 2012 13. Drs. Adauktus Takerubun tahun 2012 sekarang

seLENgkapnya......

SK CPNS F 2010 Kab. Deiyai akan di Proses Secepatnya

SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Deiyai untuk Formasi 2010, akan diproses secepatnya dalam waktu dekat. Demikian disampaikan Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M.Hum dalam sambutannya belum lama ini di waghete ketika membagikan SK CPNS Formasi 2009.

Menurut Kayame, belajar dari pengalaman SK CPNS Formasi 2009, yang sangat lamban dan banyak kendala serta masalah, jangan lagi terulang pada proses SK CPNS 2010. “Kami pihak Pemda dalam hal ini instansi teknis harus proses SK CPNS 2010 secepatnya dalam waktu dekat, atau usai Natal dan Tahun Baru 2012,”terang Kayame.

Ditambahkan Kayame, kedepan dalam pemberkasan maupun penerimaan CPNS harus di teliti, atau bila perlu, untuk menghindari Ijazah-ijazah palsu, akan ditertibkan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang lengkap misalnya, Ijazah terakhir, transkrip nilai dan skripsi juga SK Yudisium.

“Hal tersebut harus dilakukan, supaya tidak boleh persoalan yang sudah terjadi saat ini terulang lagi di penerimaan bahkan pemrosesan SK CPNS 2010 dan selanjutnya,”tegasnya. (jga)

seLENgkapnya......

Di Deiyai, 256 CPNS F 2009 Ikut Prajabatan

Akhirnya apa yang dikeluhkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2009 terkait kepastian pembagian SK CPNS dan Pelaksanaan Prajab Angkatan Pertama, terjawab sudah. Dimana sesuai pantaun wartawan di waghete, pada Senin (21/11) Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melalui instansi teknis yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai membagikan SK CPNS kepada lebih kurang 256 orang.

Pembagian SK CPNS tersebut dilakukan di Aula Gedung Anthiokia Waghete, dan secara resmi di buka dan dibagikan SK secara Simbolis kepada 2 orang perwakilan dari Golongan II Fabianus Mote dan III Marike Pakage oleh Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M. Hum.

Pada kesepatan itu, Bupati Hengki Kayame mengingatkan dengan nada tegas kepada 256 CPNS untuk dapat menerima tempat penempatannya. “Jika ditugaskan di Kapiraya, Bouwobado atau Distrik-Distrik yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten harap diterima dengan baik, sebab anda-anda sendiri yang membawah diri untuk melamar di Pemerintah dan sudah membuat surat pernyataan 6 point, ketika mau mendaftar di Pemerintah.

Sebab nantinya hak-hak dari anda akan diberikan dan kami pihak Pemerintah akan terus memantau kewajiban dari anda semua,”tegasnya.

Disamping itu pula, kata Kayame “Sebagai CPNS angkatan Pertama Kabupaten Deiyai harus menunjukan kualiatas kerja yang professional. Jangan meniru kelakuan PNS yang hanya memakai pakaian Kheki disaat habis bulan ketika mau menerima Gaji ataupun Beras. Hal ini jangan ditiruh. Tirulah setiap PNS senior yang bekerja sesuai tupoksi dan yang sangat disiplin kerja.

Kepada pihak BKD, penerimaan CPNS Formasi 2009 ini merupakan pengalaman pertama yang jangan diulangi lagi jika ada kecurangan-kecurangan seperti menganti nomor yang sudah menjadi milik orang lain kepada oknum tertentu dengan menerima Amplop dan lain-lain. Haraplah bekerja sesuai mekanisme yang positif.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Deiyai, Fredric Awarawi kepada 256 CPNS menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam pengurusan SK tersebut.

Pasalnya, pihaknya tengah berusaha semaksimal mungkin namun ada kendala-kendala tertentu yang menghambat jalannya pemrosesan SK ini. Misalnya saja, ada kekurangan berkas baik Ijazah, Akreditas Perguruan Tinggi dan lain-lainnya, dan juga disamping itu pula ada beberapa CPNS yang umurnya diatas 35 tahun. “Itu yang mengalami penundaan, sehingga kami di Kabupaten Deiyai bisa membagikan SK pertengahan bulan November ini.”jelasnya.

Masih dikatakannya, ada sebanyak 10 orang dari 256 CPNS yang SK-nya tinggal ditandatangani oleh mantan Penjabat Bupati Deiyai yakni, Drs. Blasius Pakage. Namun tetap yang 10 orang tersebut mengikuti Prajab. Dalam waktu dekat SK untuk 10 orang akan dibagikan, apabila telah ditandatangani pak Pakage.

Mengenai Prajabatan, kata Awarawi untuk Golongan II akan dilakukan selama 19 hari dan Golongan III selama 24 hari terhitung mulai Kamis (24/11). (jga)

seLENgkapnya......

Dilanda Banjir, Warga Ekadide dan Agadide Mengungsi

Curah hujan yang cukup tinggi sejak pekan lalu membawa “hujan bencana” bagi masyarakat Distrik Agadide dan Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai. Warga yang selama ini hidup di sekitar Kali Aga dan Eka ketiban bencana banjir dan pasang air danau. Akibatnya, rumah dan lahan serta lokasi ternak hanyut tersapu air.

Semua kali kecil yang ada di kawasan itu meluap bermuara di dua sungai besar, Eka dan Aga. Praktis, dataran rendah di lembah Agaapo dan Ekapo meluap. Akibat luapan sungai dan pasang air danau itu, semua kampung yang tersebar di dua distrik itu digenangi banjir setinggi kurang lebih dua meter.

Data yang dihimpun Papuapos Nabire, hingga kini tidak ada korban meninggal dunia akibat bencana tersebut. Sementara kondisi kesehatan sebagian sangat memprihatinkan, ada yang sakit batuk, diare dan lain-lain.

Pemerintah Distrik Agadide dan Ekadide dalam laporannya melalui staf, bahwa warga tidak mengalami kecelakaan fatal karena ketika air perlahan naik semua telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian memilih tinggal di rumah kerabatnya, sebagian lagi ditampung di Balai Kampung dan Kantor Distrik.

Kerugian yang diderita akibat meluapnya Sungai Aga dan Eka serta pasang air Danau Paniai setinggi dua meter tersebut, ratusan ternak dan tanaman pertanian milik warga setempat.

Berdasarkan hasil monitoring tim Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Paniai, bencana ini sangat dirasakan oleh masyarakat Kampung Obaipugaida, Geida dan Agaapo, Distrik Ekadide. Masyarakat yang berdomisili di sekitar kedua kali seperti Distrik Agadide dan beberapa kampung lainnya di Distrik Ekadide tidak luput dari bencana tersebut. Tanaman dan ternak terhanyut akibat derasnya air dari kedua sungai.

Warga yang rumahnya tidak layak dihuni telah mengungsi ke daerah yang agak tinggi. Seperti di Kampung Obaipugaida, semua warga telah meninggalkan rumah mereka.

Barnabas Degei (39), salah satu warga Kampung Obaipugai Distrik Ekadide yang rumahnya tenggelam oleh banjir dan genangan air danau, menuturkan, keluarganya mengungsi ke daerah yang aman ketika bencana terjadi.

“Pas air sudah mulai naik, kami langsung cari jalan untuk selamatkan anggota keluarga ke tempat yang lebih aman,” tuturnya, Senin (21/3) kemarin.

Keluarga Barnabas Degei terdiri dari istri dan empat anak. Satu laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Istrinya baru melahirkan tiga bulan yang lalu. Saat kejadian, kondisi istri tidak kuat. “Ibu tidak kuat, tapi terpaksa kami harus mengungsi,” kata Barnabas.

Sementara itu, bayi yang baru dilahirkan saat ini sedang sakit. Ia perlu mendapat pertolongan medis.



Lahan Pertanian Terendam

Masyarakat Ekadide pada umumnya hidup dengan mengandalkan potensi pertanian di wilayahnya. Sejak dua minggu yang lalu, air danau mulai naik dan sedikit demi sedikit telah menelan hampir semua lahan pertanian yang ditanami petatas dan keladi sebagai bahan makanan pokok warga setempat. Sayur bayam, boncis dan kol di lahan garapan juga telah terendam air.

Lahan yang tenggelam akibat bencana, menurut Fabianus Degei, Kepala Kampung Obaipugaida, diperkirakan berjumlah 4000 lebih lahan. Itu berarti, hampir semua lahan tak tersisa disapu air banjir. “Sekarang tidak ada ketersediaan makanan, sehingga warga sedang kelaparan,” kata Fabianus.

Dituturkan, kelaparan yang dialami cukup parah. Meski beberapa hari lalu mereka dibantu oleh keluarga dekat di sekitar dan membeli beras dengan harga Rp 10.000/kg di kios yang terletak di ibu kota Distrik Ekadide, namun itupun telah habis dipakai. “Tidak ada cadangan makanan. Uang juga sudah habis terpakai untuk beli beras dan bahan makanan di kios,” imbuhnya.

Menurut Fabianus, karena ketersediaan makanan dan uang mereka habis, maka sejak dari dua hari lalu kelaparan mulai dirasakan warga yang sedang mengungsi.



Sektor Peternakan Hancur

Tempat masyarakat setempat biasa pelihara ternak juga tak luput dari amukan bencana. Akibatnya, lokasi untuk ternak telah dipenuhi air.

Habel Degei (32), tokoh pemuda Distrik Ekadide, menyebutkan korban ternak ayam diperkirakan sekitar 1230 dan ternak babi sekitar 700 ekor, ternak kelinci hampir mencapai 300 ekor.

“Jumlah ini masih belum terhitung yang dari Kampung Agaapo dan kampung-kampung di wilayah Distrik Agadide,” kata Habel.



Kondisi Kesehatan Memprihatinkan

Hasil monitoring di lapangan, warga yang mengalami korban bencana sampai sekarang jarang keluar dari rumah. Jika mau keluar, harus ada perahu. Buang kotoran juga tidak jauh dari kawasan perumahan rakyat.

“Kondisi kesehatan masyarakat di daerah itu sangat memprihatinkan,” ujar Direktur Yapkema, Hanok Herison Pigai, kemarin.

Hal itu tampak dari pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi air kotor yang langsung diambil dari tempat mereka tinggal. Air yang diminum berwarna, tampak kabur, kotor karena diduga telah tercampur dengan kotoran manusia dan kotoran ternak air, sehingga kemungkinan terkontaminasi dengan kuman bakteri mematikan.

“Warga yang terkena bencana ini sedang mengalami banyak masalah mulai dari kesehatan keluarga, penyediaan makanan yang tidak tercukupi, tidak ada pasokan air bersih, sehingga mereka harus mengkonsumsi air di sekitarnya yang tidak sehat, padahal disitu mereka juga membuang kotoran,” tutur Pigai.

Saat ini warga Agadide dan Ekadide sangat membutuhkan bahan makanan dan medis. Sementara itu, hingga memasuki pekan kedua pasca bencana, belum ada bantuan kemanusiaan.

“Kiranya ada perhatian dari berbagai pihak untuk menanggulangi bencana banjir ini,” ucap Hanok.



Anak-Anak Tidak Sekolah

Diperkirakan sekitar 2000 anak di Distrik Ekadide tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Sejak kejadian, mereka terjebak karena bencana banjir. Terpaksa anak-anak memilih menjadi pekerja ulet membantu anggota keluarganya mengungsi ke tempat aman.

Meski melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bocah-bocah itu mau tidak mau membantu keluarga di tengah bencana. Mereka mengemudikan speedboat dan perahu untuk menjemput dan mengantar mama-mama mencari nota (makanan) di Komopa dan keluarga dekatnya yang berdomisili di wilayah dataran tinggi. Juga membeli beras di ibukota Distrik Ekadide.

Kesehatan anak-anak tersebut sangat rentan. Mereka tak mengenal lelah. Seharian dihabiskan untuk mengantar orang tua dan masyarakat yang ingin keluar dari rumah dengan menggunakan transportasi danau. (jga-you/ppn)

seLENgkapnya......

Diktan Paniai dan Masyarakat Panen Raya Ubi Jalar di Wotai

Sebelumnya atau tepatnya pada Rabu (12/1) bulan lalu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Paniai melalui instansi teknis yakni Dinas Pertanian (Diktan) bersama masyarakat melakukan panen Raya Ubi Jalar di Kampung Epouto, Distrik Yatamo.
Kini hal yang sama pula juga di lakukan penen raya oleh Diktan dan Masyarakat Kelompok Tani (Poktan) Iyiookayakitou RT Potigouda di Kampung Wotai, Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, pada Rabu (23/3) kemarin.

Kebun ubi jalar tersebut milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Iyiookayakitou Kampung Wotai. Selama ini, Gapoktan tersebut ada dibawah binaan Dinas Pertanian melalui dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun anggaran 2010. Panen kali ini disaksikan langsung oleh seluruh orang Mee dari Tigi, kamu, Paniai, Pemkab setempat, aparat distrik dan Kepala Kampung Wotai.

Pada kesempatan itu, Ketua Gapoktan Iyiookayakitou Wotai, Simon Pekei mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini kelompok Bunani ini tinggal dan hidup didepan mata Pemerintah Paniai selama ini, tetapi selalu di lupakan oleh pemerintah.
“Jadi Dinas Pertanian adalah yang membina kami, untuk itu harus ada perhatikan kepada kami kelompok Bunani dalam hal pembinaan teknis,”ujarnya tegas.

Sementara itu menanggapi komentarnya kelompok Bunani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paniai melalui Kepala Bidang PPL, John Nicolas Pigome, S.Sos mengatakan Gapoktan Iyooyakitou adalah satu dari sekian banyak poktan yang pihaknya dalam hal ini Diktan sebagai instansi teknis Pemkab Paniai bina.

“Maka itu kami tetap akan melakukan pembinaan-pembinaan teknis untuk tahun-tahun yang akan dating. Diharapkan juga selain Gapoktan ini, Gapoktan lainnya pun perlu juga membangun kerja sama yang baik, agar ekonomi masyarakat bisa meningkat minimal kebutuhan dasar terpenuhi,”tegasnya.

Masih dikatakannya, ubi atau petatas merupakan tanaman yang tidak asing bagi suku-suku di kawasan Papua Tengah, termasuk suku Mee, Moni dan Wolani di wilayah Kabupaten Paniai. Untuk itu, budaya kerja harus tetap dipertahankan, agar makanan pokok tradisional ini tetap dibudidayakan dan tidak hilang ditengah perkembangan jaman.

Sekedar diketahui, Indonesia dikenal sebagai satu diantara negara penghasil ubi terbesar di dunia. Hanya sayangnya, komoditi yang juga sebagai sumber karbohidrat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal, selama ini ubi jalar yang mudah tumbuh di tanah beriklim tropis dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok, seperti beras dan jagung.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai dalam hal ini Dinas Pertanian sudah dan masih menjalankan program peningkatan produktivitas petani. Yakni dengan menyalurkan bantuan dana dan bibit kepada masyarakat melalui Gapoktan, kemudian disertai penyuluhan serta peninjauan langsung hasil kerja masyarakat di masing-masing Gapoktan.

Kegiatan tersebut didanai dari APBN Departemen Pertanian Republik Indonesia dalam program Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLT-PUAP), dimana pelaksanaannya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paniai. Setiap distrik bahkan kampung sudah terbentuk Gapoktan dan Poktan, masing-masing kelompok menerima langsung bantuan dananya. Gapoktan tidak dibiarkan begitu saja, sebab ada tenaga penyuluh (PPL) yang disebarkan sebelumnya setelah selesai mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di Biak dan Jayapura dua tahun silam.

Melalui program PUAP dengan dibentuknya sejumlah Gapoktan, diharapkan dapat memotivasi kerja para petani agar lebih berdaya dan bersemangat dalam bekerja untuk menuju kemandirian. (jga)

seLENgkapnya......

UU Otsus Papua Perlu Dievaluasi

Jika dihitung, sudah hampir sepuluh tahun UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua hadir di tanah Papua. Ia hadir untuk mengatasi banyak persoalaan, terutama masalah kesenjangan sosial antara daerah Papua dengan daerah lainnya di Indonesia.
UU Otsus juga merupakan bentuk penghargaan tertinggi pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua, khususnya penduduk asli. Dengan prinsip itu, UU Otsus diharapkan mampu memberikan kesempatan, bahkan memperluas ruang partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang pembangunan.

Namun, dalam implementasinya masih banyak rakyat Papua yang beranggapan Otsus telah gagal. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Kinerja MRP
Agar Otsus dapat berjalan dengan optimal, pemerintah pusat telah membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga repsentatif cultural orang asli Papua. Ia hadir dua tahun setelah Otsus di undang-undangkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004, tertanggal, 23 Desember 2004.

Kehadiran MRP juga merupakan “kado” berharga bagi seluruh rakyat Papua karena saat itu diberikan bertepatan dengan perayaan hari natal untuk umat nasrani.
Secara garis besar fungsi dan tugas utama MRP adalah dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (pasal 1 butir ke-6).

Mengacu pada semangat itu, keanggotaan MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil perempuan, dan wakil-wakil agama. Saat ini anggota MRP berjumlah 41 orang, di tambah empat orang pimpinan, berarti seluruhnya berjumlah 45 orang.

Hingga saat ini kinerja MRP dianggap buruk. Pada tanggal 11 Februari tahun 2008 lalu, masyarakat Papua bersama mahasiswa pernah mendatangi kantor MRP, mereka meminta lembaga ini dibubarkan karena bekerja tidak optimal.

Dana Otsus
Kehadiran Otsus juga di barengi dengan kucuran dana dari pemerintah Pusat yang jumlah tidak sedikit. Harapannya dana itu bisa digunakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

Semisal 2,4 trilyun (tahun 2004), 4,8 trilyun (tahun 2006), 5,3 trilyun (tahun 2007), 5,5 trilyun (tahun 2008), 5,3 trilyun (tahun 2009), 5,2 trilyun (tahun 2010) dan untuk ABPD Propinsi Papua tahun 201I membutuhkan 5,8 trilyun.
Dana diatas diperuntukan untuk bagi pembiayaan berbagai sektor yang rawan dan begitu tertinggal, seperti; pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat Papua. Tetapi yang mengherankan, masih saja terjadi in-efisiensi yang berpeluang untuk dikorupsi oleh pejabat lokal.

Menteri Dalam Negeri, Gemawan Fauzi beberapa waktu lalu berkomentar bahwa dana Otsus untuk Papua pada tahun berikut akan di tambah. Ini sebuah langkah bijak yang harus dimanfaatkan untuk kemajuaan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tidak Tepat Sasaran
Hingga saat ini pemakaiaan dana Otsus juga dianggap tidak tepat sasaran. Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH pernah mengatakan dalam bukunya “Kami Yang Menanam, Kami Yang Menyiram, Tuhan-lah yang Menumbuhkan” bahwa sekitar 80% dana Otsus digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Ia juga menggambarkan bagaimana para pejabat Papua sering berfoya-foya dengan uang Otsus, padahal banyak rakyat mereka yang hidup sangat miskin. Seharunya para pejabat berpikir bahwa dana Otsus di peruntukan bagi masyarakat mereka yang miskin. (Suebu, Barnabas. 2007)

Pemberiaan dana block grant bagi masyarakat Papua juga merupakan sebuah kebijakan yang tidak tepat. Mengapa? Karena dana block grant diberikan tanpa tupoksi yang jelas dari pemerintah provinsi. Hal ini tentu memboros anggaran, karena akan digunakan tidak tepat sasaran oleh masyarakat di kampung-kampung.

Akibat penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran, kehidupan masyarakat Papua sangat terpuruk. Infrastruktur di Papua juga tak begitu menjanjikan. Coba bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk lebih dari 40 juta, dengan APBD hanya kurang dari Rp 10 triliun, namun infrastrukturnya memang jauh lebih baik. Bagaimana dengan penduduk Papua yang hanya sekitar 4 juta, namun mendapatkan dana APBD 22 trilyun.

Evaluasi Otsus
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap amanat UU Otsus. Penggunaan dana Otsus Papua juga perlu segera diaudit. Ini merupakan langkah yang tepat untuk mendukung implementasi Otsus beberapa tahun kedepan.

Selain mengaudit penggunaan dana Otsus, pemerintah pusat juga perlu membentuk sebuah lembaga independen, yang tugasnya mengontrol dan mengawasi setiap penggunaan dana Otsus. Lembaga ini diharapakan tidak terikat dengan birokrasi pemerintahaan.

Presiden SBY juga dalam beberapa media pernah memberikan pernyataan, dimana meminta Otsus segera di evaluasi, termasuk mengaudit penggunaan dana Otsus. Yang perlu di perhatikan adalah evaluasi dari sisi manajemen, anggaran, hingga pengawasaannya.
Semoga evaluasi dan audit dana Otsus merupakan langkah paling bijak untuk mendukung UU Otsus Papua ke depannya. Rakyat Papua masih tetap menanti jalan yang paling baik untuk perubahaan kesejahteraan hidup mereka. Semoga saja. (Oleh Oktovianus Pogau, adalah Solidaritas Masyarakat Papua, tinggal di Jakarta.-Tulisan ini telah di muat juga di koran Nasional, The Jakarta Globe di Jakarta)

seLENgkapnya......

Ada Mitos, Pertanda Minta Nyawa Satu Ondofolo

Fenomena Helaybhu Yakheleh ‘Batu Ajaib’ Gemparkan Danau Sentani
Ada Mitos, Pertanda Minta Nyawa Satu Ondofolo

HELAYBHU YAKHELEH, sebuah fenomena alam yang terjadi di sekitar perairan Danau Sentani, tepatnya antara Kampung Nendali (Netar), Ifar Besar, Asei Pulau, Yallow dan Ayapo dan sekitarnya, Selasa (1/2) kemarin. Munculnya fenomena alam ini sering mengkait-kaitkan dengan cerita-cerita mitos ataupun ramalan-ramalan bagi kehidupan dimasa yang akan datang.

Nampak fenomena kemunculan Helaybhu Yakheleh berupa hewan laron seperti hamparan pasir putih di tengah danau sentani.

Nampak fenomena kemunculan Helaybhu Yakheleh berupa hewan laron seperti hamparan pasir putih di tengah danau sentani.

Helaybhu Yakheleh dikenal oleh masyarakat di kampung-kampung tersebut sebagai sebuah ‘batu ajaib’ yang menyerupai payung dan sering muncul ke permukaan pada waktu-waktu tertentu.Bagi masyarakat setempat keberadaan batu tersebut sudah ada sejak dulu kala, dan jarang sekali muncul ke permukaan. Jika Helaybhu Yakheleh muncul ke permukaan air masyarakat yang mendiami tepian danau Sentani sudah tahu apa yang bakal terjadi menurut cerita leluhur orang tua mereka.Seperti yang terjadi, Selasa (1/2) kemarin, meski banyak orang memprediksikan macam-macam terhadap fenomena Helaybhu Yakheleh yang muncul di sekitar perairan kampung Nendali, namun masyarakat disitu tetap tenang dan sudah mulai mewanti-wanti pertanda dari munculnya Helaybhu Yakheleh.

Munculnya Helaybhu Yakheleh kemarin cukup aneh dan menarik simpati ratusan warga yang kebetulan lewat disitu, baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun empat, untuk sekedar melihat-lihat dan juga mengabadikan fenomena aneh itu. Yakni setelah Helaybhu Yakheleh tenggelam nampak hamparan hewan laron membentuk hamparan pasir putih sepenjang 3 KM dari ujung Kampung Nendali sisi barat hingga ke depan pantai Kalkhote.

Juga tanaman ecenggondok seperti tertata rapih memagari hamparan pasir laron itu, bahkan tidak sedikit ikan-ikan busuk dan sampah yang juga mengapung bersama laron yang tebalnya mencapai 5 cm itu.

Konon jika Helaybhu Yakheleh muncul itu pertanda akan ada duka bagi keluarga Ondofolo yang mendiami perairan disekitar munculnya Helaybhu Yakheleh. Maria Pallo salah seorang warga Kampung Nendali yang ditemui kemarin kepada Bintang Papua menjelaskan, kehadiran Helaybhu Yakheleh itu harus dibayar dengan harta benda seperti manik-manik (Hemboni rela) Tomako batu (rela) dan barang berharga lainnya jika ada warga yang terjebak oleh kehadiran Helaybhu Yakheleh.

Sementara keberadaan laron-laron tersebut Maria menjelaskan dari cerita orang tuanya itu adalah hewan yang tiba-tiba keluar dari dalam air, dimana laron-laron tersebut berasal dari dalam perut ikan-ikan (muntah ikan) yang naik ke permukaan setelah Helaybhu Yakheleh menampakkan dirinya. “Kalau Helaybhu Yakheleh muncul kita harus bayar dengan Hemboni atau rela, agar bisa luput dari jebakan tersebut,” ujarnya.

Laron ini biasanya bersamaan dengan salah satu jenis rumput yang hidup di dasar danau makhluk inilah yang sering menjebak para nelayan di danau dan untuk melepaskan diri dari jebakan tersebut yakni membayar dengan barang berharga jika tidak maka nyawa taruhannya.

Namun cerita Maria tentang wujud Helaybhu Yakheleh ini sedikit berbeda dengan Jhon Modouw salah satu tokoh adat dari Kampung Waena. Bagi Jhon Modouw, Helaybhu Yakheleh adalah sosok dewa kematian yang dikenal oleh masyarakat Sentani yang wujudnya seperti tanah yang sering muncul ke permukaan air secara tiba-tiba.

Dan kehadiran Helaybhu Yakheleh itu seluruh warga Sentani telah tahu yakni untuk menuntut 1 nyawa seorang Ondoafi (Ondofolo) dari kampung terdekat munculnya Helaybhu Yakheleh. “Kalau Helaybhu Yakheleh muncul itu pertanda “dia” minta 1 nyawa Ondofolo,” ujar pria yang juga telah mengabadikan kisah Helaybhu Yakheleh dalam sebuah syair lagu yang diciptakannya dalam album Cyclop. Namun ada juga beberapa tokoh-tokoh adat di Sentani yang mengatakan munculnya Helaybhu Yakheleh karena adat Sentani mulai terusik dengan segala kepentingan dewasa ini. Dari informasi yang dihimpun Bintang Papua bahwa Helaybhu Yakheleh pernah muncul pada 1950, kemudian 1961, dan terakhir sekitar tahun 1996, dan kini muncul lagi pada 2011, apakah memang fenomena ini muncul pertanda akan ada kematian bagi keluarga Ondoafi ataukah fenomena ini muncul sebagai peringatan alam, ataukah juga fenomena ini hanya merupakan gejala alam semata yang merupakan wujud kemahakuasaan Sang Khalik? Sungguh Tuhan Maha Kuasa…!!! (Laporan Jimmy Fitowin, Sentani)

seLENgkapnya......

Malam Kudus di Wilayah Tigi Barat

Natal sebuah peristiwa ritual bagi umat nasrani di seantero dunia. Juga merupakansebuah pesta mengenang kembali kelahiran Sang Juru Selamat anak Allah. Pesta natal di paroki Segala Orang Kudus Diyai KeuskupanTimika mengetengahkan Thema” Yesus Raja Pembawa Damai”. 

Umat Kristiani wilayah Tigi barat telah mengawali dengan ibadah pembukaan bulan suci pada tanggal 1 Desember 2010 dihalaman kantor Distrik Tigi Barat. Ibadah gabungan itu dilakukan dengan tujuan agar umat Kristiani mempersiapkan diri dalam untuk menantikan Sang Raja itu.

Dalam bulan suci itu pula berbagai kegiatan dilaksanakan oleh umat setempat. Hamper setiap denominasi gereja baik Gereja Kemah Injil juga Kingmi dan gereja Pestakosta gereja Katolik mengelar sejumlah kegiatan. Mereka membentuk panitia natal akan tetapi dibawah naungan Panitia Umum Pemerintah Distrik Tigi Barat.

Secara kelembagaan keagamaan, di wilayah Tigi Barat Kabupaten Deiyai, ada tiga lembaga gereja diantaranya Paroki Segala Kudus, Klasis Tigi Utara, dan Klasis Tigi Utara. Secara hirakis kelembagaan gereja Katolik di Paroki Diyai ada 7 stasi sedang di kelembagaan Kingmi ada 24 gereja.

Ketua Klasis Tigi Utara Pdt Paul Anouw kepada media ini mengatakan peristiwa natal bagi jemaat di wilayah Tigi Barat adalah mengulang kembali peristiwa ritual itu dalam suasana sederhana akan tetapi yang terpenting bagi adalah menghayati kelahiran Yesus dalam kandang hina. Hal ini memiliki makna adalah Allah yang menjelma dalam diri Maria untuk menyelamatkan Umat Manusia.”inilah arti natal bagi jemaat kami”ujarnya.

Sementara itu ketua Klasis Tigi Barat, Pdt. Nius Giyai, mengutarakan, natal tahun ini memberikan warna baru bagi kami, kelahiran itu mengantarkan jemaat agar hidup dalam kedamaian hidup antar sesama.

Pastor Paroki Diyai menekakan dalam homilynya ibadah gabungan itu menguraikan pentingnya masa persiapan atau masa adven agar Yesus lahir dalam suasana yang indah.

Ribuan Umat Merayakan Malam Kudus Dan Bakar Batu

Ribuan umat Katolik Paroki Diyai memadati halaman gereja pukul 06.00 wit sore, tentunya mereka ingin merayakan malam kudus. Rombongan imam sudah siap diruang sakaristi. Terlihat dihalaman dan pelataran gereja berbagai hiasan termasuk lampu klap klip.

Ketua panitia Natal Paroki Diyai, Thadeus Douw mengungkapkan adanya perubahan di natal 2010. “natal tahun ada perubahan karena ada kerja sama dengan bapak Kepala distrik Tigi Barat Fransiskus Bobii,”katanya.

Malam natal itu bernuansa budaya, berbagai dinyanyikan dengan ritus budaya. Bahkan bacaan dan doa umatpun dilagukan dalam gowai dan wani. Malam itu terkesan penuh keakraban dan penuh cinta kasih dan saling memaafkan antar sesama umat.

Pada tanggal 25 Desember di semua gereja terlihat dipenuhi dengan asap, tertanda mereka sedang mempersembahkan kelahiran Yesus Raja Damai. Menurut laporan seorang gembala Stasi Yinidoba Anthon Badii, katanya, bakar batu itu sebuah pesta tradisi tapi dalam konteksnya di hari natal bagi adalah penyembahan atas kelahiran Yesus adalah allah segala bangsa. (jga)

seLENgkapnya......

Makna Natal Bagi Umat Nasrani di Pedalaman Tigi Barat

Memang hal yang biasa bagi umat Nasrani. Dimana bulan adven ini penuh bermakna mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Penebus yakni Yesus di kandang Betlehem. Suatu tradisi ritual bagi umat Kristiani di wilayah Tigi Barat tidak hanya melewatkan begitu saja akan tetapi berbagai kegiatan tengah di laksanakan. 

Semua denominasi gereja terlihat dengan kesibukan mempersiapkannya. Terlihat ber bagai kegiatan digelar. Mempersiapkan lagu-lagu natal hingga membuat krona natal di setiap gereja dan tempat-tempat umum, serta mempersiapkan diri, lingkungan, hingga mengadakan sejumlah pertandingan dan perlombaan antar jemaat. bahkan mengadakan pendalaman iman.

Ketua Panitia Natal Bersama Stefanus Ukago yang didamping Nahom Edoway, S.Pak menyebutkan, ibadah oikumene dilaksana pada 1 Desember 2010 dihalaman distrik Tigi barat yang dipimpin oleh 2 ketua Klasis dan seorang Pastor itu mengantarkan umat Nasrani dalam nuansa natal 2010, sekaligus memasuki masa adven. Masa penantian kelahiran Juru Selamat. bahkan diwarnai dengan berbagai kegiatan yang dinakodai oleh panitia natal Oikumene.

Semenjak 1 Desember pecan lalu, warga masyarakat terlihat sibuk dengan berbagai kesiapan. Bahkan disepakati dalam pecan suci tak perlu ada masalah yang tercipta sengaja maupun tidak sengaja. Hal itu disepakati dengan tujuan agar sang Bayi Yesus lahir dalam keadaan tenang dan aman.Pemerintah Distrik hanya memfasilitasi warga dalam berbagai kegiatan.

Terlihat dihalaman kantor Distrik Tigi barat diwarnai dengan sebuah pondok natal di hiasi dengan lampu klap-klip. Berbagai dedaunan menghiasi lingkungan kantor distrik.”saya lakukan semua ini agar natal ini dirasakan oleh setiap umat yang tengah menantikan Yesus itu,”. peristiwa ritual ini akan mengulangi kembali pesta natal duaribuh tahun yang lalu. oleh karena itu umat nasrani siapkan hati untuk menyambut Raja itu…..(jga)

seLENgkapnya......

Pdt. Dr. Benny Giay : Gereja Kingmi Papua Harus Berbenah Diri

Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua kini tengah berupaya untuk berbenah diri baik lembaga gereja maupun para petugas teras Sinode Papua. Hal itu dilakukan oleh pihak gereja Kingmi setelah melihat perkembangan Modernisasi yang mengancam eksistensi nilai-nilai agama dan kekhasan manusia Mee pada umumnya.

Ketua Sinode Kingmi Papua, Dr. Beny Giay pada pidato pembukaan Konfrensi Kingmi papua Koordinator Deiyai IX yang berlangsung selama tiga hari yakni 24-26 Oktober 2010 di Onago.

Dikatakan Benny, seluruh petugas gereja yang dimulai dari Majelis gereja hingga petugas wilayah sinode agar dapat mempertahankan eksistensi sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. “Pemekaran kabupaten/kota ataupun provinsi merupakan suatu ancaman terhadap seluruh kehidupan.”ujarnya dihadapan ribuan jemaat.

Diakuinya, sejak 70-an tahun silam Kingmi Papua sudah berkembang akan tetapi, belum mewujudkan adanya perubahan-perubahan dalam kelembagaan agama itu, “termasuk manusia-manusia yang berkualitas dalam upayanya menciptakan sumber daya manusia (SDM)”ungkapnya, seraya mengharapkan setiap keluarga menjadi basis pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan untuk menuju perubahan Papua secara utuhnya. (cr-17/jga)

seLENgkapnya......

Konferensi Kingmi Papua di Deiyai Menjadi Wahana Bangun Diri

Untuk membangun sebuah kabupaten adalah tangungjawab bersama semua komponen yang ada di wilayah ini. Sebab kabupaten yang baru dimekarkan seperti Deiyai adalah belum banyak yang dibangun oleh pemerintah. Sebab itu kami mengajak semua pihak termasuk pihak gereja agar memperhatikan pemerintah.

Sekretaris Daerah kabupaten Deiyai, Basilius Badii, BA yang membuka Konfrensi mewakili bupati itu mengajak agar pihak gereja memberikan kontribusi pikiran terkait dengan kemajuan wilayah ini. “saya sangat mengharapkan agar pihak gereja ikut menciptakan manusia Kingmi Papua yang mampu memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kemajuan gereja,”kata badii.

Sementara itu Koordinator Klasis wilayah Deiyai Ev. Silas Pekey, mengutarakan kegiatan Konferensi ini harus menjadi wahana untuk membangun diri agar menata kembali gereja Kingmi Papua setelah mengalami perubahan. Untuk menata kembali agenda Sinode Papua dimana melalui kegiatan ini meletakkan pandangan-pandangan untuk mewujudkan gereja yang mandiri. 20 ribu jemaat yang ada di wilayah Deiyai dalam lima Klasis ini mesti memahami akan pentingnya membangun jemaat dari basis keluarga.

“Keluarga harus menjadi basis agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta basis menanamkan pendidikan dan nilai agama dan budaya,”paparnya kepada media ini disela-sela acara pembukaan Konfrensi di Onago Senin (25/10) lalu.
Menurut Pekey, upaya membangun gereja yang memiliki fondasi manusia yang kuat, maka langkah awal yang dilakukan adalah membinaan terhadap petugas-petugas gereja. “Saya sangat mengharap sekali agar gereja Kingmi menjadi basis yang bisa memproduksi manusia yang bisa bertangungjawab,”cetusnya dengan serius.

Sementara itu menurut ketua Panitia Konferensi IX GKIP Koordinator Deiyai, Ateng Edoway, S.Pak, mengungkapkan 700 peserta itu adalah duta-duta dari lima Klasis yang ada diwilayah Deiyai, diantaranya, Klasis Yawamo, Klasis Tigi, Klasis Tigi Utara, Klasis Tigi Barat dan Klasis Yatamo. Mengawali kegiatan gerejani ini sebelum telah di laksanakan seminar-seminar yang dibawahkan oleh kaum intelektual Kingmi, semisal Drs. Menase Kotouki, MA, Amos Edoway, SE, Yosias Pakage, S.Sos.

Selain itu, kata Ateng Edoway yang Ketua Sementara DPRD Kabupaten Deiyai itu mengatakan, telah melakukan ujian terhadap 260 hamba Tuhan yang sebelumnya berstatus gembala jemaat. Dan setelahnya akan ditahbiskan menjadi Pendeta. 260 gembala jemaat itu memimpin 66 gereja yang tersebar di lima Klasis di wilayah Deiyai. (cr-17/jga)

seLENgkapnya......

Sekilas Kabupaten Deiyai

Kabupaten Deiyai adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Wilayah Kabupaten ini dulu tercakup dalam Kabupaten Paniai. Pusat Pemerintahan Kabupaten ini secara definitif berada di Enarotali, Distrik Paniai Timur. Kabupaten ini di bentuk pada Tanggal 16 September 2009 berdasarkan UU No. 8 tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 Kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Mardianto pada tanggal 28 Juli 2009 di Jakarta.

Berikut ini adalah daftar Kampung/Desa per Distrik di Kabupaten Deiyai berdasarkan master wilayah skema 456 kabupaten/kota (keadaan Desember 2009) terbitan Badan Pusat Statistik, dengan beberapa penyesuaian pada saat itu wilayah yang kini menjadi Kabupaten Deiyai masih berada dalam jurisdiksi Kabupaten Paniai, beberapa Distrik baru masih belum terbentuk yakni Distrik Debei dan Distrik Tigi Utara, beberapa distrik itu masih menjadi bagian dari Distrik Tigi Barat.

Distrik desa/kampung Tigi yakni, Waghete, Bomou I, Yaba Dimi, Yaba Mugouda, Okomo, Okomo Butu, Bomou II, Bomou III, Bomou IV, Atouda, Ugiya. Tigi Timur, Watiyai, Edarotali, Dagokebo, Damagabata, Kokobaiya, Dakebo, Bagou. Bouwobado, Kopai I, Kopai II. Kapiraya, Kapiraya & Komanog Kokomau. Tigi Barat, Ayatei, Diyai Onago, Tenedagi, Meiyapa, Yinudoba, Widuwakiya, Demago, Pudu Puyai, Gakokebo, Yagu.

Pembangunan di pioritaskan pada bidang prasarana wilayah (insfratruktur) dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat serta memaju pertumbuhan daerah terpencil agar berkembang lebih cepat untuk mengejar ketinggalan dengan daerah lainnya serta mengembangkan kreatifitas dan persaingan antar wilayah sesuai kemampuannya.

Prasarana wilayah dapat ditangani secara baik dengan tujuan dapat penyesuaian tentang kendali manajemen pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, juga untuk memperpendek jangkauan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat yang kini masih memerlukan pertolongan dan kasih sayang dari Aparat Pemerintah

Kehadiran Penjabat Bupati Deiyai

Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage diantar Bupati Paniai, Naftali Yogi, S.Sos pada Kamis (11/06-2009) dan disambut meriah oleh masyarakat Deiyai dan Suku Nusantara serta Pemerintah Local dari 5 Distrik yakni, Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado.

Sejak menjabat Bupati Deiyai, dua bulan kemudian atau tepatnya pada bulan september 2010 kabinetnya dalam hal ini pimpinan dan staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik eselon II, III dan IV di lantik. Beberapa poin inti yang akan di lakukan dalam kepemimpinannya yakni, (1). Penyiapan perangkat kerja organisasi pemerintah daerah (pemda-red) atau yang lazimnya di sebut SKPD yang akan membantunya dalam pemerintahaan di awal masa perintisan ini, karena tanpa adanya SKPD maka sulitnya menunjang birokrasi pemerintahan di daerah ini; (2). Membentuk anggota Legislative serta membangun Kantor Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD Kabupaten Deiyai-red); (3). Menetapkan “MORATORIUM” dengan kata lain menertibkan keamanan, menyiapkan aparat pemerintahaan dan menciptakan situasi yang aman dan tentram, serta menciptakan kebersamaan, kekompakan dan kerja sama dari semua pihak-pihak yang berkompoten di daerah Deiyai ini.

Selain itu juga, hadirnya pemerintah di Deiyai ini merupakan salah satu alat control yang mampu dan siap mengedepankan pembangunan di daerah ini, dari semua Segi, baik itu segi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan terlebih mempercepat Pembangunan Infrastruktur, baik melalui darat maupun udara.

Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten induk Paniai, Naftali Yogi, S.Sos menegaskan bahwa ketika pemilihan Figur Calon Bupati dan Wakil Bupati Definitiv pada tahun mendatang di harapkan agar figur yang telah di pilih oleh masyarakat itu sudah sepatutnya harus di dukung sepenuhnya, dan jangan lagi ada tuntutan-tuntutan dari setiap figur lainnya yang kalah dalam pemilihan, supaya hal-hal demikian itu tidak menghalangi jalannya pembangunan khususnya di negeri Deiyai yang penuh dengan susu dan madu (sumber daya alam-red) ini.
Masyarakat suku Mee yang ada di Deiyai sangat mengharapkan agar dengan kehadiran kabupaten Deiyai ini akan memberikan angin segar untuk menuntaskan secara bertahap dari ketertinggalan, keterpinggirkan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan lain-lainnya.

Masyarakat Mee di Deiyai juga tidak ingin kalau saja, adanya perdagangan minuman keras (miras-red), perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), dan perdagangan Narkoba. Juga masyarakat tidak ingin pemimpin itu kerjanya disini (Deiyai), tetapi akhirnya melakukan Tanam, Panen dan Mengambil Hasilnya di tempat lain. Dan masyarakat dengan senang hati memberikan Tanah, Air, Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) kepada pemerintah.

Pemimipin Berjiwa Membangun, Itulah Pilihan Masyarakat Mee di Deiyai

Sebenarnya pemimpin yang di sukai masyarakat Mee di Deiyai adalah pemimpinan yang berjiwa membangun. Kaca mata media ini, bahwa apa yang di inginkan masyarakat Mee yakni suatu hari nanti ada terjadi perubahaan dari banyak segi. Baik, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan bahkan industri pertambangan yang akan memberikan masa depan yang cerah bagi Deiyai dan masyarakatnya.

Daerah pemekeran Deiyai sangat dan sangat sekali membutuhkan figur yang berjiwa membangun, bukan yang berjiwa pecundang, bahkan terlebih koruptor. Sebab adanya pemekaran daerah khususnya hadirnya Kabupaten Deiyai adalah aspirasi benar dari masyarakat akar rumput yang di dasari pada rasa ketidakpuasan atas berbagai kesenjangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

Selain itu pula, diindentifikasikan bahwa selama ini hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan atau belum merata ke seluruh pelosok-pelosok wilayah termasuk yang ada di daerah ini (Deiyai-red).

Akankah ada pemimpin yang siap merubah nasib Deiyai ini kah..? ataukah pemimpin yang telah di lantik oleh Pemerintah Pusat Akhir bulan Mei 2009 lalu, yakni Blasius Pakage bisakah membangun atau merintis daerah Mee ini menjadi daerah yang maju secara pesat dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dulu maju, ataukah sebaliknya..?? Apakah dengan hadirnya pemimpin Carateker di Deiyai ini benar-benar kelak akan mengurangi berbagai kesenjangan-kesenjangan. Ataukah sebaliknya..? Jawabannya ada pada Pemimpin itu sendiri dan juga masyarakat setempat.

Perlu di ketahui bahwa, kabupaten Deiyai telah di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008. Jika melihat kondisi geografis Papua pada umumnya dan lebih khususnya di Kabupaten Deiyai itu sendiri dimana luas wilayah dan kondisi geografis sangat mudah untuk dibangun asalkan ada kemauan keras dari pihak-pihak yang berkompoten yakni pejabat birokrat. Pasalnya untuk membangun kabupaten Deiyai, tidak akan bisa dibangun oleh satu pihak saja, dan memang membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak lainnya, baik Kabupaten Induk (Paniai-red), Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kesenjangan Deiyai

Keterlambatan kemajuan daerah ini juga kerena minimnya sarana dan prasarana transportasi, menyebabkan pelayanan pemerintah belum menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, disamping terbatasnya dana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, mengakibatkan kondisi sosial masyarakat masih memprihatinkan, tertinggal dan terbelakang.

Bahkan masih ada masyarakat terasing yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebab luas wilayah yang sulit ditempuh menyebabkan pula terjadinya lepas kendali dan terbelangkahinya jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta lambannya pembangunan di wilayah tersebut akibat kesulitan transportasi.

Sehingga untuk meningkatkan pastisipasi dan menjawab semua persoalan tersebut, perlu adanya terobosan baru melalui suatu kebijakan khusus, antara lain melalui pembentukan satuan administrasi pemerintah baru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tetapi perlu juga di ingat bahwa bagaimana caranya yang tepat...???

Sebab untuk merubah kesenjangan pembangunan sangatlah di butuhkan Figur yang takut akan Tuhan, berjiwa besar dan benar-benar seorang Figur yang ingin mau merubah kesenjangan pembangunan kearah yang lebih baik, dan sebaliknya bukan Figur yang suka melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Masyarakat Mee di Deiyai “Tolak Miras, Portitusi (PSK), Narkoba, Judi & KKN”

Sekarang banyak orang sedang membuka mata, telinga dan hati serta perhatihan penuh pada Kabupaten Deiyai, yang saat ini terletak tepat di jantung kota Distrik Tigi. Karena tentunya yang namanya Deiyai adalah barang baru alias Daerah Baru, yang di atas Kabupaten itu tertidur kekayaaan alam yang sangat melimpah ruah, mulai dari Emas, Hutan, Binatang serta tanah yang subur dengan di tumbuhi segala jenis tanaman pangan.

Apa yang di sepakati masyarakat akhirnya tercapai sudah, dimana akhir tahun 2008 Pempus mengeluarkan RUU (rancangan undang-udang) tentang pembentukan kabupaten baru di Kabupaten Induk Paniai yakni Deiya dan Intan Jaya. Selang beberapa bulan kemudian atau tepatnya pada hari Selasa, 26 Mei 2009, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia telah melantik Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau dan Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage di Aula Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Selanjutnya, ke dua Penjabat Bupati tersebut diantar secara terpisah pada hari yang berbeda oleh Bupati Induk Paniai, Naftali Yogi. Penjabat Bupati Deiyai diantar pada Kamis (11/6-09) ke Waghete Ibu Kota Kabupaten dan Penjabat Bupati Intan Jaya diantar pada Sabtu (13/6-09) di Sugapa, sebagai letak Ibu Kota Kabupaten.

Arti dari nama itu telah menjadi satu rahasia tersendiri bagi masyarakat setempat di Negeri ini, karena yang pastinya Deiyai merupakan sebuah kata indah dari kekayaan yang masih sampai dengan saat ini terpendam di dalam tanah yang sebagaimana di sebut orang Papua pada umumnya yakni sebagai “MAMA”.

Sudah barang tentu, ketika mata, telinga, hati dan perhatian mulai di manfaatkan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk akan melihat, mendengar, merasakan dan menunjukan pada hal-hal yang baru pula. Misalnya saja, Kabupaten Deiyai ini, yang sebagaimana merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Induk Paniai, yang telah di mekarkan pada tahun 2009 lalu, dan kabupaten ini sudah memiliki seorang pemimpin yang akan merintis daerah ini dengan satu pondasi yang kuat, sehingga kelak tidak lagi rubuh atau rusak ketika di saat badai atau tantangan datang silih berganti.

Artinya siapapun dia, baik orang asli Mee, orang Papua bahkan orang non Papua akan datang berbondong-bondong ke daerah ini, dengan berbagai kepentingan masing-masing. Terutama menyangkut investasi besar-besaran di daerah ini. Sebenarnya, adanya hal-hal itu sangat sekali di kehendaki oleh masyarakat setempat, karena sudah saatnya daerah inipun juga harus secara pesat berubah dari Keterpurukan, Ketertinggalan, Keterpinggirkan, Keburukan, Kemiskinan, Kebodohan dan bahkan hal-hal negative lainnya.

Tetapi jangan harap kalau saja ada orang, baik orang local Mee, orang Papua bahkan orang pendatang (non Papua), yang datang ke daerah ini dan melakukan investasinya seperti Perdagangan Minuman Keras (Miras), Perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), Perdagangan Narkoba, Bisnis Judi atau Kupon Putih (Kupu) bahkan yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat Mee di Deiyai yakni di lakukannya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh semua Pejabat. Beberapa poin-poin tersebut merupakan hal terpenting yang harus mulai di berantas dari sekarang, atau saat-saat daerah ini masih di bilang dalam tahap pondasi atau kata lainnya lagi masih berusia seumur jagung ini.

Hal demikianlah, secara konkrit memang sangat diharapkan terelebih kepada Tokoh-Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, juga pimpinan-pimpinan pemerintah, baik Kepala Kampung, Kepala Distrik bahkan juga Penjabat Bupati, terkait dengan penolakan segala macam bisnis yang hanya dapat merugikan Tanah, Daerah, serta Masyarakat setempat dari virus-virus ini “Miras, PSK, Narkoba, Judi bahkan KKN”.

Apa itu Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN

“MIRAS”. Perlu di ketahui bahwa ketika kelak hadirnya Miras di Negeri Deiyai ini akan berdampak pada Perkelahian, Pembunuhan, Pemerkosaan, Pencurian, Penganiayaan, Pembodohan, Malas, dan Tidak Kreatif, Apatis, Asosial. Itulah beberapa dampak-dampak negative yang akan terjadi kelak, apabila perdagangan Miras seperti (Brendi, Mension, Wiski, Bir, Anggur, Arak, Baram, Tuak, Topi Miring, Cap Tikus bahkan minuman-minuman lokal lainnya seperti Bobo, Saguer dan lain-lain) di izinkan atau di Perdakan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Kalau di daerah yang sudah berusia tua, tentunya masalah Miras semakin sulit untuk diberantas karena banyak invisible hands yang menjalin mata rantai pemasaran dan pengamanannya. Pasalnya, hingga saat ini memang sering kita baca di Koran dan nonton di TV bahwa pemusnahan terhadap sejumlah Miras hasil sitaan pihak berwajib, namun tampaknya tidak menyurutkan peredaran Miras, malah semakin merajalela di mana-mana. Hal ini disebabkan karena yang dilakukan oleh aparat hanyalah menyita sebagian saja dari beberapa Toko tertentu yang tidak memiliki ijin dan penyelundupan Miras, tapi tidak memangkas mata rantainya dan menegakkan aturan yang berhubungan dengan Miras.

Sebenarnya peraturan hukum tentang Miras ini sudah cukup memadai dalam KUHP, misalnya pasal 536,538,539 semuanya telah mengatur tentang Miras, hanya saja menurut hemat saya perlu direvisi dan dipertegas lagi agar betul-betul mengenai sasarannya. Berdasarkan informasi dari salah seorang ahli hukum, keraguan menindak orang yang berhubungan dengan Miras ini, salah satunya adalah karena pasal-pasal yang mengatur tentang Miras itu masih rancu dan kurang jelas dan banyak tidak mengenai sasarannya. Sehingga itu sulit di berantas karena sudah tentunya daerah-daerah itu telah berusia tua, kebanding daerah Deiyai ini, yang mana saat ini masih belum bisa berjalan sehingga apa salahnya kalau pihak-pihak yang berkompoten di daerah ini mulai mempertegas kearah yang lebih baik.

“PSK”. Begitu juga jika kalau di daerah ini di izinkan Pemerintah Daerah untuk adanya perdagangan PSK, maka dampak negative kedepan yang akan terjadi di daerah ini adalah meningkatnya penyakit HIV-AIDS, karena sudah barang tentu bahwa setiap PSK yang datang 100 persen sesuai degan hemat saya adalah positif HIV-AIDS.

“Narkoba”. Masalah lainnya yakni masalah Narkoba, jika di izinkan lagi oleh pihak-pihak yang berkompoten maka yang akan menjadi sasaran utama dampak negative adalah anak-anak muda (pelajar SLTP, SLTA dan Mahasiswa). Semua jenis Narkoba mempunyai efek yang sangat berbahaya bagi pemakainya, misalnya kematian langsung, kanker, ketergantungan terhadap obat-obat terlarang, pemalas, menjadi bodoh, tidak kreatif, pendiam, suka melawan, dan kurang nafsu makan. Begitu juga dampak penyalahgunaan Narkoba yakni “Merusak hubungan kekeluargaan; Menurunkan kemampuan belajar; Ketidak mampuan membedakan mana yang baik dan buruk; Perubahan perilaku menjadi asosial; Merosotnya produktivitas kerja; Dan gangguan kesehatan”.

Dengan demikian penyalah gunaan Narkoba mempunyai dampak yang sangat besar pada Tatanan social keluarga dan masyarakat sehingga dapat terjadi tindakkan criminal dan gangguan ketertiban dan keamanan. Pokoknya Narkoba adalah pembunuhan secara perlahan namun pasti terhadap semua pemakainannya atau dengan kata lain “Generation Cleansing“ atau pemusnahan generasi.

Mengapa ? Karena Narkoba merupakan jaringan bisnis yang besar dan global dengan memiliki satu tujuan politik mendasar, yaitu menghancurkan generasi yang akan datang dengan cara membodohkan mereka. Hal ini ada hubungannya dengan persaingan antar Negara-negara di dunia ini untuk muncul sebagai Negara adikuasa. Untuk tujuan itu, maka generasi muda beberapa Negara yang menjadi saingan tadi harus “dihancurkan” agar gampang dikuasai.

Pasalnya, ada banyak alasan mengapa orang mengkomsumsi Narkoba, diantaranya: “Karena gampang diperoleh (availability), ingin tahu dan mencoba (Curiosity and Experiment) mencari identitas diri (Self – Identity), akibat depresi (depression) perlawanan (rebellion) akibat rumah tangga yang berantakkan/orang tua super sibuk (lack of love and attention), agar dapat diterima dikalangan teman-teman sejawat (Accepted bypeer group) dan upaya untuk menghilangkan stress, kebosanan hidup dan rasa sakit (as a way of relaxor cope with stress, boredom and pain)”.

Ciri-ciri seseorang yang mengkomsumsi Narkoba dapat dilihat karena; “Rasa Gembira yang berlebihan meskipun tidak wajar. (Karena fungsi kendali otak menjadi lemah); Rasa harga diri meningkat sehingga pemakai merasa diri hebat namun semuanya semu belaka; Dan banyak bicara walaupun alur bicaranya sukar diikuti”.

Menurut berita-berita di surat khabar, sasaran Narkoba bukan saja anak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pula pegawai negri dan polisi. Narkoba bukan saja beredar di kota-kota, tapi juga di desa-desa, termasuk “Deiyai”, hal itu jika saat ini tidak di kontrol baik oleh semua komponen yang berkompoten di Negeri ini. Pasalnya, sudah bukan rahasia umum bahwa Narkoba adalah sebuah bisnis yang besar dan global serta memiliki mata rantai yang sangat rapih dari berbagai unsur terkait mulai dari produsen, pengedar, konsumen, aparat hukum, aparat keamanan dan bahkan elit politik, itulah sebabnya Narkoba sulit diberantas hingga saat ini sekalipun Undang-Undang yang mengatur tentang hal itu sudah ada. Misalnya UU NO 5/1997 tentang Psikotropika dan UU no 22/1997 tentang Narkotika.

“Judi”. Masalah lainnya, yakni Judi. Dimana perkembangan Judi Kupu ini khususnya di kota-kota besar, tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Berdasarkan hasil update saya melalui salah satu LSM bahwa ekses yang kurang baik dari Kupu ini yaitu mulai dari system tertutup, sekarang sudah terbuka dapat disaksikan di mana-mana. Informasi utama yang ditanyakan oleh setiap pegawai saat pergi ke kantor adalah informasi tentang nomor Kupu yang berhubungan dengan ekor, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian apakah ekor dan puluhan tersebut ganjil atau genap. Disamping di utak-atik melalui rumus, ada yang mencoba menganalisis berbagai mimpi. Dampak negative yang lain, yaitu takkala tidak ada uang untuk membeli Kupu, utang pada temanpun jadi.

Yang lebih parah lagi, sering uang belanja, uang untuk beli susu, uang untuk koperasi, uang untuk Harisan, harus di korbankan untuk membeli Kupu ini. Pernah suatu hari ditempat orang mati, seseorang harus segera pulang dengan alasan takut terlambat memasang buntut. Memang sulit untuk menyimpulkan apakah Judi Kupu ini lebih banyak merugikan atau bahkan menguntungkan bagi para pecandunya karena hingga saat ini belum pernah ada penelitian mendalam tentang hal itu. Yang sering terjadi adalah perkelahian antara Sub Bandar dengan pemenangnya, karena tidak bisa membayar semua kemenangannya. Kehancuran rumah tangga atau pencurian terhadap Kupu ini masih belum terdengar.

Penindakkan terhadap pecandu Kupu masih belum ada, kecuali pada bandarnya, namun dilepas kembali mungkin karena pasal dan ayat KUHP yang khusus menyebut tentang hal itu belum ada. Sebenarnya beberapa pasal dan ayat dalam KUHP sudah ada menyinggung tentang Judi, namun tampaknya masih lemah dan kabur, sehingga perlu direvisi dan dipertegas lagi tentang jenis-jenis Judi yang dilarang dan bentuk tindakkan dan hukumannya.

“KKN”. Masalah terakhir yakni tentang KKN. Perlu kita ketahui bahwa, jika di daerah ini (Intan Jaya) di awal-awal perintisan bermula dengan KKN, maka apa yang di cita-citakan oleh masyarakat Moni, seperti adanya perubahaan pembangunan di daerah ini yang saat ini masih di bilang sangat jauh dari daerah-daerah lain misalnya, Keterpurukan, Ketertinggalan, Keterpinggirkan, Keburukan, Kemiskinan, Kebodohan dan bahkan hal-hal negative lainnya, tidak akan tercapai.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak negative yang sangat besar dibanding positifnya. Apalagi bila dilihat dari sisi agama, lebih banyak masalah dari pada manfaatnya, dan semua agama dengan tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi Miras, Narkoba, Jajan Seks sembarangan, bermain Judi bahkan melakukan KKN.

Oleh sebab itu, saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan upaya penanggulangannya agar berbagai dampak negative dari Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN tidak dapat terjadi di daerah Deiyai yang di kenal dengan melimpahnya kekayaan alam ini. Melalui kebersamaan dari semua komponen yang berkompoten, misalnya Pemda Kabupaten Deiyai, Pengusaha-pengusaha (Investor), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, LSM-LSM, dan lain sebagainya di awal-awal pelaksanaan kegiatan pembangunannya, dan tidak perlu lagi ada izin melalui PERDA dan lain-lainnya...!!! (jga)

seLENgkapnya......

Biak Juara Umum Festival Kreasi Seni se Papua

Kontingen Kabupaten Biak Numfor ditetapkan sebagai juara umum festival kreasi seni XI se-Papua dan merebut piala bergilir Gubernur Papua Barnabas Suebu SH, Minggu malam. Empat jenis lomba festival kreasi seni XI, kabupaten Biak Numfor merebut dua juara satu, di antaranya kategori cerita rakyat (sosio drama) dan Pop singer putra.

Sementara di kategori lomba jenis penataan stand pameran Biak dan pop singer putri, kabupaten Biak Numfor sebagai juara harapan satu serta harapan dua tari balada Cenderawasih. Gubernur Papua Barnabas Suebu, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Biak Drs Johanis Than MM mengatakan, festival seni itu sebagai upaya meningkatkan kreasi seniman daerah ini.


Melalui ajang festival kreasi seni se-Papua ini diharapkan menghasilkan seniman-seniman Papua berkualitas dan sanggup bersaing dengan seniman daerah lain di Indonesia bahkan seluruh dunia. Pelaksanaan kegiatan ini di tahun mendatang harus lebih baik penataannya sehingga setiap kabupaten/kota dapat berpartisipasi mengirim peserta mengikuti festival kreasi tersebut.

Gubernur Suebu menyampaikan selamat kepada para pemenang lomba sementara bagi peserta yang belum berhasil dapat menjadikan motivasi untuk mencapai keberhasilan di masa mendatang.“Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tuan rumah kabupaten Biak Numfor yang meraih juara umum pada festival kreasi seni se-Papua 2010,” ujar Gubernur Suebu.

Selain juara umum direbut kabupaten Biak Numfor, panitia pelaksana festival kreasi seni XI se-Papua juga menetapkan kabupaten Paniai sebagai tim favorit dalam festival kreasi seni 2010.uara setiap jenis lomba masing-masing, tari balada Cenderawasih juara I (Asmat), juara II (Yapen Kepulauan) dan juara III (Yakukimo), harapan I, II dan III direbut Paniai, Biak Numfor dan kabupaten Waropen.

Lomba cerita rakyat (sosio drama) juara I ( Biak Numfor), juara II (Supiori) dan juara III (Asmat), sementara juara harapan I, II dan III direbut kabupaten Yahukimo, kabupaten Yapen Kepulauan serta kabupaten Waropen. Kategori pop singger putra, juara I Biak, juara II kabupaten Yapen Kepulauan dan juara III Supiori, sedangkan juara harapan I, II dan III masing-masing kabupaten Asmat, Yahukimo dan Yapen kepulauan.

Untuk jenis lomba pop singger putri, juara I (Biak), juara II (Yahukimo), juara III (Asmat) sedangkan harapan I, II dan III direbut kontingen Biak, Supioiri dan kabupaten Waropen.

Kategori lomba penataan stand pameran, juara I (kabupaten Yapen kepulauan), juara II (Waropen), juara III (Supiori) sementara juara harapan I, II dan III masing-masing disabet kabupaten Biak, Yahukimo dan kabupaten Asmat. [jga-Antara]

seLENgkapnya......

Menuju “Deiyai Baru” di Butuhkan Kerja Keras

Demikian beberapa kata sederhana yang dapat saya paparkan dalam kop atau judul diatas ini. Dalam artian bahwa untuk mewujudkan 'Deiyai Baru' yang sejahtera, aman dan damai, sangatlah di butuhkan kerja keras dengan penuh kesadaran, ketulusan serta penuh pengorbanan dari semua pihak yang berkompoten di negeri ini.

Satu hal keberhasilan yang belum bisa saya buktikan sebagai contoh, karena sudah tentu semua kita telah mengetahui bahwa Kabupaten Deiyai ini masih di bilang berusia seumur jagung atau dengan kata lain masih berada pada tahap pembangunan pondasi.

Singkat kata, dalam tulisan ini saya belum bisa mengungkapkan panjang lebar menyangkut apa-apa saja yang sudah berhasil dalam artian dari sisi keberhasilan pembangunan, karena semua kita sudah tahu bahwa daerah ini adalah daerah baru yang di mekarkan dari daerah induk kabupaten Paniai, yang hingga kini masih membutuhkan banyak hal pembangunan dari berbagai sector yang pula juga tidak terlepas dari point-point penting yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus-red) Papua, diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur.

Menurut saya, untuk menuju pada tahap-tahap keberhasilan kedepan sangat perlu di tentukan dari sekarang ini, karena maju atau tidaknya pembangunan di suatu daerah di tentukan hari ini, sebaliknya bukan besok, lusa, minggu depan, bulan depan atau bahkan tahun depan. Sebab suatu kelak nanti, ketika daerah ini maju merupakan usaha bersama dari berbagai pihak-pihak yang berkompoten di daerah ini, misalnya saja “Pihak eksekutif, legislatif, aparatur, keamanan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta seluruh komponen masyarakat lainnya, yang akan berperan pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJPD)”, dan sebaliknya bukanlah hasil usaha satu pihak semata.

Yang menjadi penekanan penting dari saya dalam tulisan ini yakni bahwa semua pihak yang akan menduduki jabatan-jabatan penting di daerah ini, di harapkan perlu merenungkan kembali sebelum melaksanakan tugas-tugas pemerintahaan yang di berikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus), sebagaimana yang melantik putra dan putri terbaik untuk menduduki jabatan pada Eselon I, II, III dan IV khususnya di pemerintahan baru Kabupaten Deiyai, dan apapun yang di lakukan tentulah di lakukan dengan benar dan sesuai dengan baju Otsus.

Secara filosofis bahwa Otsus ada di tanah Papua kurang lebih 10 tahun, ternyata belum didukung dan dilandasi aturan pelaksanaannya seperti Perdasi/Predasus. Akibatnya, gerbang Otsus yang telah berjalan cukup lama ini ternyata tidak berjalan pada rel besi sebagai landasannya. Untuk itulah merupakan tugas dari semua pihak yang sebagaimana telah saya sebutkan diatas pada alinea kedua, tidak lain adalah menjalankan Otsus secara sungguh-sungguh dan benar serta perlu dijabarkan dalam program-program priotitas seperti pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kampung-kampung.

Dengan demikian apapun yang akan di lakukan kelak dalam tahap demi tahap pembangunan dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat akar rumput di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada umumnya, dan lebih khususnya di Kabupaten Deiyai yang tercinta ini, sesuai dengan payung Otsus.

Masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Deiyai ini perlu bersyukur karena untuk mencapai visi Deiyai Baru seperti yang dicita-citakan saat ini ketika daerah ini yang sebelumnya masih berstatus Distrik dan kini telah menjadi Kabupaten Pemekaran yang masih di jabat oleh Penjabat Carateker ini telah dikarunia sumber daya alam (SDA) yang berlimpah ruah sebagai modal dasar pembangunan daerah yang potensial untuk dikelolah dan dikembangkan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, potensial-potensial yang akan di kembangkan diantaranya seperti sektor pertambangan, pertanian, peternakan, pariwisata dan lain-lainnya yang semuanya bisa dikelolah demi untuk kesejahteraan masyarakat setempat di kemudian waktu.

Sesuai hasil input data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka kemampuan pengeluaran rill perkapita umumnya masih berada dibawah angka rata-rata nasional. Menghadapi tantangan itu, secara umumnya di Papua dan Papua Barat serta lebih khususnya di Kabupaten Deiyai sedikitnya ada 6 program prioritas yang perlu dilakukan. Keenam poin tersebut, diantaranya: “Peningkatan ketahanan pangan, Pengentasan kemiskinan, Pembangunan sarana/prasarana dan Peningkatan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak serta kecukupan gizi, perumahan/pemukiman, pembanguan jaringan irigasi, dan pemberatasan HIV/AIDS serta penyakit social lainnya”.

Juga yang perlu di perhatikan lagi kedepan yakni, masalah penataan lingkungan hidup serta program pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah/kawasan daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian-keterisolasian dan fasilitas umum lainnya.

Yang menjadi usulan saya yakni, kiranya daerah-daerah yang baru di mekarkan, salah satunya “Deiyai” ini memerlukan anggaran yang besar, karena itu sudah berdasarkan fakta di lapangan, sehingga hal ini juga tidak terlepas dari adanya dukungan atau bahkan kerja sama dari pihak kedua bahkan ketiga, supaya apa yang di harapkan masyarakat Mee saat ini untuk menuju Deiyai baru dapat tercapai.

Dengan demikian, diakhir tulisan saya ini, yang bisa saya sampaikan yakni tentunya semua kita mempunyai satu tekad dan harapan untuk kedepan adalah pentingnya ada keterpaduan dan persatuan oleh seluruh komponen masyarakat di Papua pada umumnya dan lebih khususnya di daerah Deiyai ini dengan satu tujuan dalam melakukan penggalangan (satukan-red) kekuatan dan semangat untuk membangun daerah ini dari berbagai kesenjangan-kesenjangan menuju Deiyai Baru, yang di capai pada taraf meningkatnya kesejahteraan rakyat…….Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii_Penulis adalah Pemuda asli Tigi Timur_Kabupaten Deiyai)

seLENgkapnya......

Cyntia Warwe: Poligami untuk Generasi, Mengapa Tidak?

Akhir-akhir ini, wacana poligami banyak dibicarakan orang di tanah Papua. Mereka berbicara di berbagai tempat dan melalui berbagai media. Beberapa bulan lalu, tepatnya 30 Oktober 2009 wacana poligami didiskusikan cukup serius dengan melibatkan berbagai pihak. Mereka yang dilibatkan adalah Aprila Wayar (wartawati Tabloid Jubi), Rinny Soegiyoharto (Psikolog, lulusan UI Jakarta), Heni Lani (Aktivis HAM), Ryan Andrew Adriana Saroy (Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum Universitas Janabadra Jogjakarta), Puput Daryo (Mahasiswa FT. Arsitektur Unika Soegiyapranata Semarang), Seniora Papua, Marice Katem (Alumnus Santa Maria Jogjakarta), Binangko Moiwend (SKP Jayapura), Octavianus Pogau (Siswa SMA di Nabire), Green Emerald (Sekred Tabloid JUBI), Miosindi Abubar (Wartawan Tabloid JUBI), Pdt Jessy Leimena (Alumnus Fak. Teologi UKDW), John Pakage (Wartawan Reuters untuk Papua), Emmy Sahertian (Aktivis HAM dan Juga Pendeta), Imbir Charles (Aktivis Lingkungan-CII-Sorong), Farsijana (Dosen UKDW), Yermias Degei (Guru SMA Adhi Luhur Nabire dan sekretaris LPP-edPaPaS), Donald Heipon (Aktivis HAM), Budi Hernawan (SKP Jayapura n Bruder), Kalfin Carles (Aktivis HAM-Mantan Ketua PKMFP Yogyakarta, Theus Rumere (Aktivis Lingkungan Hidup), Lucky Ir (Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos). Diskusi itu tidak berakhir dengan sebuah kesimpulan. Melalui, webblognya, Oktopianus Pogau juga menulis tentang poligami.

Terkait isu poligami tersebut, Majalah Selangkah menemui salah satu aktivis perempuan Papua, Cyntia Warwe dari Garda-Papua di Jayapura beberapa waktu lalu. Wawancara itu terkait tulisannya yang berjudul “Filosofis Poligami untuk Generasi” yang sempat dipublikasikan melalui facebook dan mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Berikut petikannya.

Sebenarnya, apa itu poligami?

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Kemudian monogami adalah seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat. Ada tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri).

Bagaimana sejarahnya?

Laki-laki pada hakikatnya adalah poligami. Namun, seiring dengan perkembangan zaman mulai muncul kesadaran bahwa kalau akhirnya tidak bias menjamin keluarga dari sisi ekonomi dan kasih sayang tidak penting untuk poligami. Budaya poligami di Jawa sudah biasa. Salah satu teman saya cerita, bapak kosnya di Yogyakarta beristri tiga. Seorang teman dari Nabire menceritakan bahwa moyangnya beristri tujuh. Di Wamena, Obahorok beristri puluhan. Di Intan Jaya juga ada yang beristri puluhan. Masih banyak juga. Di luar negeri, Milton Mbhele di Weenen, Afrika Selatan menikahi empat perempuan bersamaan, yang mana Hukum di Afsel membolehkan pria seperti Mbhele untuk melakukan pernikahan poligami atau lebih dari satu istri. Aturan itu berlaku bagi mereka yang berasal dari suku tradisional Afsel, yaitu Zulu dan Swazi. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma bahkan memunyai 3 istri. Masih banyak lagi. Jadi, poligami bukan menjadi suatu masalah di Afrika Selatan.

Sejarah poligami masa lalu berbeda dengan masa kini. Dulu, selain untuk generasi juga dia (orang tua) melihat beban kerja. Ketika dia punya kekayaan banyak dan istrinya kerja seorang diri, maka dia akan mencari istri baru untuk kurangi beban kerja. Dia akan menikah. Kalau sekarang, ketika kita lihat uang banyak, kekuasaan besar merasa diri dia bias miliki saja. Apakah mau istri limakah-enamkah terserah, tapi sekarang lebih banyak bukan dalam rangka gererasi. Lebih banyak nafsu dan gengsi maka beristri Jawa, Manado, Sumatra, dan lain-lain. Jadi, bukan untuk generasi yang rambut keriting dan kulit hitam.

Kapan dan oleh siapa wacana poligami dalam konteks generasi itu mulai dimunculkan?

Dalam konteks generasi, sebenarnya makna poligami sudah dibicarakan mahasiswa Papua di Jawa untuk meningkatkan keturunan masyarakat asli Papua. Selanjutnya, pada diskusi Mambesak News di Hollandia (Jayapura: red), saya terhentak saat mendengar saudari Justicia dan Hypocrite mengatakan bahwa ’’tong harus poligami’’. Dan, pada saat itu Geel dan Eva menyetujui itu. Saya dengan Che hanya memberikan senyuman saat mendengar ungkapan ’’poligami’’, karena mahasiswa Papua di wilayah Makassar berpikir pun tidak pernah apalagi berdiskusi mengenai poligami.

Lalu, sebenarnya mengapa kebanyakan orang terus membicarakan pentingnya poligami?

Wacana poligami mulai dibicarakan karena ada sebuah keprihatinan akan eksistensi penduduk asli Papua. Tingkat populasi penduduk asli Papua tidak sebanding dengan penduduk non-Papua. Dr. Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney pada akhir tahun 2007 dalam sebuah sebuah konferensi di Australia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Ia memberikan perbandingan tentang penduduk asli Papua dan non-Papua sejak tahun 1971. Perbandingan ini dapat dilihat dalam tulisan saya di internet dengan judul “Filosofis Poligami untuk Generasi”.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030 Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15,2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1 : 6,5. Data BPS Papua pada tahun 2000 menunjukan jumlah penduduk asli Papua adalah sebanyak 1.460.846 jiwa. Hanya mengalami pertambahan jiwa sebanyak 560.843 dalam kurun waktu 1970 - 2000 (30 tahun).

Jadi, data lain seperti yang ditulis Tabloid Jubi, 3 April 2008, di masa yang sama, penduduk Papua New Guinea bertambah dari 2.554.000 pada tahun 1969, menjadi 5.299.000 jiwa pada tahun 2000. Jadi ada pertambahan sebanyak 2.745.000 jiwa. Pertambahan penduduk asli Papua di Indonesia tidak sampai 50% sedangkan di PNG penduduknya bertambah lebih dari 100%.

Bagaimana cara melakukan?

Ini adalah wacana umum. Jadi, ide poligami ini dapat dibicarakan secara serius melalui diskusi. Ide ini dikembangkan dan dibicarakan untuk generasi Papua ke depan. Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, namun bukan sesuatu yang diharuskan. Artinya, seseorang boleh saja berpoligami dengan catatan dia dapat memenuhi syarat yang ditentukan melalui diskusi yang lebih serius. Memang secara logika, poligami terkesan tidak adil, sebab tidak memperbolehkan poliandri (wanita bersuami banyak). Namun, aturan yang muncul juga harus disesuaikan dengan logika, sebab logika manusia itu terbatas.

Pandangan saya, kita dapat melihat dari hikmah poligami ini dengan menguji keikhlasan. Dan, menurut saya layak untuk jadi catatan adalah ‘menguji kemampuan kita dalam berbagi sesuatu yang kita cintai’’. Ya tentunya, berbagi sesuatu yang dicintai, karena mencintai sesuatu bukan berarti kita harus memiliki sesuatu itu. Sebab, jika kita masih merasa harus memiliki sesuatu yang kita cintai berarti kita masih menjadi orang yang egois. Orang egois adalah orang yang hanya mencintai dirinya sendiri.

Mencintai sesuatu dapat dibuktikan dengan membiarkan orang lain merasakan manfaat dari yang kita cintai. Selain itu, membiarkan yang kita cintai dapat mencintai yang dia cintai. Pusingkah? Jika pusing berarti Anda masih berpikir.

Memikirkan konsep ini tidak menjadi rumit, apabila diri kita sendiri berpikir untuk generasi, untuk memperbanyak keturunan dan dapat dilihat dari faktor umur perempuan dan tingkat kedewasaan pemikiran perempuan untuk generasi Papua ke depan. Saya sangat mengharapkan ide ini dikembangkan secara riil dan melihat dalam konteks Papua 30 tahun ke depan. Ideologi untuk generasi Papua ke depan sangat dibutuhkan, kesadaran intelektual kita diuji dalam hal ini.

Bagaimana dengan ajaran agama yang melarang poligami?

Saya tidak ingin membedah poligami ini dalam ajaran agama, karena banyak sudah membahas orang. Beberapa bulan lalu sempat dibicarakan di kampus STT Kijne, Abepura tetapi dalam diskusi tersebut hal ini tidak dilihat dari sudut pandang agama. Mereka lebih melihat dari segi proteksi identitas orang Papua, hitam dan keriting yang beberapa tahun ke depan mungkin hanya akan akan ada di museum untuk di kunjungi. Jadi, poligami itukan kebudayaan orang Papua dan perlu diwacanakan untuk proteksi.

Dalam diskusi itu dibicarakan bahwa dasar kebutuhan manusia adalah kebahagiaan yang artinya menyangkut landasan ekonomi. Adat dan orang tua dulu sudah mengajarkan hal-hal yang positif, yaitu tentang poligami. Mereka mampu menunjukkan kewibawaan dalam mengambil kebijakan dalam lingkungan sosial dan mereka mampu menyakinkan komunitas adat (Mambri, Tonawi, Ondoafi/Ondofolo ’BigMan’ dan menunjukkan kematangan dalam mengambil sikap untuk melakukan poligami. Sebenarnya, sejarah nabi-nabi juga membuktikan bahwa poligami itu hal yang wajar dan diakui. Jadi, yang penting tanggung jawab untuk membagikan kebahagian secara bijak.

Tapi, kaitan konflik agama saat ini dengan poligami Abraham adalah tidak benar. Konflik agama itu bukan karena poligami tetapi itu lebih karena ideologi.

Bagaimana konsep Anda tentang pemenuhan kebutuhan dalam keluarga?

Dalam konteks kebutuhan dalam berpoligami juga harus memenuhi hirarki kebutuhan menurut konsep Abraham Maslow (pelopor aliran psikologi humanistic). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Ini yang harus dijalankan oleh suami-istri yang ingin menjalankan konsep poligami unutuk generasi. Kalau tidak diperhatikan, kebutuhan gizi anak dari menyusui dini hingga besar dan kecerdasan otak tidak berkembang sebagaimana baiknya.

Ini juga harus dilihat dalam konteks masyarakat Papua kelas bawah yang standar kemiskinan masih mendominasi. Apa salahnya jika suatu keluarga ingin poligami namun taraf kehidupannya masih rendah dan keluarga tersebut meminta jaminan ke pemerintah. Itupun kalau sudah ada aturan oleh pemerintah/seperti yang terjadi di Jepang.

Apa yang terjadi di Jepang?

Yang terjadi di Jepang menarik. Menteri Kesehatan Jepang Hakuo Yanagisawa, yang melihat angka kelahiran yang rendah di Jepang mengatakan, sebuah keluarga memiliki anak lebih dari lima anak, maka akan diberikan jaminan oleh negara untuk kelangsungan pertumbuhan seorang anak tersebut. Dan, Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji akan mengeluarkan Undang-Undang untuk mendorong perusahaan bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan keluarga karyawan mereka. Angka kesuburan Jepang jatuh di bawah 1.26 bayi per ibu dalam tahun 2005. Informasi ini dapat dibacara di voanews.com, 29/01/2007.

Memang Yanagisawa dikecam karena menggambarkan wanita sebagai mesin pencetak anak. Tetapi, di depan parlemen dia sudah meminta maaf karena ‘’melukai perasaan perempuan’’. Hal ini dilakukan karena melihat angka kelahiran paling rendah di Jepang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mendanai penggelembungan biaya pension.

Bagaimana dengan nikah dini?

Menikah dini tentunya kita melihat dari faktor umur perempuan juga menjadi pertimbangan, dalam menerapkan konsep poligami ini, tanggapan sdri, selly mambor dalam komunitas papua (Mari memulai dari diri kita. Kita harus jaga organ reproduksi kita bila kita mau menyelamatkan orang Papua dari genosida melalui rencana "bikin anak banyak". Jadi mari setia dengan satu perempuan. Saya sepakat bila solusinya nikah dini dan bikin anak banyak. Satu orang Papua dengan satu istri bisa melahirkan 15 anak berkualitas dalam umur 40 tahun, ditambah lagi bila anak-anaknya dinikahkan dini, maka sudah pasti punya cucu yang banyak.

Setelah pasangan suami istri sudah tidak produktif atau meninggal, dia bangga bisa mempersembahkan 20 atau 30 anak dan cucu selama ia hidup. Kalau kita semua mulai sadar dengan cara ini, 10 tahun kedepan kita sudah bisa mengatasi bahaya genosida), menikah dini juga kita harus memikirkan kematangan dari pola pikir perempuan, kalau pun menikah dini dengan konsep untuk generasi tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, terkadang dalam menikah dini pasti masih banyak terjadi ke egoisan dalam diri perempuan (konteks saya).

Ngomong-ngomong, bagaimana kalau suami Anda nanti ingin poligami?

Untuk generasi, saya berpikir tidak ingin egois dan memakai perasaan. Bila suatu saat saya mendapat lelaki Papua yang ingin menerapkan konsep poligami dan siap memberikan kebutuhan secara manusiawi, kalaupun dalam pemenuhan kebutuhan tidak bisa terpenuhi tentunya saya juga diberikan kebebasan bekerja/berkarir (untuk menghasilkan kebutuhan) dalam keluarga. Tentunya lelaki Papua yang akan menjadi pilihan saya nantinya tidak egois dalam hal membagi jatah ekonomi/kebutuhan dalam rumah tangga.

Bagaimana tanggapan Anda untuk kaum feminis dan aktivis perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender?

Untuk kaum feminis atau pun aktivis perempuan, tampaknya lebih mementingkan perasaan (atau lebih tepat egonya), dari pada logika dan kecerdasannya. Lihat saja sikap mereka terhadap kesetaraan gender. Sebenarnya apa yang ingin diangkat dalam isu ini (poligami), yaitu (1) apakah keinginan untuk mengangkat martabat wanita? (2) apakah hanya ingin menunjukkan bahwa wanita itu bisa sama seperti laki-laki?

Apa yang mau katakana di akhir wawancara ini?

Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tulisan Okto Pogau yang menceritakan konsep poligami adalah sebuah jawaban dalam konteks proteksi orang asli Papua. Pada intinya, kalau untuk generasi dan ideologi apa yang tidak mungkin. Ide ini dikembangkan ke depan. Jangan hanya menjadi konsumsi publik dan menjadi perdebatan semata dan sebatas menjadi mengawang atau pun mimpi. Saya senang dengan tulisan “cewe mogee” (perempuan Papua Barat), yaitu ’’zaman boleh berubah, budaya jangan dirubah’’.

’’Kesadaran akan hal ini sangat penting di tengah kaum perempuan. kehadiran anak dalam sebuah keluarga ditentukan oleh perempuan, apakah banyak atau sedikit mau lahir berapa tergantung perempuan. Sementara kita lihat bahwa jumlah orang Papua sekarang sedikit dibandingkan dengan negara tetanggga kita PNG. Kalau kita tidak berpikir ini, kita tunggu saja saatnya nanti, orang Papua hanya akan ditemukan di museum.

Saya menyambung lagi ungkapan Cewe Mogee, yaitu perempuan Papua harus menjaga diri. Perempuan harus sehat maka perempuan akan melahirkan anak-anak Papua yang pintar yang suatu saat akan memegang dunia…tidak percaya…terserah…. Sehat berarti tidak sakit atau tidak ada ganguan fungsi tubuh maupun gangguan mental dan kejiwaan. Untuk menjaga agar semuanya stabil maka seorang perempuan harus menyadari dan berubah dari sekarang.....belum terlambat…to?

Apakah ada saran khusus untuk perempuan Papua?

Perempuan Papua harus mengerti sejarah perkembangan setiap suku, sehingga bisa dikaitkan dengan teori–teori kontemporer. Pendidikan dan kesehatan menjadi acuan untuk perempuan Papua lebih produktif. Untuk poligami harus selesai dalam konteks berpikir bukan sebagai teori–teori yang menjadi perdebatan kosong di antara perempuan Papua. Sehingga penerapan harus di mulai dari ‘’SIAP dan SADAR’’, bahwa ini bukan ‘NAFSU dan PENINDASAN’’, terhadap perempuan Papua sendiri. Tentunya ini sebuah opini yang coba dibangun untuk membantu perempuan Papua berpikir dari segi kecerdasan intelektual untuk sesuatu yang obyektif untuk Papua. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kita ingin jalani ini, tidak ada sesuatu yang sulit juga”jika’’ kita tidak ingin menjalaninya. Toh, untuk Generasi, kondisi subyektif perempuan harus kuat, tentunya itu kembali ke pribadi diri sendirilah yang harus bertanya ‘’sa siap ka tidak ee, untuk poligami’’…….(jga-Yermias Degei-Sumber: Majalah SELANGKAH Edisi Januari-Maret 2010)

seLENgkapnya......