Papua harus bebas dari "KEBODOHAN"

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono sudah dilantik secara resmi menjadi pemimpin nasional 2009-2014 pada Selasa (20/10) yang lalu. Agenda-agenda membangun negara yang akan digulirkan pemimpin nasional pastinya akan dinantikan masyarakat khususnya masyarakat Papua.

Salah satu tugas penting SBY-Boediono ke depan adalah berjalannya program pendidikan untuk rakyat guna mencerdaskaskan rakyat Papua. Artinya, pendidikan yang benar-benar diperuntukkan bagi rakyat dan benar-benar memberdayakan rakyat. Pasalnya, bidang pendidikan memang harus mendapatkan perhatian penuh oleh pemimpin nasional 2009-2014.

Hal ini tak bisa ditawar-tawar karena pendidikan merupakan pilar membangun generasi bangsa berpuluh-puluh tahun mendatang. Dengan pendidikan yang baik, maka akan terlahir generasi yang baik. Lebih dari itu, pendidikan sudah sepatutnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dimana pendidikan tidak hanya untuk lapisan masyarakat tertentu, tapi untuk setiap warga negara di republik ini. Pemimpin nasional dituntut mampu menciptakan pendidikan untuk semua (education for all). Pendidikan selayaknya juga dapat dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah pedalaman Papua, supaya mereka mampu mengelola sendiri kehidupannya.

Tidak adil rasanya, jika masyarakat perkotaan menikmati akses pendidikan sementara saudara kita yang lain masih terus merindukannya. Dengan komitmen mewujudkan pendidikan untuk semua, maka pemimpin nasional berkewajiban melindungi masyarakat dari kesulitan mengakses pendidikan. Program sekolah gratis bukan sekadar proyek pencitraan, tapi memang didasari pembacaan bahwa sebagian masyarakat di negeri ini masih terpuruk secara ekonomi.

Masyarakat yang masih terpuruk secara ekonomi itu tetap harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pun, masyarakat dari segala lapisan berhak untuk dapat mengenyam jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Bangku perguruan tinggi yang kian mahal bukanlah wajah ramah bagi lapisan masyarakat miskin, maka pemimpin nasional berkewajiban membendungnya.

Sekali lagi, hal ini disebabkan fakta bahwa masih ada lapisan masyarakat di negeri ini yang kurang berdaya secara ekonomi. Untuk mampu memberikan akses pendidikan secara merata, alangkah hebatnya jika pemimpin nasional menentang keras kebijakan pendidikan yang beraroma kapitalistik dan neolib.

Pemimpin nasional hendaknya mengingat perjuangan Ki Hajar Dewantara, dan bapak-bapak bangsa lainnya yang dulunya berjuang mati-matian agar masyarakat di negeri ini dapat memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Tokoh-tokoh bangsa itu menyadari bahwa pendidikan amatlah penting bagi masyarakat. Pendidikan memang penting, pasalnya kita perlu belajar dari negara-negara maju. Kemajuan negara tidak sekadar diwujudkan dengan terbangunnya pemerintahan yang bersih, tapi juga pendidikan yang bermutu bagi warga negaranya. Pendidikan bagi rakyat bukan berpikir menciptakan klasifikasi sekolah: sekolah berstandar internasional, sekolah berstandar nasional, atau sejenisnya.

Bukan? Pendidikan bagi rakyat menghendaki pendidikan bermutu bagi semua. Seluruh rakyat di negeri ini harus mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa harus dibedakan berada di sekolah X atau di sekolah Y. Tegasnya, setiap warga negara tanpa terkecuali harus mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu agar mencapai taraf insani, sehingga dapat menjalankan hidupnya sebagai manusia utuh dan membudayakan diri meminjam Driyarkara.

Pendidikan bagi rakyat akan mampu seperti Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara yang pernah memberi wejangan mengenai pendidikan, yakni menuntun segenap kodrat manusia agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saatnya pendidikan benar-benar memihak rakyat!Sudah saatnya kita bersatu padu membebaskan Papua dari kebodohan……..Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii-Berbagai Sumber)

seLENgkapnya......