14 Sekolah Menengah Terima Dana Insentif dari Dirjen Pusat

Kepala Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olaharaga (Kadin Dikbudpora) Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd kepada media ini, Jumat (22/10) di Waghete mengatakan bahwa sesuai informasi Direktur Jenderal (Dirjen) Manajemen Pedidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional ketika memberikan keterangan kepada semua Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Indonesia bahwa pada akhir September atau awal Oktober 2010 ini rencana dari Dirjen akan mentransfer Bantuan dana Insentif sebesar 50 juta untuk per sekolah khususnya di tingkat menengah baik SMP, SMA/SMK se-Indonesia.

Khususnya di Lingkungan Pendidikan Kabupaten Deiyai, kata Adii. Ada 14 Sekolah Menengah yang ikut terlibat mendapatkan bantuan ini. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya, SMP Negeri 1 Tigi, SMP Negeri Tigi Timur, SMP Negeri Tigi Barat, SMP YPPK Waghete, SMP YPPK Diyai, SMP YPPGI Bomou, SMP YPPGI Gakokebo, SMTK Waghete, STP Gakokebo, SMA Negeri 1 Tigi, SMA YPPGI Waghete, SMA Negeri 2 Tigi Barat, SMK Negeri 1 Tigi dan SMK Ipaiye Onago.

“Terkait dengan bantuan ini telah kami lakukan sosialisasi dengan 14 Kepala Sekolah dilingkupn Pendidikan kabupaten Deiyai pada tanggal 29 September 2010 bulan lalu. Kami harapkan bantuan Insentif dari Dikdasmen itu harap disimpan untuk menungguh Juknis dan juga MOU antara Dirjen dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Indonesia.

setelah ada Juknis dan MOU akan ada pertemuan satu kali lagi untuk sosialisasikan tentang penggunaan dana yang sudah diluncurkan dari Dirjen, dan dana akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti : Intrakurikuler dan ekstrakurikuler, pembinaan guru melalui KKG/MGB dan kegiatan-kegiatan guru serta juga kegiatan siswa di sekolah. Contohnya, olahraga, kesenian dan persiapan-persiapan bahan ujian bentuk Les dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung proses belajar mengajar (PBM) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah”jelas Adii.

Lebih jauh dikatakan, pihaknya berharap kepada 14 sekolah menengah yang menerima dana bantuan insentif dari Dirjen khususnya tingkat menengah harus digunakan seefisien mungkin sesuai petunjuk Dirjen, karena akhir dari penggunaan dana bantuan ini akan ada Pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Dirjen Pusat Jakarta, sementara dalam penggunaan pembinaannya dari Dinas dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat. Pasalnya penyaluran dana langsung dari Dirjen pusat ke rekening sekolah.

“Kepada semua Kepala Sekolah khususnya di lingkungan Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai bahwa perlu libatkan guru-guru bantu SMP, SMA/SMK sehingga ada niat kerja mereka untuk membina murid di sekolah masing-masing, sehingga penggunaan dana ini akan tertata dan muda juga untuk pertanggung jawabannya. Dana ini diperuntukan untuk 5 bulan, yakni dari Bulan September 2010 hingga sampai Januari 2011, dan pada bulan Februari 2011 tahap pertanggung jawaban dana ke Dirjen,”tegasnya.

Ditambahkannya, bagi sekolah yang menggunakan dana sesuai petunjuk Dirjen dan juga pertanggungjawabannya sesuai petunjuk pusat berarti tahap kedua bisa diperoleh dan juga bisa ditingkatkan. !!! (jga)

seLENgkapnya......

Merumuskan Arah Pendidikan di Daerah Baru

PENDIDIKAN merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen manusia. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pendidikan dengan kadar dan kapasitasnya yang berbeda-beda. Guru berperan sebagai tenaga pendidik, yang menentukan kwalitas dan mutu lulusan sekolah; pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) berperan sebagai pengambil kebijakan dan pengawas; masyarakat berperan sebagai pelaksana, pengawas dan penyelenggara. Hingga kini peran masing-masing komponen ini belum maksimal diwujudkan, sehingga sangat jelas mutu dan kwalitas pendidikan masih merendah.

Artinya, kebijakan yang merakyat dan berpihak pada pendidikan belum dirasakan sepenuhnya dilaksanakan di negeri ini. Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya merupakan kabupaten-kabupaten pemekaran yang baru hadir diantara kabupaten baru lain di seluruh tanah air Indonesia.

Kabupaten-kabupaten ini dalam konteks bidang pemerintahan dikatakan baru hadir, sedangkan pendidikan sudah sejak 1936-an mulai terjadi, khusus daerah Mee dan Moni. Keberlanjutan proses penyelenggaran pendidikan itu terus akan berjalan beriringan dengan perjalanan waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Tingkat ketercapaian pendidikan banyak yang sudah dicapai, namun masih banyak juga meninggalkan tugas yang harus dilaksanakan di daerah atau kabupaten baru. Sebagai kabupaten-kabupaten yang baru dan di dalam kabupaten-kabupaten yang baru itu hadir tugas-tugas yang baru dan dipandang berat. Tugas dan tanggungjawab semakin berat dan besar pula. Untuk mengorganisasi dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas tersebut harus diawali dengan langkah-langkah pertama di masa awal pemerintahan yang baru di segala bidang, terutama bidang pendidikan.

Itulah sebabnya, peran setiap komponen tadi dianggap dan dipandang penting dalam keterlibatannya untuk merumuskan arah dunia pendidikan di daerah. Arah pendidikan yang harus dirumuskan bersama adalah merupakan langkah awal dan pertama dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkwalitas. Dalam mengakomodir peran-peran seluruh komponen masyarakat dan terutama stakeholder pendidikan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta, maka mestinya dilakukan dialog, diskusi dan komunikasi bersama untuk merumuskan arah pendidikan di daerah-daerah pemekaran baru tersebut.

Hal ini dengan maksud agar aspirasi setiap komponen masyarakat tersalur dan sebagai bahan dasar pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sana. Merumuskan visi atau arah pendidikan adalah sebuah agenda penting dan mutlak harus dilakukan di daerah pemekaran oleh daerah itu sendiri. Daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan visi pendidikannya dengan perhitungan dan pertimbangan visi dan misi serta tujuan pendidikan yang berskala nasional dan provinsi serta keunikan, potensi dan karakteristik daerah dimana pendidikan diselenggarakan dan visi yang hendak dirumuskannya.

Disini ada tiga cara perumusan visi pendidikan di daerah baru, seperti Kabupaten Intan Jaya, Deiyai dan Dogiyai, yang didahului dengan mempelajari keunikan, potensi dan karakteristik. Pertama, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengajukan rumusan visi pendidikan kepada pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) untuk selanjutnya dimasukan kedalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstra) melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Jika hal ini terjadi, maka perumusannya melibatkan seluruh stakeholder pendidikan di daerah itu sebelum diajukan ke Pemerinta Daerah.

Jadi, orang Dinas Pendidikan tidak berhak merumuskan visinya dengan keinginannya sendiri. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, maka harus dirumuskan bersama. Kedua, sebelum Renstra dibuat dan dirumuskan, pemerintah (Eksekutif dan Legislaif) menawarkan visi pendidikan di kabupatennya kepada dinas terkait di daerah itu. Visi pendidikan yang ditawarkan pemerintah dikomunikasikan dan didiskusikan oleh seluruh stakeholder pendidikan untuk mengambil keputusan akhir atas visi tersebut di tingkat pelaksana dan penyelenggara pendidikan.

Diskusi untuk membahas visi pendidikan tersebut difasilisi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Keputusan akhir daripada rumusan visi pendidikan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai arah pendidikan daerah itu. Ketiga, pemerintah memfasilitasi dan menghadirkan seluruh elemen masyarakat untuk merumuskan visi pendidikan. Visi pendidikan di daerah dirumuskan bersama dan dijadikan sebagai arah perjalanan pendidikan di daerah. Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau oleh Bupati langsung memimpin proses perumusannya.

Untuk memilih cara dan jalan yang mana merupakan hak dan kewenangan daerah. Visi pendidikan yang dirumuskan di tingkat ini adalah visi pendidikan di daerah. Perumusan visi pendidikan dengan cara dan jalan seperti diatas merupakan sebuah konsensus bersama antara Eksekutif, Legislatif, Dinas Pendidikan dan Stakeholder Pendidikan yang ada, terutama dengan melibatkan organisasi sekolah.

Jika hal ini terjadi di Kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Intan Jaya sebagai kabupaten baru, berarti kebijakan Top Down Planning dibalik menjadi sebuah kebijakan yang aspiratif, populis dan melembaga sekaligus merakyat. Tujuan utama dilakukan demikian dengan harapan ada dan terjadi satu kesatuan tindakan dan aksi karena seluruh elemen penyelenggara pendidikan mudah memahami ide-ide dasar dari visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. (jga-David Goo, S.Pd _Penulis tinggal di Makewapa-Idakebo)

seLENgkapnya......

Terkait dengan Penggunaan Anggaran. Bupati: “Semua SKPD diminta segera siapkan Pertanggung Jawaban Keuangan“

Beberapa kegiatan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Deiyai, misalnya seperti Kegiatan Ujian Nasional (Unas), Kegiatan Pesparawi di Manokwari, Kegiatan Pramuka di Jayapura, Kegiatan Ujian Paket A, B dan C tahap Pertama dan Kegiatan Festival di Biak Numfor agar segera memberikan pertanggungjawaban keuangannya kepada Bendahara pengeluaran (BP) Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai,”demikian di tegaskan Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd kepada media ini Jumat (22/10) lalu di waghet.

Dikatakannya, ini merupakan keputusan dan Instruksi dari bapak Bupati. Jadi setiap dana yang sudah di gunakan di harapkan dapat menyiapkan pertanggungjawaban oleh setiap Panitia dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan ini harap di laporkan lengkap dengan pertanggungjawaban bukti-bukti fisik kegiatan kepada BP Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, supaya dalam pemeriksaan kedepan akan lebih muda untuk di audit pihak terkait.

Sebelumnya, kata Adii. Pada Jumat minggu lalu semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Deiyai dalam rapat terbatas dengan Bupati. Pada keputusan akhir yang disampaikan oleh Bupati bahwa setiap dana dari daftar perincian anggaran (DPA) yang sudah dicairkan pada Triwulan Pertama dan kegiatannya sudah dilakukan oleh masing-masing SKPD harap disiapkan bukti fisik untuk pertanggungjawabannya nanti, sehingga muda juga untuk adanya pencairan dana triwulan dua, tiga dan empat dari pihak keuangan daerah.

“Dana yang ada di DPA bulan November 2010 segera dikeluarkan, henta itu dana proyek atau dana rutin, selanjutnya diharapkan kepada BP setiap Dinas harap menyiapkan pertanggung jawaban untuk dana-dana yang sudah digunakan dalam DPA masing-masing Dinas,”jelasnya.

Sementara itu, ditambahkannya. Khusus untuk dana kegiatan pembangunan fisik Pendidikan, diundurkan tahap kedua, karena pada tahap pertama mengalami kendala yakni Panitia Lelang dan PPTK ulur-ulur waktu guna menandatangani. Jadi PPTK dan Panitia Lelang itu melaksanakan tugas berdasarkan SK Kepala Dinas, namun Triwulan Pertama dan kedua itu sudah tertunda sampai triwulan ketiga, akhirnya bulan November ini akan dicairkan untuk triwulan tiga, dan satu triwulan lagi akan dicairkan bulan November 2010…!!! (jga)

seLENgkapnya......