Nasionalisme Kabinet..!!!

KABINET adalah hak prerogatif presiden. Dia mau pilih dari partai anu dan dari daerah manapun adalah terserah mau-maunya. Jika banyak yang protes karena daerahnya hanya satu yang tertampung, justru mencerminkan kesempitan berpikir tentang demokrasi bangsa dan negara ini. Kabinet bekerja untuk membantu presiden manjalankan pemerintahan. Karena itulah dinamakan kabinet presidensil. Mereka dipilih dan diberhentikan serta bertanggung jawab ke presiden.

Sayangnya, hak prerogratif presiden ini jadi tidak memiliki privillige lagi saat presiden dihadapkan pada kenyataan politik untuk bekerja secara nyaman dalam dukungan-dukungan dari legeslatif. Seolah-olah kebijakan yang dibuat takut dijegal dari senayan. Padahal jika memang kebijakan itu berpihak dan benar untuk kepentingan 230 juta penduduk Indonesia, mengapa mesti khawatir dengan politisi-politisi dari senayan?

Mencermati apa yang dilakukan SBY dalam memilih komposisi kabinetnya serta opini yang berkembang disekitarnya seperti menyaksikan pertunjukan akrobatik nasionalisme dipadu dengan kompromitas politik. Ada kesepakatan jauh sebelum digelarnya Pilpres 8 Juli lalu. Tak dapat dielakkan lagi, partai-partai yang berkoalisi dibelakang pencalonan SBY-Boediono telah ada komitmen-komitmen tertentu. Inilah yang akhirnya berbuah pada kabinet yang diwarnai dengan pelangi kader parpol. Sementara pertunjukkan nasionalisme dalam kabinet diwarnai dengan sentuhan-sentuhan wilayah dan kesukuan.

Tanpa memperhitungkan kapasitas dan kapabilitas seseorang yang duduk dalam departemen tertentu, SBY dalam memilih orang-orang untuk memimpin departemen menghindari the right man the right place. Sebagai contoh diambilnya Freddy Numberi yang digeser dari Departemen Kelautan dan Perikanan ke Departemen Perhubungan. Bukannya mengecilkan kemampuan Freddy mengatur dan membangun sektor perhubungan di negara ini, tapi SBY tak pernah memperhitungkan lamanya track record seseorang dalam menekuni departemen tertentu. Contoh lain: digesernya Purnomo Yusgiantoro dari Departemen ESDM ke Departemen Hankam. Purnomo cukup kental dan memiliki jam terbang tinggi mengatur departemen ESDM selama dia menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Lalu tiba-tiba tanpa jam terbang yang cukup ia diserahi untuk memimpin departemen Pertahanan dan Keamanan.

Khawatirnya adalah Purnomo dimainkan oleh dirjen-dirjen yang ada di departemen tersebut. Memang, perdebatan apakah posisi menteri adalah jabatan politik atau profesional masih menghiasi opini publik. Apalagi partai turut mengkompori. Satu pihak, jabatan menteri adalah politik. Biarkan yang profesional dilakukan oleh dirjen-dirjennya. Dipihak lain: harus profesional. Jika tidak ditakutkan menteri bersangkutan tidak mampu bekerja. Dan perdebatan ini jadi catatan panjang dalam sejarah pemerintahan negara ini. Mulai dari jaman orde baru yang kebanyakan menterinya dari TNI AD hingga sekarang kalau yang ingin jadi menteri sebaiknya jadi kader parpol terlebih dulu. Saat ini yang muncul juga adalah pertanyaan-pertanyaan sempit: kenapa menteri dari Papua hanya 1? Kenapa pula menteri dari Sulawesi tak bisa melebihi menteri yang diambilkan dari Jawa? Kenapa Sumatera lebih sedikit dari Jawa? Kalimantan juga. Sakitnya lagi, yang dari Bali selalu kebagian menteri Pariwisata.

Seolah-olah orang Bali tidak mampu menjadi menteri departemen lainnya. Jika ini yang selalu terpikir di benak masyarakat, akan bahaya bagi keutuhan negara ini. Semestinya biarkan presiden menentukan pilihannya. Hanya saja yang patut kita ingatkan adalah: jangan terpengaruh dengan bargaining senayan dan setidakanya tempatkan orang pada tempat yang tepat…….!!!! (Gatot Aribowo)

seLENgkapnya......