:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3374650/original/095353900_1613035052-20210211-DONOR-PLASMA-KONVALESEN-8.jpg)
Shalom Elohim. Puji Tuhan
Berdasarkan hassil penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah Provinsi Papua, yang dirilis di website resminya [ttp://www.ban-sm.or.id/provinsi/papua/akreditasi/view/241125], yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2011. SMK Karel Gobai-Enarotali memperoleh Akreditasi “C”, dengan nilai Akretadisi 56, 50
Secara rinci semua komponen penilain yang dieroleh SMK Karel Gobai Enarotali, diantaranya adalah Standar Isi 50, 65. Standar Proses 55, 80. Standar Kompetensi Lulusan 52, 10. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 58, 00. Standar Sarana dan Prasarana 56, 80. Standar Pengelolaan 57, 20. Standar Pembiyaan 45, 50. Dan Standar Penilaian Pendidikan 70, 40.
Kepala Sekolah SMK Karel Gobai, Yulius Yeimo, S. Pd, menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penghargaan diberikan kepada sekolah yang dipimpinya, walau hasilnya memperoleh urutan tiga [C].
“Kami bersyukur, walaupun hasil akreditasinya C, karena sekolah kami menjalan proses belajar mengajar dengan apa adanya. Walaupun kami sekolah kejuruan”. Demikian ungkapan kepala SMK Karel Gobai, yang baru menjabat satu tahun.
Sementara itu, Wakasek Kurikulum, Agustinus Doo, S. Pd, meminta kepada semua pihak yang terlibat di sekolah seperti orangtua, guru dan siswa untuk bekerja sama dalam memajukan mutu pendidikan di sekolah ini. “Hasil ini suatu kebahagiaan bagi kami, sehingga saya minta kita harus kerja sama, baik orangtua, guru dan semua siswa”.
Sekolah yang didirikan oleh Yayasan Pengembangan Sosial “Aweida” Papua [YPPAS-Papua], sejak tahun 2003 ini mengalami pergantian pimpinan sekolah sejak tahun 2010. Sebelumnya, sekolah ini dipimpin oleh Bapak Herman Kayame, S. PAK, dan berdarkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, memberikan kepercayaannya kepada Yulis Yeimo, S. Pd.
Ketua Yayasan sekaligus sebagai pendidiri sekolah ini, Bapak Sam Gobai, SE juga menyampaikan hal sedanah, bahwa sekolah ini telah berumur 10 tahun dan hasil ini adalah semua keras semua pihak, baik pendiri, guru, orangtua siswa serta masyarakat disekitarnya. “kita beryukur, karena ini hasil perjuangan kita semua, dan ini hasil yang luar biasa”. Imbuhnya.
Sementara itu, siswa Elihut Yeimo yang juga mantan ketua OSIS, yang kini duduk di kelas dua belas menyampaikan terima kasih atas hasil ini, dan berharap sekolah ini kedepan lebih baik lagi. “Saya mewakili teman-teman siswa rasa senang, sekolah kita bisa dikreditasi dan hasilnya memuaskan, dan saya berharap sekolah ini lima atau sepuluh tahun lebih baik dari sekarang”.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi [STIE] Karel Gobai Papua, Enarotali, menggelar seminar proposal sebagai salah satu kegiatan akademik yang wajib di ikuti oleh setiap mahasiswa yang berada pada semester akhir dan yang memenuh syarat administrasi dan syarat akademis. Seminar proposal bagi mahasiswa angkatan ke IV ini dilaksanakan di ruang kuliah kampus STIE Karel Gobai Papua, Enarotali. Jalan Dimi-Mana Topiida, Nunudagi Paniai, Papua, pada hari jumat [24/02].
Kegiatan seminar proposal ini, dimulai dari jam 11:00 dan diakhiri pada jam 19:00. Total mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini berjumlah sepuluh mahasiswa yang terdiri dari lima orang mahasiswa dan lima orang mahasiswi. Dari data bagian akademik, jumlah mahasiswa yang seharusnya mengikuti seminar proposal adalah delapan belas mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester akhir, tetapi hanya sepuluh mahasiswa yang mengikuti seminar propsal.
Ketua Panitia Pelaksana Seminar Proposal dan Skripsi bagi angkatan ke IV tahun akademik 2011/2012, Agustinus Pigai, S. Sos, mengatakan delapan mahasiswa lainnya yang belum mengikuti kegiatan seminar proposal tersebut belum memberikan informasi kepada panitia. Namun, berharap dapat mengikuti kegiatan seminar proposal pada tahap kedua yang rencannya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012.
“Sebetulnya, delapan belas mahasiswa tetapi, yang ikut hanya sepuluh. Kami sudah memberikan pemberitahuan dan jadwal tahapan proposal dan skripsi. Namun sampai saat ini, belum memberikan informasi kepada kami panitia. Tetapi, sebagai panitia berharap mereka dapat mengikuti seminar proposal pada gelombang kedua nanti”. Ujarnya, seusai kegiatan seminar proposal ini berlangsung.
Lanjut Pigai, saya berharap kepada mahasiswa yang mengiktui seminar proposal ini, dapat melaksanakan petunjuk yang di berikan oleh dosen penguji untuk perbaikan dalam waktu yang ditentukan oleh panitia”. Sementara, itu salah satu peserta yang juga sebagai ketua tingkat Yan Tatogo, berharap agar semua tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia ini dapat berjalan dengan baik. “saya berharap, lebih cepat lebih baik, dan sesuai jadwal yang dibut oleh panitia, karena kami sudah tunda satu tahun”, imbuhnya.
Dalam kegiatan seminar proposal ini dipimpin oleh Yeheskiel Doo, S. Th sebagai moderator. Dan sebagai penguji satu Peli E. K. Yogi, SE, penguji dua Ivo. E. Gobai, SE dan penguji tiga Agustiunus Doo, S. Pd. Dalam arahan dan ujiannya ketiga penguji mempertanyakan sejumlah hal-hal yang harus diikuti dalam tahapan penyusunan proposal ilmiah.
Ketiga, penguji lebih menenkan dan mempertanyakan menganai penentuan variabel tetap, dan bebas, metode yang akan dipakai dalam pemgambilan data dan penentukan populasi dan sampel dalam penelitian akan dilakukan selama dua bulan kedepan untuk menyusun tugas akhir [skripsi].
Sementara itu, seusai pelaksanaan seminar proposal Pembantu Ketua Bidang Akademik Peli E. K. Yogi, SE di ruang kerjanya, mengatakan pelaksanaan seminar proposal adalah salah satu kegiatan akademik yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap mahasiswa. “Kegiatan ini merupakan kegiatan akademik secara rutin dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di semester akhir”.
Yogi, sebagai pimpinan akademik di STIE Karel Gobai Papua, berharap para mahasiswa yang telah mengikuti maupun belum mengikuti, agar benar-benar mengkaji secara mendalam atas semua masalah penelitian yang diangkat. Karena, melalui penelitian atau kajian itu masalah bisa menjadi kecil atau bahkan malah masalah bisa menjadi lebih besar.
“Sebagai pimpinan lembaga yang membidangi bagian akademik berharap agar para mahasiswa betul-betul dapat mengkaji masalah yang diangkatnya dengan metode yang baik dan benar. Karena dengan penelitian ini masalah bisa menjadi besar atau bisa menjadi kecil. Lanjutnya, kami juga berharap penelitian dan kajian atas masalah-masalah ini jangan hanya untuk sekedar kejar nilai dan titel, tetapi ini harus menjadi sesuatu pekerjaan yang wajib di setiap lingkungan kerja masing-masing”. [Yeimo]
Maju mundurnya sebua bangsa ada di tangan maju tidaknya pendidikan kita. Saya menulis artikel ini atas pengalaman pribadi penulis sebagai salah satu “guru sukarela” yang telah mengabdikan diri untuk mengajar dan membagi ilmu serta membagi pengalaman yang pernah diperoleh di tanah Jawa pada beberapa tahun lalu. Judul tulisan ini kelihatannya agak “lucu” namun begitulah kenyataan nasib guru-guru sukarela di Papua, khususnya Kabupaten Paniai. Bila ktia bertanya Siapa guru honor itu?
Bagaimana nasib pribadi dan keluarganya? Apa harapan dan cita-cita serta masa depan sebagai seorang “pahlawan” negara? Jawabannya berpulang pada kita semua yang berkewajiban, teruma Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten dan Pimpinan sekolah yang bersangkutan, untuk mengelola dan melihat persoalan ini.
Setiap pagi penulis melihat, merasakan dan mendengar keluhan teman-teman saya yang senasib dengan saya. Kami telah diberi gelar oleh negara, yaitu “pahlawan tanpa gaji”. Sebuah gelar yang hanya ada di Papua, [Indonesia-red]. Lebih jauh lagi adalah gelar [pahlawan] itu diberikan oleh negara, tapi dilupakan oleh negara itu sendiri. Negara yang di maksud disini adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi atau Kabupaten.
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Guru” adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lalu apa bedahnya dengan “guru sukarela” [guru tidak tetap]. Karena dalam Undang-undang ini belum singgung mengenai “guru sukarela”. Jika demikian apa bedanya guru yang selalu dibayar oleh negara [guru tetap] pada setiap bulannya dengan guru tidak tetap ini?
Kenyataan bahwa Pendidikan Kabuapten Paniai, tenaga pendidiknya 50% guru tidak tetap [guru honor]. Sementara dalam Undang-undang yang telah diatur oleh negara Indonesia belum [tidak] disinggung mengenai guru tidak tetap. Yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah mengapa guru tidak tetap [pahlawan tanpa gaji] lebih disiplin dan rajin menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2005, pasal 14 tentang hak dan kewajiban guru. Sementara, guru yang dibayar oleh negara seringkali mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai abdi bangsa dan negara, mengapa begini dan begitu? Entalah.
Guru honor [guru tidak tetap] memang engkau pahlawan di belantara Papua. Mengapa penulis memberi gelar “Pahlawan Tanpa Gaji” jawabannya silakan tanyakan kepada guru sukarela yang Anda temui, apapun tingkat pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Dini sampai Pendidikan Dasar dan Menengah.
Satu hal yang sering penulis dengar sebagai salah satu ungkapan dari berbagai guru sukarela yang ada di Kabupaten Paniai misalnya, “ya kita punya anak-anak dan adik-adik, jadi kita mengajar, biar mereka juga menajdi manusia”. Sungguh sebuah ungkapan yang sangat mendalam yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Sebuah ungkapan yang menantikan perubahan nasib hidup kedepan, harapan akan adanya perubahan hidup.
Guru sukarela, adalah pahlawan negara yang dilupan, oleh negaranya sendiri. Sementara, maju mundurnya sebuah bangsa ditentukan oleh pendidikan. Kualitas pendidikan akan terlihat, apabila pelaku-pelaku pendidikan itu, sejahtera.
Sebuah pertanyaan yang layak diajukan disini adalah “Apa perbedaan antara Guru sukarela dengan Pegawai Honorer di Dinas lain atau mereka yang bekerja sebagai pengawai harian pada kantor-kantor pemerintah? Apakah mereka [guru sukarela] ini tidak punya payung [dinas] yang mampu melindungi? Jika kita membandingkan tugas yang tanggungjawab yang diemban oleh pegawai Harian dan Guru sukarela jauh beda, sangat jauh beda. Mangapa? Karena pegawai harian di Dinas hanya datang sapu ruangan atau ahalaman dan kantor, sedangkan guru sukarela menghabiskan semua yang dia punyai, seperti waktu, tenaga, pikiran, dan uang yang dia dapat [bukan dari sekolah yang dia abdi] korban hanya untuk masa depan anak-anak dan adik-adik sebagai generasi muda, pengganti orangtua, keluarga, kampong, daerah, suku dan gereja.
Guru sukarela yang telah, sedang dan akan mengabdi pada bangsa dan negara demi kemajuan bangsa ini, adalah bukan tamatan SPG, SPGO dan sebagainya. Tetapi mereka yang telah menyandang gelar sarjana di peguruan tinggi. Sekali lagi, sarjana yang punya titel perguruan tinggi. Mereka pulang kampung, membagi ilmu tanpa gaji. Aneh tapi, nyata.
Sejumlah alasan yang sering dilontarkan oleh para guru sukarela tersebut adalah 1], untuk menjaga status sosial sebagai seorang intelektual, 2], menjaga dan menumbuhkembangkan ilmu yang pernah belajar di perguruan tinggi, biar tidak lupa, 3], untuk mengisi waktu, agar waktu yang berjalan diisi dengan aktifitas yang bermanfaat, 4], untuk mencari pengalaman sebagai bahan pengembangan diri kedepan. 5], dan seterusnya dan sebagainya.
Guru sukarela, kita tidak di gaji di dunia, walau kita sudah punya titel pahlawan.
Tapi, Allah akan membayar upah kita di surga sesuai dengan perbuatan kita. Tetap semangat. Jangan menyerah. Karena jasamu akan dicatat dalam catatan sejarah anak didikmu. Jayalah guru sukarela, Jayalah pendidikan di Paniai-Papua.
*) Penulis adalah salah satu “Pahlawan Negara Tanpa Gaji” yang mengajar di beberapa sekolah di Paniai-PAPUA.
Sedikitnya Tiga Puluh Sembilan siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Pertanian “Yamewa Paniai”, angkatan ke-III, yang terbagi kedalam tiga jurusan yaitu Jurusan Pertanian sebanyak 11 orang siswa, Jurusan Peternakan sebanyak 18 orang Siswa, dan Jurusan Perikanan sebanyak 10 orang siswa. Siswa siswi ini akan melakukan Pratek Kerja Industri selama satu bulan lebih yaitu terhitung mulai hari ini tanggal 28 Oktober sampai dengan 31 November 2011.
Satu hari sebelumnya pihak panitia memberikan pembekalan kepada siswa dengan materi tentang penyiapan alat dan bahan yang perlu di persipakan selama praktek berlangsung, demikian kata Ketua Panitia Prakerin Martius Degei, S. Pi yang di dampingi Sekertaris Panitia Obet Obaito Nawipa, S. Pt di Lapangan Bola Voli Enarotali, sebelum menghantar siswa-siswi ke tempat praktek, secara bersama sambil diarak-arak di kota Enarotali sebelum menghantar ketempat praktek.
Panitia mengharapkan agar para siswa dapat melakukan praktek dengan sungguh-sungguh, karena waktunya sangat sedikit bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “saya sebagai panitia meminta kepada semua siswa supaya bisa melakukan praktek dengan baik, karena ini waktunya singkat, Cuma satu bulan”. lanjut Degei, tujuan prakerin ini adalah agar siswa bisa membuka usaha sendiri setelah menyelesaikan studi di SMK Pertanian Yamewa. Selain itu, selain siswa juga membutuhkan kerja sama dari semua pihak khususnya para guru pembimbing dan petugas pembimbing lapanganan dimana siswa melakukan praktek”.
Sebagai sekolah menengah kejuruan, setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti Praktek Kerja Industri (PRAKERIN). Siswa-siswi yang telah menuntut ilmu berupa teori di kelas harus dan mampu melakukan praktek di Dunia Industri sesuai dengan Jurusannya masing-masing. Siswa SMK Pertanian Yamewa Paniai, kali ini melakukan praktek kerja lapangan di tiga tempat yang terpisah sesuai dengan jurusan masing-masing.
Ketigapuluhsembilan siswa ini ditempatkan di tiga tempat yakni Jurusan Pertanian dengan jumlah siswadi salah satu lahan kebun di Kampung Kogekotu. Jurusan, perikanan ditempatkan di Balai Pembeniahan Ikan, Sub-Dinas Perikanan,Kabupaten Paniai di Aikai. Sementara itu, 18 siswa Peternakan akan melakukan pratek di kandang peeternakan ayam milik sekolah di Topito [Yeimo].
Saya menulis artikel ini atas dasar pengalaman pribadi sebagai guru Teknologi Informasi dan Komunikasi [TIK] pada beberapa sekolah di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai. Saya melihat pada sekolah yang penulis mengajar ini menunjukkan bahwa “99,9% siswa tidak pernah memegang [tidak tahu] menggoperasikan komputer”.
Mengapa 99,9% generasi masa depan Paniai ini akan kehilangan kepercayaan diri dalam dunia Teknologi dan Informasi? Siapa yang salah? Beberapa pihak yang harus bertanggungjawab dalam mengatasi persolan ini adalah orangtua siswa, pemerintah daerah, dan yayasan serta masyarakat luas.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya [manfaat] belajar komputer. Kedua, minimnya fasilitas umum seperti ketersediaan jaringan listrik oleh PLN melalui pemerintah daerah Kabupaten Paniai. Ketiga, Kurannya fasilitas Laboratorium Komputer yang disediakan oleh pihak pendidiri sekolah [Yayasan] atau Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai. Keempat, kurangnya fasilitas buku pelajaran TIK atau buku komputer secara umum, yang disediakan disekolah-sekolah maupun diluar sekolah [toko buku].
Solusinya untuk mengatasi masalah ini adalah semua pihak yang telah disebutkan diatas ini harus berpikir dan bekerja sama. Mengapa? Karena menyelamatkan satu generasi dibidang komputer adalah suatu tugas yang mulia. Selain itu, saat ini bagi setiap orang yang tidak tahu, atau belum mengenal komputer tidak akan pakai, di lapangan pekerjaan baik pemerintah atau pun swasta. Singkatnya adalah biar ktia punya anak itu ganteng dan cantik, tapi tidak akan diterima sebagai pengawai swasta atau pemerintah. Kalau tidak tahu komputer. *). Penulis adalah Staf pengajar PelajaranTIK, pada SMK Karel Gobai dan SMK Yamewa, Kabupaten Paniai-Papua
Dalam rangka memagari Kabupaten Deiyai, dengan Peraturan Daerah [PERDA]. Sekretariat Daerah, yang membidangi Hukum, Organisasi dan tata laksana [Hukum dan Ortal] menggelar Kegiatan Publikasi Peraturan Perundangan-undangan dan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah, di Aula Antiokia Kingmi, Wakeitei [24/02]. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 4, 5, 6 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Uraian Tugas setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Deiyai.
Publikasi Peratuan Daerah [perda] ini diberi tema “Terwujudnya Program Legislasi Daerah yang Disusun secara Terencana, Terpadu dan Sistematis. Sedangkan subtema adalah “Melalui Penataan Program Peraturan Perundang-undagan Perlu Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk Membangun Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Kabupaten Deiyai yang lebih Andal”.
Kegiatan Publikasi ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Deiyai Hengky Kayame, SH., MH yang diwakili oleh SEKDA Blasius Badii, BA. Dalam sambutan pembukaan kegiatan publikasi perda yang dibacakan oleh SEKDA, bupati menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD], yang telah menjadi peraturan bupati deiyai [perda].
“Saya minta setiap SKPD harus memahami dan membagi tugas sesuai dengan uraian tugas yang kini telah menjadi peraturan bupati. Jangan setiap tugas dikerjakan oleh pimpinan, bawahan tinggal sante. Dan bila perlu uraian tugas akan dibagikan ini, diperbanyak oleh masing-masing SKPD”.
Peserta yang diundang dalam kegiatan ini, masing-masing SKPD di lingkungan Kabupaten Deiyai sebanyak 3 orang peserta dan target panitai sebanyak 50 orang. Namun, yang hadir pada saat kegiatan tersebut hanya sejumlah SKPD dengan total peserta berjumlah 30 orang. Maka, Kepala Bagian Hukum & Ortal mengatakan tidak akan memberika buku perda kepada insatansi yang tidak datang.
“Ya, bagi instansi atau SKPD yang tidak datang kami tidak akan memberikan buku perda, mereka mau cari dimana silakan. Mereka tidak hargai kami punya undangan. Kamipun tidak akan hargai mereka kalau mereka datang minta buku perda” uajrnya.
Setelah kegiatan selesai, acara ditutup langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan Ortal Setda Kabupaten Deiyai,. Dalam sambutan penutupan kegiatan Kabag Hukum dan Ortal Melkianus Adii, SH berharap, semua SKPD dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kerja yang telah dimuat dalam perda. Dan bila ada SKPD yang ingin membuat suatu perda slakan koordinasi dengan bagian Hukum.
“Saya minta mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing. Dan apabila ada SKPD yang ingin membuat Perda silakan datang koordinasi dengan kami. Imbuhnya. [Yeimo]
Tim Peduli Pembangunan Kabupaten Deiyai (PPKD) menyampaikan ke Gubernur Provinsi Papua bahwa pada hari Jumat, 24 Februari 2012, Bupati Carateker Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame telah resmi mendaftar menjadi Calon Bupati pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.
Untuk itu, mohon Gubernur Papua memproses pengantian atau membuat radiogram penunjukan Plh Bupati Deiyai hingga penunjukan Carateker Bupati Deiyai guna ataupun untuk melanjutkan tahapan Pemilukada Deiyai.
Demikian terang, Melky Pekey mewakil tim PPKD dan juga menjabat Sekretaris Tim PPKD Deiyai.
Terangnya, Carateker Bupati Deiyai saat ini, terhitung mulai kemarin telah mendaftar sebagai calon Bupati Paniai, dengan demikian dan agar roda Pemerintahan Kabupaten Deiyai tidak fakum pasca pendaftaraan serta kelancaran tahapan Pemilukada Deiyai, maka Gubernur Papia segera menunjuk Plh Bupati.
Selanjutnya, tambah Melky, menetapkan penjabat bupati sesuai mekanisme yang ada. Untuk itu, tim peduli pembangunan Kabupaten Deiyia mengharapkan dan meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk segera menunjuk Plh Bupati Deiyai agar roda pemerintahan berjalan dan kelancaran tahapan Pemilukada Deiyai pun berjalan dengan baik.(wan
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPRP Provinsi Papua, Nason Uti, SE kepada wartawan Bintang Papua, Selasa (6/9) kemarin menyampaikan Pemerintah memiliki kuasa untuk mengantisipasi peristiwa apapun yang terjadi di daerah.
Dikatakannya, masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga membuat adanya keresahan, kepanikan dan traumatis yang sebagaimana terjadi di beberapa kampung seperti, Madi, Kopo, Uwamani dan lain-lain di Distrik Paniai Timur dan Disitrik Ekadide dan Aradide, Kabupaten Paniai.
“Situasi daerah menjadi trauma dan kepanikan terjadi berawal dari ulahnya beberepa pejabat yang tidak betah bertugas yang selalu keluar daerah tanpa urusannya yang tidak jelas dan tidak diketahui atasannya. Dengan demikian, akibatnya di beberapa sekolah seperti SD, SMP, SMA dan di beberapa Dinas juga kantornya di tutup (tidak aktif sampai sekarang). Sehingga harus diaktifkan kembali aktivitas baik proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan bertugas sebagai pegawai negeri di kantor,”tegasnya.
Masih dikatakannya, dua pucuk senjata Api jenis SKS yang di rampas oleh TPN/OPM di Polsek Aradide itu segera di kembalikan ke Polres Paniai.
Sementara itu, hal senada juga ditegaskan oleh Naftali Kobepa, SE (Anggota DPRP Papua bahwa pihak TPN/OPM maupun TNI/POLRI diharapkan menjaga keamanan secara kondusif, tidak boleh tercipta situasi bakal datangnya DOM (singkat dari Daerah Operasi Militer) ke dua di daerah ini.
Ditambahkan pula bahwa masyarakat menjalankan tugas sebagaimana biasa, baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri/Swasta, Guru/Siswa di sekolah bahkan sebagai Petani dan pula sebagai nelayan. (cr-35/jga)
JUBI --- Rencana pihak keamanan melakukan pengejaran terhadap dua pucuk senjata api yang diduga ada di tangan kelompok TPN OPM pimpinan John Magay Yogi, makin meresahkan warga masyarakat. Dalam situasi demikian, pimpinan Gereja di Paniai telah berupaya memediasi kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai, namun tampaknya tidak membuahkan hasil.
“Gereja sudah berusaha mediasi, tetapi rupanya masing-masing tetap pertahankan dan jika terjadi pencarian terhadap dua pucuk senjata itu, kami mau menghimbau agar tidak mengorbankan warga masyarakat yang juga umat Tuhan,” kata Pastor Dekan Dekanat Paniai, Pater Marthen Ekowaibi Kuayo, Pr, pada misa pembukaan Bulan Kitab Suci di Gereja Katolik Paroki Santo Yusup Enarotali, Minggu (4/9) pagi.
Himbauan tersebut disampaikan lantaran tidak ada solusi setelah dimediasi pimpinan Gereja, sehingga langkah apa yang akan diambil oleh kedua belah pihak tidak sampai mengorbankan warga sipil seperti kejadian beberapa tahun silam di Timika, Wasior dan daerah lain di Tanah Papua.
Ditegaskan bahwa untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat yang sama sekali tidak tahu menahu, kedua belah pihak silakan mengambil lokasi tertentu. Kemudian pihak TPN OPM tidak menyusup dalam pemukiman warga, begitupun TNI/Polri tidak memanfaatkan warga lokal untuk menunjuk atau mengantar ke lokasi TPN OPM. Warga tidak perlu dilibatkan atau dicurigai lagi, biarkan umat Tuhan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.
“Gereja dan komplek sekitarnya juga tidak dijadikan tempat persembunyian,” ujarnya sembari menegaskan, persoalan perampasan dan pengejaran dua buah pucuk senjat adalah persoalan antara TNI/Polri dan TPN OPM, bukan persoalan masyarakat Paniai.
Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai, Pdt. Gerard Gobay, S.Th dan Pdt. Hans Tebay, S.Th dari Gereja Pentakosta juga menyatakan hal yang sama, bahwa jemaat di wilayah Kabupaten Paniai tidak bersalah karena memang tidak terlibat dalam perampasan senjata itu. Maka, jika ada pencarian terhadap dua pucuk senpi, tidak boleh mengorek warga dan tidak dibenarkan warga menjadi sasaran dalam pencarian senjata.
“Masyarakat tidak salah dan itu masalah antara pelaku perampas senjata dengan pihak keamanan saja,” tegasnya.
Sementara itu, kepada mereka yang sering menjadi informan bagi kedua belah pihak, diminta agar tidak mengembangkan isu tidak benar. Jangan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan yang tidak-tidak demi melampiaskan amarah, iri hati dan dendaman masa lalu entah karena ada masalah pribadi tertentu diantara warga masyarakat itu sendiri.
Selain di Enarotali dan Madi, sebagian orang yang berdomisili di Kampung Dagouto, Muyadebe, Uwamani, Kugitadi, Yukeikebo, Badauwo dan Toko yang memang letaknya tak jauh dari Eduda, markas TPN OPM, sudah mengungsi. Sedangkan sebagian besar keluarga memilih bertahan di rumahnya masing-masing.
Menurut salah satu warga Wegamo, kampungnya saat ini sudah kosong. Tak terlihat lagi orang seperti hari-hari sebelumnya. “Kami terjepit diantara dua belah pihak. Sekarang pemerintah daerah harus segera bertanggungjawab untuk amankan situasi di kabupaten ini.”
Surat Polres Paniai
Polres Paniai pada beberapa waktu lalu telah mengedarkan sebuah Surat Pemberitahuan dengan Nomor R/01/VIII/2011/RES PANIAI. Dalam surat yang ditandatangani Kapolres Paniai, AKBP Jannus P Siregar, S.Ik, meminta pimpinan TPN OPM Devisi II Makodam IV Markas Eduda, Sdr. Jhon Magay Yogi agar segera mengembalikan 2 (dua) pucuk senpi organik milik Polsek Aradide kepada Polres Paniai sebelum batas waktu tanggal 7 September 2011.
Poin ketiga dalam surat klasifikasi rahasia itu, “Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, 2 (dua) pucuk senpi tersebut tidak diserahkan kepada Polres Paniai, maka akan dilakukan upaya pencarian 2 (dua) pucuk senpi tersebut.”
Surat tertanggal 29 Agustus 2011 ini merujuk (poin pertama) Laporan Harian Intelijen Nomor R/52/LHK/VIII/2011/INTELKAM tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penyerangan dan Perampasan 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik jenis SKS milik Polsek Aradide yang dilakukan oleh kelompok TPN/OPM pimpinan Jhon Magay Yogi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011. (J/04)
Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Paniai, Esebius Gobai kepada Wartawan Bintang Papua diruang kerjanya Kamis (2/9) lalu mengatakan dirinya sangat memprihatinkan karena masyarakat sipil yang menjadi korban keresahan dan traumatis, hanya karena kepentingan yang terjadi di Kabupaten Paniai pada belakangan terakhir ini. Menjadi pertanyaannya dengan kejadian-kejadian ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas terjadinya situasi tersebut ?
Dikatakannya, pemulihan situasi demikian ini perlu partisipasi aktif dari berbagai unsur atau stakeholder baik itu Penguasa Daerah atau Pemerintah Eksekutif dan Legislatif juga POLRI/TNI dan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga-lembaga peduli kemanusiaan lainnya yang ada di kabupaten Paniai ini .
Sementara itu, Ketua LPPNRI juga menghibau kepada kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala kampung bahwa terus memberi pemahaman kepada masyarakat sipil jangan terprovokasi terhadap informasi yang sudah, sedang dan akan berkembang yang sifatnya meresahkan sekalipun.
Ia berharap kepada pihak keamanan yang berkompoten di daerah ini seperti TNI dan POLRI baik Organik maupun nonorganik untuk dapat menjaga stabilitas keamanan diwilayah hukumnya masing-masing baik ditingkat Distrik maupun Kabupaten sebagai Abdi Negara dan Bangsa.
“Mewujudkan Paniai Daerah Zona Damai adalah tugas kita bersama baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Akademisi dan Intelektual bahkan pula lembaga-lembaga peduli masyarakat. Kita semua harus bergandeng tangan melihat dan mencegah bakal terciptanya hal-hal yang tidak kita inginkan, yang datang dengan berlatar belakang apa dan bagaimanapun adalah tanggung jawab kita bersama,”tegasnya.
Ditambahkannya, dirinya sebagai pimipinan Investigasi Hukum dan HAM daerah bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat Pusat dan Provinsi, akan tetap bekerja demi rakyat. Jika ada masyarakat sipil yang menjadi korban tanpa adanya kesalahan, tentunya dapat diproses secara hukum yang berlaku di Negara ini. (cr-35)
Pendidikan untuk semua (Education For All) adalah bertalian dengan amanat Undang-Undang bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Realitas menunjukkan bahwa pada tataran implementasinya dua kutub pendidikan seperti pendidikan nonformal dan Informal tidak digarap secara maksimal. Jika demikian siapa bertanggungjawab ?
Entahlah dalam rubric ini hendak menampilkan secercah pemikiran dari seorang ibu rumah tangga (Assa Kayame, red) yang memiliki komitmen tinggi untuk mendidik rakyat dari Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai. Menurut bincang-bincang dengan penulis belum lama ini dengan Ibu Assa Kayame yang dikenal dengan sebuah julukan GURU RAKYAT, sapaan seperti ini dilontarkan oleh para warga belajar yang ia (Assa Kayame, red) didik setiap sore hari. Secara spontan, ibu dari lima`anak ini menjelaskan “Awal mula munculnya keinginan untuk mengajar adalah sebuah karunia yang langsung Tuhan berikan kepada saya”ujarnya.
Ibu yang kesehariannya rajin membaca Alkitab ini mengutarakan bahwa dirinya tidak pernah sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) sekalipun tetapi ia punya Tuhan yang memberikan karunia sehingga dirinya mengajar kepada masyarakat yang sama sekali tidak tahu membaca, menulis, dan menghitung (3M). Ketua kaum ibu sidang jemaat Emanuel Ikotu klasis Paniai Barat ini berujar bahwa sejak pertama sekali Ia muncul keinginan lantaran para kaum ibu ini tidak bisa membaca alkitab justru tidak tahu baca dan tulis, setelah pulang kerumah saya berpikir panjang lebar mengapa warga jemaat lain tidak tahu baca, namun akhirnya bisa membaca juga.
Kerinduan seperti ini semakin membara dalam hati nurani ibu Assa. Ketika itu pula langkah kongkrit yang ditempuh adalah mengajar kepada suaminya Yusup Mote dan Anak Kandungnya Orison Mote yang kini mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP). Menurutnya, “Tugas pokok saya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa saya lepas dan tugas sambilan yang saya manfaatkan adalah mengajar kepada warga belajar. Selanjutnya orang pertama yang diajar selain suami dan anak kandung saya adalah empat orang ibu rumah tangga.
Disela-sela waktu mengajar penulis mendatangginya dan secara polos, ibu yang puluhan tahun mengabdi sebagai Guru Rakyat ini dengan polos mengakui bahwa dalam proses belajar dan mengajar saya tidak biasa menggunakan media pembelajaran dan atau buku-buku penunjang lainnya sebagai acuan dasar, tetapi materi dan metode ajar muncul dalam hati kemudian saya transfer kepada warga belajar. Pasalnya, proses belajar ini saya mengandalkan Tuhan Yesus, jadi sebelum ajar selalu dibuka dengan Doa lalu ditutup dengan doa juga,”tuturnya.
Anak pertama dari Dewaituma Kayame ini menuturkan bahwa disekolah formal dirinya mengajar SD kurang lebih 6 tahun dan mengajar SMP/SMA kurang lebih 3 tahun, sementara untuk warga belajar yang diajarnya selama 4 tahun. Anak-anak didiknya yang diajarnya sudah pintar membaca dan menulis, kemudian setelah ditamatkan lalu menerima warga belajar yang baru. Istri dari Yusup Mote ini juga mengatakan bahwa soal honorarium setiap ia mengajar berbeda-beda. Misalnya, khusus yang ibu-ibu janda tidak diminta honor sedangkan yang bersuami istri dan yang dianggap mampu diwajibkan upah mengajar sebesar Rp. 20.000,- setiap warga belajar (WB). Sedangkan Honor dan bantuan dari luar seperti Peralatan Belajar tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah hingga sekarang.
Sejak itu juga ia berujar bahwa sejak tahun 1984 sekelompok ibu-ibu datang ke rumah untuk meminta di ajar. Anehnya sejak datang kerumah ia melontarkan dua pertanyaan pada calon warga belajar antara lain Mau selesai 6 tahun ? atau 4 bulan ? kalau 6 tahun dirinya tidak tahu tetapi kalau diajar selama 4 bulan ia mampu ajar. Kedua pertanyaan seperti dilontarkan lalu para warga belajar menjawab dengan perasaan tegang kemudian memilih hanya 4 bulan saja. Kemudian setiap tahun ia mengajar hanya dalam empat bulan saja diantaranya tiap bulan Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli.
Mama yang postur tubuhnya kecil ini membeberkan bahwa metode yang saya biasa gunakan dalam mengajar adalah menggunakan pengenalan secara alfabetis/huruf, angka-angka dan mengejah antara huruf hidup dan huruf mati yang lazim disebut vocal dan konsonan. Siasat lain yang digunakan dalam proses mengajar adalah diajar dalam dua versi bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Mee (Ekari-red). Selanjutnya penulis bertanya secara spontan semenjak itu beliau mengutarakan bahwa dari tahun 1984 sampai tahun 2006 ia mengajar sebanyak 98 orang dan mereka semua sudah pintar membaca dan menulis serta menghitung. Ditargetkan bahwa dengan kemampuan baca, tulis,yang dimiliki para warga belajar diharapkan mampu membaca Alkitab.
Ia (Assa Kayame-red) dalam tahun ini akan diajar 10 warga belajar tanpa honor dari siapapun. “Harapan saya paling kuat bahwa diakhirat saya akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah yang mempunyai seluruh alam raya ini beserta manusia. Dalam pada penuturan terakhir ketua kaum ibu ini mengharapkan perhatian yang realistis dari Pemerintah Daerah Propinsi lebih khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam hal ini Instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai oleh karena saya ajar ini membantu program pemerintah. Beliau bilang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa kedepan akan ada program pemerintah, ternyata hingga kini ada program pemerintah tentang pemberantasan buta huruf, jadi saya harap sekali lagi perlu sekali ada perhatian yang seriuas dari pemerintah terutama DPRD dan Dinas P dan P Kabupaten Paniai !!! (Tiborius Adii-Penulis adalah Pemerhati Pendidikan Non-formal di daerah dan Alumnus Program Pendidikan Non-Formal FKIP/UNCEN ABEPURA-JAYAPURA- PAPUA)
Aneh bin ajaib lantaran suasana hari selasa (16/6-2011) di ruang rapat DPRD Kabupaten Paniai tengah melaksanakan diskusi informal bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD sementara Bapak Pigai Bernadus di dampinggi oleh Sekretaris Dewan Hengki Kayame, SH membicarakan tentang alur dan mekanisme serta prosedur pengurusan yang sesungguhnya tentang pengurusan Pimpinan DPRD definitf kepada seluruh anggota Dewan lebih focus kepada Panitia Khusus (Pansus) yang hendak mempersiapkan dan mengurus serta memperjuangkan secara maksimal tentang prosesi menuju tampuk pimpinan dewan yang definitive.
Sesuai pantauan media ini, Para anggota dewan lainnya kembali ke ruangan masing-masing sementara angota dewan lainnya tetap diruangan pimpinan DPRD sementara Pigai Bernadus. Prosesi diskusi bersama berjalan dalam situasi yang aman dan kondusif tetapi detik detik terakhir dari acara tersebut di guyur perasaan emosional yang tak terkendalikan dari salah satu anggota Dewan dari Partai Demokrat Kabupaten Paniai yakni MARKUS KEIYA, A.Md.Pd. Akhirnya apa yang terjadi ? Hentahlah Markus Keiyai yang pertama sekali melempar dengan Hand phone gengam tetapi si korban tangkis dan tidak kena apa-apa, kemudian lemparan tahap kedua beliau (pelaku) mengangkat kerangka besi dari meja yang di tata rapi dalam ruang kerja pimpinan lalu melempar ke arah Pigai Bernadus lalu jatuh pinsang di kursi sofanya karena kena lemparan persis di kepala dekat otak kecil, kemudian korban tergeletak jatuh polos di atas lantai tehel di ruang kerjanya.
Tak lama kemudian anggota dewan lainnya berduyung-duyung datang ke ruangan pimpinan untuk menghalau dan mengatasi proses pemukulan yang terjadi leluasa-bebas. Pihak korban (Pigai Bernadus) menerima semua pukulan ketika itu dengan hati yang dingin dan tidak sama sekali membalas satu pukulan sekalipun terhadap pelaku Maskus Keiya, A.Ma.Pd yang juga sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Paniai.
Pemukulan yang terlontar ke hadapan pelaku terjadi mendadak sehingga Bapak Ben Pigai tidak berencana untuk melakukan upaya wanti-wanti terhadap kejadian ini, lantaran terjadi pemukulan juga mendadak sama sekali. Dari kondisi itu pihak korban (Pigai Bernadus) yang tempo lalu tahun 2010 menerima penghargaan emas DPRD terbaik seluruh Indonesia bahkan lima negara di Asia Tenggara ini tak mampu bertahan dan hilang akal pikiran lantas kurang lebih tiga jam mati di tempat.
Tak lama kemudian Ketua Komisi B Emanuel You, S.Sos melakukan upaya tindakan sedini mungkin terhadap kondisi sejak itu lalu alumnus Uswim Nabire ini mengangkat si korban ke mobil dan segera larikan ke Rumah Sakit Umum Daerah di madi. “Terimakasih untuk Pak Eman atas bantuan secepatnya yang dilakukannya”,ungkap keluarga korban di rumah sakit.
Ketika di temui media ini di rumah sakit beliau mengungkapkan bahwa keselamatan nyawa manusia lebih urgen dari pada segalanya sehingga saya berinisiatif agar korban sesegera mungkin di tanggani serius oleh pihak medis sedangkan urusan-urusan dalam rangka penyelesaian terhadap kasus ini akan diproses setelah sembuh maksimal lalu di atur, imbuhnya ketika besuk di rumah sakit madi.
Di sela-sela perawatan yang intensif oleh empat dokter spesialis dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kepala bagian dalam hancur dan alat untuk mendeteksi tidak ada, kemudian para dokter menghubungi via hand phone ke rumah sakit di Jayapura, Biak ternyata alat untuk itu rusak bahkan di rumah sakit Timika dan Nabire malah tidak ada sama sekali sehingga korban di rujuk ke Makassar untuk penangganan lebih lanjut atas sakit yang dideritanya.
Ada Apa Dengan Partai PKPI ?
Sesungguhnya jika di cermati secara bijaksana atas kasus pemukulan terhadap Bapak Pigai Bernadus yang adalah Kader Partai PKPI Kabupaten Paniai oleh salah satu Kader Partai Demokrat Kabupaten Paniai MARKUS KEIYA, A.Md.Pd adalah amat tidak bijaksana dan salah alamat lantaran Pigai Bernadus adalah Kader dan fungsionaris Partai PKPI bukan Partai Demokrat, juga tidak relevan sekali pemukulan terjadi ketika di sublimasi dalam satu institusi dan atau lembaga legislative lantaran di lembaga senat ada mekanisme tentang prosesi perekrutan dan pemilihan Ketua dan kelengkapan di lembaga perwakilan rakyat, karena itu menjadi pertanyaan yang patut di seriusi oleh public ialah ada apa dengan pemukulan terhadap Bapak Pigai Bernadus yang adalah kader partai lain ? yang patut terjadi perdebatan adalah antara sesama kader Partai Demokrat.
Kasus molornya pemilihan dan penentuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai Periode 2009-2013 itu Penentuan Ketua DPRD definitive bukan sepenuhnya ditentukan oleh Partai PKPI bahkan juga Ketua DPRD sementara, tetapi ditentukan oleh mekanisme yang ada di dewan, tetapi yang sesungguhnya di godok dan di usulkan oleh internal Partai Demokrat Kabupaten Paniai itu sendiri.
Pada hakekatnya, Bapak Pigai Bernadus menegakkan aturan yang sesungguhnya ada dan berlaku, dimana proses akumulasi suara yang di himpun oleh Markus Keiyai sebanyak 4.000.000 suara itu yang mempertahankan karena aturan mengatakan demikian, bukan Deni Gobay yang perolehan suaranya 3.000.000 lebih suara, selanjutnya untuk menggodok siapa menjadi orang nomor satu di DPRD Kabupaten Paniai sangat tergantung kepada Pimpinan Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Maupun Propinsi, sekali lagi bukan ditentukan oleh Partai PKPI. Buktinya yang realistic di mana kali lalu membentuk pansus yang dikomando oleh mantan Ketua DPRD YAN TEBAY, S.Sos untuk menyiapkan dan mengurus prosesi pemilihan dan pelantikan Pimpinan Dewan definitive ternyata tidak maksimal bekerja dengan pertimbangan politik kewenangan ada di tingkat internal Partai demokrat sehingga bubar ketika itu juga. Bahkan dari sesama kader partai demokrat lainnya bekerja keras untuk mendatangkan SK pelantikan Pimpinan Dewan definitive ternyata Surat Keputusan Palsu sehingga Pimpinan Dewan Sementara tidak menandatangani SK tersebut demi aturan. Ini contoh kongkrit yang patut di cermati secara dewasa dan bijaksana. Oleh karena itu, kepada semua pihak diharapkan “Kembalilah padaku Mekanisme di lembaga legislative. Lantaran itu, bermainlah diatas aturan, jangan mempermainkan aturan,”kata orang bijak.
Dimanakah Jati Diri Partai Demokrat di Paniai
Partai Demokrat ialah Partai yang berkuasa dua periode di seantero republik Indonesia, dalam konteks kabupaten Paniai Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak sehingga dari partai ini berhak mengantar dan menggodok serta merekomodir seseorang kader demokrat yang memenuhi aturan yang berlaku untuk menjadi orang nomor satu di lembaga legislative kabupaten paniai, tetapi menjadi pertanyaan ialah mengapa dan kenapa sampai hingga detik ini terjadi kevakuman dan terus molor ? dan ada apa dalam tubuh partai demokrat kabupaten paniai bahkan siapa salah dan siapa yang sebenarnya layak untuk dilantik? Adalah kembalilah pada Pimpinan Partai demokrat di tingkat Kabupaten Paniai maupun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat.
Oleh karena ada mekanisme dan kewenangan internal Partai dari level kabupaten sampai DPP Pusat Partai Demokrat. Jika terjadi pembiaran terhadap penggodokan pucuk pimpinan DPRD berarti siapa yang bertanggungjawab dan siapa salah? Sebab seluruh rakyat Kabupaten Paniai merindukan seorang Ketua DPRD yang definitive yang juga hendak memperjuangkan nasib rakyat di negeri yang penuh dengan air susu dan madu Paniai.
Hal yang patut dilihat secara bijaksana ialah karena pimpinan Partai demokrat Kabupaten Paniai dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat ragu-ragu merekomodir salah satu kader partai demokrat Kabupaten Paniai untuk menjadi ketua DPRD definitive sehingga terjadi pemukulan dari kader partai demokrat terhadap Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Paniai yang juga kader Partai PKPI Kabupaten Paniai, jika demikian siapa tanggung jawab darah merah yang berjatuhan di ruang kerja kantor DPRD kabupaten Paniai dini hari lalu. Adalah jati diri dan wibawa partai yang berkuasa di jagad ini tercoreng kredibilitasnya, Mungkinkah ?
Siapa Kuat Dia Menang Versus Mekanisme
Pernyataan SIAPA MENJADI KETUA DPRD KABUPATEN PANIAI ? Adalah menjadi catatan teramat penting yang patut dicermati secara bijaksana oleh semua elemen belakangan ini, lantaran kondisi ini jika dibiarkan larut begitu saja maka pernyataan besar yang terlontar diatas “Siapa Kuat dia akan menang menduduki kursi nomor satu di DPRD Kabupaten Paniai.” Akan menjadi peluang yang luar biasa, yang sesungguhnya peluang yang diluar dari pikiran binatang bukan manusia, oleh karena kembali mengacu kepada Mekanisme”.
Mekanisme yang mutlak dibangun adalah seperti apa ? entahlah Pedoman arah dan perangkat hukum yang layak dibangun dan menjadi kerangka dasar untuk menentukan seseorang anggota senat menduduki jabatan Ketua DPRD ialah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan kabupaten Pemekaran.
Penjabaran pada tataran operasionalisasinya dari kerangka pijak yang di telorkan oleh KPU nomor 61 Tahun 2009 ini dapat dikerangkakan jelas dan amat terang sekali dalam Undang-Undang SUSDUK nomor 27 Tahun 2009 yang telah di putuskan lewat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dijelaskan lebih mendetail lagi pada point 4 dan 5 di sana dijelaskan bahwa jika di lihat dari perolehan kursi terbanyak adalah sama maka perolehan suara terbanyak dari partai tertentu yang juga Partai pemenang maka yang memperoleh suara terbanyak nomor urut pertama menjadi ketua DPRD, Perolehan suara terbanyak kedua menjadi wakil Ketua I (satu) DPRD sedangkan yang memperoleh suara terbanyak ketiga menjadi wakil Ketua II (dua) dan seterusnya dari Partai yang menang di daerah itu.
Dari penjelasan ini, jika di cermati secara saksama dari peraturan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi ketua DPRD adalah urutan perolehan suara dari Partai Pemenang di daerah tertentu menjadi indikator dan barometer yang kuat untuk menentukan siapa kuat dia menang, bukan dia menang karena kepentingan penguasa tertentu demi mempertahankan eksistensi diri dan keluarganya.
Sebuah misal partai pemenang di kabupaten Paniai pada musim pemilihan anggota DPRD tempo lalu setelah mengakumulasi seluruh perolehan suara dari sejumlah partai yang menjadi kontestan pemilu tahun lalu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai totalitas perolehan suara terbanyak pertama di raih oleh Partai Demokrat, kedua, ketiga dan seterusnya di sesuaikan, maka secara otomatis Partai Demokrat menjadi partai pemenang dalam konteks kabupaten paniai pada musim rekruitmen senator yang duduk dikursi empuk untuk menjadi aspirator kehendak rakyat dari negeri yang penuh dengan air susu dan madu di negeri orang koteka.
Kasus penentuan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, dalam SUSDUK yang telah diputuskan oleh sidang paripurna DPR RI maka posisi anggota fraksi partai Demokrat relevan dengan perolehan suara terbanyak pertama menduduki jabatan Pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Paniai, dalam hal ini kursi panas yang enak itu direbut oleh KENIUS TABUNI, S.Th, SH beliau menjabat sebagai ketua DPRD hanya selama sembilan (9) bulan, dampak pemekaran terjadi pergeseran mendadak dan terencana secara politis lantaran pemekaran kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai maka secara otomatis tadinya menempati posisi suara terbanyak pertama dipindah ke Intan Jaya lantaran itu, maka untuk mengisi kevakuman yang terjadi itu, maka posisi Ketua DPRD Kabupaten Paniai dapat di isi oleh perolehan suara terbanyak ke- II menjadi Ketua DPRD Kabupaten Paniai atas nama: MARKUS KEIYA,S.Pd dengan perolehan suara 4.138 (Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan), sedangkan perolehan suara terbanyak ke-III adalah Deni Gobay dengan perolehan suara 3.589 (tiga ribu lima ratus delapan sembilan) suara, masing-masing dari Partai Demokrat Kabupaten Paniai.
Mengacu pada peringkat perolehan suara yang termaktub dalam SUSDUK di atas maka yang menjadi Ketua DPRD Kabupaten Paniai periode 2010-2015 adalah MARKUS KEIYA,S.Pd bukan DENI GOBAY. Jika dicermati secara baik dan akurat maka Markus Keiya,S.Pd menang mutlak secara mekanisme politik yang dibangun dan tertata rapi secara nasional yang ditelorkan oleh KPU pusat yang di terjemahkan dari amanat SUSDUK NOMOR 27 Tahun 2009 dan di legalkan oleh sidang Paripurna DPR RI tempo lalu.
Dari kasus ini, dapat di simak secara bijaksana bahwa format politik yang sedang dibangun di daerah ini menjadi model pembelajaran dan pendidikan politik yang tidak mendidik rakyat kebanyakan. Oleh karena Paniai milik orang Indonesia dan Papua asal Paniai. bukan milik orang perorang atau keluarga tertentu. Siapa Ketua DPRD Paniai lima tahun ke depan ? Entahlah yang kuat menang atau yang mengikuti mekanisme ? Kasus ini mutlak dicermati baik oleh semua pihak karena sangat tidak mendidik bahkan menumpulkan ketajaman berpikir dan berpolitik di daerah ini.
Dampak Pemekaran
Pada hakekatnya dari partai Demokrat yang memenangkan Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Paniai telah mengusung KENIUS TABUNI,S.Th, SH sebagai Ketua DPRD kabupaten paniai, namun beliau memimpin hanya sembilan bulan saja lantaran terjadi pergeseran mendadak karena Pemekaran yaitu Kabupaten Intan jaya dan Kabupaten Deiyai dari Kabupaten Paniai (Induk), justru ini terjadi kevakuman sambil menunggu pimpinan DPRD definitive, sementara dalam proses penantian yang panjang dan melelahkan inilah terjadi siapa kuat dia memang, tanpa mempertimbangkan secara matang dan dewasa dalam pangambilan kebijakan politik yang mengacu pada mekanisme yang sesungguhnya, atau mengutamakan orang dekatnya ketua dan lainnya ? adalah tergantung mau pilih surga atau neraka. Justru Kelamaan membuat memberi peluang pihak tertentu untuk menciptakan musuh dalam selimut pada hal telah jelas dalam mekanisme dan atau aturan mainnya.
Seruan Rakyat Jelata Untuk Pimpinan Partai Demokrat
Catatan dari dari Masyarakat Distrik Paniai Barat untuk para pimpinan Partai demokrat “ JANGAN MEMPERMAINKAN PERMAINAN, TETAPI BERMAINLAH DALAM PERMAINAN YANG BENAR
Musuh Dalam Selimut
Ketua DPRD Kabupaten Paniai antar waktu Bapak Pigai Bernadus mengatakan di hadapan Masyarakat Distrik Paniai Barat yang melakukan demo damai di kantor DPRD Kabupaten Paniai dalam rangka menelusuri suara yang mereka (rakyat) berikan kepada Bapak Markus Keiya,S.Pd tempo lalu (Kamis 19 september 2010) bahwa aspirasi masyarakat ini kami tampung dan akan di tinjau sesuai mekanisme yang ada di dewan. Masalah ini harus diselesaikan di tingkat internal partai Demokrat, dan setelah ada rapat di tingkat partai kemudian akan ditindak lanjuti sesuai prosedur dan mekanisme yang ada, sepanjang belum ada keputusan ditingkat partai walaupun SK menjadi Pimpinan DPRD sudah ada kami tidak akan menindaklanjuti sesuai aturan main yang ada.
Jika tidak melakukan diskusi di tingkat partai demokrat sesuai mekanisme boleh jadi menciptakan musuh dalam selimut, bisakah ? Jikalau itu, siapa buntuti siapa, kemudian Mekanisme atau Nepotisme ? Tergantung Pimpinan Partai Demokrat yang demokratis di alam demokrasi. Kebijakan pimpinan Partai yang bijaksana menentukan hidup hari esok masyarakat Kabupaten Paniai.
Himbauan Dan Seruan Pigai Bernadus
DISAMPAIKAN DENGAN SESUNGGUHNYA DAN DENGAN KERENDAHAN HATI KEPADA SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN PANIAI, DOGIYAI, DEIYAI,DAN NABIRE,INTAN JAYA TERISTIMEWA KEPADA SELURUH KAUM KERABAT KELUARGA, DIMANA SAJA BERADA, DI KAMPUNG-KAMPUNG , SAYA MENGHIMBAU:
1. AGAR DENGAN TENANG DAN SABAR MOHON DOA RESTU AGAR PROSES PENGOBATAN SECARA MEDIS HENDAKNYA DIJALANI DENGAN AMAN DAN TENANG, JIKA RIBUT DAN MELAKUKAN HAL-HAL YANG TIDAK DI INGINKAN MAKA PROSESI PERAWATAN AKAN MEMAKAN WAKTU YANG LAMA ;
2. KEPADA PIHAK PELAKU MENJALANKAN TUGAS SEBAGAIMANA BIASA DAN JANGAN PANIK ;
3. SELURUH MASYARAKAT DAN KELUARGA SAYA AGAR TIDAK MELAKUKAN GERAKAN TAMBAHAN TERHADAP PIHAK PELAKU KARENA ITU SAYA PUNYA MASALAH BUKAN MASALAH SELURUH KELUARGA SAYA DIMANA SAJA BERADA ;
4. PIHAK PELAKU LEMPAR DENGAN KERANGKA BESI TETAPI SAYA AKAN LEMPAR DENGAN HUKUM KARENA SAYA TERPELAJAR DAN DEWASA ;
DEMIKIAN HIMBAUAN DAN HARAPAN SAYA KEPADA SEMUA SAJA AGAR MENJADI PERHATIAN. (RSUD Paniai di Madi, 17 Juni 2011, Pihak Korban PIGAI BERNADUS……(jga-Tiborius Adii)
Curah hujan yang cukup tinggi sejak pekan lalu membawa “hujan bencana” bagi masyarakat Distrik Agadide dan Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai. Warga yang selama ini hidup di sekitar Kali Aga dan Eka ketiban bencana banjir dan pasang air danau. Akibatnya, rumah dan lahan serta lokasi ternak hanyut tersapu air.
Semua kali kecil yang ada di kawasan itu meluap bermuara di dua sungai besar, Eka dan Aga. Praktis, dataran rendah di lembah Agaapo dan Ekapo meluap. Akibat luapan sungai dan pasang air danau itu, semua kampung yang tersebar di dua distrik itu digenangi banjir setinggi kurang lebih dua meter.
Data yang dihimpun Papuapos Nabire, hingga kini tidak ada korban meninggal dunia akibat bencana tersebut. Sementara kondisi kesehatan sebagian sangat memprihatinkan, ada yang sakit batuk, diare dan lain-lain.
Pemerintah Distrik Agadide dan Ekadide dalam laporannya melalui staf, bahwa warga tidak mengalami kecelakaan fatal karena ketika air perlahan naik semua telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian memilih tinggal di rumah kerabatnya, sebagian lagi ditampung di Balai Kampung dan Kantor Distrik.
Kerugian yang diderita akibat meluapnya Sungai Aga dan Eka serta pasang air Danau Paniai setinggi dua meter tersebut, ratusan ternak dan tanaman pertanian milik warga setempat.
Berdasarkan hasil monitoring tim Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Paniai, bencana ini sangat dirasakan oleh masyarakat Kampung Obaipugaida, Geida dan Agaapo, Distrik Ekadide. Masyarakat yang berdomisili di sekitar kedua kali seperti Distrik Agadide dan beberapa kampung lainnya di Distrik Ekadide tidak luput dari bencana tersebut. Tanaman dan ternak terhanyut akibat derasnya air dari kedua sungai.
Warga yang rumahnya tidak layak dihuni telah mengungsi ke daerah yang agak tinggi. Seperti di Kampung Obaipugaida, semua warga telah meninggalkan rumah mereka.
Barnabas Degei (39), salah satu warga Kampung Obaipugai Distrik Ekadide yang rumahnya tenggelam oleh banjir dan genangan air danau, menuturkan, keluarganya mengungsi ke daerah yang aman ketika bencana terjadi.
“Pas air sudah mulai naik, kami langsung cari jalan untuk selamatkan anggota keluarga ke tempat yang lebih aman,” tuturnya, Senin (21/3) kemarin.
Keluarga Barnabas Degei terdiri dari istri dan empat anak. Satu laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Istrinya baru melahirkan tiga bulan yang lalu. Saat kejadian, kondisi istri tidak kuat. “Ibu tidak kuat, tapi terpaksa kami harus mengungsi,” kata Barnabas.
Sementara itu, bayi yang baru dilahirkan saat ini sedang sakit. Ia perlu mendapat pertolongan medis.
Lahan Pertanian Terendam
Masyarakat Ekadide pada umumnya hidup dengan mengandalkan potensi pertanian di wilayahnya. Sejak dua minggu yang lalu, air danau mulai naik dan sedikit demi sedikit telah menelan hampir semua lahan pertanian yang ditanami petatas dan keladi sebagai bahan makanan pokok warga setempat. Sayur bayam, boncis dan kol di lahan garapan juga telah terendam air.
Lahan yang tenggelam akibat bencana, menurut Fabianus Degei, Kepala Kampung Obaipugaida, diperkirakan berjumlah 4000 lebih lahan. Itu berarti, hampir semua lahan tak tersisa disapu air banjir. “Sekarang tidak ada ketersediaan makanan, sehingga warga sedang kelaparan,” kata Fabianus.
Dituturkan, kelaparan yang dialami cukup parah. Meski beberapa hari lalu mereka dibantu oleh keluarga dekat di sekitar dan membeli beras dengan harga Rp 10.000/kg di kios yang terletak di ibu kota Distrik Ekadide, namun itupun telah habis dipakai. “Tidak ada cadangan makanan. Uang juga sudah habis terpakai untuk beli beras dan bahan makanan di kios,” imbuhnya.
Menurut Fabianus, karena ketersediaan makanan dan uang mereka habis, maka sejak dari dua hari lalu kelaparan mulai dirasakan warga yang sedang mengungsi.
Sektor Peternakan Hancur
Tempat masyarakat setempat biasa pelihara ternak juga tak luput dari amukan bencana. Akibatnya, lokasi untuk ternak telah dipenuhi air.
Habel Degei (32), tokoh pemuda Distrik Ekadide, menyebutkan korban ternak ayam diperkirakan sekitar 1230 dan ternak babi sekitar 700 ekor, ternak kelinci hampir mencapai 300 ekor.
“Jumlah ini masih belum terhitung yang dari Kampung Agaapo dan kampung-kampung di wilayah Distrik Agadide,” kata Habel.
Kondisi Kesehatan Memprihatinkan
Hasil monitoring di lapangan, warga yang mengalami korban bencana sampai sekarang jarang keluar dari rumah. Jika mau keluar, harus ada perahu. Buang kotoran juga tidak jauh dari kawasan perumahan rakyat.
“Kondisi kesehatan masyarakat di daerah itu sangat memprihatinkan,” ujar Direktur Yapkema, Hanok Herison Pigai, kemarin.
Hal itu tampak dari pola makan yang tidak sehat, mengkonsumsi air kotor yang langsung diambil dari tempat mereka tinggal. Air yang diminum berwarna, tampak kabur, kotor karena diduga telah tercampur dengan kotoran manusia dan kotoran ternak air, sehingga kemungkinan terkontaminasi dengan kuman bakteri mematikan.
“Warga yang terkena bencana ini sedang mengalami banyak masalah mulai dari kesehatan keluarga, penyediaan makanan yang tidak tercukupi, tidak ada pasokan air bersih, sehingga mereka harus mengkonsumsi air di sekitarnya yang tidak sehat, padahal disitu mereka juga membuang kotoran,” tutur Pigai.
Saat ini warga Agadide dan Ekadide sangat membutuhkan bahan makanan dan medis. Sementara itu, hingga memasuki pekan kedua pasca bencana, belum ada bantuan kemanusiaan.
“Kiranya ada perhatian dari berbagai pihak untuk menanggulangi bencana banjir ini,” ucap Hanok.
Anak-Anak Tidak Sekolah
Diperkirakan sekitar 2000 anak di Distrik Ekadide tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Sejak kejadian, mereka terjebak karena bencana banjir. Terpaksa anak-anak memilih menjadi pekerja ulet membantu anggota keluarganya mengungsi ke tempat aman.
Meski melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bocah-bocah itu mau tidak mau membantu keluarga di tengah bencana. Mereka mengemudikan speedboat dan perahu untuk menjemput dan mengantar mama-mama mencari nota (makanan) di Komopa dan keluarga dekatnya yang berdomisili di wilayah dataran tinggi. Juga membeli beras di ibukota Distrik Ekadide.
Kesehatan anak-anak tersebut sangat rentan. Mereka tak mengenal lelah. Seharian dihabiskan untuk mengantar orang tua dan masyarakat yang ingin keluar dari rumah dengan menggunakan transportasi danau. (jga-you/ppn)
Sebelumnya atau tepatnya pada Rabu (12/1) bulan lalu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Paniai melalui instansi teknis yakni Dinas Pertanian (Diktan) bersama masyarakat melakukan panen Raya Ubi Jalar di Kampung Epouto, Distrik Yatamo.
Kini hal yang sama pula juga di lakukan penen raya oleh Diktan dan Masyarakat Kelompok Tani (Poktan) Iyiookayakitou RT Potigouda di Kampung Wotai, Distrik Yatamo Kabupaten Paniai, pada Rabu (23/3) kemarin.
Kebun ubi jalar tersebut milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Iyiookayakitou Kampung Wotai. Selama ini, Gapoktan tersebut ada dibawah binaan Dinas Pertanian melalui dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun anggaran 2010. Panen kali ini disaksikan langsung oleh seluruh orang Mee dari Tigi, kamu, Paniai, Pemkab setempat, aparat distrik dan Kepala Kampung Wotai.
Pada kesempatan itu, Ketua Gapoktan Iyiookayakitou Wotai, Simon Pekei mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini kelompok Bunani ini tinggal dan hidup didepan mata Pemerintah Paniai selama ini, tetapi selalu di lupakan oleh pemerintah.
“Jadi Dinas Pertanian adalah yang membina kami, untuk itu harus ada perhatikan kepada kami kelompok Bunani dalam hal pembinaan teknis,”ujarnya tegas.
Sementara itu menanggapi komentarnya kelompok Bunani, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paniai melalui Kepala Bidang PPL, John Nicolas Pigome, S.Sos mengatakan Gapoktan Iyooyakitou adalah satu dari sekian banyak poktan yang pihaknya dalam hal ini Diktan sebagai instansi teknis Pemkab Paniai bina.
“Maka itu kami tetap akan melakukan pembinaan-pembinaan teknis untuk tahun-tahun yang akan dating. Diharapkan juga selain Gapoktan ini, Gapoktan lainnya pun perlu juga membangun kerja sama yang baik, agar ekonomi masyarakat bisa meningkat minimal kebutuhan dasar terpenuhi,”tegasnya.
Masih dikatakannya, ubi atau petatas merupakan tanaman yang tidak asing bagi suku-suku di kawasan Papua Tengah, termasuk suku Mee, Moni dan Wolani di wilayah Kabupaten Paniai. Untuk itu, budaya kerja harus tetap dipertahankan, agar makanan pokok tradisional ini tetap dibudidayakan dan tidak hilang ditengah perkembangan jaman.
Sekedar diketahui, Indonesia dikenal sebagai satu diantara negara penghasil ubi terbesar di dunia. Hanya sayangnya, komoditi yang juga sebagai sumber karbohidrat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal, selama ini ubi jalar yang mudah tumbuh di tanah beriklim tropis dapat dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok, seperti beras dan jagung.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai dalam hal ini Dinas Pertanian sudah dan masih menjalankan program peningkatan produktivitas petani. Yakni dengan menyalurkan bantuan dana dan bibit kepada masyarakat melalui Gapoktan, kemudian disertai penyuluhan serta peninjauan langsung hasil kerja masyarakat di masing-masing Gapoktan.
Kegiatan tersebut didanai dari APBN Departemen Pertanian Republik Indonesia dalam program Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLT-PUAP), dimana pelaksanaannya oleh Dinas Pertanian Kabupaten Paniai. Setiap distrik bahkan kampung sudah terbentuk Gapoktan dan Poktan, masing-masing kelompok menerima langsung bantuan dananya. Gapoktan tidak dibiarkan begitu saja, sebab ada tenaga penyuluh (PPL) yang disebarkan sebelumnya setelah selesai mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di Biak dan Jayapura dua tahun silam.
Melalui program PUAP dengan dibentuknya sejumlah Gapoktan, diharapkan dapat memotivasi kerja para petani agar lebih berdaya dan bersemangat dalam bekerja untuk menuju kemandirian. (jga)
Di awal bulan April 2010 lalu saya datang, menengok dan berkunjung ke adik-adik mahasiswa asal dari Kabupaten Paniai di Asrama Paniai. Dimana bangunan fisik asrama tersebut di bangun melalui dana APBD-Otsus pemerintah Kabupaten Paniai itu. Saya pun terpukul dan prihatin sekali serta hampir-hampir air mataku keluar ketika saya melihat bangunan asrama termegah tersebut yang telah selesai di bangun oleh kontraktor beberapa akhir bulan tahun 2009 silam, namun sayangnya hingga memasuki bulan April 2010 ini belum juga di resmikan bahkan tuntutan dari pihak kontraktor sebagian belum direalisasikan oleh pihak Pemkab Paniai.
Asrama Paniai tersebut terletak ditengah antara asrama Kerom dan asrama Yahukimo dan berada tepat di belakang jemaat Bethel gereja kemah injil (GKI) Papua. Yang menjadi pertanyaan di benak penulis bahkan adik-adik mahasiswa sendiri yakni, Kapan asrama Paniai milik kabupaten Paniai itu di resmikan ?
Informasi sementara yang saya dengar hentah itu benar atau tidak dimana Pemkab Paniai belum menyelesaikan sebagian dana kepada pihak kontraktor yang membangun asrama termegah itu.
Alhasil dari itu, hingga kini pihak kontraktor masih menahan sejumlah perabot asrama misalnya seperti Meja, Kursi, Papan tempat tidur, Kunci kamar asrama, pipa-pipa air dan lain-lain.
Sebagaimana data ini di input media ini dari adik-adik mahasiswa yang sementara sedang menempati dan menjaga asrama tersebut. Kepada media ini salah seorang mahasiswa (yang engan namanya dikorankan) mengatakan bahwa ya itu sudah kaka, sampai saat ini kita masih menunggu pak Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan beban kepada kontraktor dan meresmikan asrama ini. Supaya kedepan kita juga bisa dengan tenang menempati semua kamar dengan serba lengkap dan bisa belajar dengan baik.
Sementara itu, sesuai pantaun media ini, atap bagian atas dari depan hingga belakang yang di pasang oleh kontraktor tidak dengan atap seng melainkan dengan atap plastik, dengan demikian atap tersebut terlihat sudah bolong akibat dimakan panas dan hujan. Kasihan sekali dengan mahasiswa yang ada di dalam asrama ini, dimana ketika datangnya hujan, mereka tidak tidur dengan tenang karena kalau hujan maka di dalam asrama itu akan mengalami genangan air akibat dari atap plastik yang sudah bocor itu.
Mengenai listrik setiap kamar di bebani uang 50 ribu per bulan untuk pembayaran listrik ke PLN. “Jadi untuk pembayaran listrik sementara ini masih dengan cara swadaya sendiri dari kami mahasiswa yang telah menempati kamar di asrama ini. Sebelumnya rencana pak Wakil Bupati meresmikan asrama ini pada bulan November dan Desember 2009 silam namun memasuki kedua bulan tersebut belum juga ada peresmian lagi. Ya, kami akan tetap ada di asrama ini sampai ada kejelian dari pemkab Paniai dalam artian menyelesaikan apa yang menjadi tuntutannya kontraktor dan meresmikan asrama ini,”jelas salah satu mahasiswa ketika ditanya media ini.
Dengan demikian, diharapkan kepada Pemkab Paniai, untuk dapat jelih dan serius menangani hal ini, sehingga kelak nanti mahasiswa yang kini menempati asrama tersebut bisa tempati dengan baik, dalam artian bisa konsentrasi belajar, dan tidak lagi pembayaran listrik ditanggung oleh mereka.
Hingga berita ini naik cetak, media ini belum sempat melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor di Jayapura dan juga pihak Pemkab Paniai, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan Asisten, karena tidak berhasil di temui di Kantor Bupati Madi……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)
& Bupati Paniai Meresmikan Kantor Bupati Intan Jaya sementara di Sugapa
Dengan suasana yang aman-aman dan terkendali tanpa adanya gangguan atau aksi protes dari masyarakat setempat (Moni, Nduga dan Dani-red), terkait dengan pimpinan Penjabat Bupati Intan Jaya yakni, Maximus Zonggonau yang di lantik oleh Pemerintah Pusat (PEMPUS) pada pertengahan bulan Mei 2009 lalu di Jakarta, dimana saat di antar oleh Bupati Paniai, Naftali Yogi beserta rombongangannya melalui transportasi udara dari Enarotali-Sugapa melalui pesawat AviaStar sejenis Twin Other, mulus landing di lapangan terbang (lapter-red) Bilogai, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, pada Sabtu (13-06-2009) tanpa ada Insiden apapun dari masyarakat setempat. Pasalnya, masyarakat malah mendukung dan senang kalau saja pemimpin mereka yang akan merintis awal daerah Moni ini adalah putra daerah Moni sendiri, dari Distrik Bibida Kabupaten Paniai.
Sebelumnya, masyarakat Moni, Nduga, Dani serta Papua non Moni dan Suku Nusantara terlihat memadati Lapter Bilogai. Seperti kebiasaan masyarakat setempat bahwa jika di daerahnya di datangi para Tamu, musti para Tamu tersebut itu mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka telah menjadi tradisi di Negeri ini untuk harus di jemput dengan Tari-Tarian Khas Budaya Suku Moni (salah satu suku yang mendiami dataran tinggi di pegunungan Papua-red).
Untuk kali ini dalam kedatangan Bupati Paniai, Naftali Yogi dan rombongannya di sambut secara meriah oleh pemerintah local (TRIPIKA) dan masyarakat local setempat serta juga di saksikan oleh GovRell & ComRell Team Bilogai.
Setelah pesawat AviaStar melakukan landing di Lapter Bilogai, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, rombongan Bupati pun satu demi satu turun dari pesawat, yang awalnya dimulai dari Bupati Paniai, Naftali Yogi kemudian disusul Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau, Sekda Kabupaten Induk Paniai, Asisten I Bidang Pemerintahaan Kabupaten Paniai, David Setiawan, Ketua DPRD Paniai (yang di wakili oleh Wakil Ketua DPRD Paniai-red), Kapolres Paniai, Dandim Paniai dan pejabat teras Pemkab Induk Paniai lainnya serta salah seorang rekan wartawan (PERS-Media Elektronik) Metro TV, Rein Windesi.
Usai turun dari pesawat AviaStar, masih di landasan Lapter Bilogai, Bupati Paniai dan Penjabat Bupati Intan Jaya, langsung di pakaikan topi khas moni dari bulu Burung Cenderawasih, sementara tamu lainnya (mulai dari Sekda Paniai hingga pejabat lainnya) di berikan Kalung Khas Budaya Suku Moni yang di buat dari Manik-Manik, Nelon (Tali), Anggrek dan mata kalungnya dari Kulit Bia dan Tulang atau Taring Babi.
Usai itu, Bupati Paniai, Penjabat Bupati Intan Jaya beserta rombongannya serta lebih kurang 1000-an masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan Suku Nusantara berarak-arakan menuju lokasi acara. Sebagaimana lokasi acara serimonial tersebut di pusatkan di Depan Kantor Distrik Sugapa (sekarang kantor itu di pakai sebagai Kantor Bupati Intan Jaya sementara-red), atau tepatnya di lapangan bola kaki Desa Yokatapa.
Untuk di ketahui bahwa, sebelumnya atau tepatnya, pada Kamis (11/06-2009) Bupati Paniai, Naftali Yogi dan pejabat teras Pemkab Paniai, Muspida, Muspida Plus, Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau, GovRell PT. MSI, M. Nasir serta rombongannya mengantarkan Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage ke Waghete Kabupaten Deiyai.
Ada beberapa tulisan yang di paparkan oleh masyarakat moni dan pemerintah local dalam spanduk, diantaranya: “Selamat Datang Bupati Paniai, Penjabat Bupati Intan Jaya, dan Penjabat Bupati Deiyai beserta Rombongannya di Kabupaten Intan Jaya”. dan “Selamat Datang Bupati Intan Jaya, Rakyatmu Menunggu Dengan Penuh Harapan”. Dan Tema Umum yang di pajang di podium tempat acara berlangsung, yakni, “Bersyukur Bagi-Mu Tuhan, Sebab Menurut Kehendak-Mu Telah Lahir Kabupaten Intan Jaya Bagiku”.
Di tempat acara itulah, di lakukan kegiatan serimonial, namun sebelum acara serimonial, panitia bahkan kedua Bupati serta Pejabat Teras lainnya mengijinkan untuk masyarakat yang hadir dari 6 Distrik, diantaranya Distrik Sugapa, Distrik Homeo, Distrik Wandae, Distrik Hitadipa, Distrik Agisiga dan Distrik Biandoga melakukan “WAITAI”, atau dengan bahasa kren Indonesia yakni melakukan tari-tarian khas Pegunungan Tengah (PETENG) dengan santunan lagu daerah setempat, sekitar setengah jam, yang di mulai dari Distrik Wandae, Homeo dan Biandoga, dan pada bagian kedua gilirannya, masyarakat Distrik Sugapa, Hitadipa dan Agisiga.
Sambutan Penjabat Bupati Intan Jaya, Bupati Induk Paniai dan Perwakilan Masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan Suku Nusantara
Selang beberapa menit kemudian usai kegiatan Waitai, acara serimonial pun di mulai, di buka dengan Doa pembukaan yang di bawakan oleh Bapak Pdt. Bernadus Miagoni. Acara selanjutnya di lanjutkan dengan penyampaian satu dua kata dari Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau dan Bupati Induk Paniai, Naftali Yogi serta penyampaian Ucapan Terima Kasih, Saran dan Kritikan dari perwakilan Masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan Suku Nusantara oleh, Kepala Desa Yokatapa, Hubertus Sondegau. Selanjutnya Bupati Induk Paniai, Naftali Yogi melakukan peresmian Kantor Bupati Intan Jaya sementara dengan pengguntingan pita kain selubung papan nama. Berfoto bersama Bupati Paniai, Penjabat Bupati Intan Jaya dengan semua komponen yang berkomponen, dan di akhiri dengan resepsi bersama.
Ringkasan Sambutan
Dalam pesan singkatnya, Max (nama sapaannya-red) dari Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau mengungkapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan Suku Nusantara serta Pemerintah Local dari 6 Distrik yakni, Sugapa, Hitadipa, Agisiga, Homeo, Wandae dan Biandoga karena telah menerimanya dengan hati yang terbuka, dan tidak melakukan eksiden bahkan hal-hal negative lainnya dalam penjemputannya bersama Bupati Paniai dan rombongannya pada hari ini (Sabtu, 13 Juni 2009-red).
Dikatakannya lebih lanjut, bahwa mengingat waktu yang sangat terbatas maka, beberapa poin inti yang akan di lakukan di bawah kepemimpinannya saat ini hingga sampai beberapa bulan kedepan, diantaranya; (1). Penyiapan perangkat kerja organisasi pemerintah daerah (pemda-red) atau yang lazimnya di sebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan membantunya dalam pemerintahaan di awal masa perintisan ini, karena tanpa adanya SKPD maka sulitnya menunjang birokrasi pemerintahan di daerah ini; (2). Membentuk anggota Legislative serta membangun Kantor Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD Kabupaten Intan Jaya-red); (3). Menetapkan “MORATORIUM” dengan kata lain menertibkan keamanan, menyiapkan aparat pemerintahaan dan menciptakan situasi yang aman dan tentram, serta menciptakan kebersamaan, kekompakan dan kerja sama dari semua pihak-pihak yang berkompoten di daerah Intan Jaya ini.
Setelah itu, panitia juga memberikan kesempatan kepada Bupati Paniai, Naftali Yogi untuk menyampaikan satu bahkan dua kata. Dalam arahannya, Bupati Paniai, Naftali Yogi menyampaikan rasa bangga dan senang atas sambutan hangat dari Masyarakat Local setempat dan Pemerintah Local dari 6 Distrik dengan berupa tari-tarian khas Pegunungan Tengah lengkap dengan pakaian adat Suku Moni, Nduga dan Dani.
Dikatakannya, rasa beban itu di pikul, ketika sewaktu dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai (saat itu Bupati Paniainya yakni, Yanuarius Douw) pada beberapa tahun lalu. Pasalnya, kala itu Ia bersama rombongannya melakukan kunjungan yang pertama kali ke sini (Sugapa-red), dimana lokasi acara serimonial itu di lakukan di lapangan bola kaki Bilogai, usai kegiatan itu saat kembalinya ke Kabupaten Paniai, masyarakat setempat di bawah perwakilan Kepala-Kepala Suku, Lembaga Adat, Lembaga Agama, Perempuan, Pemuda dan Lembaga Masyarakat setempat memberikan sebuah “NOKEN” asli Moni kepadanya.
“Saat itu sampai beberapa waktu lalu, dalam benak saya berfikir bahwa di dalam Noken ini saya akan masukan apa, itu menjadi pertanyaan saya tiap hari hingga saat ini baru terjawab, ketika noken tersebut saya kembalikan lagi kepada masyarakat Moni di Sugapa akhir bulan Februari 2009 lalu. Itu semuanya berkat hikmat dan tuntunan dari Tuhan melalui perjuangan semua pihak termasuk masyarakat di sini (Sugapa-Intan Jaya). Akhirnya satu kado istimewah yakni SK Pembentukan Kabupaten Intan Jaya yang saya dapat masukan dalam Noken tersebut, dan mengembalikan kepada masyarakat setempat, tepatnya pada akhir bulan Februari 2009 saat saya melakukan kunjungan yang ke dua kalinya ke daerah Sugapa ini,”ujar Naftali dengan setengah nada, dan di dengarkan oleh lebih kurang 1000-an masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan suku Nusantara dengan rasa terkesan.
Selain itu juga, Bupati Naftali menegaskan bahwa hadirnya pemerintah di Intan Jaya ini merupakan salah satu alat control yang mampu dan siap mengedepankan pembangunan di daerah ini, dari semua Segi, baik itu segi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan terlebih mempercepat Pembangunan Infrastruktur, baik melalui darat maupun udara. Karena yang pastinya dalam tahun 2009 ini, kami dari pihak Pemerintah Kabupaten Induk Paniai, telah menggangarkan dana sebesar 7 Milyard khusus untuk Kabupaten Intan Jaya ini.
“Jangan lupa, utamakan pembangunan sisa jalan dari Sugapa (ibu kota kabupaten Intan Jaya-red) ke Homeo dan seterusnya, akan di setarakan dengan pembangunan jalan dari Ibu Kota Kabupaten Induk Paniai-Komopa hingga sampai Makataka. Karena Moni dan Mee adalah satu keluarga yang memang tidak bisa di pisahkan, kalau dari segi pemerintahaan bisa terpisah, demi menjawab kesenjangan-kesenjangan pembangunan, tetapi kalau dari segi keluarga (Famili) memang tidak bisa di pisahkan. Dulu masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan suku Nusantara hanya bisa dapat sisa-sisa dari hasil pesta Babi yang di lakukan di Kabupaten Induk Paniai, tetapi sekarang ketika sudah mekar sendiri kabupaten, maka masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan suku Nusantara bisa dapat 1 ekor babi, dan bisa dinikmati dengan puas,”tambahnya lagi.
Di akhir komentarnya, orang nomor satu di Pemerintahaan Kabupaten Induk Paniai ini berpesan agar ketika pemilihan Figur Calon Bupati dan Wakil Bupati Definitiv pada tahun 2010 mendatang, di harapkan agar figure yang telah di pilih oleh masyarakat itu sudah sepatutnya harus di dukung sepenuhnya, dan jangan lagi ada tuntutan-tuntutan dari setiap figure lainnya yang kalah dalam pemilihan, supaya hal-hal demikian itu tidak menghalangi jalannya pembangunan khususnya di negeri Intan Jaya yang penuh dengan susu dan madu (sumber daya alam-red) ini.
Ditempat yang sama pula, mewakili masyarakat Moni, Nduga, Dani, Papua non Moni dan Suku Nusantara melalui Kepala Desa Yokatapa, Norbertus Sondegau menyatakan senang dan bangga atas kedatangan Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau yang mana telah di antarkan oleh Bupati Induk Kabupaten Paniai, Naftali Yogi dan rombongannya. Dalam penyampaiannya juga, dia mengatakan bahwa masyarakat sangat harapkan untuk Penjabat Bupati Intan Jaya ini (Bpk. Maximus Zonggonau) untuk bisa dapat betah di tempat, supaya dapat mudah konsentrasi dalam melakukan perencanaan rintisan awal pembangunan di satu tahun lebih masa jabatannya.
“Kami masyarakat moni ingin maju dari ketertinggalan, keterpinggirkan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan lain-lainnya. Kami juga tidak ingin kalau saja, adanya perdagangan minuman keras (miras-red) di daerah ini, perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di daerah ini, dan perdagangan Narkoba. Juga kami tidak ingin pemimpin itu kerjanya disini (Sugapa-Intan Jaya), tetapi akhirnya melakukan Tanam, Panen dan Mengambil Hasilnya di tempat lain. Dan kami masyarakat dengan senang hati memberikan Tanah, Air, Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) kepada pemerintah bahkan perusahaan ketika kelak masuk lagi melakukan aktivitasnya di daerah kami ini, dan kami tidak mau apa yang kami serahkan semuanya itu di perjualbelikan,”tegas Nurbertus Sondegau dalam bahasa Moni dan di terjemahkan oleh Alpius Nambagani (salah satu staf Distrik Sugapa-red).
Dalam waktu dua setengah jam, dari waktu kedatangan Bupati Paniai dan rombongannya pada 11.30 lewat, rombongan Bupati Paniai, Naftali Yogi bersama pejabat teras Lingkup Paniai, melakukan konfoi dengan motor menuju Lapter Bilogai, dan selanjutnya menaiki pesawat AviaStar, dan melanjutkan penerbangan kembali dari Intan Jaya menuju Lapter Enarotali. Sementara Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau di tahan masyarakat untuk melakukan kegiatan Pesta Bakar Batu bersama. Selama lebih kurang dua hari setelah kedatangannya ke Sugapa, yakni Minggu (14/06-09) dan Senin (15/06-09) Penjabat Bupati Intan Jaya di dampingi Pemerintah Local dan Intelektual melakukan sosialisasi dan s
ekaligus memantau lokasi-lokasi yang mana kedepannya akan di lakukan pembangunan. Misalnya, jalan antara Sugapa dengan Homeo, lokasi Lapter Bilogai yang kedepannya di rencanakan untuk di perpanjang dan di perlebar, serta lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran pembangunan Kantor-Kantor SKPD dan Legislatif serta Kantor Bupati.
Dan tepat pada, Selasa (16/6-09) Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau, melakukan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Induk Paniai, guna melakukan koordinasi dengan Bupati Induk Paniai untuk proses kegiatan-kegiatannya kedepan di Intan Jaya ini……Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii)
