Kabupaten Deiyai adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Wilayah Kabupaten ini dulu tercakup dalam Kabupaten Paniai. Pusat Pemerintahan Kabupaten ini secara definitif berada di Enarotali, Distrik Paniai Timur. Kabupaten ini di bentuk pada Tanggal 16 September 2009 berdasarkan UU No. 8 tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 Kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Mardianto pada tanggal 28 Juli 2009 di Jakarta.
Berikut ini adalah daftar Kampung/Desa per Distrik di Kabupaten Deiyai berdasarkan master wilayah skema 456 kabupaten/kota (keadaan Desember 2009) terbitan Badan Pusat Statistik, dengan beberapa penyesuaian pada saat itu wilayah yang kini menjadi Kabupaten Deiyai masih berada dalam jurisdiksi Kabupaten Paniai, beberapa Distrik baru masih belum terbentuk yakni Distrik Debei dan Distrik Tigi Utara, beberapa distrik itu masih menjadi bagian dari Distrik Tigi Barat.
Distrik desa/kampung Tigi yakni, Waghete, Bomou I, Yaba Dimi, Yaba Mugouda, Okomo, Okomo Butu, Bomou II, Bomou III, Bomou IV, Atouda, Ugiya. Tigi Timur, Watiyai, Edarotali, Dagokebo, Damagabata, Kokobaiya, Dakebo, Bagou. Bouwobado, Kopai I, Kopai II. Kapiraya, Kapiraya & Komanog Kokomau. Tigi Barat, Ayatei, Diyai Onago, Tenedagi, Meiyapa, Yinudoba, Widuwakiya, Demago, Pudu Puyai, Gakokebo, Yagu.
Pembangunan di pioritaskan pada bidang prasarana wilayah (insfratruktur) dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat serta memaju pertumbuhan daerah terpencil agar berkembang lebih cepat untuk mengejar ketinggalan dengan daerah lainnya serta mengembangkan kreatifitas dan persaingan antar wilayah sesuai kemampuannya.
Prasarana wilayah dapat ditangani secara baik dengan tujuan dapat penyesuaian tentang kendali manajemen pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, juga untuk memperpendek jangkauan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat yang kini masih memerlukan pertolongan dan kasih sayang dari Aparat Pemerintah
Kehadiran Penjabat Bupati Deiyai
Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage diantar Bupati Paniai, Naftali Yogi, S.Sos pada Kamis (11/06-2009) dan disambut meriah oleh masyarakat Deiyai dan Suku Nusantara serta Pemerintah Local dari 5 Distrik yakni, Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado.
Sejak menjabat Bupati Deiyai, dua bulan kemudian atau tepatnya pada bulan september 2010 kabinetnya dalam hal ini pimpinan dan staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baik eselon II, III dan IV di lantik. Beberapa poin inti yang akan di lakukan dalam kepemimpinannya yakni, (1). Penyiapan perangkat kerja organisasi pemerintah daerah (pemda-red) atau yang lazimnya di sebut SKPD yang akan membantunya dalam pemerintahaan di awal masa perintisan ini, karena tanpa adanya SKPD maka sulitnya menunjang birokrasi pemerintahan di daerah ini; (2). Membentuk anggota Legislative serta membangun Kantor Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD Kabupaten Deiyai-red); (3). Menetapkan “MORATORIUM” dengan kata lain menertibkan keamanan, menyiapkan aparat pemerintahaan dan menciptakan situasi yang aman dan tentram, serta menciptakan kebersamaan, kekompakan dan kerja sama dari semua pihak-pihak yang berkompoten di daerah Deiyai ini.
Selain itu juga, hadirnya pemerintah di Deiyai ini merupakan salah satu alat control yang mampu dan siap mengedepankan pembangunan di daerah ini, dari semua Segi, baik itu segi Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan terlebih mempercepat Pembangunan Infrastruktur, baik melalui darat maupun udara.
Pada kesempatan itu Bupati Kabupaten induk Paniai, Naftali Yogi, S.Sos menegaskan bahwa ketika pemilihan Figur Calon Bupati dan Wakil Bupati Definitiv pada tahun mendatang di harapkan agar figur yang telah di pilih oleh masyarakat itu sudah sepatutnya harus di dukung sepenuhnya, dan jangan lagi ada tuntutan-tuntutan dari setiap figur lainnya yang kalah dalam pemilihan, supaya hal-hal demikian itu tidak menghalangi jalannya pembangunan khususnya di negeri Deiyai yang penuh dengan susu dan madu (sumber daya alam-red) ini.
Masyarakat suku Mee yang ada di Deiyai sangat mengharapkan agar dengan kehadiran kabupaten Deiyai ini akan memberikan angin segar untuk menuntaskan secara bertahap dari ketertinggalan, keterpinggirkan, keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan lain-lainnya.
Masyarakat Mee di Deiyai juga tidak ingin kalau saja, adanya perdagangan minuman keras (miras-red), perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), dan perdagangan Narkoba. Juga masyarakat tidak ingin pemimpin itu kerjanya disini (Deiyai), tetapi akhirnya melakukan Tanam, Panen dan Mengambil Hasilnya di tempat lain. Dan masyarakat dengan senang hati memberikan Tanah, Air, Hutan, Sumber Daya Alam (SDA) kepada pemerintah.
Pemimipin Berjiwa Membangun, Itulah Pilihan Masyarakat Mee di Deiyai
Sebenarnya pemimpin yang di sukai masyarakat Mee di Deiyai adalah pemimpinan yang berjiwa membangun. Kaca mata media ini, bahwa apa yang di inginkan masyarakat Mee yakni suatu hari nanti ada terjadi perubahaan dari banyak segi. Baik, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan bahkan industri pertambangan yang akan memberikan masa depan yang cerah bagi Deiyai dan masyarakatnya.
Daerah pemekeran Deiyai sangat dan sangat sekali membutuhkan figur yang berjiwa membangun, bukan yang berjiwa pecundang, bahkan terlebih koruptor. Sebab adanya pemekaran daerah khususnya hadirnya Kabupaten Deiyai adalah aspirasi benar dari masyarakat akar rumput yang di dasari pada rasa ketidakpuasan atas berbagai kesenjangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
Selain itu pula, diindentifikasikan bahwa selama ini hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan atau belum merata ke seluruh pelosok-pelosok wilayah termasuk yang ada di daerah ini (Deiyai-red).
Akankah ada pemimpin yang siap merubah nasib Deiyai ini kah..? ataukah pemimpin yang telah di lantik oleh Pemerintah Pusat Akhir bulan Mei 2009 lalu, yakni Blasius Pakage bisakah membangun atau merintis daerah Mee ini menjadi daerah yang maju secara pesat dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dulu maju, ataukah sebaliknya..?? Apakah dengan hadirnya pemimpin Carateker di Deiyai ini benar-benar kelak akan mengurangi berbagai kesenjangan-kesenjangan. Ataukah sebaliknya..? Jawabannya ada pada Pemimpin itu sendiri dan juga masyarakat setempat.
Perlu di ketahui bahwa, kabupaten Deiyai telah di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008. Jika melihat kondisi geografis Papua pada umumnya dan lebih khususnya di Kabupaten Deiyai itu sendiri dimana luas wilayah dan kondisi geografis sangat mudah untuk dibangun asalkan ada kemauan keras dari pihak-pihak yang berkompoten yakni pejabat birokrat. Pasalnya untuk membangun kabupaten Deiyai, tidak akan bisa dibangun oleh satu pihak saja, dan memang membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak lainnya, baik Kabupaten Induk (Paniai-red), Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kesenjangan Deiyai
Keterlambatan kemajuan daerah ini juga kerena minimnya sarana dan prasarana transportasi, menyebabkan pelayanan pemerintah belum menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, disamping terbatasnya dana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, mengakibatkan kondisi sosial masyarakat masih memprihatinkan, tertinggal dan terbelakang.
Bahkan masih ada masyarakat terasing yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebab luas wilayah yang sulit ditempuh menyebabkan pula terjadinya lepas kendali dan terbelangkahinya jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta lambannya pembangunan di wilayah tersebut akibat kesulitan transportasi.
Sehingga untuk meningkatkan pastisipasi dan menjawab semua persoalan tersebut, perlu adanya terobosan baru melalui suatu kebijakan khusus, antara lain melalui pembentukan satuan administrasi pemerintah baru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tetapi perlu juga di ingat bahwa bagaimana caranya yang tepat...???
Sebab untuk merubah kesenjangan pembangunan sangatlah di butuhkan Figur yang takut akan Tuhan, berjiwa besar dan benar-benar seorang Figur yang ingin mau merubah kesenjangan pembangunan kearah yang lebih baik, dan sebaliknya bukan Figur yang suka melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Masyarakat Mee di Deiyai “Tolak Miras, Portitusi (PSK), Narkoba, Judi & KKN”
Sekarang banyak orang sedang membuka mata, telinga dan hati serta perhatihan penuh pada Kabupaten Deiyai, yang saat ini terletak tepat di jantung kota Distrik Tigi. Karena tentunya yang namanya Deiyai adalah barang baru alias Daerah Baru, yang di atas Kabupaten itu tertidur kekayaaan alam yang sangat melimpah ruah, mulai dari Emas, Hutan, Binatang serta tanah yang subur dengan di tumbuhi segala jenis tanaman pangan.
Apa yang di sepakati masyarakat akhirnya tercapai sudah, dimana akhir tahun 2008 Pempus mengeluarkan RUU (rancangan undang-udang) tentang pembentukan kabupaten baru di Kabupaten Induk Paniai yakni Deiya dan Intan Jaya. Selang beberapa bulan kemudian atau tepatnya pada hari Selasa, 26 Mei 2009, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia telah melantik Penjabat Bupati Intan Jaya, Maximus Zonggonau dan Penjabat Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage di Aula Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Selanjutnya, ke dua Penjabat Bupati tersebut diantar secara terpisah pada hari yang berbeda oleh Bupati Induk Paniai, Naftali Yogi. Penjabat Bupati Deiyai diantar pada Kamis (11/6-09) ke Waghete Ibu Kota Kabupaten dan Penjabat Bupati Intan Jaya diantar pada Sabtu (13/6-09) di Sugapa, sebagai letak Ibu Kota Kabupaten.
Arti dari nama itu telah menjadi satu rahasia tersendiri bagi masyarakat setempat di Negeri ini, karena yang pastinya Deiyai merupakan sebuah kata indah dari kekayaan yang masih sampai dengan saat ini terpendam di dalam tanah yang sebagaimana di sebut orang Papua pada umumnya yakni sebagai “MAMA”.
Sudah barang tentu, ketika mata, telinga, hati dan perhatian mulai di manfaatkan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk akan melihat, mendengar, merasakan dan menunjukan pada hal-hal yang baru pula. Misalnya saja, Kabupaten Deiyai ini, yang sebagaimana merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Induk Paniai, yang telah di mekarkan pada tahun 2009 lalu, dan kabupaten ini sudah memiliki seorang pemimpin yang akan merintis daerah ini dengan satu pondasi yang kuat, sehingga kelak tidak lagi rubuh atau rusak ketika di saat badai atau tantangan datang silih berganti.
Artinya siapapun dia, baik orang asli Mee, orang Papua bahkan orang non Papua akan datang berbondong-bondong ke daerah ini, dengan berbagai kepentingan masing-masing. Terutama menyangkut investasi besar-besaran di daerah ini. Sebenarnya, adanya hal-hal itu sangat sekali di kehendaki oleh masyarakat setempat, karena sudah saatnya daerah inipun juga harus secara pesat berubah dari Keterpurukan, Ketertinggalan, Keterpinggirkan, Keburukan, Kemiskinan, Kebodohan dan bahkan hal-hal negative lainnya.
Tetapi jangan harap kalau saja ada orang, baik orang local Mee, orang Papua bahkan orang pendatang (non Papua), yang datang ke daerah ini dan melakukan investasinya seperti Perdagangan Minuman Keras (Miras), Perdagangan Pekerja Seks Komersial (PSK), Perdagangan Narkoba, Bisnis Judi atau Kupon Putih (Kupu) bahkan yang paling tidak diinginkan oleh masyarakat Mee di Deiyai yakni di lakukannya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh semua Pejabat. Beberapa poin-poin tersebut merupakan hal terpenting yang harus mulai di berantas dari sekarang, atau saat-saat daerah ini masih di bilang dalam tahap pondasi atau kata lainnya lagi masih berusia seumur jagung ini.
Hal demikianlah, secara konkrit memang sangat diharapkan terelebih kepada Tokoh-Tokoh Intelektual, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, juga pimpinan-pimpinan pemerintah, baik Kepala Kampung, Kepala Distrik bahkan juga Penjabat Bupati, terkait dengan penolakan segala macam bisnis yang hanya dapat merugikan Tanah, Daerah, serta Masyarakat setempat dari virus-virus ini “Miras, PSK, Narkoba, Judi bahkan KKN”.
Apa itu Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN
“MIRAS”. Perlu di ketahui bahwa ketika kelak hadirnya Miras di Negeri Deiyai ini akan berdampak pada Perkelahian, Pembunuhan, Pemerkosaan, Pencurian, Penganiayaan, Pembodohan, Malas, dan Tidak Kreatif, Apatis, Asosial. Itulah beberapa dampak-dampak negative yang akan terjadi kelak, apabila perdagangan Miras seperti (Brendi, Mension, Wiski, Bir, Anggur, Arak, Baram, Tuak, Topi Miring, Cap Tikus bahkan minuman-minuman lokal lainnya seperti Bobo, Saguer dan lain-lain) di izinkan atau di Perdakan oleh Pemerintah Daerah setempat.
Kalau di daerah yang sudah berusia tua, tentunya masalah Miras semakin sulit untuk diberantas karena banyak invisible hands yang menjalin mata rantai pemasaran dan pengamanannya. Pasalnya, hingga saat ini memang sering kita baca di Koran dan nonton di TV bahwa pemusnahan terhadap sejumlah Miras hasil sitaan pihak berwajib, namun tampaknya tidak menyurutkan peredaran Miras, malah semakin merajalela di mana-mana. Hal ini disebabkan karena yang dilakukan oleh aparat hanyalah menyita sebagian saja dari beberapa Toko tertentu yang tidak memiliki ijin dan penyelundupan Miras, tapi tidak memangkas mata rantainya dan menegakkan aturan yang berhubungan dengan Miras.
Sebenarnya peraturan hukum tentang Miras ini sudah cukup memadai dalam KUHP, misalnya pasal 536,538,539 semuanya telah mengatur tentang Miras, hanya saja menurut hemat saya perlu direvisi dan dipertegas lagi agar betul-betul mengenai sasarannya. Berdasarkan informasi dari salah seorang ahli hukum, keraguan menindak orang yang berhubungan dengan Miras ini, salah satunya adalah karena pasal-pasal yang mengatur tentang Miras itu masih rancu dan kurang jelas dan banyak tidak mengenai sasarannya. Sehingga itu sulit di berantas karena sudah tentunya daerah-daerah itu telah berusia tua, kebanding daerah Deiyai ini, yang mana saat ini masih belum bisa berjalan sehingga apa salahnya kalau pihak-pihak yang berkompoten di daerah ini mulai mempertegas kearah yang lebih baik.
“PSK”. Begitu juga jika kalau di daerah ini di izinkan Pemerintah Daerah untuk adanya perdagangan PSK, maka dampak negative kedepan yang akan terjadi di daerah ini adalah meningkatnya penyakit HIV-AIDS, karena sudah barang tentu bahwa setiap PSK yang datang 100 persen sesuai degan hemat saya adalah positif HIV-AIDS.
“Narkoba”. Masalah lainnya yakni masalah Narkoba, jika di izinkan lagi oleh pihak-pihak yang berkompoten maka yang akan menjadi sasaran utama dampak negative adalah anak-anak muda (pelajar SLTP, SLTA dan Mahasiswa). Semua jenis Narkoba mempunyai efek yang sangat berbahaya bagi pemakainya, misalnya kematian langsung, kanker, ketergantungan terhadap obat-obat terlarang, pemalas, menjadi bodoh, tidak kreatif, pendiam, suka melawan, dan kurang nafsu makan. Begitu juga dampak penyalahgunaan Narkoba yakni “Merusak hubungan kekeluargaan; Menurunkan kemampuan belajar; Ketidak mampuan membedakan mana yang baik dan buruk; Perubahan perilaku menjadi asosial; Merosotnya produktivitas kerja; Dan gangguan kesehatan”.
Dengan demikian penyalah gunaan Narkoba mempunyai dampak yang sangat besar pada Tatanan social keluarga dan masyarakat sehingga dapat terjadi tindakkan criminal dan gangguan ketertiban dan keamanan. Pokoknya Narkoba adalah pembunuhan secara perlahan namun pasti terhadap semua pemakainannya atau dengan kata lain “Generation Cleansing“ atau pemusnahan generasi.
Mengapa ? Karena Narkoba merupakan jaringan bisnis yang besar dan global dengan memiliki satu tujuan politik mendasar, yaitu menghancurkan generasi yang akan datang dengan cara membodohkan mereka. Hal ini ada hubungannya dengan persaingan antar Negara-negara di dunia ini untuk muncul sebagai Negara adikuasa. Untuk tujuan itu, maka generasi muda beberapa Negara yang menjadi saingan tadi harus “dihancurkan” agar gampang dikuasai.
Pasalnya, ada banyak alasan mengapa orang mengkomsumsi Narkoba, diantaranya: “Karena gampang diperoleh (availability), ingin tahu dan mencoba (Curiosity and Experiment) mencari identitas diri (Self – Identity), akibat depresi (depression) perlawanan (rebellion) akibat rumah tangga yang berantakkan/orang tua super sibuk (lack of love and attention), agar dapat diterima dikalangan teman-teman sejawat (Accepted bypeer group) dan upaya untuk menghilangkan stress, kebosanan hidup dan rasa sakit (as a way of relaxor cope with stress, boredom and pain)”.
Ciri-ciri seseorang yang mengkomsumsi Narkoba dapat dilihat karena; “Rasa Gembira yang berlebihan meskipun tidak wajar. (Karena fungsi kendali otak menjadi lemah); Rasa harga diri meningkat sehingga pemakai merasa diri hebat namun semuanya semu belaka; Dan banyak bicara walaupun alur bicaranya sukar diikuti”.
Menurut berita-berita di surat khabar, sasaran Narkoba bukan saja anak-anak muda tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pula pegawai negri dan polisi. Narkoba bukan saja beredar di kota-kota, tapi juga di desa-desa, termasuk “Deiyai”, hal itu jika saat ini tidak di kontrol baik oleh semua komponen yang berkompoten di Negeri ini. Pasalnya, sudah bukan rahasia umum bahwa Narkoba adalah sebuah bisnis yang besar dan global serta memiliki mata rantai yang sangat rapih dari berbagai unsur terkait mulai dari produsen, pengedar, konsumen, aparat hukum, aparat keamanan dan bahkan elit politik, itulah sebabnya Narkoba sulit diberantas hingga saat ini sekalipun Undang-Undang yang mengatur tentang hal itu sudah ada. Misalnya UU NO 5/1997 tentang Psikotropika dan UU no 22/1997 tentang Narkotika.
“Judi”. Masalah lainnya, yakni Judi. Dimana perkembangan Judi Kupu ini khususnya di kota-kota besar, tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Berdasarkan hasil update saya melalui salah satu LSM bahwa ekses yang kurang baik dari Kupu ini yaitu mulai dari system tertutup, sekarang sudah terbuka dapat disaksikan di mana-mana. Informasi utama yang ditanyakan oleh setiap pegawai saat pergi ke kantor adalah informasi tentang nomor Kupu yang berhubungan dengan ekor, puluhan, ratusan, dan ribuan. Kemudian apakah ekor dan puluhan tersebut ganjil atau genap. Disamping di utak-atik melalui rumus, ada yang mencoba menganalisis berbagai mimpi. Dampak negative yang lain, yaitu takkala tidak ada uang untuk membeli Kupu, utang pada temanpun jadi.
Yang lebih parah lagi, sering uang belanja, uang untuk beli susu, uang untuk koperasi, uang untuk Harisan, harus di korbankan untuk membeli Kupu ini. Pernah suatu hari ditempat orang mati, seseorang harus segera pulang dengan alasan takut terlambat memasang buntut. Memang sulit untuk menyimpulkan apakah Judi Kupu ini lebih banyak merugikan atau bahkan menguntungkan bagi para pecandunya karena hingga saat ini belum pernah ada penelitian mendalam tentang hal itu. Yang sering terjadi adalah perkelahian antara Sub Bandar dengan pemenangnya, karena tidak bisa membayar semua kemenangannya. Kehancuran rumah tangga atau pencurian terhadap Kupu ini masih belum terdengar.
Penindakkan terhadap pecandu Kupu masih belum ada, kecuali pada bandarnya, namun dilepas kembali mungkin karena pasal dan ayat KUHP yang khusus menyebut tentang hal itu belum ada. Sebenarnya beberapa pasal dan ayat dalam KUHP sudah ada menyinggung tentang Judi, namun tampaknya masih lemah dan kabur, sehingga perlu direvisi dan dipertegas lagi tentang jenis-jenis Judi yang dilarang dan bentuk tindakkan dan hukumannya.
“KKN”. Masalah terakhir yakni tentang KKN. Perlu kita ketahui bahwa, jika di daerah ini (Intan Jaya) di awal-awal perintisan bermula dengan KKN, maka apa yang di cita-citakan oleh masyarakat Moni, seperti adanya perubahaan pembangunan di daerah ini yang saat ini masih di bilang sangat jauh dari daerah-daerah lain misalnya, Keterpurukan, Ketertinggalan, Keterpinggirkan, Keburukan, Kemiskinan, Kebodohan dan bahkan hal-hal negative lainnya, tidak akan tercapai.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak negative yang sangat besar dibanding positifnya. Apalagi bila dilihat dari sisi agama, lebih banyak masalah dari pada manfaatnya, dan semua agama dengan tegas melarang umatnya untuk mengkonsumsi Miras, Narkoba, Jajan Seks sembarangan, bermain Judi bahkan melakukan KKN.
Oleh sebab itu, saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan upaya penanggulangannya agar berbagai dampak negative dari Miras, PSK, Narkoba, Judi dan KKN tidak dapat terjadi di daerah Deiyai yang di kenal dengan melimpahnya kekayaan alam ini. Melalui kebersamaan dari semua komponen yang berkompoten, misalnya Pemda Kabupaten Deiyai, Pengusaha-pengusaha (Investor), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, LSM-LSM, dan lain sebagainya di awal-awal pelaksanaan kegiatan pembangunannya, dan tidak perlu lagi ada izin melalui PERDA dan lain-lainnya...!!! (jga)
seLENgkapnya......
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3374650/original/095353900_1613035052-20210211-DONOR-PLASMA-KONVALESEN-8.jpg)
Tigi Barat adalah sebuah distrik di kabupaten Deiyai Papua, juga adalah satu diantaranya dari lima distrik di Deiyai (Tigi). Distrik ini dibentuk semasa di kabupaten Paniai, bersama dengan beberapa distrik lain. Sebelumnya distrik ini dikepalai oleh seorang Kapercam, atau kepala perwakilan kecamatan. Yames Giyai menjabat dimasa itu di berkedudukan di Ayateiodee. Berikut ini catatan Aris dari PPN ketika berkunjung di Tigi Barat belum lama ini. 
