Di Kabupaten Paniai sendiri telah memekarkan dua kabupaten, diantaranya Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya, dan hadirnya kedua kabupaten itu sesuai informasi yang penulis terima di lapangan adalah harga mati dari rakyat yang ada di kedua kabupaten tersebut.
Seperti sebagaimana diketahui bahwa di sana sini mulai marak dan ramai di bicarakan terkait dengan adanya pemekaran wilayah pada beberapa tahun silam, hal itu juga tidak terlepas setelah adanya reformasi pada tahun 1998, dimana pemekaran di era reformasi itu sendiri muncul dan didasari pada rasa ketidakpuasan atas berbagai kesenjangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Selain itu pula, diindentifikasikan bahwa selama ini hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan atau belum merata ke seluruh pelosok-pelosok wilayah termasuk yang ada di daerah ini.
Dalam benak penulis, hingga sampai di awal tahun 2009 ini masih bertanya-tanya apakah Deiya dan Intan Jaya hadir karena rakyat ataukah hanya oleh kepentingan beberapa pejabat atau bahkan beberapa intelektual..? Apakah dengan hadirnya Deiya dan Intan Jaya benar-benar kelak akan mengurangi berbagai kesenjangan-kesenjangan. Ataukah sebaliknya..?
Kedua kabupaten itu telah di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008, tetapi bagi penulis pertanyaan itu selalu ada tiap saat dalam benak penulis, yang tidak tahu kapan baru ada jawabannya.
Ada isu atau kabar yang berbisik di telinga penulis bahwa tuntutan pemekaran ini adalah keinginan dan aspirasi masyarakat murni bukan kerena intern kepentingan politik para penguasa daerah ini beberapa tahun lalu.
Memang penulis sadari kalau melihat kondisi geografis Papua pada umumnya dan lebih khususnya di Paniai sendiri dimana luas wilayah dan kondisi geografis sulit dan sangat berat, sehingga tidak akan bisa dibangun oleh satu kabupaten saja, dan memang salah satu alternative adalah Paniai mau dan tidaknya harus memekarkan daerahnya.
Pasalnya, keterlambatan kemajuan daerah ini juga kerena minimnya sarana dan prasarana transportasi, menyebabkan pelayanan pemerintah belum menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, disamping terbatasnya dana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, mengakibatkan kondisi sosial masyarakat masih memprihatinkan, tertinggal dan terbelakang.
Bahkan masih ada masyarakat terasing yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebab luas wilayah yang sulit ditempuh menyebabkan pula terjadinya lepas kendali dan terbelangkahinya jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta lambannya pembangunan di wilayah tersebut akibat kesulitan transportasi.
Sehingga untuk meningkatkan pastisipasi dan menjawab semua persoalan tersebut, bagi penulis perlu adanya terobosan baru melalui suatu kebijakan khusus, antara lain melalui pembentukan satuan administrasi pemerintah baru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tetapi perlu juga di ingat bahwa bagaimana caranya yang tepat.
Sebab untuk merubah kesenjangan pembangunan sangatlah di butuhkan Figur yang takut akan Tuhan, berjiwa besar dan benar-benar seorang Figur yang ingin mau merubah kesenjangan pembangunan kearah yang lebih baik, dan sebaliknya bukan Figur yang suka melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)……Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii)
Dayung Sampan
-
Popularitas di luar Indonesia: menambahkan rujukan #1Lib1Ref #1Lib1RefID
← Revisi sebelumnya Revisi per 5 Februari 2026 00.28
Baris 7: Baris 7:
== Popu...
56 menit yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar