Menyalai Aturan, Mobil Dinas Pendidikan diserahkan Kepada Ketua KPU Deiyai

Pembagian pengadaan Mobil Dinas di lingkungan Pemerintahaan Kabupaten Deiyai tahun 2011, yang dibagikan Pihak Keuangan Sekretariat Daerah (Setda-red) Kabupaten Deiyai berdasarkan SK Bupati Deiyai yang ditandatangani Basilius Badii, BA, 1 minggu sebelum Pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH dinilai ada unsur-unsur kepentingan Politik. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd kepada media ini, Jumat (05/08) kemarin.

Pasalnya, sesuai pantaunnya dilapangan ada oknum-oknum tertentu di Setda Kabupaten Deiyai yang punya kepentingan dalam Pemilukada mendatang memanfaatkan kesempatan, disaat pembagian pengadaan Mobil Dinas.

“Sebenarnya, menurut kami setelah adanya Carateker baru Pengadaan Mobil Dinas itu dibagikan, tetapi anehnya 1 minggu setelah mendengar, Hengki Kayame, SH mau dilantik menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai oleh Penjabat Gubernur Papua, Mobil Dinas langsung di bagikan. Bisa dibagikan tetapi harus dibagikan berdasarkan aturan. Jangan aturannya dibuat kemudian tidak diikutinya”tegasnya.

Yang lebih aneh lagi, kenapa Mobil Dinas yang sudah di SK-kan untuk Dinas Pendidikan, diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai. Sebenarnya menurutnya, pengalihan mobil Dinas ini sangatlah melangkai aturan yang ada. Karena Mobil Dinas ini adalah Aset Daerah Pemkab Deiyai, dan untuk KPU sendiri adalah lembaga Indenpendent, yang seharusnya semua yang menyangkut asetnya KPU diatur secara Indenpendent langsung dari bantuan KPU Pusat melalui KPU Provinsi.

“Kecuali didalam pengusulan APBD tahun 2010 lalu dimasukan pengadaan Mobil Dinas KPU. Itu pun tidak ada pengusulan, tiba-tiba Mobil Dinas yang sudah dianggarkan untuk Dinas Pendidikan dialihkan kepada Ketua KPU Kabupaten Deiyai. Ada apa dibalik semuanya itu”tandasnya.

Sementara itu, Mantan Pjs Bupati Deiyai, Basilius Badii, BA, ketika dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya yang menandatangani SK Pembagian Mobil Dinas. "Memang saya yang tandatangani SK Pembagian Mobil Dinas, tetapi saya tidak lihat kalau di dalam SK itu ternyata tidak ada Dinas Dikbudpora Deiyai. Ini hanya kesalahan penulisan saja. Dan Mobil yang sudah kami serahkan ke Ketua KPU Kabupaten Deiyai bermaksud adalah untuk kepentingan Pemilukada Kabupaten Deiyai mendatang,"terangnya demikian.

Namun pada intinya sudah menyalahi aturan yang ada, karena Mobil Dinas yang merupakan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak bisa di berikan bantuan kepada KPU Kabupaten Deiyai, karena KPU sendiri adalah Kantor Idependen. Apa lagi mobil Dinas tersebut merupakan Mobil Dinasnya Pendidikan sesuai SK pembelanjaan mobil Dinas tersebut. Demikian ditegaskan oleh Kepala Inspektorat Deiyai melalui Sekretarisnya, Alex Pekei ketika diminta keterangan media ini terkait dengan pembagian mobil Dinas Pemkab Deiyai, Pengadaan Tahun Anggaran 2011. (jga)