Cyntia Warwe: Poligami untuk Generasi, Mengapa Tidak?

Akhir-akhir ini, wacana poligami banyak dibicarakan orang di tanah Papua. Mereka berbicara di berbagai tempat dan melalui berbagai media. Beberapa bulan lalu, tepatnya 30 Oktober 2009 wacana poligami didiskusikan cukup serius dengan melibatkan berbagai pihak. Mereka yang dilibatkan adalah Aprila Wayar (wartawati Tabloid Jubi), Rinny Soegiyoharto (Psikolog, lulusan UI Jakarta), Heni Lani (Aktivis HAM), Ryan Andrew Adriana Saroy (Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum Universitas Janabadra Jogjakarta), Puput Daryo (Mahasiswa FT. Arsitektur Unika Soegiyapranata Semarang), Seniora Papua, Marice Katem (Alumnus Santa Maria Jogjakarta), Binangko Moiwend (SKP Jayapura), Octavianus Pogau (Siswa SMA di Nabire), Green Emerald (Sekred Tabloid JUBI), Miosindi Abubar (Wartawan Tabloid JUBI), Pdt Jessy Leimena (Alumnus Fak. Teologi UKDW), John Pakage (Wartawan Reuters untuk Papua), Emmy Sahertian (Aktivis HAM dan Juga Pendeta), Imbir Charles (Aktivis Lingkungan-CII-Sorong), Farsijana (Dosen UKDW), Yermias Degei (Guru SMA Adhi Luhur Nabire dan sekretaris LPP-edPaPaS), Donald Heipon (Aktivis HAM), Budi Hernawan (SKP Jayapura n Bruder), Kalfin Carles (Aktivis HAM-Mantan Ketua PKMFP Yogyakarta, Theus Rumere (Aktivis Lingkungan Hidup), Lucky Ir (Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos). Diskusi itu tidak berakhir dengan sebuah kesimpulan. Melalui, webblognya, Oktopianus Pogau juga menulis tentang poligami.

Terkait isu poligami tersebut, Majalah Selangkah menemui salah satu aktivis perempuan Papua, Cyntia Warwe dari Garda-Papua di Jayapura beberapa waktu lalu. Wawancara itu terkait tulisannya yang berjudul “Filosofis Poligami untuk Generasi” yang sempat dipublikasikan melalui facebook dan mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Berikut petikannya.

Sebenarnya, apa itu poligami?

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat. Kemudian monogami adalah seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat. Ada tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri).

Bagaimana sejarahnya?

Laki-laki pada hakikatnya adalah poligami. Namun, seiring dengan perkembangan zaman mulai muncul kesadaran bahwa kalau akhirnya tidak bias menjamin keluarga dari sisi ekonomi dan kasih sayang tidak penting untuk poligami. Budaya poligami di Jawa sudah biasa. Salah satu teman saya cerita, bapak kosnya di Yogyakarta beristri tiga. Seorang teman dari Nabire menceritakan bahwa moyangnya beristri tujuh. Di Wamena, Obahorok beristri puluhan. Di Intan Jaya juga ada yang beristri puluhan. Masih banyak juga. Di luar negeri, Milton Mbhele di Weenen, Afrika Selatan menikahi empat perempuan bersamaan, yang mana Hukum di Afsel membolehkan pria seperti Mbhele untuk melakukan pernikahan poligami atau lebih dari satu istri. Aturan itu berlaku bagi mereka yang berasal dari suku tradisional Afsel, yaitu Zulu dan Swazi. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma bahkan memunyai 3 istri. Masih banyak lagi. Jadi, poligami bukan menjadi suatu masalah di Afrika Selatan.

Sejarah poligami masa lalu berbeda dengan masa kini. Dulu, selain untuk generasi juga dia (orang tua) melihat beban kerja. Ketika dia punya kekayaan banyak dan istrinya kerja seorang diri, maka dia akan mencari istri baru untuk kurangi beban kerja. Dia akan menikah. Kalau sekarang, ketika kita lihat uang banyak, kekuasaan besar merasa diri dia bias miliki saja. Apakah mau istri limakah-enamkah terserah, tapi sekarang lebih banyak bukan dalam rangka gererasi. Lebih banyak nafsu dan gengsi maka beristri Jawa, Manado, Sumatra, dan lain-lain. Jadi, bukan untuk generasi yang rambut keriting dan kulit hitam.

Kapan dan oleh siapa wacana poligami dalam konteks generasi itu mulai dimunculkan?

Dalam konteks generasi, sebenarnya makna poligami sudah dibicarakan mahasiswa Papua di Jawa untuk meningkatkan keturunan masyarakat asli Papua. Selanjutnya, pada diskusi Mambesak News di Hollandia (Jayapura: red), saya terhentak saat mendengar saudari Justicia dan Hypocrite mengatakan bahwa ’’tong harus poligami’’. Dan, pada saat itu Geel dan Eva menyetujui itu. Saya dengan Che hanya memberikan senyuman saat mendengar ungkapan ’’poligami’’, karena mahasiswa Papua di wilayah Makassar berpikir pun tidak pernah apalagi berdiskusi mengenai poligami.

Lalu, sebenarnya mengapa kebanyakan orang terus membicarakan pentingnya poligami?

Wacana poligami mulai dibicarakan karena ada sebuah keprihatinan akan eksistensi penduduk asli Papua. Tingkat populasi penduduk asli Papua tidak sebanding dengan penduduk non-Papua. Dr. Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney pada akhir tahun 2007 dalam sebuah sebuah konferensi di Australia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk Papua hingga tahun 2030 lebih didominasi oleh pertumbuhan penduduk non-Papua. Ia memberikan perbandingan tentang penduduk asli Papua dan non-Papua sejak tahun 1971. Perbandingan ini dapat dilihat dalam tulisan saya di internet dengan judul “Filosofis Poligami untuk Generasi”.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pada tahun 2030 Dr. Jim memprediksikan penduduk asli Papua hanya 15,2% dari total 15,6 juta jiwa penduduk Papua. Dengan kata lain, perbandingan antara penduduk asli Papua dan non-Papua pada tahun 2030 akan mencapai 1 : 6,5. Data BPS Papua pada tahun 2000 menunjukan jumlah penduduk asli Papua adalah sebanyak 1.460.846 jiwa. Hanya mengalami pertambahan jiwa sebanyak 560.843 dalam kurun waktu 1970 - 2000 (30 tahun).

Jadi, data lain seperti yang ditulis Tabloid Jubi, 3 April 2008, di masa yang sama, penduduk Papua New Guinea bertambah dari 2.554.000 pada tahun 1969, menjadi 5.299.000 jiwa pada tahun 2000. Jadi ada pertambahan sebanyak 2.745.000 jiwa. Pertambahan penduduk asli Papua di Indonesia tidak sampai 50% sedangkan di PNG penduduknya bertambah lebih dari 100%.

Bagaimana cara melakukan?

Ini adalah wacana umum. Jadi, ide poligami ini dapat dibicarakan secara serius melalui diskusi. Ide ini dikembangkan dan dibicarakan untuk generasi Papua ke depan. Poligami merupakan sesuatu yang dibolehkan, namun bukan sesuatu yang diharuskan. Artinya, seseorang boleh saja berpoligami dengan catatan dia dapat memenuhi syarat yang ditentukan melalui diskusi yang lebih serius. Memang secara logika, poligami terkesan tidak adil, sebab tidak memperbolehkan poliandri (wanita bersuami banyak). Namun, aturan yang muncul juga harus disesuaikan dengan logika, sebab logika manusia itu terbatas.

Pandangan saya, kita dapat melihat dari hikmah poligami ini dengan menguji keikhlasan. Dan, menurut saya layak untuk jadi catatan adalah ‘menguji kemampuan kita dalam berbagi sesuatu yang kita cintai’’. Ya tentunya, berbagi sesuatu yang dicintai, karena mencintai sesuatu bukan berarti kita harus memiliki sesuatu itu. Sebab, jika kita masih merasa harus memiliki sesuatu yang kita cintai berarti kita masih menjadi orang yang egois. Orang egois adalah orang yang hanya mencintai dirinya sendiri.

Mencintai sesuatu dapat dibuktikan dengan membiarkan orang lain merasakan manfaat dari yang kita cintai. Selain itu, membiarkan yang kita cintai dapat mencintai yang dia cintai. Pusingkah? Jika pusing berarti Anda masih berpikir.

Memikirkan konsep ini tidak menjadi rumit, apabila diri kita sendiri berpikir untuk generasi, untuk memperbanyak keturunan dan dapat dilihat dari faktor umur perempuan dan tingkat kedewasaan pemikiran perempuan untuk generasi Papua ke depan. Saya sangat mengharapkan ide ini dikembangkan secara riil dan melihat dalam konteks Papua 30 tahun ke depan. Ideologi untuk generasi Papua ke depan sangat dibutuhkan, kesadaran intelektual kita diuji dalam hal ini.

Bagaimana dengan ajaran agama yang melarang poligami?

Saya tidak ingin membedah poligami ini dalam ajaran agama, karena banyak sudah membahas orang. Beberapa bulan lalu sempat dibicarakan di kampus STT Kijne, Abepura tetapi dalam diskusi tersebut hal ini tidak dilihat dari sudut pandang agama. Mereka lebih melihat dari segi proteksi identitas orang Papua, hitam dan keriting yang beberapa tahun ke depan mungkin hanya akan akan ada di museum untuk di kunjungi. Jadi, poligami itukan kebudayaan orang Papua dan perlu diwacanakan untuk proteksi.

Dalam diskusi itu dibicarakan bahwa dasar kebutuhan manusia adalah kebahagiaan yang artinya menyangkut landasan ekonomi. Adat dan orang tua dulu sudah mengajarkan hal-hal yang positif, yaitu tentang poligami. Mereka mampu menunjukkan kewibawaan dalam mengambil kebijakan dalam lingkungan sosial dan mereka mampu menyakinkan komunitas adat (Mambri, Tonawi, Ondoafi/Ondofolo ’BigMan’ dan menunjukkan kematangan dalam mengambil sikap untuk melakukan poligami. Sebenarnya, sejarah nabi-nabi juga membuktikan bahwa poligami itu hal yang wajar dan diakui. Jadi, yang penting tanggung jawab untuk membagikan kebahagian secara bijak.

Tapi, kaitan konflik agama saat ini dengan poligami Abraham adalah tidak benar. Konflik agama itu bukan karena poligami tetapi itu lebih karena ideologi.

Bagaimana konsep Anda tentang pemenuhan kebutuhan dalam keluarga?

Dalam konteks kebutuhan dalam berpoligami juga harus memenuhi hirarki kebutuhan menurut konsep Abraham Maslow (pelopor aliran psikologi humanistic). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Ini yang harus dijalankan oleh suami-istri yang ingin menjalankan konsep poligami unutuk generasi. Kalau tidak diperhatikan, kebutuhan gizi anak dari menyusui dini hingga besar dan kecerdasan otak tidak berkembang sebagaimana baiknya.

Ini juga harus dilihat dalam konteks masyarakat Papua kelas bawah yang standar kemiskinan masih mendominasi. Apa salahnya jika suatu keluarga ingin poligami namun taraf kehidupannya masih rendah dan keluarga tersebut meminta jaminan ke pemerintah. Itupun kalau sudah ada aturan oleh pemerintah/seperti yang terjadi di Jepang.

Apa yang terjadi di Jepang?

Yang terjadi di Jepang menarik. Menteri Kesehatan Jepang Hakuo Yanagisawa, yang melihat angka kelahiran yang rendah di Jepang mengatakan, sebuah keluarga memiliki anak lebih dari lima anak, maka akan diberikan jaminan oleh negara untuk kelangsungan pertumbuhan seorang anak tersebut. Dan, Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji akan mengeluarkan Undang-Undang untuk mendorong perusahaan bersifat lebih fleksibel dalam menghadapi kebutuhan keluarga karyawan mereka. Angka kesuburan Jepang jatuh di bawah 1.26 bayi per ibu dalam tahun 2005. Informasi ini dapat dibacara di voanews.com, 29/01/2007.

Memang Yanagisawa dikecam karena menggambarkan wanita sebagai mesin pencetak anak. Tetapi, di depan parlemen dia sudah meminta maaf karena ‘’melukai perasaan perempuan’’. Hal ini dilakukan karena melihat angka kelahiran paling rendah di Jepang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mendanai penggelembungan biaya pension.

Bagaimana dengan nikah dini?

Menikah dini tentunya kita melihat dari faktor umur perempuan juga menjadi pertimbangan, dalam menerapkan konsep poligami ini, tanggapan sdri, selly mambor dalam komunitas papua (Mari memulai dari diri kita. Kita harus jaga organ reproduksi kita bila kita mau menyelamatkan orang Papua dari genosida melalui rencana "bikin anak banyak". Jadi mari setia dengan satu perempuan. Saya sepakat bila solusinya nikah dini dan bikin anak banyak. Satu orang Papua dengan satu istri bisa melahirkan 15 anak berkualitas dalam umur 40 tahun, ditambah lagi bila anak-anaknya dinikahkan dini, maka sudah pasti punya cucu yang banyak.

Setelah pasangan suami istri sudah tidak produktif atau meninggal, dia bangga bisa mempersembahkan 20 atau 30 anak dan cucu selama ia hidup. Kalau kita semua mulai sadar dengan cara ini, 10 tahun kedepan kita sudah bisa mengatasi bahaya genosida), menikah dini juga kita harus memikirkan kematangan dari pola pikir perempuan, kalau pun menikah dini dengan konsep untuk generasi tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, terkadang dalam menikah dini pasti masih banyak terjadi ke egoisan dalam diri perempuan (konteks saya).

Ngomong-ngomong, bagaimana kalau suami Anda nanti ingin poligami?

Untuk generasi, saya berpikir tidak ingin egois dan memakai perasaan. Bila suatu saat saya mendapat lelaki Papua yang ingin menerapkan konsep poligami dan siap memberikan kebutuhan secara manusiawi, kalaupun dalam pemenuhan kebutuhan tidak bisa terpenuhi tentunya saya juga diberikan kebebasan bekerja/berkarir (untuk menghasilkan kebutuhan) dalam keluarga. Tentunya lelaki Papua yang akan menjadi pilihan saya nantinya tidak egois dalam hal membagi jatah ekonomi/kebutuhan dalam rumah tangga.

Bagaimana tanggapan Anda untuk kaum feminis dan aktivis perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender?

Untuk kaum feminis atau pun aktivis perempuan, tampaknya lebih mementingkan perasaan (atau lebih tepat egonya), dari pada logika dan kecerdasannya. Lihat saja sikap mereka terhadap kesetaraan gender. Sebenarnya apa yang ingin diangkat dalam isu ini (poligami), yaitu (1) apakah keinginan untuk mengangkat martabat wanita? (2) apakah hanya ingin menunjukkan bahwa wanita itu bisa sama seperti laki-laki?

Apa yang mau katakana di akhir wawancara ini?

Saya mau mengucapkan terima kasih untuk tulisan Okto Pogau yang menceritakan konsep poligami adalah sebuah jawaban dalam konteks proteksi orang asli Papua. Pada intinya, kalau untuk generasi dan ideologi apa yang tidak mungkin. Ide ini dikembangkan ke depan. Jangan hanya menjadi konsumsi publik dan menjadi perdebatan semata dan sebatas menjadi mengawang atau pun mimpi. Saya senang dengan tulisan “cewe mogee” (perempuan Papua Barat), yaitu ’’zaman boleh berubah, budaya jangan dirubah’’.

’’Kesadaran akan hal ini sangat penting di tengah kaum perempuan. kehadiran anak dalam sebuah keluarga ditentukan oleh perempuan, apakah banyak atau sedikit mau lahir berapa tergantung perempuan. Sementara kita lihat bahwa jumlah orang Papua sekarang sedikit dibandingkan dengan negara tetanggga kita PNG. Kalau kita tidak berpikir ini, kita tunggu saja saatnya nanti, orang Papua hanya akan ditemukan di museum.

Saya menyambung lagi ungkapan Cewe Mogee, yaitu perempuan Papua harus menjaga diri. Perempuan harus sehat maka perempuan akan melahirkan anak-anak Papua yang pintar yang suatu saat akan memegang dunia…tidak percaya…terserah…. Sehat berarti tidak sakit atau tidak ada ganguan fungsi tubuh maupun gangguan mental dan kejiwaan. Untuk menjaga agar semuanya stabil maka seorang perempuan harus menyadari dan berubah dari sekarang.....belum terlambat…to?

Apakah ada saran khusus untuk perempuan Papua?

Perempuan Papua harus mengerti sejarah perkembangan setiap suku, sehingga bisa dikaitkan dengan teori–teori kontemporer. Pendidikan dan kesehatan menjadi acuan untuk perempuan Papua lebih produktif. Untuk poligami harus selesai dalam konteks berpikir bukan sebagai teori–teori yang menjadi perdebatan kosong di antara perempuan Papua. Sehingga penerapan harus di mulai dari ‘’SIAP dan SADAR’’, bahwa ini bukan ‘NAFSU dan PENINDASAN’’, terhadap perempuan Papua sendiri. Tentunya ini sebuah opini yang coba dibangun untuk membantu perempuan Papua berpikir dari segi kecerdasan intelektual untuk sesuatu yang obyektif untuk Papua. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kita ingin jalani ini, tidak ada sesuatu yang sulit juga”jika’’ kita tidak ingin menjalaninya. Toh, untuk Generasi, kondisi subyektif perempuan harus kuat, tentunya itu kembali ke pribadi diri sendirilah yang harus bertanya ‘’sa siap ka tidak ee, untuk poligami’’…….(jga-Yermias Degei-Sumber: Majalah SELANGKAH Edisi Januari-Maret 2010)

seLENgkapnya......

Pemkab Deiyai cairkan 250 Juta untuk kegiatan Festival dan Dana pembinaan Kebudayaan

Ketua Panitia Festifal Kabupaten Deiyai, Yunus Pekei melalui Sekretarisnya, Bruno M. Adii, kepada media ini, Jumat (8/10) beberapa aktu lalu mengatakan bahwa melalui proses yang panjang, pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai telah menfasilitasi kami berupaya dana lebih kurang 180 juta untuk digunakan dalam kegiatan Festifal yang berlangsung di Biak Numfor 13-17 Oktober 2010 mendatang.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa Tim yang akan berangkat mewakili Kabupaten Deiyai dengan jumlah personil 40 orang, dan akan berangkat hari ini juga ke Nabire, dan selanjutnya ke Biak dengan Kapal Laut atau Pesawat (jika kalau ada kapal atau tidak ada halangan). Jumlah materi yang akan dibawah ada 7 materi yakni, Tari Pergaulan, Yosim Pancar, Balada Cenderawasih, sosok drama, pop singgers, lukis dan lomba stan pameran.

“Jadi kategori materi telah kami siapkan untuk mewakili kabupaten Deiyai dalam rangkah mengikuti festifal di Kabupaten Biak Numfor tahun 2010”ujarnya.

Dikatakannya, sebagai kesan yang dialami mereka sebagai kontingen ini yakni penyiapkan persiapan dari segi administrasi kita mengalami hambatan, tetapi sampai pada sekarang ini pemda sudah dapat menfasilitasi, walaupun dalam kondisi yang kurang baik di kabupaten ini, namun dalam kesempitan itu pemda sudah bisa dapat melihat pembinaan di dewan kesenian, sehingga melalui dinas teknis akan diberangkatkan dan akan dilepas langsung oleh kepala dinas dikbudpora di Waghete.

“Kami kabupaten deiyai ini merupakan kabupaten baru apapun yang kami akan tampil merupakan pengalaman, karena itu kami sangat perlu dukungan doa dari seluruh masyarakat kabupaten deiyai, karena kami mewakili bukan atas pribadi tetapi kami berangkat atas nama daerah, pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa dana sebanyak 70 Juta disisihkan untuk dana Pembinaan Kebudayaan Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Kadin Lepaskan Peserta Kontingen Deiyai

Bertempat di Gedung SMP Negeri I Tigi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd dan didampingi Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Dikbudpora Deiyai, Pabianus Pekei mewakili Pemkab Deiyai menyerahkan dana kegiatan Festifal kepada Panitia sebesar Rp. 180 juta secara langsung di terima oleh Ketua Panitia Festifal, Yunus Pekei dan disaksikan oleh Sekretaris, Bruno Mote, Bendara, Andi Mote dan Aparat Keamanan, dan sekitar 70 juta disisihkan dana untuk pembinaan kebudayaan di dinas Dikbudpora Deiyai.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd berpesan bahwa dengan sedikit dana yang di berikan oleh Pemkab Deiyai melalui DPA Dinas Dikbudpora dapat digunakan dengan baik oleh Panitia dan Peserta selama kegiatan di Biak Numfor. Dan diharapkan setelah sekembalinya dari sana harus ada pertanggung jawaban.

“Hati-hati dijalan, dan manfaatkanlah sedikit dana itu dengan baik dan harap digunakan sesuai kebutuhan, dilarang keras memanfaatkan uang untuk konsumsi miras atau lain-lainnya,”tandasnya berharap.….(jga)

seLENgkapnya......

Alex Rumaseb : Kinerja Kabupaten Deiyai Perlu Ditingkatkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM mengatakan melalui forum Musrenbang ini kita berharap kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pemerintah kabupaten Deiyai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Deiyai dan pada umumnya di Provinsi Papua.

“Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Psal 20 ayat (2) menugaskan Kepala Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJM Daerah. Berdasarkan rancangan awal RKPD tersebut, SKPD menyusun rancangan rencana kerja (renja-SKPD), yang selanjutnya berdasarkan rancangan renja-SKPD menjadi bahan dalam pemutakhiran rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan RKPD ini selanjutnya akan menjadi bahan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA).”jelasnya.

Dikatannya lebih lanjut, jika ditinjau dari tahun rencana, penyusunan RKPD Provinsi Papua tahun 2011 amatlah strategis karena merupakan perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari pelaksana Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011. Dimana dalam RPJMD telah ditetapkan empat agenda Pembangunan yaitu : Pertama, agenda menata Kembali pemerintah Daerah; Kedua, agenda Membangun Tanah Papua yang Damai dan Sejahtera; Ketiga, agenda Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai; dan Keempat, agenda Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

Pasalnya, keempat agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan pilar pokok untuk mencapai visi pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKPD. Dalam pertimbangan itu maka, yang diarahkan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua.

Dengan mempertimbangkan perkembangan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang dihadapi pada masing-masing agenda pembangunan, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2011 dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan pokok pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan Provinsi papua tahun 2011 disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut : Pertama, memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat yang berada di kampung-kampung; Kedua, mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; dan Ketiga, realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Kinerja Pembangunan

Kinerja pembangunan dalam tiga tahun periode pelaksanaan Pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu dan Wakil Gubernur Alex Hesegem, telah banyak perkembangan kemajuan pembangunan dalam empat agenda pembangunan.

Secara garis besar, pelaksanaan agenda menata kembali pemerintahan daerah serta agenda mewujudkan aman dan damai sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, ditunjukkan terciptanya sistim kelembagaan pemerintahaan yang efisien, efektif dan akunyabel serta perkembangan pembangunan hukum dan penghormatan HAM yang lebih baik. Namun tentunya masih diperlukan pemantapan sistem pemerintahan daerah dan hukum yang lebih optimal.

Selanjutnya, dalam agenda damai dan sejahtera serta meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar juga sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang ditunjukkan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia ekonomi daerah, namun untuk agenda ini masih terdapat kendala dalam upaya pencapaiannya secara optimal, sebabkan oleh kondidi perekonomian yang kurang kondusif serta keterbatasan pendanaan daerah.

Pagu Indikatif

Kelima prioritas pembangunan daerah dalam rancangan RKPD Provinsi Papua tahun 2011 tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh berbagai program SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten/kota serta di dukung oleh program dari kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat dalam bentuk dana Dekonsentrasi, DAK dan tugas pembantuan. Untuk itu telah disusun pagu indikatif untuk masing-masing Urusan atau SKPD dari sumber dana APBD Provinsi Papua. Pagu indikatif ini masih ada kemungkinan untuk berubah berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Pagu indikatif ini disusun dengan memperhitungkan perkiraan ketersediaan pendanaan APBD pada tahun 2011, yang saat ini masih dalam proses perhitungan bersama oleh Badan Keuangan, Aset Daerah dan Bappeda Provinsi Papua…..(jga)

seLENgkapnya......

Alex Rumaseb : Isu Strategis dan Masalah untuk Papua

“Dari evaluasi terhadap kinerja pembangunan dalam berbagai bidang pembangunan, telah diintrodusir berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Adapun isu strategis dan masalah mendesak untuk tahun 2011 adalah : Pertama, masih tingginya jumlah penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan; Kedua, rendahnya Aksesesibilitas dan kualitas Pelayanan Pendidikan; Ketiga, rendahnya Aksesesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Keempat, rendahnya Partisipasi Pemuda dan Prestasi Olahraga; Kelima, rendahnya Kualitas pelayanan Publik; Keenam, belum optimalnya penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta Sistem pengawasan dan Akuntabilitas; Ketuju, lemahnya ketahanan pangan; Kedelapan, semakin meningkatnya kerusakan lingkungan; Kesembilan, Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus; Kesepuluh, rendahnya tingkat kemajuan Ekonomi Daerah; Kesebelas, terbatasnya Sarana Prasarana Infrastruktur; dan Keduabelas, belum optimalnya penegakan supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban,”demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh salah satu stafnya saat menghadiri kegiatan Musrenbangda Kabupaten Deiyai beberapa waktu lalu di Waghete.

Dengan memperhatikan isi dan masalah tersebut, kata Rumaseb “Mengacu pada arah pembangunan RPJMD Provinsi Papua (2006-2011) maka sementara telah dirumuskan rancangan Tema RKPD Provinsi Papua tahun 2011 yaitu Percepatan “PEMANTAPAN PEMBANGUNAN BERBASIS KAMPUNG DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam enam prioritas pembangunan, yaitu : Pertama, peningkatan pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kedua, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Ketiga, pengembangan perekonomian rakyat yang didukung oleh revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan serta daya tarik investasi dan pengembangan pariwisata; Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; Kelima, penguatan otonomi khusus, pembenahan sistem pemerintahan daerah, dan peningkatan upaya anti korupsi; dan Keenam, peningkatan ketentraman, supremasi hukum dan penegakan HAM.”

Untuk lebih mengarahkan kegiatan pembangunan, masing-masing prioritas pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam Arah Kebijakan pembangunan ada enam prioritas yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

Prioritas pertama, yaitu peningkatan pembangunan kampung serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan yaitu peningkatan keberdayaan masyarakat kampung; kesejahteraan sosial dan masyarakat terisolir; peningkatan ekonomi lokal; peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan infrastruktur kampung.

Prioritas kedua, yaitu Meningkatkan pembinaan SDM dengan memberikan perhatihan luas pada upaya Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu melaksanakan pendidikan anak usia dini; mempercepat penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; peningkatan mutu dan layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan, melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pembebasan biaya sekolah bagi siswa asli Papua; peningkatan kesempatan belajar ke perguruan tinggi yang bermutu melalui kerjasama dan pemberian beasiswa; meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan disemua jenjang pendidikan; meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; melaksanakan penuntasan buta aksara; penyediaan sarana prasarana perpustakaan; mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan; meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga; peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara merata sampai ke kampung-kampung terpencil, melalui revitalisasi fungsi Posyandu, pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin asli Papua disemua jenjang pelayanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; mendukung tersedianya makanan dan gizi yang mengjangkau masyarakat kampung, melalui penanganan gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita; peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak; meningkatkan upaya pencegahan penyakiut menular; Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan tenaga dokter specialis di RS yang ada; peningkatan pemanfaatan obat melalui penyediaan obat generik esensial (buffer stock).

Prioritas ketiga, yaitu Pengembangan Perekonomian Rakyat dengan komoditas-komoditas berorientasi pasar yang didukung oleh Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan dan Daya Tarik Investasi, dengan arah kebijakkan Peningkatan Daya Tarik Investasi, Perdagangan, Pariwisata serta Peningkatan Kesempatan Kerja; Pemberdayaan koperasi, usaha Mikro Kecil dan Menengah; Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Prioritas keempat, yaitu Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi, dengan arah kebijakkan pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan; Mengembangkan prasarana dan fasilitas perhubungan laut; Peningkatan pelayanan angkatan laut melalui Meningkatkan fasilitas Perhubungan Udara; Pembangunan prasarana air bersih; pengadaan solar cell dan mikro hydran (PLTA mini) untuk kebutuhan masyarakat di kampung-kampung; Pembangunan PLTA skala besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan industri dan energi murah.

Priooritas kelima, yaitu Penguatan Otonomi Khusus, pembenahan sistem pemerintah daerah, dan peningkatan upaya anti korupsi, dengan arah kebijakkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; peningkatan profesionalme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; peningkatan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; peningkatan kualitas pelayanan melalui mengembangkan standar kinerja pelayanan publik; peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan sistem pengadaan barang dan jasa.

Prioritas keenam, yaitu Peningkatan ketentraman, supremasi hukum dan Penegakan HAM, dengan aray kebijakkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas; peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; peningkatan perlindungan hak-hak khusus penduduk asli Papua…….(jga)

seLENgkapnya......

Pertimbangan Provinsi Papua untuk Kabupaten Deiyai

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Drs. Alex Rumaseb, MM melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh stafnya belum lama ini di Deiyai mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan Provinsi Papua dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kabupaten Deiyai untuk tahun 2011 yakni melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, Kabupaten Deiyai berada pada daerah dengan kategori IPM yang rendah di Provinsi Papua.

Pasalnya, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Deiyai harus tetap menjadi perhatihan utama dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

“Peningkatan IPM ini dapat dilakukan dengan cara lebih meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat kampung dengan memberi perhatihan serius pada kesehatan ibu dan anak serta masalah endemi Malaria dan HIV/AIDS. Dengan demikian partisipasi pendidikan harus tetap ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan anak didik untuk mendapat pendidikan baik hambatan yang muncul karena jarak maupun biaya.”ujarnya.

Dikatakan lebih lanjut bahwa kinerja Kabupaten Deiyai dalam mengatasi kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Deiyai. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang sejalan dengan kebijakkan provinsi dan nasional, pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke distrik-distrik dan kampung-kampung, serta dilakukan dengan pola Respek. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan dan perbaikan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan berbagai sarana pelayanan dasar, serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

“Berbagai persoalan spesifik yang dihadapi masyarakat Papua khususnya masyarakat Kabupaten Deiyai, hendaknya dapat ditangani secara terkoordinasi dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal inilah yang menjadi esensi dalam melaksanakan pembangunan dan diupayakan dapat sejalan dengan fokus pelaksanaan agenda RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 dan RKPD tahun 2011.

Dengan demikian, dalam rencana tahun 2011 kami berharap dapat memperhatikan pencapaian sasaran dari keempat agenda pembangunan di Provinsi Papua, terutama bagi program yang relevansinya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu : pengurangan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mengatasi isu terkini Provinsi Papua diatas, dan kebijakkan yang memihak (affirmative policy) pada putra-putri asli Papua,”jelasnya.

Selanjutnya, kita juga perlu mengantisipasi perubahan iklim global yang merupakan ancaman nyata bagi kehidupan manusia pada saat ini dan di masa yang akan datang. Adanya perubahan iklim akan berdampak pada perubahaan siklus musim panas dan hujan, terjadinya banjin dan badai, serta bermunculannya wabah penyakit endemik. Bencana tersebut dapat mengancam pencapaian target pembangunan daerah dan tujuan pembangunan milenium. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasi sejak dini dan dampat perubahan iklim tersebut.

Masih dikatakanya, pemerintah kabupaten di harapkan lebih mengenal dan memahami dampat perubahan iklim yang terjadi di daerah, dan menjadikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai isu stratagis dan prioritas pembangunan daerah pula. Mengenai penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Deiyai diharapkan meningkatkan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang daerah guna mewujudkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang serta pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

“Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan dan tantangan pembangunan daerah kita, arah kebijakkan, rancangan prioritas untuk tahun 2011 di tingkat Provinsi serta beberapa pendangan kami khususnya mengenai pembangunan di Kabupaten Deiyai melalui perspektif Provinsi. Kiranya hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam penyusunan RKP Daerah Kabupaten Deiyai 2011 mendatang. Saya harapkan juga musrenbang Kabupaten ini dapat menghasilkan keluaran berupa kesepakatan usulan-usulan program dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi (c.q. Bappeda) paling lambat minggu pertama bulan April 2010, untuk menjadi bahan Musrenbang Provinsi Papua.

Guna lebih meningkatkan daya guna atas keluaran dari Musrenbang Provinsi Papua 2010, pada kesempatan ini saya minta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk dapat menetapkan isu-isu strategis sesuai prioritas Kabupaten serta lebih menajamkan usulan-usulan dari SKPD untuk dibahas dalam Musrenbangdaprov 2010. Penajaman tersebut mengacu pada kelima prioritas pembangunan Provinsi dalam rancangan RKPD 2011, dengan memberikan bobot prioritas sesuai tingkat kebutuhan di Kabupaten Deiyai. Selanjutnya dalam acara musrenbang ini pada pembahasan-pembahasan setiap bidang pembangunan akan didampingi oleh Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua.”tandasnya…..(jga)

seLENgkapnya......

Kadin PKPO Deiyai : Mengenai Gaji Honorer dan Sukarela, Jadi Tanggung Jawab yang Merekrut

Terkait dengan adanya pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok guru-guru Honorer dan Sukarela di kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) Kabupaten Deiyai beberapa waktu lalu, menyangkut dengan tunjangan mereka.

Kepada media ini Kepala DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, Jumat (10/9) lalu di waghete menegaskan bahwa telah dijelaskan kepada semua kepala-kepala sekolah se-kabupaten Deiyai, bahwa jika tenaga honorer atau tenaga sukarela itu diangkat oleh Kepala Sekolah SD dan SMP maka tunjangan atau honor mereka diselesaikan oleh pihak sekolah itu sendiri melalui dana BOS, begitu pun juga dengan SMA/SMK yang sebagaimana akan diselesaikan melalui dana BOB atau BOM.

“Bukan tenaga Honorer atau Sukarela datang dan ribut-ribut serta melakukan pemalangan di kantor Dinas. Ini hal yang sangat keliru sekali, karena sudah tentunya tidak ada Pos Dana dalam APBD untuk pembayaran honorer dan sukarela. Dan perlu setiap tenaga Honorer dan tenaga Sukarela ketahui bahwa mereka direkrut oleh siapa, waktu ketika mereka mulai melakukan kegiatan awal proses belajar mengajar (PBM),”tanya Adii dengan tegas.

Dikatakannya lagi bahwa sudah sangat jelas sekali, kita bisa membedakan mana yang direkrut tenaga honorer atau tenaga sukarela oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas dan Bupati. Jika Kepala Sekolah yang merekrutnya berarti masalah honorer mereka ditanggulangi oleh pihak sekolah, begitu pun juga jika direkrut oleh Kepala Dinas dan Bupati.

“Sekarang kan sudah sangat jelas sekali, siapa yang merekrut mereka ketika menjadi tenaga honorer atau tenaga sukarela. Untuk itu yang bisa kami lakukan saat ini yakni mendata ulang semua tenaga honorer serta tenaga sukarela, dan mencari tahu siapa yang mengangkat mereka menjadi tenaga honorer dan tenaga sukarela,”tegas Bapa asli Tigi Timur ini yang lahir dan besar di Amago-Bomou sembari mengakhiri komentarnya…!!! (jga)

seLENgkapnya......

Kadin Dikbudpora Deiyai buka Palang SMP Ayatei, disaksikan Kesek, Guru dan sejumlah Masyarakat

Hampir menjelang beberapa pekan, aktivitas proses belajar mengajar (PBM) di SMP Negeri Ayatei Distrik Tigi Barat di hentikan. Hal itu di akibatkan terjadinya pemalangan yang di lakukan oleh sejumlah anak-anak murid sekolah tersebut, akibat ketidaklulusan mereka pada Ujian Nasional tahun 2010 ini.

Pemalangan akhirnya di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Kadin Dikbudpora) Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd usai bertatap muka di depan halaman SMP Negeri Ayatei dengan Kepala Sekolah setempat, Guru, Senior pendidikan dan beberapa Tokoh Pemuda, pada Sabtu (21/8) Siang lalu di Ayatei Distrik Tigi Barat, dan merekalah yang turut menyaksikan jalannya pembukaan palang sekolah tersebut oleh kadin Dikbudpora Deiyai.

Usai palang di buka, di hadapan Kepsek, Staf dan beberapa masyarakat, Kadin Dikbudpora Deiyai, Johanis Adii, S.Pd mengatakan “Berdasarkan keterangan di lapangan pemalangan itu dilakukan oleh anak-anak murid saat pengumuman keberhasilan karena tidak lulus ujian nol persen, maka secara resmi atas nama pemerintah setempat dalam hal ini Pimpinan Pendidikan Kabupaten Deiyai membuka palang tersebut. Jika sebaliknya kalau orang tua yang palang berarti saya tidak berani buka, tetapi karena anak-anak binaan kami yang palang dalam keadaan marah, maka saya ambil tindakan untuk membuka palang, supaya tidak menggangu proses PBM kedepan di sekolah ini.”

“Masalah palangnya SMP Negeri Tigi Barat di Ayatei ini, kita merasa sangat rugi apabila anak-anak itu tidak dihargai dan tidak mendapatkan pengetahuan, karena bangsa ini menginginkan supaya setiap anak bangsa diwajibkan memiliki pengetahuan yang semaksimal mungkin. Pasalnya, ketidakberhasilan dari anak-anak itu kembali kepada kepribadian anak-anak itu sendiri, dan juga diakibatkan karena kekurangan tenaga pengajar.”tegas John Adii ketika memberikan arahan di dalam ruangan sekolah tersebut, saat bertatap muka dengan Kepala Sekolah dan Staf SMP Negeri Ayatei serta sejumlah elemen masyarakat palang di buka.

Dikatakanya lebih lanjut bahwa jika kalau tenaga pengajar itu tidak lengkap sesuai dengan pelajaran yang ada bisa terjadi juga seperti itu. Guru-guru yang ada ini bidang mengajarnya bahasa inggris. Sementara disekolah itu bukan semua pelajaran yang dipelajari oleh Kepala Sekolah, begitupun juga dengan staf dan guru-guru lain yang juga bidangnya sendiri-sendiri.

“Jadi penyebab anak itu tidak berhasil juga tergantung pengajar, artinya bukan mereka tidak mampu tetapi bidangnya tentunya masing-masing. Kalau kelulusan itu menonjol apabila guru mata pelajaran ujian nasional tidak lengkap bisa saja terjadi demikian. Dan hal itu pun terjadi di seluruh indonesia tahun 2010 ini, dimana total keseluruhan sekolah-sekolah yang tidak lulus nol persen berjumlah sebanyak 240-an,”jelas Bapa yang pernah mengabdi puluhan tahun di Kabupaten Jayawijaya ini.

Diakhir arahannya, Adii mengatakan sebagai harapan dari kita semua baik pemerintah maupun masyarakat bahwa anak-anak bangsa kedepan itulah yang kita harus didik mereka, supaya mereka harus lebih pintar dan mereka bisa memajukan pendidikan ini kedepan khususnya di kabupaten Deiyai.

Maka dengan demikian, sekarang yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita di Pendidikan Deiyai yakni membenahi serta melengkapi apa yang menjadi kekurangan di dunia Pendidikan Deiyai, misalnya saja penambahan Guru-Guru mata pelajaran inti seperti Ipa, Mate-Matika, Fisika, Bahasa Ingg, ris untuk tingkat SD, SMP dan SMA/SMK serta melengkapi semua bangunan sekolah, mes guru, perpustakaan dan perlengkapan buku-buku serta lainnya yang menyangkut pendidikan.

Ditempat terpisah Kepala Distrik Tigi Barat, Frans Bobii ketika dikonfirmasi media ini, Minggu (22/8) mengatakan sangat berterima kasih sekali karena Kepala Dinas Dikbudpora Deiyai bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung situasi dan kondisi (sikon) gedung sekolah yang di palang tersebut.

Untuk sekolah itu, Kata Frans Bobii. “Terjadi nol persen selama dua tahun dan akan juga imbasnya dengan sekolah-sekolah lainnya, jika kalau tidak diambil langkah oleh pihak pendidikan menyangkut perkecilnya sekolah-sekolah yang ada, supaya pendidikan itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya SMP tetapi juga harus ada pada tingkatan SD maupun juga SMA/SMK”.

“Terkesan bahwa mereka yang berkelas enam itu adalah mereka yang ambisi untuk menjadi kepala sekolah. Ini yang membuat kita pihak pemerintahan distrik dan pihak Pendidikan Kabupaten selama ini pusing untuk memikirkannya.”tegas Kadis Tigi Barat mengakhiri komentarnya dengan media ini. ……. (jga)

seLENgkapnya......

Bupati Deiyai : ” Tugas dan Tanggung Jawab kita semua berlandaskan Pengabdian ”

“Sebagai warga Kabupaten Deiyai kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama khususnya dalam membangun kabupaten kita ini dari berbagai ketertinggalan terutama di bidang pembangunan berupa apapun. Dan jika bila kita gambarkan atau ibaratkan pembangunan itu sama dengan uang logam yang sama sisi dan saling melengkapi dengan yang lainnya,”demikian di katakan Bupati Kabupaten Deiyai, Drs. Blasius Pakage saat memberikan pidato kenegaraan pada peringatan upacara bendera HUT RI ke-65 (Selasa, 17-08-2010) belum lama ini di Lapangan Bola Kaki Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.

Untuk itu, kata Bupati Pakage patut di lakukan kembali peranan tugas dan tanggung jawab birokrasi dilandasi pengabdian serta pimpinan birokrasi diharapkan harus memberikan koreksi serta kontribusi yang baik kepada masyarakat melalui pembangunan yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan di daerah ini, sebab yang telah kita lakukan dalam hidup harus sesuai dengan talenta dan potensi kita masing-masing.

Dengan demikian. Kata orang nomor satu pada pemerintahaan Kabupaten Deiyai ini yakni, pentingnya meningkatkan pembangunan dengan memberlakukan atau mengutamakan prospektif, proyektif dan sejauh mana langkah-langkah dalam mengikuti penurunan perubahaan melalui karya nyata kita bagi daerah bangsa ini terutama kabupaten Deiyai saat ini dan kedepannya. Oleh sebab itu, maka tugas utama kita selanjutnya adalah melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan artinya dengan semangat talenta dan profesi serta tanggung jawab, kita menyadari terutama masih sangat banyak terjadi disekitar kita, hal-hal yang negatif diantaranya bencana alam, kerusakan lingkungan, pengaruh global, praktek kriminalitas sampai dengan ancaman-ancaman lainnya.

”Berbagai upaya kita perjuangkan untuk masyarakat sesuai kebijakan pemerintah daerah kabupaten Deiyai melalui visi dan misi tersebut yang akan dilakukan secara bertahap, diantaranya. Pertama, Peningkatan ketagwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, Peningkatan kualitas SDM di aparatur terhadap masyarakat gunung. Ketiga, Peningkatan kualitas kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Keempat, Perbaikan ekonomi kerakyatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelima, Menjadikan Kabupaten Deiyai yang terbuka dari terisolasi daerah tertentu dan jembatan dalam menghubungkan distrik yang satu dengan distrik yang lain.

Keenam, Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahaan dan pembangunan sebagai kabupaten Deiyai yang baru berusia satu tahun telah meletakan pondasi supaya letak kerja Bupati Carateker diantaranya seperti : Menata Kelembagaan dan Organisasi. Membuat SKPD. Melantik dan menetapkan pejabat teras. Menata perkantoran dan administrasi. Dan membentuk serta melantik anggota dewan yang sebagaimana akan di lakukan dalam waktu dekat.”ujar Bupati Deiyai......(jga)

seLENgkapnya......

Peringatan Hut RI di Deiyai : Dilakukan Secara Sederhana di 5 Titik

Di kabupaten Deiyai, upacara peringatan HUT RI ke-65, Selasa (17/8) di lakukan secara sederhana di lima (5) titik, diantaranya Distrik Tigi (sebagai ibu kota Kabupaten), Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kapiraya dan Distrik Bouwobado.

Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) pada peringatan HUT RI ke-65 di jantung kota Deiyai. Sementara di distrik-distrik lainnya, seperti distrik Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado sesuai informasi yang diterima media ini juga melaksanakan peringatan HUT RI ke-65 secara serempak di pimpin oleh masing-masing kepala distrik setempat.

Di ibu kota Kabupaten Deiyai sesuai pantauan media ini kemarin suasana jalannya upacara bendera peringatakan HUT RI ke-65 berlangsung di lapangan bola kaki waghete (selasa) kemarin berjalan aman dan lancar. Bupati Deiyai yang dikawal ajudannya, setelah tiba di lapangan upacara beberapa saat setelah menyinggai tribun langsung menuju mimbar kehormatan, pertanda upacara segera dimulai.

Para muspida-muspida plus terlihat berdiri saat irup memasuki mimbar kehormatan, yang disambut komandan upacara yang di pimpin Danramil Tigi.

Turut serta hadir dalam upacara peringatan HUT RI ke-65 diantaranya, Kapolsek Tigi, para tamu undangan, muspida-muspida plus, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, PNS serta siswa-siswi pelajar dari tingkat TK hingga SMA/SMK.

Seusai upacara dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama para muspida, muspida plus serta para pejabat lainnya.



Pra HUT RI di Tahun Perdana Pemkab Deiyai

Kekompakan adalah kunci utama dalam segala sesuatu baik itu dalam pekerjaan atau pun aktivitas-aktivitas lainnya. Ketika kekompakan itu di hiraukan oleh siapa saja, maka sudah tentunya segala sesuatu yang hendak dilakukan tidak akan pernah tercapai.

Bukti dari adanya kekompakkan maka apa yang di rencanakan untuk dilakukan pasti akan berjalan dengan mulus tanpa ada halangan. Saat ini di seantero tanah air indonesia mulai dari sabang hingga merauke mulai terlihat sibuk dengan berbagai kegiatan masing-masing. Pasalnya, di seluruh daerah tidak ketinggalan dalam meramaikan hari proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke-65 (17/8/45-17/8/10) dengan berbagai ragam kegiatan, yang dilakukan sekali dalam setahun.

Misalnya saja, sesuai pantauan wartawan berbagai kegiatan seperti pembersihan lingkungan, tempat tinggal, kantor, pemasangan lampu-lampu kecil terutama di kantor Bupati serta lain-lainnya mulai dilakukan pegawai di lingkup pemkab Deiyai, guna mensukseskan hari bersejarah bagi bangsa indonesia yang kalau di lihat sudah tinggal menghitung hari lagi pelaksanaan puncaknya.

Hampir semua kantor, dinas maupun badan mulai terlihat kompak dalam membersihkan lingkungan kantor serta membuat gapura.

Tak ketinggalan juga, hal yang sama dilakukan oleh warga masyarakat beberapa kampung di distrik Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado turut juga meramaikan hari proklamasi melalui kegiatan pembersihan lingkungan maupun perlombaan-perlombaan....!!! (jga)

seLENgkapnya......

Bupati Deiyai dan Rombongan melakukan Turkam ke distrik Tigi Barat

Untuk kedua kalinya di tahun 2010 ini, setelah Bupati Kabupaten Deiyai, Drs. Blasius Pakage dan rombongannya melakukan turun kampung (turkam) di Distrik Tigi (ibu kota kabupaten Deiyai) dan Distrik Tigi Timur beberapa hari lalu, kini giliran Tigi Barat yang dikunjungi.

Tepatnya pada, Selasa (10/8) kemarin Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Drs. Blasius Pakage bersama beberapa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Kepala BPMK, Kepala Dinas Dikbudpora, Sekretaris Inspektorat, Kepala Dinas Keuangan dan pejabat teras lainnya diantaranya seperti Danramil, Kapolsek dan lainnya, melakukan turkam ke Ayatei ibukota Distrik Tigi Barat, pagi kemarin.

Tujuan dari diadakannya turkam oleh Bupati Blasius dan rombongan ini, selain menginput atau mendengar langsung masukan, saran dan pendapat dari masyarakat menyangkut Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Infrastruktur Fisik dan non Fisik, Bupati secara langsung menyerahkan dana turkam sebesar Rp. 100 juta kepada 12 orang kepala kampung yang di saksikan oleh rombonganya serta Kepala Distrik dan Masyarakat Tigi Barat. Untuk diketahui publik bahwa 12 kampung yang masuk dalam wilayah pemerintahan distrik Tigi Barat yang di komandangi oleh Frans Bobii itu, diantaranya Kampung Ayatei, Diyai, Onago, Tenedagi, Meiyepa,Yinudoba, Widuwakia, Demago, Puudu, Puyai, Gakokebo, Yagu dan Piamatadi.

Banyak usulan, masukan yang disampaikan oleh masyarakat yang diwakili oleh masyarakat adat, para guru, para medis dan kepala kampung tidak keluar dari bidang-bidang pokok diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Sosial dan Bantuan Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) dan lainnya. Secara langsung di tanggapi Bupati Blasius Pakage, Kepala Dinas Dikbudpora dan Kepala BPMK Kabupaten Deiyai kepada masyarakat.

Kegiatan turkam tersebut berakhir tepatnmya sekitar jam 16.00 WIT, yang secara langsung diakhiri dengan doa penutup oleh salah satu gembala sidang gereja setempat di Ayatei…….Semoga (jga)

seLENgkapnya......

Usai 17-an, Dana Kesejahteraan dan Dana LP Guru serta Staf direalisasikan

Hingga kini berbagai keluhan dikalangan Guru dan Staf di lingkungan Pendidikan Kabupaten Deiyai menyangkut belum jelasnya pembayaran dana Kesejaheraan dan Lauk Pauk (LP-Triwulan kedua) Guru dan Staf di lapangan, membuat Guru dan Staf patah semangat untuk melakukan proses belajar mengajar (PBM) di sekolah bahkan di kantor.

Dengan demikian menanggapi keluhan-keluhan tersebut bahkan pertanyaan dari guru-guru serta staf di lapangan menyangkut Dana Kesejahteraan dan Dana LP beberapa waktu lalu telah berlangsungnya audance antara pihak guru-guru dengan Kepala Dinas Dikbubpora yang juga turut serta hadir Danramil, Kapolsek serta Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam suatu pertemuan yang di lakukan di Aula Distrik Tigi, Jumat (6/8), dan juga berlangsung pertemuan yang sama di jam yang berbeda tepatnya di aula kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Kepada media ini Kepala Dinas DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd, Selasa (10/8) pagi kemarin mengatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama dengan Guru-Guru dan Staf dilingkungan Pendidikan Deiyai, bahwa usai kegiatan hari kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2010, akan di lakukan pembayaran Dana Kesejahteraan dan Dana LP kepada semua Guru-Guru dari TK sampai dengan SMA/SMK serta Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai.

“Untuk itu hal yang namanya palang memalang khususnya di sekolah-sekolah segera di buka, dan biarkanlah PBM dapat berlangsung seperti sebagaimana biasanya. Jika adanya palang memalang secara terus menerus maka yang akan ketertinggalan ilmu adalah anak-anak generasi Deiyai ini kedepan, jika hal itu terjadi pastinya yang rugi masyarakat bahkan kita pemerintah daerah setempat,”ujar mantan mahasiswa Uncen pada Fakultas FISIP angkatan 2002 ini, ketika memberikan keterangan kepada media ini di ruang kerjanya, kemarin.

Ditambahkannya, bahwa jangan ada yang berfikir bahwa masalah ini dibiarkannya saja berlarut, namun kita terus proses selama ini, mengingat karena ini daerah baru maka tentunya prosesnya pun juga lama, jadi jika ada guru-guru atau staf yang masih keliru akan hal ini segeralah datang dan tanyakan kepada Kepala Dinas Dikbudpora, jangan hanya sebatas “kata-katanya saja” dan hanya mendengar isu-isu dijalan saja.
“Sekali lagi perlu diketahui oleh semua guru dan staf dilapangan bahwa jangan kita terpancing dan terprovokasi dengan oknum-oknum tertentu yang hanya ingin memperkeruh suasana dan situasi di lapangan”tandasnya berharap………!!! (jga)

seLENgkapnya......

Globalisasi hasilkan unggulnya Mutu SDM

“Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas hanya dapat di peroleh melalui pendidikan yang bermutu unggul. Dari system pendidikan yang unggul inilah muncul generasi dan budaya yang unggul. Namun demikian, munculnya globalisasi juga telah menambah masalah baru bagi dunia pendidikan.”demikian dikemukakan Ones Madai salah satu mahasiswa Universitas PGRI Adhibuana Surabaya, kepada media web blog ini via email beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, bagaimana tidak ? Di satu sisi system pendidikan yang di terapkan harus berimplikasi pada pemupukan nasionalisme peserta didik. Namun di sisi lain, hajat pemenuhan kebutuhan pendidikan global harus ditunaikan, agar para lulusannya dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global.

“Disinilah kita dituntut untuk bisa mengembangkan system pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, berperspektif globalisasi.”demikian ditambahkannya lagi sebagai masukan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua pada khususnya dan pada umumnya Dinas Pendidikan di seluruh Tanah Papua.

Tidak keluar dari kegiatan pembangunan yang sudah dan sedang berjalan di Kabupaten Deiyai khusus di bidang Pendidikan diantaranya seperti pembangunan Perpustakaan, Pembangunan dua bangunan Sekolah Tingkat SMP dan dua bangunan sekolah tingkat SMA. Maka dengan demikian hadir pula berbagai masukan yang diterima media ini untuk Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, diantaranya :

“Pertama, jika terealisasi pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan maka, apa yang di simpan dalam perpustakaan dan ruangan kelas tersebut, dimana dalam kedua ruangan itu perlu fasilitas yang menunjang sesuai kebutuhannya, sehingga jauh sebelumnya bapak dapat memesan kelengkapannya. Ketika ruangan kelas maupun perpustakaan terdirikan alangkah indahnya fasilitas penunjang sudah ada di kabupaten setempat.

Kedua, perlu untuk memfasilitas sekolah-sekolah yang lama baik itu SD, SMP maupun SMA yang berada di Kabupaten Deiyai. Ketiga, bila perlu di masing-masing sekolah ada mata pelajaran Muatan Local (MULOK) agar dapat di barengi dengan system budaya setempat. Keempat, perkembangan pendidikan harus mengikuti era-globalisasi, guna mempersiapkan SDM Deiyai yang Handal.”

Menanggapi hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, kepada media ini, Jumat (30/7) kemarin diruang kerjanya mengatakan pada prinsipnya jika ada masukan, kritikan atau saran yang bersifat untuk membangun khususnya di bidang Pendidikan Deiyai, pihaknya akan dengan polos menerimanya, namun sebaliknya jika ada hal-hal berupa masukan yang bersifat merusak, pihaknya 100 persen tidak menerimanya.

“Deiyai adalah kabupaten baru yang tentunya sangat banyak membutuhkan berbagai opini, pandangan, motifasi yang baik dari semua elemen yang berkompoten di daerah ini,”kata Bapa yang menghabiskan puluhan tahunnya bekerja sebagai Tenaga Pendidik di daerah Jayawijaya.

Mengenai pembangunan awal yang kini tengah berlangsung, kata Adii. Semuanya telah terprogramkan dalam kegiatan, jika kegiatannya tidak ada di tahun ini, maka kegiatan itu akan bisa terwujud di tahun anggaran 2011 mendatang, dan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam tahun anggaran 2010 ini tentunya akan diselesaikannya dan sementara pembangunannya sudah dan sedang berlangsung. Misalnya saja, perpustakaan tentunya akan pula juga dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya didalamnya begitupun juga dengan meja dan kursinya yang akan menjadi fasilitas pendukung dari bangunan gedung sekolah yang du bangun bahkan pula gedung perpustakaan.

Wacana ini hanya sebuah masukan untuk pengembangan SDM Deiyai lebih spesifik dan Papua pada umumnya. Prinsipnya, berbagai sumber menyebutkan kesalutan mereka akan misi mulia yang di jalankan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Deiyai, seperti yang diterima media ini melalui berbagai sumber…..Semoga !!! (jga)

seLENgkapnya......

Bupati Deiyai Bayarkan 4.6 M kepada Masyarakat Tigi

Bertempat di lapangan bola kaki Waghete Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Sabtu (24/7) beberapa waktu lalu, yang berlangsung siang hingga sore itu, Bupati Kabupaten Deiyai, Drs. Blasius Pakage dan di dampingi beberapa Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara langsung membayarkan uang lokasi Bandara berkelas Internasional Mini baru sebesar Rp. 3 Milyard (untuk tahap ke-tiga), dan tahap kedua (akhir-red) untuk pembayaran uang lokasi tanah bangunan perkantoran Deiyai sebesar Rp. 1,6 Milyard.

Sesuai pantauan media ini di lokasi tersebut pengamanan dilakukan secara ketat oleh SATPOL PP dan Brimob dengan tujuan guna mengamankan jalannya acara pembayaran serimonial uang lokasi bandara dan lokasi perkantoran.

Selain itu pula, nampak terlihat sekitar kurang lebih 500-an masyarakat Tigi memadati lokasi itu, yang tidak lain bertujuan untuk turut menyaksikan langsung jalannya serimonial pembayaran uang untuk dua lokasi dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang diwakili oleh Bupati, Drs. Blasius Pakage kepada masyarakat yang di wakili oleh beberapa marga diantaranya Mote (perwakilan empat kelompok-red) untuk Lokasi Perkantoran dan marga Pakage, Adii, Kotouki dan Mote untuk lokasi Bandara berkelas Internasional mini itu.

Pasalnya, pembayaran uang Bandara berkelas Internasional Mini yang di lakukan lebih awal, usai itu baru dilanjutkan lagi dengan pembayaran tahap kedua pembayaran uang lokasi tanah perkantoran Pemkab Deiyai. Dan kedua pembayaran itu secara terpisah di lakukan penandatangan berita acara pembayarannya alias penandatangan hitam diatas putih, sebelum proses pembayaran berlansung.

Pada kesempatan itu Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage mengatakan terima kasih banyak atas kesabaran dari masyarakat pemilik lokasi Bandara dan lokasi perkantoran hingga sampai dengan tahap pembayarannya hari ini (Sabtu, 24-7-2010).

Dijelaskan Bupati Pakage bahwa uang yang di serahkan kepada masyarakat itu pertanda bahwa telah usainya pembayaran tanah, maka tidak lama lagi papan nama proyek akan di pajang di kedua lokasi tersebut, yang paling utama di areal lokasi perkantoran Kabupaten Deiyai.

“Jika kalau kami dari pihak pemerintah sudah memasang papan proyek, berarti tidak lama lagi lokasinya akan di gusur dan pembangunan fisik tahap pertama akan mulai di laksanakan pembangunannya oleh pihak ketiga (kontraktor) yang menang lelang, terutama fokus utama yakni lokasi perkantoran.”kata Bupati dalam arahannya di tengah-tengah acara serimonial pembayaran uang tersebut.

Salah satu perwakilan dari Kepala Suku Deiyai, Bpk.Markus Kotouki kepada pihak pemerintah melalui Bupati dan Pimpinan SKPD saat pembayaran itu mengatakan bahwa pihaknya siap mengamankan masyarakatnya supaya jika ada persoalan apapun ditengah-tengah masyarakat, supaya persoalan itu akan dapat di selesaikannya di rumah adat (Yameowa), hasil dari itu baru akan diteruskan rekomendasinya kepada pemerintah.

“Selama ini, ketika hadirnya Kabupaten Deiyai ada persoalan di masyarakat selalu langsung sasarannya kepada pemerintah, untuk hal ini, kami sebagai masyarakat adat akan siap bertanggung jawab untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat di rumah adat,”tegasnya seraya mendapatkan aplaus dari semua masyarakat bahkan pihak pemerintah setempat….!!! (jga)

seLENgkapnya......

Hari ini, Masyarakat Papua Tagih Janji DPRP: “Akan Longmarch dari MRP ke DPRP”

Sesuai rencana, hari ini Kamis (8/7), masyarakat Papua dari berbagai elemen perjuangan sipil di Papua, baik dari dewan adat, presidium dewan adat Papua, dan organisasi sipil lainnya akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran untuk menagih janji ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP) atas tuntutan demo sebelumnya yang digelar 18 Juni lalu.

Dalam demo ini, mereka akan kembali melakukan long march alias berjalan kaki dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, Abepura menujuke kantor DPRP di Jayapura dengan jarak sekitar 12 km.

Koordinator demo, Salmon Yumame saat diwawancarai wartawan petang kemarin menjelaskan, demo yang akan dilakukan ini merupakan demo lanjutan untukmenagih janji yang pernah disampaikan oleh masyarakat Papua saat demo18 Juni lalu kepada pemerintah Indonesia melalui DPRP Papua soal penolakan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami akanmelakukan demo untuk mendesak mereka (DPRP,red) melakukan paripurna untuk menolak Undang-undang Otsus sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua,” ungkap Yumame.

Kata Salmon, demo tersebut intinya akanmenagih janji terhadap aspirasi masyarakat Papua. “Aspirasi yang kami sampaikan ini merupakan aspirasi dalam rangka upaya menegakkan harkat dan martabat orang asli Papua di Tanah air yang Tuhan berikan ini, dan aksi ini merupakan aksi damai masyarakat Papua. Jadi sedikitpun tidakmembayangkan dan merencanakan akan ada anarkis seperti yang diduga masyarakat,” sambungnya.

Pihaknya menjelaskan, Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu sebagai koordinator pelaksana akan tetap menjamin pelaksanaan demo hari ini berjalan aman dan tidak terjadi anarkis.

“Kami berharap agar anggota DPRP bisa menerima aspirasi masyarakat Papua, terutama untuk melakukan paripurana untuk menjawab aspirasimasyarakat Papua,” harapnya.

“Kami juga sudah melakukanpemberitahuan dan izin ke Polda Papua bahwa kami akan menyampaikanaspirasi kita besok (hari ini). Kami berharap sesuai dengan undang-undang pihak Kepolisan juga menjamin keamanan dalam aksi damaikami ini,” tukasnya.

Jika tidak ada jawaban yang pasti daripimpinan DPRP, lanjutnya, maka masyarakat Papua akan menduduki kantorDPRP sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Kami harapkan agaranggota DPRP Papua bisa melihat aspirasi rakyatnya. Ingat, jika kaliankerja untuk tanah dan rakyat Papua pasti diberkati Tuhan, namun jika tidak maka sudah pasti kalian akan menuai hasilnya sendiri,”pungkasnya.

Di tempat terpisah, Barisan Merah Putih (BMP) menghimbau masyarkat Papua untuk tidak terprovokasi atas rencana demo hari ini.

“Demo yang mengatas namakan rakyat Papua tersebut terlalu mengada-ada.Masyarakat hendaknya tidak usah turut berdemo, karena tidak bermanfaat,lebih baik lakukan hal lain yang jelas tujuan dan manfaatnya. Mari kita bangun bersama tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ajak Ketua DPP BMP Ramses Ohee saat menggelar jumpa pers dikediamaannya, Rabu (7/7) kemarin.

Saat jumpa pers itu, Ketua DPPBMP didampingi Sekjen Jonas Alfon Nussi, Ketua BMP Sentani RamsesWally, Nico Maury serta Putri Gubernur pertama Provinsi PapuaHemskercke Bonay.

Terkait demo hari ini dengan tuntutan menolak Otsus dan meminta referendrum, menurut Barisan Merah Putih, sungguh tidak beralasan, apalagi dengan mengatas namakan rakyat Papua. “Sebab tidak ada kaitan antara Otsus yang dikatakan gagal dengan permintaan untuk melakukan Referendum. Ini maksudnya apa,” sambung Ramses Wally.

Ditambahkan, orang-orang yang menggerakan demo itu sendiri adalah oknum-oknum penikmat dana Otsus. Oleh sebab itu ia kembali mengajak masyarkat untuk jeli melihat maksud dibalik demo itu sendiri.

Sedang Sekjen Barisan Merah Putih juga sejalan dengan pendapat sebelumnya. “Apakah demo itu sendiri murni permintaan rakyat, hal ini perlu ditelusuri, apa maksud dibalik semua ini,” tutur Alfon Nussi.Untuk itu, aparat keamanan harus mengkuti siapa sebenarnya oktak dibalik isu minta referendum tersebut, sehingga dapat diambil tindak tegas.

Sedangkan Nico Maury mengajak untuk berhentilah tipu Papua.“Lihat kekurangan dalam rangka koreksi, bukan untukmemprovokasi,”tandasnya.

Hal yang sama pula disampaikan HemskerckeBonay. Menurutnya, guna mengakhiri sejumlah permasalahan tersebut, iameminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan MRP untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Klarifikasi Keluarga Affar
Sementara itu, keluarga besar Suku Affar mengklarifikasi pernyataan Yakobus DAffar dalam pemberitaan Cenderawasih Pos, Senin (5/7) yang membawa-bawa nama keluarga Affar untuk menyampaikan statemen di media massa.

Keluarga besar Suku Affar menegaskan, bahwa Yakobus D Affar bukan merupakan keluarga besar Suku Affar. "Ia bukan dari keluarga besar Suku Affar, tetapi ayahnya adalah Piter Tetelebit dan ibunya Merry Samberi.Jadi, jangan bawa nama keluarga besar Suku Affar untuk menyampaikan statemen," tegas Harry Affar, Keluarga Suku Affar bersama Charles Affaryang mewakili Kepala Suku Affar dan Keluarga Besar Suku Affar TobatiEnggros ketika bertandang ke redaksi Cenderawasih Pos, Rabu (7/7)kemarin.

Harry mengaku keberatan dengan Yakobus D Affar membawa nama keluarga Suku Affar dalam pemberitaan tersebut. "Jangan mengklaim dari keluarga Suku Affar, karena bisa merusak nama baik keluarga besarSuku Affar," ujarnya.

Untuk itu, Harry mengatakan tidakmempermasalahkan isi pemberitaan yang disampaikan oleh Yakobus D Affar tersebut, tetapi nama Affar yang digunakan oleh Yakobus D Affar tersebut dinilai dapat merugikan keluarga besar Suku Affar.

Jika memang berasal dari Suku Affar, Harry meminta agar menunjukan orang tuapunya surat nikah sehingga akan jelas, karena pihaknya juga sudahmenelusuri yang bersangkutan.

"Jangan bawa keluarga Affar untuk kepentingan politik atau perutmu sendiri. Ini bisa mengadu domba,"tandasnya. (cak/rik/bat/fud- ngutip: cepos.com/scorpions)

seLENgkapnya......

Otsus, No. Minta Referendum

Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat Papua, Jumat [18/6] kemarin mendatangi kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi yang telah disimpulkan dalam Musyawarah Majelis Rakyat Papua [MRP] dan masyarakat asli Papua 9-10 Juni 2010 lalu.

Sebelum tiba di kantor DPR Papua sekitar pukul 14.30 WIT, ribuan massa melakukan long march dari kantor Majelis Rakyat Papua [MRP] menuju DPRP sambil membawa beberapa buah spanduk, poster-poster bertuliskan penolakan terhadap Pemilukada di Papua, Otsus gagal dan lain sebagainya.

Setibanya di halaman kantor DPRP, massa langsung melakukan beberapa aksi sambil meneriaki “Papua Merdeka”. Diawali dengan doa bersama yang dipimpin Pdt. Jhon Baransano, ribuan massa menuntut DPRP dapat mengakomodir hasil rekomendasi yang telah disepakati bersama antara MRP dan seluruh masyarakat asli Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama lainnya saat menggelar Musyawarah di kantor MRP 9-10 Juni 2010 lalu.

Dalam aksi tersebut, bukan hanya masyarakat, mahasiswa saja yang ikut menyuarakkan aspirasi mereka terhadap DPRP, namun beberapa anggota MRP dan unsur pimpinan pun ikut turun dalam aksi itu.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua antara lain, selama sembilan tahun Otonomi Khusus berjalan di tanah Papua didesak agar UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut dikembalikan, rakyat Papua menuntut dialog yang dimediasi oleh pihak internasional, menuntut referendum, menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui tentang kedaulatan bangsa Papua Barat, menolak dengan tegas seluruh proses Pemilukada di tanah Papua, hentikan program transmigrasi dan menuntut pemerintah pusat agar dapat membebaskan seluruh Tapol/Napol di seluruh Indonesia.

Sekitar satu jam lamanya menggelar berbagai orasi, akhirnya pendemo diterima oleh Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi beberapa anggota DPRP seperti Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, Ketua Komisi C, Carolus Bolly, Yan Ayomi, Yance Kayame dan lainnya.

Usai diterima Wakil Ketua dan anggota DPRP, Ketua Majelis Rakyat Papua, Drs. Agus Alue Alua, M.Th dalam kata pengantarnya menegaskan, MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua mempunyai kewajiban untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat asli Papua, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh dewan.

“MRP hanya memfasilitasi masyarakat asli Papua untuk menyampaikan aspirasi dari hasil Musyawarah kemarin untuk diserahkan ke dewan, aspirasi ini juga nantinya akan diserahkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti,” ujar Agus Alua dalam arahannya di depan pendemo.

Setelah itu, hasil rekomendasi pun dibacakan didepan ribuan massa dan seluruh masyarakat yang hadir, Ketua Forum Demokrasi Papua Bersatu [Fordem], Salmon Jumame membacakan hasil Musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua. Dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi yang diserahkan Wakil Ketua MRP, Dra. Hanna Hikoyabi dan diterima Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda.

Usai diserahkannya hasil rekomendasi tersebut, masyarakat memberikan deadline kepada DPRP agar rekomendasi itu dapat ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu. Namun setelah Yunus Wonda menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dilakukan DPRP saja, dimana harus dikoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Papua Barat.

Usai mengatakan hal itu, maka masyarakat meminta agar dalam jangka waktu tiga minggu DPRP harus menyelesaikan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka pada tanggal 8 Juli 2010 mendatang, masyarakat akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Yunus Wonda juga mengungkapkan, aspirasi atau hasil rekomendasi yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti bersama Provinsi Papua Barat dan akan dilakukan dalam sidang paripurna.

Dalam aksi itu juga, selain menyerahkan hasil rekomendasi kepada DPRP, perwakilan masyarakat juga mengembalikan buku UU Otonomi Khusus bersamaan dengan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada pimpinan dewan, untuk dikembalikan ke pemerintah pusat dengan tanda bahwa Otonomi Khusus di tanah Papua dinyatakan gagal.

Setelah bisa menerima usulan yang disampaikan pimpinan DPRP, maka berbagai element masyarakat bersepakat menandatangani perjanjian tentang rekomendasi yang dihasilkan akan segera ditindaklanjuti dengan batas waktu yang diberikan. Setelah itu, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIT dengan tertib.

DPRP Mendukung

Ketua Komisi A Ruben Magai kepada wartawan di press room DPRP, usai aksi demo yang digelar masa mendukung MRP,Jumat [18/6] kemarin

“Tahun 2000 lalu, kongres II orang Papua sepakat minta merdeka, tapi keinginan besar itu dibalas pemerintah pusat dengan Otsus,” kata Ruben.

Pemerintah, kata Ruben, menyatakan bahwa Otsus tidak dilaksanakan dan ini sudah jelas menjadi komitmen Negara didalam UU Otsus tahun 21.

Tetapi komitmen Itu tidak diterjemahkan dengan baik oleh setiap alat kelengkapan Negara baik pusat mapun di daerah.

Dimana, lanjut Ruben, hal tersebut lantas dipandang masyarakat Papua sebagai kegagalan Otsus, yang berawal dari ketidak siapan pemerintah Papua membuat grand design dari pada Otsu situ sendri.

“Grand desain dipakai sebagai satu ukuran evaluasi otsus, tapi hari ini tidak ada grand desain itu,” kata dia.

Sehingga DPRP sebagai penampung aspirasi masyarakat Papua akan mendukung masyarakat Papua mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat, yang akan dilakukan melalui rapat Pansus DPRP dan tindak lanjut ke pusat.

“Nanti tergantung pemerintah pusat mau memberikan apalagi bagi orang Papua, apakah Otsus lagi atau Karena DPRP hantya penyambung aspirasi rakyat,” kata dia.

Ruben juga menilai, permintaan referendum yang disampaikan masa pendemo yang berorasi dihalaman kantor DPRP, Jumat kemarin merupakan kegagalan negara. [jga/papua pos nabire-anyong/lina]

seLENgkapnya......

Guru-Guru & Staf DPKPO se-Kabupaten Deiyai, Terima Dana LP

Sekitar ratusan Guru-Guru mulai dari Tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK dan Staf Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) se-Kabupaten Deiyai, pada Senin (31/5) usai mendengarkan Sosialisasi penggunaan dan pengucuran dana BOS oleh Pimpinan DPKPO Kabupaten Deiyai dan Stafnya, guru-guru dan staf tersebut langsung menerima dana Lauk-Pauk (LP) untuk satu triwulan (Empat Bulan, terhitung mulai dari bulan Januari s/d April 2010).

Sebelum dilakukan pembayaran dana LP, aksi unjuk rasa pun terlihat, ketika Pimpinan dan Bendahara DPKPO tiba di Kantor DPKPO Jalan Trans Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, siang menjelang sore hari itu. Aksi tersebut sebagaimana dilakukan tepatnya di halaman Kantor DPKPO Waghete II, dan di lakukan oleh beberapa guru yang di mediator oleh salah seorang staf DPKPO Kabupaten Deiyai yang disebut-sebut oleh Guru-Guru tersebut selama ini sebagai provokator di Deiyai, pada hal aksi yang dilancarkan oleh Oknum Staf DPKPO itu hanya memperkeruh keadaan.

Namun aksi yang dilancarkan oleh mereka tidak membawa kekacauan bahkan situasi dan kondisi (sikon) saat itu aman-aman terkendali, hingga akhirnya tepat jam 17.00 WP, Dana LP akhirnya dibayarkan pihak DPKPO kepada seluruh Guru-Guru dan Staf DPKPO se-Kabupaten Deiyai.

Perlu diketahui bahwa ratusan dana atau sekitar 600 juta lebih dana LP, turut dikawal oleh aparat keamanan setempat. Sebagaimana dikawal mulai dari pengambilan di Bank Papua Enarotali hingga sampai dengan proses pembayaran di Kantor DPKPO Waghete II.

Sementara itu, mengenai dana Insentif dan Kondisi Kerja bagi Staf Dinas Bereselon, ketika ditemui media ini, Senin (31/5) usai pembayaran Dana LP, Kepala DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, mengatakan bahwa untuk dana insentif (uang kesejahteraan guru) dan uang kondisi kerja untuk staf dinas bereselon masih akan di pending (tunda) pembayarannya. Mengingat karena dana-dana tersebut masuk dalam pos dana Otsus. Sementara dana Otsus sendiri masih harus kita tunggu prosesnya dari Pusat dan Provinsi.

Dikatakan Adii dengan tegas, kepada semua Staf dan Guru-Guru di lapangan jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh oknum-oknum tertentu yang memprovokasi keadaan di lapangan. Dan jika ada hal-hal yang kurang jelas mengenai hak-hak masalah keuangan di lingkungan pendidikan, dimohon agar dapat meminta petunjuk atau penjelasan dari Kepala Dinas, supaya informasi akan jelas.

“Kami sebagai Pimpinan salut dengan adanya aksi ini, tetapi kami sangat sesali juga dengan adanya 1 bahkan 2 orang yang sebagai biang provokator hanya untuk memperkeruh keadaan yang akhirnya bisa seperti begini, apalagi yang bersangkutan juga adalah termasuk staf di kantor DPKPO Deiyai, bukan malah memberikan informasi yang baik namun justru malah memberikan keterangan yang kurang baik kepada guru-guru dilapangan.”tambahnya akhiri komentarnya dengan media ini……!!! (jga)

seLENgkapnya......

Empat Hari Mencekam, Nabire Kembali Kondusif

Pasca penemuan mayat di belakang Kafe Kuning Pantai Maf, situasi Nabire berubah mencekam karena pihak korban membumihanguskan kios-kios termasuk warung makan dan kafe di sekitar lokasi kejadian.

Johni Wenda (30) ditemukan tewas, Minggu (24/5). Pria suku Lani itu diduga tewas dibunuh karena terdapat bekas goresan alat tajam di bagian tangan, perut dan dada. Lehernya bahkan nyaris putus dipenggal.

Keluarga korban dibawah pimpinan Kepala Suku Lani di Nabire, Ayub Wonda melampiaskan kemarahannya dengan membakar kios dan warung-warung. Warga Morgo panik dan berusaha menyelamatkan diri karena tersiar isu akan ada penyerangan balik dari pihak korban.
Kasus ini kemudian ditangani aparat keamanan dari Polres Nabire.

Di saat sedang melakukan penyidikan dengan meminta keterangan dari beberapa saksi dan menghadirkan keluarga korban, muncul lagi kasus tabrakan beruntun yang menewaskan salah satu warga. Korban diarak massa dari RSUD Nabire menuju Markas Polres Nabire. Situasi langsung mencekam, Nabire lengang. Apalagi aparat melepaskan beberapa kali tembakan ke udara dan melakukan penyisiran dari rumah ke rumah menyita alat-alat tajam.

Wakil Kepala Kepolisian Resort Nabire, Kompol. Gatot Suprasetya yang memimpin langsung penyisiran, mengatakan, kedua masalah tersebut harus ditangani secara terpisah. Motif dan jenis kejadiannya berbeda. Oleh sebab itu, keluarga korban diminta tidak ikut mencampuradukan persoalan. Warga tetap tenang untuk menghindari pihak ketiga memanfaatkan kesempatan.

“Kita semua jaga keamanan dan ketetiban, jangan ada pihak lain manfaatkan kesempatan untuk membuat Nabire kacau,” ujarnya.

Khusus kasus tewasnya Johni Wenda, pihak Polres Nabire telah menghadirkan saksi bersama keluarga korban di Aula Bhayangkari. Pertemuan dihadiri Kepala suku Lani, Ayub Wonda dan Kepala Suku wilayah Papua Tengah, Jakobus Dodopou Muyapa. Ini dilakukan untuk mengungkap pelaku sebenarnya.

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Nabire, AKP. Bagas Windigo, ada 7 orang saksi yang telah dimintai keterangan. “Dan kami sudah amankan satu orang yang diduga pelaku,” katanya.

Wakapolres menambahkan, kasus ini belum final karena masih dalam penyidikan lebih lanjut. Sesuai keterangan para saksi, Ayi (31) diduga sebagai pelaku pembunuhan. Pria pengangguran yang konon sedang stress itu dijadikan pelaku. Tapi keluarga korban belum puas dan masih meragukan keterangan para saksi.

Selain kasus pembunuhan, Polres Nabire juga sedang menangani kasus tabrakan. “Warga tidak usah terpancing dengan isu-isu tidak bertanggungjawab. Kita semua jaga Nabire tetap aman dan damai,” pinta Gatot…….!!! (Jubi/Papua Pos Nabire/Markus You)

seLENgkapnya......

Selasa (1/6) ini, Dana LP akan di cairkan DPKPO Kabupaten Deiyai

Rupanya yang di gumuli oleh guru-guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK di lingkungan pendidikan Kabupaten Deiyai menyangkut hak-hak mereka, salah satunya seperti uang Lauk-Pauk (LP), akan terlebih dulu di cairkan dan di bayarkan pihak Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui instansi teknis yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) Kabupaten Deiyai kepada mereka (staf di kantor dan guru-guru di lapangan).

Informasi tersebut diterima media ini (Putra Peteng Blog), Sabtu (29/5) kemarin, di Waghete lewat Kepala DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd, ketika dikonfirmasi.

Lebih lanjut dikatakan bapa Alumni Uncen Jayapura ini bahwa kegiatan yang akan di lakukan oleh pihaknya pada hari Senin (31/5) yakni melakukan sosialisasi pengucuran dan penggunaan dana BOS kepada Kepala-Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP serta menginformasikan atau mengumumkan kepada semua staf di kantor bahkan staf dan guru-guru tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK di lapangan untuk akan di lakukan pembayaran uang LP, yang akan di bayarkan untuk dua triwulan pada Selasa (1/6). Dan pelaksanaan pembayarannya akan di lakukan di Aula DPKPO Jalan Trans Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.

“Ada dua hal yang akan di lakukan oleh kami pihak dinas yakni melakukan sosialiasi pengucuran dan penggunaan dana BOS kepada setiap kepala-kepala sekolah tingkat SD dan SMP se Kabupaten Deiyai dan menginformasikan/mengumumkan pembayarana uang LP untuk dua triwulan yang akan di bayarkan pada Selasa (1/6) lusa. Sekali lagi kami harapkan agar adanya kesabaran dari guru-guru mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat. Sebab masalah uang LP akan diproses dan dicairkan segera dalam minggu ini (itupun kalau tidak ada halangan),”jelasnya.

Ditanya mengenai dana Insentif, Kinerja dan honor guru bantu. Johanes mengatakan bahwa untuk insentif (uang kesejahteraan guru), uang kinerja untuk staf dinas yang bereselon dan honor untuk guru bantu masih akan di pending pembayarannya. Mengingat karena dana-dana tersebut masuk dalam pos dana Otsus. Sementara dana Otsus sendiri masih harus kita tunggu prosesnya dari Pusat dan Provinsi.

“Masalah dana kinerja untuk staf itupun juga akan diproses dalam waktu dekat apabila dana otsus sudah turun ke daerah. Sehingga, jangan terpancing dengan isu-isu yang dikembangkan oleh oknum-oknum tertentu yang ambisi jabatan bahkan memprovokasi keadaan di lapangan. Untuk itu diharapkan bersabar dan melakukan tugas dengan baik.

Apabila ada 1 atau bahkan lebih oknum-oknum yang mempengaruhi guru-guru diharapkan tidak terpancing dan mari kita semua sama-sama menjaga nama baik daerah ini (Kabupaten Deiyai-red), apalagi sementara ini kabupaten Deiyai masih dalam tahap carateker.

Maka itu tidak boleh ada demo tanpa ada alasan-alasan yang tepat, jika adanya demo terus menerus yang tidak berarti, maka yang kita cita-citakan untuk mencapai pada kabupaten devinitif tidak akan terwujud”tambah Adii sembari mengakhiri komentarnya dengan media ini………Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Hak Guru dan Staf DPKPO Deiyai Dicairkan Segera

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd mengatakan hak staf di kantor yang dipimpinnya dan para guru akan segera direalisasikan dalam waktu dekat, karena Tim Konsultan Keuangan Daerah dipastikan telah melakukan revisi data Daftar Perincian Anggaran (DPA) dinas bersangkutan.

“Setelah DPA direvisi, kami akan bagikan hak-hak staf dan guru-guru. Jadi, tunggu saja, pasti dalam waktu dekat dananya sudah bisa di cairkan,”katanya kepada media ini, beberapa waktu lalu di ruang kerjanya.
Johanes mengemukakan hal itu menanggapi keluhan dari guru-guru yang mengabdi di wilayah Kabupaten Deiyai. Para guru mempertanyakan hak-hak yang seharusnya diterima segera.

Pihak dinas, kata Adii, tak mungkin menutup dana Intensif, Kinerja dan dana lauk-pauk dan pos dana lain. Sebenarnya bisa, tetapi karena jumlah staf kantor dan staf lapangan termasuk guru dan kebutuhan lainnya terlalu banyak, maka dana yang dibutuhkan pun dipastikan besar.

“Pos dana DAU dan DAK tidak bisa dikorek lagi, sebab dari dana itu kami sudah programkan kegiatan lainnya. Jadi tunggu pos dana Otsus yang sedang kita perjuangkan,”jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya menaruh perhatian serius pada pengembangan pendidikan di kabupaten pemekaran ini. Meski tantangan yang dihadapi cukup pelik, namun bagi Johanes dengan komitmen dan tekad serta melakukan terobosan atau lobi kepada pemerintah Provinsi dan Pusat, harapan agar pendidikan di Deiyai dapat maju bukan tak mungkin diwujudkan.

“Kita kerja keras supaya pendidikan di daerah ini bisa maju. Kita harap ada perhatian serius dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga sedikit demi sedikit secara perlahan kita tangani pendidikan di Deiyai. Dengan demikian, kualitas dan kuantitasnya semakin baik,”tandas Johanes Adii.

Diakuinya, pembangunan dibidang pendidikan memang bukan pekerjaan ringan. Bukan hanya pembangunan fisik seperti bangunan sekolah, perpustakaan, buku-buku bacaan, tetapi juga persoalan belum meratanya tenaga guru di sekolah-sekolah yang tersebar di wilayah Kabupaten Deiyai………Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii/Editing: Markus You/Papua Pos Nabire)

seLENgkapnya......

Johanes Adii, S.Pd : Membangun daerah di Bidang Pendidikan tidak Gampang

Untuk memastikan setiap proyek harus mulai berjalan dalam bulan ini atau bulan depan, yang sebagaimana akan di lakukan oleh pihak kontraktor yang di percayakan oleh Dinas pendidikan. Maka, kegiatan kunjungan kerja (kunker) sangatlah di harapkan oleh masyarakat dilapangan, dan seperti kata-kata yang sudah tak lasim lagi di dengar oleh kita bahwa untuk membangun suatu daerah di bidang apapun dan lebih khususnya di bidang Pendidikan sangatlah tidak segampang membalik telapak tangan ibu. Seperti halnya yang di kemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd kepada media ini, Rabu (11/5) ketika melakukan kunker di Kampung Diyai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.

Di kampung Diyai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai inilah akan direncanakan untuk di bangunnya 3 ruang kelas SMP YPPK Diyai beserta 1 Gedung Perpustakaan dan 1 Gedung Perpustakaan untuk SD YPPK Diyai. Kunker Kepala Dinas dan rombongannya tersebut diterima serta di sambut baik oleh Pastor Paroki Gereja Katolik Diyai setempat bersama Dekenat lokal dan masyarakat setempat.

Apa yang di sampaikan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan menyangkut proyek pembangunan sekolah di sambut baik oleh pimpinan Katolik dan umat Katolik. Di hadapan Pimpinan Katolik dan umat, Kepala DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd mengatakan bahwa dirinya merasa terpukul dan sedih ketika masih duduk di bangku SD YPPGI Waghete dulu di tahun 60-an, khususnya sekolah-sekolah yayasan baik Katolik maupun Kingmi yang pembangunannya saat itu, hingga kini ketika dirinya di berikan Jabatan oleh Tuhan, Gubernur, Bupati dan Masyarakat. Pasalnya, bangunan-bangunan sekolah itu masih ada sampai hari ini, dan belum ada perbaikan bahkan pembangunan baru.

“Saya harapkan dukungan doa dan restu dari umat Katolik, umat Kingmi dan semua masyarakat Kabupaten Deiyai, agar kedepan dengan perjuangan kami saat ini ke Provinsi maupun Pusat akan ada tanggapan serta perhatihan khusus dari Pusat dan Provinsi kepada kami di Kabupaten Deiyai ini khususnya di dunia Pendidikan ini, supaya dengan adanya perhatian khusus secara serius oleh mereka (Pusat dan Provinsi-red) terhadap dunia Pendidikan di Kabupaten Deiyai ini, kita bisa membenahi satu demi satu secara bertahap, walapun kalau dibilang untuk membangun suatu daerah sangatlah tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ibu,”jelas John ketika berdiskusi dengan Pimpinan Katolik dan Umat di halaman SMP YPPK Diyai, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai.

Untuk diketahui masyarakat, kata bapa beranak empat ini bahwa sesuai anggaran yang ada di tahun 2010 ini tidak begitu banyak proyek pembangunan yang akan di lakukan oleh Dinas PKPO Kabupaten Deiyai, pasalnya beberapa pembangunan yang akan di lakukan adalah, Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Tigi Barat bersama Perpustakaan, Pembangunan 3 Ruang Kelas bersama Perpustakaan dan Meubel Air (kursi+meja) untuk SMP YPPGI Bomou Distrik Tigi, Pembangunan 3 Ruang Kelas bersama Perpustakaan dan Meubel Air untuk SMP YPPK Diyai Distrik Tigi Barat, dan khususnya untuk beberapa SD di Kabupaten Deiyai akan di bangun Perpustakaan dan Meubel Air saja. Dengan demikian setiap pembangunan yang akan di lakukan khususnya di Dinas PKPO Kabupaten Deiyai bahkan beberapa pembangunan lainnya dari SKPD lainnya harap di terima dan disambut baik oleh masyarakat, karena hal ini adalah merupakan amanah atau pesan dari Bupati Kabupaten Deiyai, Drs. Blasius Pakage.

“Sudah saatnya kita membangun daerah kita dari begitu banyak ketertinggalan dengan daerah-daerah lain, melalui pembangunan yang ada, dan pembangunan yang ada ini harap diterima dan disambut baik oleh semua masyarakat, karena itu pesan dan amanah dari Bupati setempat. Jika di tahun 2010 ini, ada sekolah yang belum mendapatkan jatah bangunan atau lainnya jangan berkecil hati, tetapi tentunya proyek pembangunan sudah masuk dalam program pembangunan tahun 2011 mendatang, dan telah di bahas dalam Musrenbangda Kabupaten Deiyai beberapa waktu lalu.”jelasnya.

Untuk itu, dikatakannya lagi bahwa sekarang tugas kita semua harus mendukung pemerintahaan yang ada ini dengan Doa Restu. Agar pembangunan saat ini yang merupakan pondasi awal dari hadirnya Kabupaten Deiyai ini benar-benar kuat sehingga kedepannya ketika daerah ini menjadi Kabupaten yang Definitif tentunya dalam setiap pembangunan akan berjalan dengan baik pula, walaupun ada tantangan,”tegas Johanes Adii, S.Pd, kepada media ini, Rabu (11/5)…..Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Dana Otsus Pemkab Deiyai Sementara di proses di Provinsi. “Minggu depan DPA SKPD tuntas di Revisi”

Menanggapi keluhan bahkan pertanyaan dari guru-guru di lapangan menyangkut dana Insentif, Kinerja, Lauk-Pauk dan lain-lainnya beberapa waktu lalu ketika mereka (guru-guru-red) melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DPKPO) serta kegiatan pembangunan di kantor bahkan di lapangan, maka kepada Media ini, Kepala DPKPO Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd, Rabu (11/5) kemarin mengatakan bahwa hingga minggu ini buku Daftar Perincian Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di serahkan Bupati beberapa waktu lalu ke semua SKPD, dan khususnya DPA untuk Dinas PKPO sementara ini sedang di lakukan revisi oleh Tim Konsultan Keuangan Kabupaten Deiyai di Enarotali, begitupun juga dengan DPA SKPD lainnya, karena ada beberapa data yang salah dimuatkan dalam DPA tersebut.

“Ya, DPA SKPD kami di Dinas PKPO sementara ini sedang di revisi oleh konsultan Keuangan Deiyai. Untuk itu, kami sangat harapkan supaya dalam minggu depan hasil revisi DPA tuntas dan kami sudah bisa dapat mencairkan anggaran (dana) untuk kebutuhan di Kantor seperti ATK bahkan kebutuhan lainnya di lapangan,”jelas mantan mahasiswa Uncen pada Fakultas FISIP angkatan 2002 ini, ketika memberikan keterangan kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (11/5).

Masih dikatakannya, hal lainnya juga termasuk dengan anggaran Insentif, Kinerja, Lauk pauk dan lain-lainnya untuk semua guru-guru, Staf di kantor bahkan Staf di lapangan sudah bisa diterima, itupun kalau anggaran Otonomi Khusus (Otsus) sudah ada dan masuk di dalam kas daerah Deiyai. Karena anggaran yang ada tidak semuanya dari dana alokasi umum (DAU) atau bahkan dana alokasi khusus (DAK) melainkan ada juga dana Otsus. Jadi dana Insentif, Kinerja dan Lauk Pauk itu masuk dalam anggaran Otsus.

“Jadi perlu diketahui oleh semua guru dan staf dilapangan bahwa jangan kita terpancing oleh SKPD lainnya yang sudah terima Insentif dan lain-lain, karena mereka (SKPD) lainnya itu staf-stafnya tidak terlalu banyak dengan demikian bisa di ambil dari pos lainnya, sementara kita di pendidikan sangat banyak sekali staf dilapangan sehingga dana insentif dan lain-lainnya tentunya akan banyak pula, makanya dana insentif itu tidak bisa kami keluarkan dari pos dana DAK atau DAU, karena akan terganggu dengan pos kegiatan yang sudah terprogramkan dalam pos DAK bahkan juga pos DAU.

Maka itu diharapkan untuk kita bersabar dan menungguh proses anggaran Otsus oleh pihak keuangan Daerah, karena minggu ini Pimpinan Keuangan beserta Pimpinan Bappeda tengah melakukan cros cek di jayapura Provinsi Papua.”ujar bapa yang menghabiskan puluhan tahun bekerja sebagai Guru di SMP Negeri 3 Tiom Kabupaten Jayawijaya (yang kini daerah tersebut telah dimekarkan menjadi Kabupaten pemekaran sendiri yakni Kabupaten Lani Jaya)……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Kontraktor yang Bermasalah diminta tidak tangani proyek di lingkup Pendidikan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

“ Kontraktor yang bermasalah dan mengecewakan masyarakat khususnya di wilayah lingkungan Pemerintahaan (lingkup) Pendidikan Deiyai, jangan lagi di pakai untuk melakukan kegiatan proyek fisik di wilayah Kabupaten Deiyai,”demikian di tegaskan oleh beberapa perwakilan guru-guru SD, SMP dan SMA Kabupaten Deiyai, ketika bertatap muka dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd di aula Dinas PKPO jalan Trans Waghete II Distrik Tigi Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Senin (10/5-2010).

Menurut mereka (para guru), berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika Waghete (Deiyai saat ini-red) yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten induk Paniai, ada salah satu kontraktor yang menangani pengadaan bahkan pembangunan fisik bangunan ruang sekolah SD, SMP bahkan SMA tidak dikerjakan dengan baik, dan malah di lakukan setengah-setengah dari pagu dana (anggaran) yang di berikan, akhirnya kualitas dari bangunan yang di kerjakan kontraktor itu tidak bertahan lama bahkan ada yang bangunannya sudah miring akibat dari pondasinya yang di bangun tidak kuat, seperti salah satunya di SD YPPK Meyepa distrik Tigi Barat.

“Kami sangat kecewa sekali, misalnya saja untuk bangunan fisik ruang sekolah di kampung Tenedagi distrik Tigi Barat saja, dimana setiap material yang di angkut oleh masyarakat lokal tidak di bayar kontraktor itu sampai dengan saat ini dan masih meninggalkan hutang kepada masyarakat lokal sebesar 70 juta. Dan juga salah satu bangunan yang terlihat sudah miring akibat pondasinya tidak kuat sekali,”jelas Pak Pakage salah satu Kepala Sekolah SD YPPGI Tenedagi, saat menyampaikan isi\ hatinya bersama rekan-rekan guru-guru lainnya kepada Kepala Dinas PKPO Kabupaten Deiyai.
Lebih jauh di harapkan mereka dengan tegas kepada Pemkab Deiyai melalui dinas Pendidikan bahwa kontraktor semacam ini jangan lagi di pakai di Deiyai khususnya di lingkup wilayah pendidikan. Dan pokoknya kontraktor tersebut harus dapat bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan keluhan masyarakat.

Jangan Terhasut oleh Provokator

Dalam kesempatan itu, menanggapi keluhan dari para guru-guru tersebut, Kepala Dinas PDPO Kabupaten Deiyai, Johanes Adii, S.Pd mengatakan bahwa di tahun 2010 ini ada beberapa sekolah yang akan di lakukan Pembangunan Penambahan Ruang Kelas, Pembangunan Bangunan Perpustakaan dan Pengadaan Meubelair (Kursi+Meja). Untuk itu diharapkan agar setiap sekolah yang akan mendapatkan proyek tersebut harap diterima dengan baik. Sementara beberapa kegiatan pembangunan lainnya telah dimasukan pihaknya dalam APBD 2011 mendatang.

Dan untuk keluhan dari guru-guru mengenai kontraktor yang bermasalah, jelas-jelasnya akan tidak di pakai di Kabupaten Deiyai hentah itu Kontraktor Papua maupun Non Papua, karena hal ini demi pembangunan Kabupaten Deiyai kedepan dan diharapkan semua guru tidak boleh ikut terhasut oleh oknum-oknum yang akan mengacaukan kabupaten Deiyai alias sebagai Provokator.

“Pokoknya apa yang di sampaikan oleh guru-guru, telah kami pahami dan sudah berfikir kearah itu, untuk tidak lagi memberikan proyek kepada setiap kontraktor yang bermasalah sebelumnya di Kabupaten Deiyai, ketika dahulu belum menjadi kabupaten saat ini,”tegas Kepala Dinas Pendidikan sembari mengahkiri komentarnya di hadapan para guru-guru…..Semoga ..!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......