Apa Arti Sebuah Kejujuran...????

Satu-satunya kepastian di dunia adalah ketidakjujuran itu sendiri. Itulah sebuah paradoks dalam kehidupan manusia. Paradoks yang kerap membuat manusia tak tahan dan tak berani menghadapi realita bahwa dunia adalah sebuah realita ketidakjujuran.

Realita yang terus bertransformasi dan mentransformasi apapun didalamnya. Perjuangan seorang pemimpin di suatu daerah memanglah tidak mudah, jika kalau dilandasi dengan kejujuran maka dengan sendirinya ketidakjujuran itu akan menjadi utama dan terutama dalam setiap jejak langkah kaki dari seorang pemimpin tersebut.

Ketika hal itu terjadi maka, apa yang akan dirasakan oleh rakyat. Tentulah kesejahteraan yang dicita-citakan rakyat akan hilanh sesaat. Jika hilang siapa yang bertanggung jawab, apakah pemerintah atau Rakyat. Jika pemerintah, mengapa pemerintah tidak berbuat yang terbaik untuk rakyat.

Jika pemerintah katakan sudah berbuat yang terbaik kepada rakyat selama masa pemerintahaannya baik yang telah berjalan satu tahun, dua, tiga tahun dan seterusnya pada rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) yang telah disusun rapih oleh seorang pemimpin, sebenarnya bukan itu yang diinginkan rakyat.

Prinsipnya keinginan rakyat bukan semata-mata hanya menerima perbuatan baik dari seorang pemimpin pada sesaat saja, tetapi yang rakyat inginkan adalah kejelihan dari seorang pemimpin daerah itu selalu dan selalu nampak setiap masa kerjanya. Jika yang dikatakan pemimpin tidak, maka kenapa ini jadi pemimpin, sebab jadi pemimpin itu sudah siap menanggung segala-galanya.

Bukan berarti pada tulisan ini penulis menyajikan berbagai image atau pandangan yang kurang baik terhadap jati diri seorang pemimpin atau dengan bahasa kasar menjelekkan nama baik pemimpin, tetapi maksud dan tujuan dari tulisan ini adalah sebagai kritikan positif untuk seorang pemimpin bisa jelih memenij pekerjaan dengan baik sesuai dengan cta-cita dan harapan dari akar rumput, maka perlu di garis bawahi dengan kata pentingnya kejujuran di tegakkan oleh seorang pemimpin daerah.

Tentunya seorang pemimpinlah yang akan menjawab sendiri bagaimana kejujuran dari seorang pemimpin negara itu di tegakkan, karena ada pemerintah ada rakyat. Sangat berat perjalanan seorang pejabat yang benar-benar adalah seorang pemimpin yang ideal.
Mengapa, karena ketika seorang pejabat benar-benar mentransformasikan kinerjanya kepada masyarakat maka disitulah akan timbul suatu kekecewaan.

Belum hilang diingatan rakyat saat ini pada waktu pesta demokrasi beberapa pekan depan, dengan berbagai unek-unek dari seorang pemimpin serta tim suksesnya dalam melakukan kampanye untuk dapat sukses dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang mana by desaign tidak mutlak karena pilihan seorang pemimpin maju dan tidaknya ada di tangan rakyat. Ibarat pengunjung restoran, rakyat sudah disajikan menu yang sangat terbatas. Praktis sesuai dengan fakta saat ini dimana berbagai kemelut pengajuan dari pemimpin adalah apakah dalam kinerjanya adakah partisipasi rakyat disitu? Partai Politiklah yang memainkan peran sentral, bahkan dengan tarikan urat leher yang kencang. Siapa bisa jamin, mekanisme itu tidak overlooked pemimpin ideal yang sebenarnya? Mungkin ada di salah satu daerah atau tempat orang yang sebenarnya memiliki visi, sikap, keberpihakan dan kecerdasan yang sebenarnya, tetapi tidak cukup memiliki akses (uang? Pengaruh Politik?) ke Parpol.

Ironisnya, rakyat kemudian diperhadapkan dengan pilihan yang tidak ideal. Apakah rakyat akan memilih eks tersangka korupsi? Atau dia yang sekian nnlama ada dalam lingkaran pembuat kebijakkan, yang berhasil memperbaiki beberapa ruas jalan, mengucurkan milyaran dana untuk pengembangan ekonomi rakyat, yang menerangi jalan-jalan raya.

Tetapi yang juga tidak bisa menjamin ada air bersih untuk semua penduduk, end up dengan 100 % masyarakat miskin dan 100 % pengganguran, yang setelah 8 tahun mengendalikan wilayah secara otonomi, tetapi tidak bisa menjamin akses rakyat ke pelayanan kesehatan yang murah? Atau Dia yang dikenal sebelum pertehatan pilkada ini? Yang tidak memiliki pengalaman menjadi bagian dari pemerintahan? Semuanya, bukan pilihan yang ideal, ataukah rakyat disajikan pilihan-pilihan atas pertimbangan etnis atau agama? Sangat amat jauh dari ideal.

Penulis tertarik dengan apa yang dikomentari oleh Tokoh Pejuang Pembebasan Irian Barat (Papua) beberapa tahun lalu yakni Ayub Kafiar pada edisi Rabu 8 Agustus 2007 di salah satu koran lokal bahwa selama ini para pemimpin daerah mulai dari Gubernur hingga Wali Kota serta staf bawahannya tidak jujur dalam hal penggunaan uang rakyat, maka itu sudah menjurus pada terjadinya suatu gejolak bagi rakyat.

Namun uang sebanyak milyaran rupiah hanya bisa di pakai dengan bahasa kasarnya dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya yang kurang banyak bersinggung langsung dengan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat papua di atas tanah ini.

Lain hal juga dengan berbagai sorotan yang terus melambung tnggi terhadap kunjungan wakil rakyat di berbagai daerah, yang menuai kritikan sangat buruk, karena kunjungan itu disisi lain mereka untuk memenij ilmu diluar daerah, tetapi kalau ketika kembali ke daerah benar-benar mentransferkan ilmu itu kepada rakyat maka itu sangat baik.

Tetapi sebaliknya jika tidak, berarti perjalanan studi banding oleh wakil rakyat ke luar daerah hanya dikisahkan sebagai menghabur-hamburkan uang rakyat. Saat ini kita hanya sebatas menilai bahwa penggunaan otonomi khusus (OTSUS) telah disalah gunakan oleh pejabat birokrat, tanpa kita menyadari bahwa apakah dana-dana lain seperti dana anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD), dana alokasi umum (DAU), dana perimbangan serta dana alokasi khusus (DAK) apakah benar-benar digunakan oleh pejabat pemerintahaan saat ini pada era reformasi atau kah tidak.

Itu satu hal pokok jadi bahan renungan serta pertanyaan pribadi kita. Atau dengan kata lain hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) sbagi kita bersama, baik penulis, pembaca maupun pemimpin birokrat untuk bisa mengkaji secara baik dan bijaksana, karena ketika kita bicara dana otsus gagal, disitulah akan nampak cara-cara baru terhadap penyelewengan dana-dana lainnya seperti sebagaimana akan imbas atau sama dengan penyelewengan dana otsus tersebut.

Bukti dari itu, memang penulis menyadari bahwa membangun suatu daerah sangatlah tidak muda, tetapi bagaimana dari ketidakmudaan itu kepada kemudaan suatu pembangunan, perlunya di dukung dengan kesabaran bahkan kejujuran dalam membangun daerah.
Pada tulisan akhir ini, timbul lagi suatu pertanyaan, kenapa aspirasi masyarakat terus menerus datang kepada pemimpin daerah. Menurut penulis, bisa-bisa karena belum ada pembangunan yang nyata bagi masyarakat di seantero tanah papua, atau memang sudah ada pembangunan tetapi tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat.

Pasalnya, selama ini pembangunan di tanah papua masih menjadi pincang disebabkan karena penggunaan dana bagi seorang pemimpin tidak menyentuh langsung pada kebutuhan dasar rakyat......Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Politik Pangan Ekonomi di Indonesia

Krisis sekarang ini berhubungan dengan soal pangan. Bung Karno pun sebenarnya jatuh akibat keadaan pangan yang sangat buruk pada saat-saat terakhir pemerintahan dia. Inilah sebabnya mengapa masalah pertanian penting kita bicarakan. Dan cukup ironis bahwa Soeharto memahami itu, sehingga sebetulnya dia sudah perintahkan harus selalu ada stok 1 juta ton beras, karena dia agak paham bahwa selama dia bisa beri makan pada bangsa, dia tidak akan digusur.

Tapi apa sebetulnya yang terjadi, apa hikmah yang kita peroleh dari krisis ini? Saya mau coba cerita saja, jadi anda boleh tanya apa saja. Krisis ini mengungkapkan adanya hal-hal yang kurang beres dalam sistem. Saya sendiri beranggapan krisis tersebut timbul karena banyak sekali hal-hal yang kita ketahui tidak benar, tidak baik, salah dan tidak adil. Tapi kita biarkan berlangsung, karena waktu itu tidak mengganggu kepentingan kita.

Malah mungkin kita ikut memperoleh untung dari ketidak adilan itu, sementara kita tahu bahwa keadaan orang lain sebetulnya buruk, misalnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, tapi kita biarkan saja karena itu tidak mengganggu kita, hal-hal inilah yang menurut saya berproporsi besar dan menuntut penanganan segera.

Antara Subsidi dan Infrastruktur
Pada saat-saat terakhir pemerintahan Pak Harto, terjadi kepanikan. Orang-orang begitu khawatir sehingga mereka, termasuk orang-orang seperti kita yang mestinya rasional, yang sudah punya uang cukup dan anak-anaknya sudah bisa les piano, pun berlarian ke supermarket untuk menimbun stok pangan di rumah. Jadi terjadi situasi yang menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pemerintah tidak lagi mampu menjalankan fungsinya menjamin hak atas pangan. Kenapa hal itu timbul? Padahal kita pernah mencapai swasembada beras, tahun 1984, dan kita capai berkat Soeharto juga, karena Soeharto kesal sebab pada tahun 1973 takala kita menghadapi musim kemarau kita kok sulit memperoleh beras waktu itu memang musim kemarau dan tidak mengenal batas-batas negara sehingga Muangthai Vietnam dan Myanmar juga terkena. Negara-negara yang biasanya memasok kita itu tentu mengutamakan penyediaan pangan untuk warganya sendiri.

Pak Harto tanya pada para menterinya, "Lho, kok kita ini bolak-balik mesti beli dari luar, kenapa sih kita tidak bisa menghasilkan sendiri?" Disampaikanlah seabrek alasan pada dia. Lalu dia bilang, "Kalau nggak ada pupuk, bikin pabrik pupuk. Kalau nggak ada jalan, bangun jalan. Kalau irigasi perlu diperbaiki. Kan kita punya uang untuk itu." Maka dilakukanlah upaya all-out untuk mencapai swasembada. Dan dengan sistem komando, ternyata kita berhasil membangun suatu ketahanan pangan yang baik. Satu hal yang menarik takala kita capai itu adalah menurunnya kemiskinan di pedesaan secara sangat pesat.

Ini agak mengejutkan karena padi sendiri tidak punya keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lain. Menurut tafsiran saya, apa yang terjadi waktu itu adalah produktivitas tenaga kerja di pertanian meningkat sedemikian besar, dan ini menghasilkan peningkatan pendapatan petani, lalu upah buruh tani itu menciptakan menghasilkan effective demand untuk barang dan jasa yang memang mampu diproduksi setempat, sehingga cukup memicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan pertumbuhan ekonomi perdesaan di luar pertanian itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga orang terangkat dari kemiskinan tanpa kehadiran program-program khusus seperti IDT dan lain-lain.

Semua negara, kecuali negara-kota, memang mulai sebagai negara agraris, artinya sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Kemudian, menurut teori, pangsa pertanian akan menurun dan digantikan oleh manufaktur dan akhirnya mesti masuk ke bidang jasa bernilai tambah tinggi. Tapi transformasi struktural ini tidak terjadi di Indonesia, berbeda dari, misalnya, Amerika Serikat. Di sana, selama lebih dari 150 tahun, dari 70% lebih warganya di pertanian, sekarang hanya tinggal 2%.
Melihat sejarah diatas, saya tertarik sekali pada mekanisme di seputar swasembada pangan itu. Swasembada itu menurunkan secara drastis kemiskinan di pedesaan, dan itu dihubungkan bukan dengan investasi atau program-program pemerintah, tapi boleh dikatakan melulu karena peningkatan produktivitas.

Masalah Tanpa Masalah
Peningkatan produktivitas tenaga kerja di pedesaan, terutama di daerah irigasi teknis, sebetulnya memang berkat program pemerintah, berupa investasi dalam bentuk paket bimas. Tapi itu tapi tidak melalui linkages, melainkan semata-mata melalui peningkatan produktivitas di sana yang menghasilkan peningkatan pendapatan petani dan upah buruh tani. Contoh terbaiknya terjadi di Jawa, yang menikmati hasil Orde Baru paling besar, misalnya berupa jaringan irigasi yang terbaik. Dan kalau penghasilan petani sudah meningkat, segala macam barang dan jasa datang sendiri. (Jadi, menurut saya tugas pemerintah hanya mencoba membantu orang untuk menciptakan sendiri kesempatan kerja dan berusaha).

Di Indonesia, pangsa pertanian turun dengan baik sekali dalam pendapatan nasional. Tapi dalam penyerapan tenaga kerja ia tidak turun sama baiknya; tidak sebagaimana dituntut atau dituntun oleh teori berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang sekarang telah menjadi negara-negara industri. Dengan kata lain, ini bisa kita namakan transformasi struktural semu. Padahal tatkala terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja di pertanian sebetulnya ada yang dilepaskan tenaga kerja di sana.

Dan seandainya itu dapat diserap oleh sektor kegiatan yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi, tentu itu sangat bagus, sebab pembangunan adalah proses berkesinambungan dari perubahan perpindahan faktor-faktor modal tenaga kerja, dari kegiatan yang lebih rendah nilai tambahnya baik kegiatan maupun lokasi ke kegiatan yang lebih tinggi nilai tambahnya secara terus menerus. Itulah pandangan saya mengenai apa sebetulnya pembangunan. Itulah yang juga terjadi di Jepang, yang memberi subsidi pada petaninya.

Lihat pula Amerika, yang juga memberi subsidi kepada petani dalam kerangka transformasi struktural itu. Sekarang petani kita berjumlah 50% dari penduduk, di Amerika hanya 2% dari penduduk. Bagaimana kita membaca ini? Tentu dengan produktivitas. Jadi di sini berarti seorang petani mampu memberi makan dirinya sendiri dan seorang lagi warga bangsa. Di Amerika, seorang petani mampu memberi makan bagi diri sendiri dan 49 orang lain. Bagaimanakah produktivitas yang demikian tinggi itu dicapai?

Tidak betul itu dicapai melalui pasar. Sejarah tidak membenarkan pandangan bahwa pasar bebas membantu itu. Itu jelas dicapai dengan dukungan pemerintah. Dan sekarang ini subsidi Amerika Serikat pada petaninya luar biasa besar, karena tahun ini petani AS sangat terpuruk. Sebabnya, pertama, karena habisnya semua permintaan pangan, yang sebagian besar dulu diminta oleh kawasan kita. Kedua, karena kemarau yang luar biasa - suatu bencana yang paling sulit diatasi. Kira-kira 7-8 tahun yang lalu, saya pernah menghitung outlay pemerintah untuk petani kita dibanding petani Amerika adalah 1:10.000.

Artinya, 10.000 petani kita mendapat bantuan sama dengan 1 petani Amerika. Nah, secara sederhana krisis sekarang ini terjadi karena kaidah pembangunan yang kita anut sangat tidak tepat bagi suatu bangsa yang berpenduduk begini banyak. Pertama, kita terburu-buru mengikuti industrialisasi yang tidak berlandaskan pada komposisi dan kualitas sumber daya nusantara. Kedua, kita menyerahkan kebutuhan pangan kita kepada pasar internasional, yang merupakan tempat negara-negara lain membuang instabilitas. Jadi semua sistem proteksi yang ada di negara-negara lain itu umumnya adalah mempertahankan terjaminnya stabilitas harga pangan di negaranya dan membuang instabilitasnya ke negara luar, ke pasar dunia.

Maka kalau kita mengimpor, kita impor juga instabilitasnya sekalian, ternyata jadi krisis dan menurut saya yang perlu kita lakukan adalah membangun pertani, bukan membangun pertanian. Kenapa? Karena kalau kita membangun petani dengan baik, itu artinya kita meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Hanya dengan itulah kita dapat meletakkan landasan yang kokoh untuk kelak mempunyai bangsa yang mandiri, kalau tidak kita laksanakan itu, perjalanan bangsa akan selalu dihadang oleh dadakan-dadakan. Kalau kita tinggalkan demikian banyak warga bangsa pada tingkat produktivitas yang rendah, apa jadinya jika terjadi depresiasi yang tajam?
Dulu, ketika saya mau mulai sekolah, muncul istilah growth without equity; maksudnya, menurut Kuznet, pada tahap awal pembangunan, ekuiti harus dikorbankan.

Pada waktu saya mau mulai menyusun disertasi, sudah ada istilah growth with equity, dari orang-orang seperti Streeten. Sekarang, untuk awal milenium mendatang, mesti growth through equity; mesti keadilan dulu, dan di atas landasan keadilan yang lebih besar itulah baru bisa kita capai pembangunan. Karena, menurut saya, pesan dari krisis ini adalah bahwa inequitable growth is not sustainable.

Belajar dari Taiwan Pada saat sekarang, bagaimanapun kita masih harus bertumpu pada pertanian sebagai alat, karena sebagian besar rakyat masih hidup di sektor ini. Tapi 50 tahun lagi, upaya meningkatkan kemakmuran warga bangsa bukan lagi diletakkan pada pertanian; bukan lagi agriculture policy yang menjadi alat, melainkan policies lain.

Mungkin policies di bidang manufaktur, atau mungkin malah di bidang jasa bernilai tambah tinggi, semua jasa konsultansi, perbankan, dan lain-lain.
Dalam hal ini saya banyak diinspirasi oleh pengalaman Taiwan. Dulu, di Cina-nya Chiang Kai-shek itu, para warlord merajalela. Gaya hidup mereka sangat mewah, punya Mercedes, Cadillac, punya harem dengan gundik-gundiknya; pendeknya para tentara itu enak betul hidupnya. Tiba-tiba mereka digusur oleh tentara rakyat-nya Mao Tze-tung. Lalu terjadilah apa yang disebut catastrophic learning experience.

Para warlord itu terpaksa lari ke Formosa (sekarang Taiwan), dan betul-betul mulai dari pedesaan dengan melakukan land reform. Lalu, yang pertama-tama digarap adalah komoditi utama, baru ke tingkat I dan tingkat II. Jadi yang pertama diusahakan adalah memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein nabati. Ketika tingkat produktivitas yang dirasa memadai sudah dicapai, barulah mereka mengarahkan seluruh perhatian dan investasi guna menghasilkan protein nabati. Setelah meraih beras, mereka masuk sekaligus ke industri babi dan ikan; surplusnya dikalengkan, tapi semuanya dikerjakan di desa. Untuk memungkinkan itu mereka bangun berbagai infrastruktur, seperti jalan, listrik, telepon, akhirnya mereka mencapai hortikultur dan florikultur.

Perbandingan sederhananya begini, untuk industri padi-padian dibutuhkan, misalnya, US$ 200 per hektar, perkebunan memerlukan US$ 2.000 per hektar, dan untuk industri kembang membutuhkan investasi US$ 200.000 per hektar. Begitu tinggi nilai tambahnya. Nah, itu dicapai oleh Taiwan dengan memulai dari hortikultur; dilaksanakan secara bertahap dengan landasan yang kokoh untuk naik ke tahap berikutnya. Kini mereka memiliki struktur perekonomian yang paling sehat dalam perbandingan antara industri besar, kecil dan menengah dari pada semua negara lain yang pernah saya lihat. Jadi yang kita perlukan bukan metropolitan, tapi mikropolitan.

Urbanisasi tidak perlu terjadi dalam arti semua orang pindah ke kota, tapi desa-desa atau kota-kota kecil mengalami diferensiasi sedemikian rupa sehingga sebagian besar kebutuhan yang dicari orang desa dapat dipenuhi di sana. Dan untuk itu perlu perubahan paradigma secara besar-besaran. Dari dulu kita anggap orang yang pintar itu bagus kalau kita keluarkan dari pedesaan lalu dibawa ke perkotaan.

Kita keluarkan dari luar Jawa, kita bawa ke Jawa. Kenapa saya bilang Jawa? Karena orang Jawa ini jahat. Seluruh konsep Belanda mereka teruskan.(Jemmy Gerson Adii-Yohanes Akuan)

seLENgkapnya......

Kemiskinan Bukan Hanya Masalah Pendapatan Ekonomi

Permasalahan kemiskinan dari hari keharinya tidak akan dapat diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi hingga kemiskinan sampai pada hari ini masih saja ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya dianggap oleh sebagian kalangan sebagai masyarakat mampu atau kaya.

Sebagai contoh adalah Heterogenitas masyarakat Papua khususnya di Sorong membuat paradigma masyarakat yang terbentuk bahwa tidak ada masyarakat miskin di daerah yang memiliki daya konsumtif yang tinggi ternyata ada betulnya.

Dimana pola pikir atau mind set yang telah tertotok erat dalam benak masyarakat bahwa miskin adalah ‘papa’ alias tidak memiliki materi atau tidak berlimpah harta benda sudah menjadi kebiasan turun temurun yang beranak pinak. Padahal banyak penyebab yang mengakar sehinngga munculnya kata ‘miskin’ tersebut.

Sebagai contoh adanya nilai kemanusian yang telah luntur adalah, semakin maraknya bangunan infrastruktur di sana-sini namun kemiskinan masih saja ditemukan di berbagai pelosok wilayah baik di perkotaan maupun di perkampungan. Serta contoh, masih banyaknya koruptor dinegara ini yang terus berkembang bak ‘bisul’ yang enggan pecah di tengah-tengah masyarakat yang terlihat kaya ternyata ‘miskin’ akan nilai kemanusiaan.

Apakah miskin hanya sebatas tidak memiliki uang, tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki jabatan serta tidak memiliki lainnya adalah bentuk kemiskinan yang sesungguhnya, adalah pertanyaan besar yang wajib dijawab oleh semua insan Tuhan bukan hanya pemerintah sebagai alat pelayanan masyarakat.

Ternyata mind set yang telah menjadi paradigma setiap individu mengenai kemiskinan membuat masyarakat Indonesia berpikir sesempit paradigma yang dibentuk. Apabila dilihat, faktor utama dari problema kemiskinan sebenarnya terletak dari masing-masing individu insan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melupakan nilai-nilai diri sebagai manusia.

Jika miskin hanya sebatas memenuhi pendapatan materi, mengapa pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pembuat kebijakan tidak mensubsidi terus menerus masyarakat miskin dengan cara membagikan uang tiap hari kepada masyarakat yang dianggap miskin. Namun sampai kapan dana pemerintah akan mencukupi membiayai masyarakat miskin Indonesia yang kompleks memandang penegertian mengenai ‘miskin’.

Ada baiknya, pembangunan pola pikir kita sebagai anak bangsa perlu melakukan perubahan dari pola pikir lama menjadi pola pikir yang lebih kreatif dan luas perlu ditingkatkan sejak dini. Tentunya dengan mengharapkan agar nilai kemanusian yang ternyata telah luntur ditengah masyarakat yang cukup ‘madani’ dapat terpenuhi dan dibentuk.

Mari kita mulai berpikir bahwa jangan takut ‘miskin’ karena tidak memiliki uang, jabatan, rumah mewah, hand phone 3 G, dan alat kapitalis lainnya, melainkan mari merubah cara pandang kita bahwa kita seharusnya takut ‘miskin’ kehilangan nilai luhur kita sebagai manusia yang mencintai kedamaian, gotong royong, kebersamaan, peka terhadap sesama dan lain sebagainya dengan tujuan bahwa ‘miskin’ yang sesungguhnya adalah takut akan bersifat individualistis…..Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii-olha)

seLENgkapnya......

Aras Terjal Perjalanan Birokrasi Bangsa

Roda pemerintahan yang dijalankan sebuah daerah ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah, dalam banyaknya masalah tersebut tentunya banyak sekali berujung pada sebuah persoalan yang bermuatan politik tetapi tidak semua yang bermuatan demikian.

Kasus demi kasus yang ditemukan terkadang disinyalir berindikasi penyalahgunaan anggaran serta wewenang. Jika terjadi demikian sudah barang tentu dapat mengganggu jalanya roda pemerintahan, bagaimana tidak sumber-sumber dana yang telah diposkan tersebut dengan sendirinya akan tersedot, dialihkan untuk menutupi kekurangan tadi tetapi di satu sisi pos yang lainnya mengalami kekurangan juga.

Indikasi penyalahgunaan tersebut juga dipicu oleh daya kompetisi dan kinerja daripada birokrasi daerah yang buruk, tidaklah mengherankan jika hingga saat ini bangsa ini masih dikatakan buruk, terkesan lambat serta tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan organisasi pemerintahannya. Dengan adanya pola pergeseran birokrasi di daerah melalui kran otonomi daerah, bagi sebagian orang dikatakan dapat meminimalisir sejumlah permasalahan yang ada di daerah.

Orang boleh berpikiran demikian, tetapi sejarah mencatat – sampai hari ini pola tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan, dari segi efisiensi serta efektifitas kerja birokrasi daerah malah ada kemiripan dengan birokrasi ditingkat pusat. Pebdelegasin tugasnya tidak terarah dengan baik, kondisi demikianlah yang mengakibatkan segala pengurusan yang menyangkut jasa pelayanan publik menjadi terhambat.

Pelayanan publik terkadang terabaikan, disatu sisi indikasi penyimpangan kewenangan atas sebuah kekuasaan terus berlangsung, kekuasaan yang tak terkendali dengan baik dan berujung pada suatu keputusan sepihak seringkali merugikan masyarakat dalam mendapatkan jasa pelayanan publik. Public Spare bagi amsyarakat tidak tersedia dan kalau pun ada kapasitasnya tidak merepresentasikan sebuah tuntutan serta masukan dari komponen-komponen di dalam masyarakat.

Dalam perjalanan yang kita catat sampai hari ini kinerja birokrasi sebagi pelayan publik telah memberikan citra buruk, klambanan serta tidak efisiennya waktu kerja menjadi momok tersendiri yang hingga hari ini masih ada. Sampai kapan momok tersebut akan berakhir dalam kemajuan dan prestasi kerja. Terkadang kualifikasi profesionalisme yang ditunjang oleh diploma atas bidang kerja dan kemampuannya tidak mampu ditonjolkan, akhirnya dalam dirinya masih menimbulkan pertanyaan, apakah pelayanan tersebut telah mewakili seluruh masyarakat yang ada.

Jika menyimak dari sebuah buku yang menelorkan berbagai pemikirang menyangkut pemberdayaan birokrasi daerah, ada baiknya jika buku “Reinventing Government” miliknya pengarang ternama Ted Gabler dan David Osborn sangat tepat dipergunakan. Tulisan mengajarkan bagaimana pemberdayaan birokrasi itu dilakukan, ada sepuluh formula yang ditawarkan dalam rangka mewira usahakan birokrasi, termasuk swastanisasi maupun privatisasi.

Era modernitas yang menghendaki agar kiranya birokrasi, baik di pusat maupun daerah menjadi lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya, pengembangan organisasinya harus menjadi landasan dalam pencapaian sebuah struktur dan tata kerja yang handal sehingga kedepan pelayanan publik dapat lebih terarah dengan baik. Paling tidak ada proses jemput bola bukan malah menunggu bola, hal inilah yang selama ini dinanti nantikan oleh masyarakat dan tidak bisa lari dari kenyataan jika suatu saat umpan balik itu ada.

Kembali menyimak kacamata Reinventing Government tadi, sepuluh formula merupakan jaminan bagi sebuah antiteasis dalam menyelamatkan wajah birokrasi pusat dan daerah, sebagai bangsa yang besar jangan pernah merasa malu untuk belajar dari bangsa lain. Ilmu tidak akan pernah habis dimakan usia namun bagaimana dari ilmu tersebut dapat membuahkan suatu terobosan baru menuju arah pencapaian tujuan akhir dari suatu perjalanan.

Restorasi Meiji merupakan jelmaan ats perubahan yang terjadi pada bangsa bertabiatkan ketimuran, ketika bangsa matahari terbit sukses dalam mendulang perjalanan tatanan sebuah bangsa, sebagai negara tetangga, aras kebijakan yang telah menguntungkan tersebut paling tidak menjadi buah pembelajaran berharga dalam menjalankan pemberdayaan birokrasi. Jangan pernah beranggapan bahwa aras kebijakan hanya bersifat kemadeggan semata, lain daripada itu hanya mampu memberikan penyejukan dari iklim kerja birokrasi.

Selamat dari keterpurukan merupakan presatasi namun terjerumus kedalam lubang hitam menjadi sebuah bencana maha dasyat. Pengalokasian sepuluh formula tadi sedapat mungkin meresapi seluruh nadi hingga ke jantung daripada organisasi birokrasi tersebut hingga menjadi sebuah aliran kutub positif dalam tulang belulang serta kulit tubuh organisasinya. Mencapai semua itu butuh keyakinan dan kerja keras, jika bertekad harus maju dan jika melemah lebih baik mati saja…..Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii-Junedi)

seLENgkapnya......

Perempuan dan Lingkungan Hidupnya

Kerusakan lingkungan seringkali seperti konversi lahan pertanian ke non pertanian serta berkurangnya kawasan hutan lindung juga disebabkan oleh ketidak pedulian terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini seringkali diperparah oleh ketimpangan pola hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Kenapa demikian? Masih banyak perempuan yang dikesampingkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh kehadiran revolusi hijau yang menggunakan alat-alat berat juga menyebabkan partisipasi perempuan berkurang, padahal perempuan mempunyai keunggulan dalam pemilahan benih, penyimpanan hasil pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.


Pada masyarakat tradisional di pedalaman maupun pesisir khususnya di Tanah Papua dimana perempuan merupakan pengelola dan sumber pengetahuan akan potensi keanekaragaman hayati sebagai bahan makanan sehari-hari maupun yang berkhasiat sebagai obat.

Alam sudah menyediakan segala sesuatu lengkap adanya, moyang juga sudah wariskan pengetahuannya bahkan obat-obat medical yang disediakan di apotek dan rumah sakit juga terbuat dari bahan obat tradisonal. Artinya, setiap manusia mempunyai pengetahuan tradisional tentang tumbuhan-tumbuhan yang terwariskan dari zaman nenek-moyangnya, tinggal bagaimana kita gunakan untuk menjawab kebutuhan manusia.

Perlu ditegaskan pada generasi muda saat ini adalah pentingnya menjaga kelestarian hutan serta dimanfaatkan secara baik. Karena di Tanah Papua, segala sesuatu sudah disediakan oleh Sang Pencipta, untuk dijaga dan dilestarikan selamanya.

Sesuai analisa penulis, di Indonesia telah dikenal dengan sebutan mengenal kebijakan lingkungan seperti pada UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA. Pada umumnya kebijakan-kebijakan tersebut secara formal mengakui keberadaan masyarakat hukum adat serta budaya dan kearifan lokalnya, bahkan pada setiap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki.

Namun kenyatannya, seringkali tidak ada akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan di sekelilingnya, oleh karena itu kaum perempuan tidak terwakili kebutuhannya serta tidak mempunyai control terhadap perkembangan pembangunan.

Sebagai contoh, perempuan yang seharusnya dapat mengatur sendiri keberadaan dapur tradisionalnya, terkadang harus menunggu keputusan orang lain dalam menentukan kondisi dapurnya. Hal ini berarti bahwa ”Pembangunan di Indonesia sangat bias gender”, dan tidak menghormati hak akses kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan, terutama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Padahal, segala suku bangsa di dunia, termasuk orang Papua mengakui bahwa ”Tanah adalah Ibu Kandung” bagi suku bangsa yang hidup dan mendiami suatu wilayah tertentu di bumi ini.

Sangat penting mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga hak akses kaum perempuan dalam pengelolaan SDA pun terakomodir dalam sejarah pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua pada masa Otonomi Khusus ini.

Dalam kerangka pemikiran konseptual, perjuangan kaum perempuan Indonesia sejak periode sebelum kemerdekaan sampai sekarang nampak seperti terjadi pasang surut.
Di zaman perjuangan kemerdekaan perjuangan perempuan Indonesia lebih nyata dan berani bersama kaum laki-laki dalam mendeklarasikan Sumpah Pemuda (sebutan pemuda-pemudi) dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Perempuan I (22 Desember) dan seterusnya sehingga ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional.

Setelah kemerdekaan, arah kegiatan perjuangan perempuan semakin mendapat peluang tetapi lebih mengkristal pada kaum perempuan tanpa bermitra dengan laki-laki sehingga muncul organisasi seperti KOWANI, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Muslimat NU, Aisyiah, dan sebagainya.

Gerakan itu sejalan dengan konsep Women in Development (WID) secara internasional 1970-1985 yang bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan ikut dalam pembangunan. Akibatnya perempuan memperoleh beban ganda (di publik dan domestik) yang cukup berat di banding sebelumnya. Dunia internasional menggeser arah dan tujuan kebijakannya menjadi Women and Development (WAD) dengan lebih memberdayakan kaum perempuan agar bisa berperan aktif seperti laki-laki.

Kata pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah kemampuan atau kompetensi menjadi prasyarat bagi perempuan agar bisa aktif dalam proses pembangunan, maka diperkenalkanlah konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment).

Dengan dalih untuk mencapai kemajuan seperti yang diperlihat-kan melalui media massa baik elektronik, cetak atau internet kaum perempuan terutama anak-anak dan remaja memperoleh gambaran informasi yang kurang seimbang antara aspek materiel dengan perlindungan diri dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengiriman TKW sebagai pembantu rumah tangga, misi kesenian, bekerja di tempat hiburan, hotel, restoran, café, dan sebagainya ke luar daerah atau luar negeri dengan janji memperoleh gaji yang tinggi telah menggoda perempuan muda untuk sebagian menjadi korban trafficking (pemaksaan, penipuan, dan perdagangan atau eksploitasi) menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan berubah menjadi perempuan diperdayakan.

Akhirnya terjadi suasana yang berbeda yaitu pada satu sisi ingin menggangkat derajat perempuan, sebaliknya hanya berupaya untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan.
Lalu kepada siapa tumpuan kesalahan ini ditimpakan, apakah kembali kepada kaum laki-laki, pemerintah, orang tua, pemuka agama, pemuka masyarakat, politisi, penegak hukum, media massa, atau kaum perempuan itu sendiri.

Menurut penulis, perlu adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta adanya pelestarian lingkungan, sebab berbicara mengenai perempuan berarti ada kaitannya dengan lingkungan hidupnya.

Singkat kata, hak asasi kaum perempuan perlu diakomodir untuk dijadikan kekuatan dalam upaya peningkatan pembangunan demi mendorong perubahan-perubahan yang mengharusutamakan kaum perempuan di Tanah Papua secara merata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan....... Semoga!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Papua Zona Darurat dan Ulah Otsus

Sebenarnya sebelum UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua diberikan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua, sudah sangat banyak reaksi yang rakyat Papua lakukan untuk menolak itu. Mulai dari penolakan yang dilakukan oleh kaum awam atau orang-orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi (maaf saya pakai istilah orang awam), kemudian yang berikut datangnya dari kaum intelektual atau orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi (mahasiswa dan pelajar—Red). Pada umumnya mereka telah paham, kalau Otsus hanya akan menciptakan zona darurat atau Tanah Darurat di Papua.

Sangat beragam cara-cara penolakan yang mereka lakukan. Mulai dari aksi turun ke jalan dengan berdemonstrasi, sampai pada cara-cara sadis seperti penolakan yang berbuntut pada perkelahian dengan aparat keamanan.

Pada intinya semua mereka menyanyi berlainan lagu namun punya satu suara di sertai dengan satu tekad kuat yaitu: menolak dengan tegas hadirnya Otsus di Papua. Bagi mereka, Otsus hadir hanya membuat mereka keluar dari mulut harimau kembali masuk lagi ke mulut serigala. Yang pada intinya menolak untuk masuk kembali ke mulut serigala karena lebih mencekam lagi masuk kesana.

Di tengah nyanyian merdu yang rakyat Papua sedang alunkan, hanya satu golongan yang mentutup mulut mereka dengan rapat bak orang “bisu” yaitu: para pejabat Papua. Mereka lupa daratan, hal ini bisa diistilahkan kepada mereka (pejabat—Red) yang duduk di birokrat yang sedang menikmati indahnya segala fasilitas yang diberikan oleh rakyat Papua secara cuma-cuma tanpa bekerja karena tidak ada kualitas kerja yang pejabat Papua capai.

Para pejabat beranggapan, suara yang rakyat Papua sedang nyanyikan hanya akan menghambat mimpi-mimpi indah mereka. Sehingga manipulasi suarapun mereka lakukan. Keadaan di Papua pasca pemberian Otsus tak seperti yang dilaporkan, Pemerintah Pusat beranggapan suara beberapa pejabat Papua pada saat itu adalah suara rakyat Papua, padahal sangatlah tidak.

Implementasi Otsus sudah 7 tahun merumput di bumi Papua, namun Otsus sangat terbukti tidak “manjur” untuk memajukan orang asli Papua dari berbagai ketertinggal yang ada. Malahan dengan hadirnya Otsus membuat orang asli Papua Papua semakin dikucilkan yang ujung-ujungnya membuat rakyat Papua sendiri semakin termarginalkan.

Saat hadirnya Otsus, dimana diharapkan dapat merubah wajah Papua yang sudah sangat
carut marut, seperti “Si Cebol yang merindukan jatuhnya bulan” kata John J. Boekoisiom dalam tulisannya di JUBI beberapa waktu lalu.

Otsus Membuat Orang Papua Makin Tersesat
Otsus hadir membuat orang Papua semakin “tersesat”. Pemimpin Besar Papua Barat Theys Hiyo Elluay dalam perbincangan singkatnya dengan Journeyman Pictures sebelum dirinya dibunuh militer Indonesia pernah mengatakan jahat dan buruknya bangsa ini. “Kalau saya mau hitung keburukan Pemerintah Indonesia mungkin Jepang lebih baik, Vietnam lebih baik, Jerman dibawah pimpinan Hitler juga lebih baik. Berapa lama waktu Belanda jajah kami, tak pernah orang Papua di tembak di muka umum. Ini bangsa yang sangat jahat,” terang Theys seperti dikutip Journeymen Pictures dengan geram.

Otsus hanya jadi topeng untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat, Perdasi serta Perdasus yang dibentuk oleh DPRP hanyalah menguntungkan kaum birokrat. Tujuan Otsus diberikan adalah memberdayakan orang asli Papua secara menyeluruh, namun nyatanya tidak. Ke-7 Perda yang disetujui hanyalah untuk kepentingan dan perut para birokrat. Inikah bukan pemberdayaan, malahan pelecehan. Otsus hanya jadi bahan pertimbangan untuk orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia “baku” bunuh, orang asli Papua dan pejabat Papua “baku” bunuh serta orang asli Papua dan beberapa lembaga asing yang membantu Papua “baku” bunuh.

Otsus dibuat tak berdaya dan terpasung ketika PP No. 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” dicetuskan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat harus paham betul tentang hal ini, tak bisa sebuah keputusan gombal dibuat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas, kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang dilakukan untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat.

Otsus dibuat tak berdaya dan terpasung muluk ketika PP No. 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” dicetuskan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat harus paham betul tentang hal ini, tak bisa sebuah keputusan gombal dibuat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang dilakukan untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat.

Otsus telah membuat pejabat Papua buta mata hatinya terhadap berbagai kerinduan dan tangisan rakyat. Dana miliaran rupiah dari dana Otsus menguap begitu saja tanpa kontrol yang jelas. Kakak Bas (Barnabas Suebu) dan wakilnya sudah membuat berbagai tindakan untuk tetap menjaga melubernya dana itu kemana-mana, toh tak bisa di bendung seenaknya. Karena pemerinta pusat lebih licik dan jahat. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat Papua dalam korupsi dana rakyat di biarkan berjalan-jalan tanpa adanya proses lebih lanjut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Azhari hanya jadi dewi yang sepertinya akan melindungi rakyat Papua dari berbagai tikus yang selalu menyolong uang milik rakyat Papua. Prestasi yang didapat oleh KPK hanyalah prestasi level Nasional, bukan prestasi berskala daerah di Papua. Proses pembiaran di Papua tetap terus di lakukan bisa di istilahkan mereka (KPK—-Red) biarkan orang Papua tetap pelihara maling.
“Masa Pace Soleman Betawi korupsi dana 1 miliar saja, tak mungkin itu. Pembangunan di Yapen Waropen sejak ada sampai saat ini tak ada perubahan, pastinya yang di korupsi lebih banyak lagi dari itu. KPK periksa dia bagaimana kha,” terang salah satu warga Yapen Waropen yang hidup di Jayapura-Papua beberapa saat lalu pasca pemerikasaan Bupati Soleman Betawi oleh KPK Pusat.

Otsus membuat pendidikan di Papua jauh tertinggal. Dana pendidikan yang di kabarkan paling sedikit pengalokasiannya sempat mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Beberapa bulan lamanya pendidikan di Paniai macet total, ulah beberapa pejabat Departemen Pendidikan Nasional yang tak “jujur” dalam pengalokasian dana untuk para pendidik. Anak-anak didik di Paniai yang diharapkan dapat merubah wajah daerah sana harus nganggur melulu karena tak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemarahan yang terpupuk sekian lama akhirnya terkuak, ketika beberapa lembaga pendidikan yang peduli terhadap nasib guru mendatangi Pemerintah Daerah Paniai untuk meminta kejelasan hal ini.

Raja-Raja Kecil
Selain di Paniai, di Kabupaten Timika di lokasi PT Freeport Indonesia beroperasipun mengalami nasib serupa. Tapi sayangnya, pemogokan mengajar yang di lakukan oleh guru-guru setempat tak berbuntut panjang karena ditanggapi serius oleh pemerintah daerah setempat. Kedua hal diatas sengaja diciptakan oleh “raja-raja” kecil di Papua dan pemerintah pusat yang ujung-ujung membuat generasi muda di Papua rusak. Selain itu, hal ini diciptakan juga untuk membuat hubungan antara guru dan siswa semakin tak akur sehingga menciptakan mental siswa yang bobrok dan rusak.

Zona darurat dan darurat terus menerus diciptakan Pemerintah Indonesia dengan status Otsus yang telah gagal. Ribuan pejalan kaki yang melintasi berkilo-kilo meter dari Abepura ke Pusat Kota Jayapura beberapa tahun lalu adalah gambaran umum bahwa Otsus tak mendorong majunya rakyat Papua. Papua Emergency dan Land Emergency hal ini di gambarkan sekarang dimana-mana saat Papua sedang membesarkan diri menuju kedewasan yang akan ada puncaknya suatu saat nanti.

Tidak selamanya Papua akan menjadi Zona Darurat, beberapa permainan yang ada seperti Otsus dan kawan-kawannya hanyalah sebuah penghalang yang semu, sifatnya tidak selamanya. Permainan yang ada hanya menguji kita orang Papua untuk tetap menjadi yang dewasa dalam menembus batas dunia yang kata orang sukar untuk kita orang Papua lewati. (Oktovianus Pogau-Siswa SMA Kristen Anak Nabire Papua dan Jurnalis Muda Papua)

seLENgkapnya......

Mau jadi Apa Bangsa Ini, Kelak……???

Mau jadi apa bangsa ini kelak, kalau saja di akhir tahun 2008 dan memasuki tahun 2009 ini bukan malah semakin mengurangnya pengganguran tetapi sebaliknya semakin meningkatnya pengganguran. Hal itu bisa di buktikan dengan beberapa contoh konkrit yakni, dimana hampir di semua perusahaan yang bergerak di bidang eksport, mulai dari tambang-tambang bahkan lainnya merumahkan para tenaga kerja, akibat krisis ekonomi global yang tidak tahu sampai berakhir pada tahun berapa..? Dan kita sudah tahu juga bahwa melalui pergantiannya “People Number One” di pemerintahaan USA, dari Josh Bush kepada Barak Obama, menjadi akar persoalan utama dari meningkatnya pengganguran dimana-mana termasuk di Indonesia.

Apakah perusahaan-perusahaan raksasa yang ada di semua Negara termasuk Indonesia tidak ada solusi lainkah..? selain merumahkan TK atau dengan kata lain memutus hubungan kerja bagi buruh atau tenaga kerja itu. Hal inilah yang mulai hinggap di otak saya, sehingga tulisan ini dapat di tulis berdasarkan kondisi yang ada saat ini.

Di satu sisi masih juga sangat banyak pula para PENCAKER yang menungguh-nungguh lowongan kerja dimana-mana, baik di pemerintahaan maupun di perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke Indonesia. Sementara fakta di lapangan, khususnya di perusahaan-perusahaan besar sendiri justru malah melakukan pengurangan tenaga kerjanya. Jika demikian mau jadi apa bangsa ini kelak, kalau setiap tahun malah tambah semakin sulit dan rumit untuk semua lowongan kerja bahkan hal-hal negativ lainnya.

Pada tulisan ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar persoalan mengenai penggangguran, karena sebelum tulisan ini di tulis siapapun dia sudah mengetahui pasti terkait dengan meningkatnya pengganguran di mana-mana termasuk di Negara kita Indonesia ini.

Tetapi lewat tulisan ini saya mencoba untuk membuka mata bagi para penentu kebijakkan yang ada di pemerintahaan mulai dari Pusat hingga Daerah, apa sih kejelihan atau kepedulian yang mau di angkat ke permukaan, ataukah sudah dengar kemudian masih mikir-mikir dulu, ataukah malas tahu dengan tong punya putra-putri terbaik yang sudah di rumahkan itu..? Saya tidak tahu pasti, tetapi coba kita sama-sama mencari alternative dan solusi yang pas untuk mereka.

Tawaran yang dapat saya sampaikan untuk semua kita yakni bagaimana kita harus melihat hal ini sebagai beban moril, ataukah sebaliknya. Yang terpenting harapan saya para Publik Figur (Pejabat Public-red) sudah saatnya dapat mencari solusi dalam mengatasi persoalan ini, sehingga dengan demikian kedepan kita bisa tahu arah tujuan dari Negara Indonesia ini serta juga tidak akan mempengaruhi hal-hal yang negatif, misalnya terjadinya tindakan-tindakan yang memburukkan citra, martabat dan bangsa ini yakni dengan melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak lagi tindakan-tindakan lainnya yang akan terjadi kelak, hal itu tidak lain dan tidak bukan akibat karena masalah meningkatnya pengganguran.

Saya belum tahu pasti apa sih yang menjadi buah pikir bagi setiap kita yang sempat membaca tulisan ini, tetapi yang saat ini ada dalam benak saya sehingga saya menulis tulisan ini hanya singkat saja yakni bagaimana pemerintah membuka Balai Latihan Kerja (BLK) di semua daerah yang ada di negeri ini dan juga saya harapkan pula, kalau bisa setiap tahun ada peluang kerja (lapangan kerja-red), tolong para penentu kebijakkan mulai dari Pusat hingga Daerah dalam setiap ada lowongan pekerjaan harus memprioritaskan putra dan putri bangsa ini termasuk putra dan putri Papua.

Sebenarnya masih banyak yang menjadi ide dan masukan dari saya, tetapi biarlah satu dan dua poin itu yang dapat saya sampaikan lebih awal di dalam tulisan ini, semoga siapapun dia, ketika melihat blognya saya dan membaca tulisan ini, kiranya tulisan ini dapat bermanfaat baginya dan bagi kita semua…..Semoga..!!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Masyarakat Moni Rayakan Ucapan Syukur atas Hadirnya Kabupaten Intan Jaya

Bertempat di lapangan bola kaki Desa Yokatapa Distrik Sugapa, Jumat (9/01/2009) beberapa waktu lalu dilangsungkannya kegiatan pesta bakar batu. Kegiatan itu di hadiri lebih kurang 1000-an masyarakat Moni, Nduga, Dani dan Suku nusantara. Sementara dari lima distrik hanya yang hadir dua kepala distrik yakni Kepala Distrik Sugapa, Bartolomius Mirip, S.pd dan Kepala Distrik Wandae, Markus Miagoni.

Ucapan syukur yang di rayakan masyarakat Moni dan pimpinan pemerintah distrik yakni sebagai tanda hadirnya Kabupaten Intan Jaya yang di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008 silam. Dimana, UU. NO. 54 untuk pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan UU. NO. 55 untuk pemekaran Kabupaten Deiya.

Untuk diketahui kegiatan yang sama pula juga di lakukan oleh masyarakat moni, baik yang ada di Jawa-Bali, Manado, Jayapura, Timika bahkan Paniai.

Kali ini atas inisiatif dari masyarakat lima distrik maka di rayakannya kegiatan pengucapan syukur yang sesuai kebiasaan setempat yakni melalui pesta bakar batu di laksanakan kegiatan ini di ibu kota kabupaten, dengan jumlah masyarakat yang hadir lebih kurang 1000-an yang tinggal dan mendiami di 14 Desa Distrik Sugapa diantaranya, Bilogai, Puyagia, Yokatapa, Joparu, Mamba, Titigi, Eknemba, Ugimba, Bilondoga, Emondi, Mindau, Jalae, juga hadir pula masyarakat dari empat distrik lainnya yakni Distrik Hitadipa, Distrik Agisiga, Distrik Homeo, Distrik Wandae.

Kegiatan pesta bakar batu ini di pimpin oleh Kepala Distrik Sugapa, Bartolomius Mirip, S.Pd di awali dengan penyampaian kisah perjuangan hadirnya Kabupaten Intan Jaya ini.
Sebagai awal kata dalam penyampaian kisah perjuangan, Kepala Distrik Sugapa, Bartolomius Mirip, S.Pd mengatakan bahwa hadirnya Kabupaten Intan Jaya itu atas kerja sama semua pihak tanpa terkecuali termasuk masyarakat Moni, Ndauga dan Dani yang ada di sini (Sugapa-red).

“29 Oktober 2008 lewat DPR RI sahkan RUU pemekaran Kabupaten Deiya dan Kabupaten Intan Jaya menjadi UU”kisahnya. Dikatakannya, untuk perjuangan ini sangat banyak hambatan dan halangan, tetapi kita sebagai suku moni bisa melewati itu dengan sendirinya, serta juga tidak terlepas dari penyertaan sang Bapa di Sorga kepada kita.”ungkapnya dan mendapat aplaus dari semua masyarakat yang ada di tempat kegiatan itu.

Selanjutnya, kegiatan ini di awali dengan Doa Syukuran yang di bawakan oleh Pdt. Timotius Miagoni.

Dalam sambutannya Kepala Distrik Sugapa, Bartolomius Mirip, S.Pd mengatakan dengan dilanghsungkannya syukuran ini kita dapat membagi rasa sukacita diantara semua pihak, sebab untuk memperjuangkan segala sesuatu memanglah sangat berat. Untuk itu Ia menghimbau agar semua komponen masyarakat perlu terus membina serta menjaga kesatuan dan persatuan, sebaliknya tanpa ada hal itu (kesatuan dan persatuan-red) berarti tidak ada damai diantara kita.

Sekarang UU sudah ada di tangan Bupati beberapa waktu lalu yang mana diantar langsung oleh Max Aruri (Biro Pemerintah Provinsi Papua), di rencanakan dalam waktu dekat UU tersebut akan di serahkan dari pemerintah kabupaten Paniai kepada Deiyai dan Intan Jaya.

Sementara itu ditempat yang sama, Danramil Sugapa, George T dengan mengatakan dengan tegas bahwa jika semua intelek dan masyarakat inginkan kabupaten, nah sekarang saat lagi untuk kita tinggalkan perang marga/suku. Tetapi marilah kita jemput kabupaten ini dengan damai, serta pentingnya anak-anak generasi di sekolahkan.

Di tempat yang sama, mewakili Pastor Paroki Bilogai, Frater Yudhy mengatakan Tanah ini adalah tanah terberkati, oleh sebab itu kalau Intan Jaya hadir disini bukan hasil usaha 1 atau 2 orang saja tetapi hasil usaha kita semua, dan jangan lagi membuat hal-hal yang tidask di kehendaki Tuhan di tanah yang sudah di berkati ini.

Di kesempatan yang sama pula, Dewan Adat Sugapa, Manfred Sondegau, Kaum Intelektual, Saul Sondegau dan utusan dari Timika, Apolos Bagau tentang pentingnya bergandengan tangan antara satu dengan yang lainnya, sebab satu untuk semua tanpa memandang suku, ras dan agama, dan di haruskan untuk bekerja sama demi tercapainya kesejahteraan yang baik di negeri yang penuh dengan susu dan madu ini.

Komentar Masyarakat
Kepala Desa Titigi, Rafael Agizimijau menegaskan bahwa pejabat dan intelektual harus bersatu, karena masyarakat sudah bersatu selama ini. Penuturan lainnya juga di sampaikan oleh Kepala Desa Joparu, Andreas Tipagau bahwa ketika kabupaten Intan Jaya ada dan sudah ada karateker di harapkan jangan ada mobil kaca gelap dalam artian tidak boleh ada pekerja seks komersial (PSK) yang masuk ke Intan Jaya, dan harus juga ada kerja sama dari semua pihak terutama bapa-bapa pejabat dan intelektual, dimana jangan saling baku hantam dan baku jatuhkan karena jabatan dan kepentingan belaka……..!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Semangat Memberantas Korupsi Tumbuh Bagaikan Jamur di Musim Hujan…..!!!

Semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memang tumbuh bagai jamur di musim hujan. Meski harus diakui yang tampak masih baru sebatas pertarungan retorika. Sejumlah pernyataan hangat meruak saling bersahutan.

Salah seorang bisa saja tergelincir sebelum pedang melumpuhkan lawan. Asas praduga tak bersalah memang harus dijunjung. Namun reaksi dan tanggapan terhadap kecurigaan KKN tidak boleh mematikan proses dan dinamika pencarian kebenaran. Penghakiman masa lalu seperti bergulir di atas cermin yang sangat bening.

Setiap harinya kita tiada henti-hentinya mendengar teriakan orang-orang yang menuntut keadilan dengan kemarahan yang meluap-luap, baik melalui mata ketika kita melihat, melalui telinga ketika kita mendengar. Sedangkan bagi masa lalu dari orang-orang yang dahulu perkasa, cermin tersebut seakan begitu buramnya. Hujatan dilontarkan bertubi-tubi terhadap masa lalu mereka. Kontroversial demi kontroversial terus saja hadir di tengah kita.

Para pejabat negara yang seharusnya mencerdaskan, justru semakin mengaburkan persoalan. Orang-orang pemerintah yang seharusnya bersuara satu, malah hiruk-pikuk dengan kesibukan saling membantah. Motif komunikasi memang selalu terkait dengan konsepsi kebahagian seseorang. Seseorang yang konsepsi kebahagiaannya terganggu, mulai mencari strategi untuk merumuskan tindak komunikasi yang seseuai motifnya.

Bukan tidak mungkin seseorang yang terlibat KKN, justru berteriak paling nyaring mengenai kasus KKN orang lain. Ini semata agar konsepsi kebahagiaannya tak terganggu. Memang, berbicara tentang korupsi di Indonesia adalah berbicara tentang hijaunya pepohonan di pegunungan. Kepekatan warna hijau hanya bisa dilihat oleh mereka yang jauh dari pegunungan.

Penghuni gunung memandang pepohonan sebagai bagian dari keseharian yang tidak perlu diperdebatkan. Tak perlu membantah berlebihan, memang langkah bijak. Sebab, psikologi sosial masyarakat kita sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga apa yang dibantah itulah yang diyakini sebagai kebenaran. Dalam situasi demikian, reaksi-reaksi berlebihan justru merugikan, karena hanya akan menguatkan sinyalemen dan tudingan.

Lembaga legislatif boleh jadi kini menjadi tempat paling pas dalam menyampaikan pendapat. Maklum, lembaga yang kini memiliki sebagian besar darah segar, tampak begitu enerjik dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Upaya pemberantasan KKN bergaung keras dari DPR, meski belakangan terdengar tudingan yang menyatakan ada anggota DPR justru terlibat KKN. Tekad bulat DPR dalam memberantas KKN ini, bisa menjadi mimpi buruk bagi pelaku KKN di masa lalu, sekarang dan akan datang.

Legislatif jelas bukan yudikatif, persoalan yang mengemuka di lembaga wakil rakyat itu jelas tak dapat diselesaikan secara hukum. Apa pun yang dikemukakan di sana, lebih banyak berdampak politis. Jalur hukum memang merupakan cara penyelesaian paling fair. Tetapi masyarakat telah terlampau lelah menunggu penyelesaian kasus-kasus KKN. Apalagi selama ini telah terbukti kita lamban dalam memberantas, tapi cekatan dalam membantah.

Persoalan yang selalu terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain ini telah cukup lama bergulir di tengah masyarakat. Data yang disampaikan pun berbeda. Tak tahu mana yang benar. Karena itu, bagaimana bila KITA tampil bersama di muka umum. Berdebatlah secara jantan dengan berlatar data masing-masing, sebab masyarakat ingin melihat kebenaran berbicara sendiri dari siapa saja…….Semoga…!!! (Jemmy Gerson Adii/Ediya Moralia)

seLENgkapnya......

Bilogai-Sugapa, Pasti Menjadi Perhatihan Banyak Pihak

Sekarang ini banyak orang menaruh perhatian pada Bilogai distrik Sugapa (Sekarang Sudah Menjadi Kabupaten Intan Jaya-red), karena salah satu distrik yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Paniai Papua, suatu saat nanti akan memberi Kado Istimewa dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain kepada berbagai lapisan dan golongan manusia di seluruh Dunia termasuk Indonesia seperti salah satunya di Tembagapura selama ini yang di lakukan oleh PT. Freeport Indonesia.

Sesuai hemat penulis, ketika orang lain mau bepergian kewilayah Sugapa ini yang berada di atas ketinggian kaki gunung itu memang masih sangat sulit sekali, sebab belum ada jalan-jalan trans. Meskipun sudah mulai dikerjakan, tetapi orang sudah hampir bisa sampai kemana-mana dengan pesawat terbang sejenis AMA, PILATUS, SUSI AIR dan TWIN OTHER dan dengan berjalan kaki.

Akan tetapi hal yang paling menarik bagi para Investor Ilmuwan Asing, Mahasiswa dan para Pemerintah adalah kenyataan bahwa disana (Sugapa-red) pada satu pihak, telah terlihat PT. FI COW “B” telah melakukan survey-eksplorasi selama sembilan ( 9 ) tahun dan sudah ditemukannya sumber cadangan kandungan mineral emas terbesar di dunia setelah Cadangan Kadar Emas-di Kucing Liar Amolle Tembagapura.

Khusus di Bilogai/Sugapa sendiri juga terdapat cadangan emas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PT. FI berdasarkan Kontrak Karya Generasi II tahun 1989-1990 itu berpusat di Gunung Wabu (Gunung Bula-red) tepatnya di bagian sebelah selatan Ibu Kota Distrik Sugapa yang saat ini sudah menjadi salah satu Kabupaten Otonom itu. Pasalnya, saat ini masyarakat suku moni dan beberapa suku lainnya mendambahkan agar suatu kelak nanti negeri ini akan berkembang pesat sama dengan daerah-daerah lainnya yang sudah lebih dahulu maju.

Sementara pada pihak lain, masih terdapat daerah pedalaman atau masih ditemukan sisa-sisa zaman batu. Daerah ini di kenal dengan banyak sekali terdapat gunung-gunung yang sangat sulit sekali di tanjaki serta diiringi pengunungan salju yang membentangi amat luas hutan rimba pada berbagai tingkat ketinggian serta pelbagai jenis dataran tanah tinggi yang amat subur. Wilayah sugapa Kabupaten Intan Jaya ini memiliki beraneka ragam Flora dan Fauna, yang sesuai dengan khas sifatnya. Maka daerah ini menjadi suatu Firdaus untuk penelitian lapangan bagi para ahli ilmu alam dan ahli ilmu lain.

Hal ini dengan sendirinya menjadi lebih kuat lagi bagi penelitian para Antropologi dan Ahli Bahasa yang akan menemukan variasi bahasa dan kebudayaan suku-suku yang terdapat di tempat-tempat ini. Justru paling menarik adalah kenyataan bahwa orang-orang Sugapa melalui kebudayaan-kebudayaan mereka sekarang tengah mengalami perubahan dan atau perkembangan yang tahap-tahap perkembangannya diberbagai wilayah dapat dengan mudah dibaca dan diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Di wilayah Sugapa Kabupaten Intan Jaya ini, masih banyak terdapatlah bivak-bivak, gubuk-gubuk, dusun-dusun, desa-desa yang berkotak-kotak serta terdapat pula pusat-pusat pemukiman kecil yang mulai sedang berkembang.

Apa yang sekarang bisa terjadi lagi dalam gerak perkembangan lebih jauh di dalam proses semakin terbukanya pelbagai daerah, ketika ada hasilnya menuju produksi kelak…….Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii & Elias Japugau)

seLENgkapnya......

Lebih Baik Bekerja di Lapangan, Ketimbang Dikantor

Bekerja di belakang meja sepertinya lebih aman ketimbang harus berjibaku di lapangan atau proyek konstruksi. Namun jangan salah! Kerja di kantor yang nyaman dengan duduk berlama-lama di depan komputer atau laptop bisa membunuh Anda pelan-pelan.

Hal yang paling diwaspadai dari dampak pola kerja sedentari atau kurang aktif ini adalah meningkatnya kemungkinan mengalami risiko pembekuan pembuluh vena dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT) hingga dua kali lipat.

Professor Richard Beasley dari Wellington Hospital di Selandia Baru seperti dilansir The Sun menyatakan bahwa ancaman bahaya akan menghampiri Anda bila kerja delapan jam tiap hari dengan hanya berkutat di sekitar meja atau menghabiskan tiga jam berturut-turut dengan sekedar duduk mengoperasikan laptop.

Kasus DVT biasanya sering dikaitkan dengan penerbangan jarah jauh yang memerlukan waktu berjam-jam. Pembekuan darah terjadi di pembuluh vena dan biasanya pada bagian betis. Jika pembekuan ini tidak dicairkan dengan obat pengencer darah, biasanya akan pecah dan terbawa ke paru-paru dan berujung pada emboli paru-paru yang mematikan.

Beasley menganjurkan pekerja kantoran untuk rutin melakukan peregangan otot untuk mempertahankan kelancaran aliran darah. Sebuah riset di Italia pun mengindikasikan peregangan dan relaksasi menurunkan kasus sakit kepala para karyawan hingga 40 persen.

Risiko lain yang mengintai para pekerja kantoran adalah bakteri dan virus mematikan yang berada di tempat kerja. Permukaan dan sela-sela keyboard komputer bisa menjadi sumber penyakit karena menyimpan kuman berbahaya yang jumlahnya bahkan mungkin melebihi kloset di kamar mandi Anda.

Sebuah penelitian di Inggris belum lama ini melaporkan beberapa keyboard di sebuah perkantoran LIMA KALI menyimpan lebih banyak jumlah kuman ketimbang sebuah kamar kecil. Penelitian ini diungkap seorang ahli yang disewa oleh Majalah Which? Computing di mana mereka menemukan beragam jenis bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, coliform, staphylococcus aureus yang menyebabkan beragam infeksi mulai dari masalah diare, kulit hingga radang paru-paru atau pneumonia.

Bakteri juga tidak hanya sembunyi di keyboard namun juga pada meja, telepon dan alat lain. Peneliti dari University Of Arizona menyatakan keyboard masih cukup bersih ketimbang kursi yang duduki. Para ahli mikrobiologi menemukan sebuah kursi bisa menyimpan 10 juga mikroba, sedangkan rata-rata sebuah kantor bisa menyimpan 20.000 mikroba pada setiap permukaan 1 inci persegi. Begitu banyaknya jumlah mikroba ini tentu tidak terlepas dari kebiasaan buruk karyawan dalam memperlakukan tempat kerja.

Sindrom Mata
Selain pembekuan darah dan mikroba, ancaman lainnya adalah sindrom mata akibat komputer yang baru-baru ini diperingatkan American Optometric Association. Gejala sindrom ini adalah mata perih, sensitif terhadap cahaya, nyeri di leher dan punggung.

Dr Kent Daum, dari Illinois College Of Optometry di Chicago mengatakan: "Bekerja di depan komputer membuat mata bekerja keras karena tuntutan pergerakan mata dan fokusing yang baik. Re-focusing menyebabkan stres pada otot mata yang bisa berakibat pada gangguan mata.

Kerusakan Paru-paru
Hal lain yang juga dicemaskan adalah bahaya Printer Laser terhadap kesehatan paru-paru karyawan. Peneliti dari Australia's Queensland University Of Technology menemukan dampak alat ini mirip asap rokok. Satu dari tiga printer yang diteliti mengeluaran semacam partikel merugikan. Partikel ini bisa terhirup dan masuk paru-paru dan memicu masalah pernafasan.

Di samping laser printer, asap elektronik juga bisa menjadi ancaman. Tim ahli dari London's Imperial College menyatakan medan listrik yang timbul dari alat-alat kantor bisa memicu sakit kepala dan masalah lainnya.

Salah satu peneliti, Keith Jamieson, menjelaskan : "Medan listrik punya pengaruh kuat terhadap udara. Itulah sebabnya di belakang monitor komputer selalu dikotori debu. Hal sama juga berlaku pada kulit dan paru-paru manusia. Ini dapat meningkatkan penyerapan racun yang harus dinetralisir tubuh," paparnya.

Yang terakhir, ancaman di tempat kerja adalah Sick Building Syndrome. Menurut WHO, gejalannya adalah iritasi pada mata , hidung dan tenggorokan, selain juga pusing dan sakit kepala. Hal ini dapat terjadi akibat buruknya ventilasi, tingginya temperatur dan buruknya pencahayaan…….Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii & Jamal)

seLENgkapnya......

Kebosanaan Kerja adalah Budaya Malas dan Perlu di Atasi Bersama

Setiap individu pasti pernah mengalami kebosanan. Kebosanan bisa terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan individu seseorang, seperti misalnya pekerjaan, sekolah, bahkan perkawinan. Biasanya rasa bosan ditandai dengan kelelahan, miskin kreativitas, hilangnya minat atau ketertarikan pada sesuatu yang dahulu disukai, malas, lesu, dan berbagai perasaan tidak enak yang jika tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan individu tersebut mengalami stress bahkan depresi.

Dalam dunia kerja, kebosanan kerja menjadi sangat penting untuk mendapat perhatian mengingat bahwa hal tersebut akan dapat mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. Kebosanan kerja bisa terjadi bukan saja pada pekerja di tingkat bawah (Frontliner) tetapi juga bisa melanda para pekerja di tingkat atas (Managerial Level). Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan berbagai tindakan pencegahan dengan cara melakukan rotasi kerja, melibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan, melaksanakan Company Gathering, memberikan kesempatan untuk melakukan cuti, dan masih banyak lagi hal lainnya.

Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk membuat para pekerja tidak merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sehari-hari. Dari sisi individu, hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar dapat terbebas dari kebosanan kerja tersebut?

Beberapa alasan mengapa bisa terjadi kebosanan kerja dapat dibagi dalam beberapa penyebab, yaitu; Pekerjaan Tidak Menarik atau Tidak Menantang Otak manusia membutuhkan stimulasi dan tantangan terus-menerus. Artinya dalam konteks pekerjaan maka otak manusia cenderung membutuhkan tugas-tugas baru yang menantang atau menarik.

Setiap saat menemukan tugas atau tantangan baru maka otak akan berusaha untuk menguasai tugas tersebut, dan sesudah berhasil menguasainya maka otak membutuhkan stimulasi baru. Jika stimulasi atau tantangan baru tersebut tidak ada dan otak hanya mengulang apa yang telah dikuasai maka tugas atau pekerjaan yang telah dikuasai tersebut menjadi tidak menarik sehingga timbul kebosanan.

Kita bisa lihat dengan mata telanjan misalnya di daerah mana saja termasuk di Tanah Papua sendiri, banyak orang yang dengan menggenakan pakai dinas Pemda masih harus nongkron di pasar, depan Toko/kios atau tempat keramaian lain. Para Pekerja akan sangat mudah menjadi bosan setelah menjalani pekerjaan tersebut dalam waktu seminggu duaminggu dan minggu lain sudah bosan. Selain itu pekerjaan yang dianggap terlalu mudah atau tidak sesuai dengan tingkatan pengetahuan, kemampuan dan atau disiplinm Ilmu yang diraih si pekerja akan cenderung membuat ia mengalami kebosanan kerja, karena tidak memiliki otonomi.

Tidak Melakukan Apa-apa
Dalam suasana di kantor-kantor Pemerintah manapun biasanya sangat sepi dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga sesuai pantaun penulis di lapangan ada masyarakat yang pegawai yang menjinjin sekop keladang, ada juga terlihat yang lainnya memegang Map ditangan dan masuk keluar di kantor. Di saat-saat kondisi seperti itu, tentunya ada banyak argument yang muncul, misalnya saja seperti ini: “Enak sekali hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana punya pekerjaan tetap untuk menjamin keluarga, punya jabatan tinggi, tiap hari hanya tinggal makan dan tidur saja, tetapi masih juga melakukan hal-hal yang sama seperti kayak orang yang tidak punyak kerja, pada itu di saat-saat jam kerja. Tidak seperti saya yang setiap harinya harus bekerja membanting tulang dari subuh sampai tengah malam untuk bisa makan"demikian lontaran kata-kata emosional itu belum tentu benar atau salah.

Karena dalam kehidupan ini banyak sekali individu yang justru merasa bosan karena tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan tugas-tugas tertentu karena sudah dikerjakan oleh orang lain.

Ada banyak manager yang akhirnya tidak bertahan di suatu perusahaan meski menyandang jabatan sangat tinggi karena ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam hal ini datang ke kantor dan duduk-duduk saja sambil memberi perintah belum tentu akan membuat seseorang tidak mengalami kebosanan. Pasalnya, kebosanan kerja bukan saja memberikan dampak yang negatif bagi kinerja individu dalam perusahaan/organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan berbagai dampak psikologis yang dapat mengganggu kesejahteraan jiwa individu tersebut.

Dampak psikologis tersebut misalnya timbulnya rasa hampa dalam diri individu tersebut, meragukan kemampuan diri sendiri atau sebaliknya justru bersikap arogan karena merasa semua tugas dapat dikerjakan tanpa kesulitan, hilangnya motivasi kerja, dan sebagainya.

Dengan melihat dampak-dampak tersebut maka kebosanan kerja perlu segera ditangani agar tidak sampai menyebabkan stress atau depresi. Beberapa cara berikut ini mungkin layak anda pertimbangkan jika kebetulan anda merasa bosan dengan pekerjaan anda saat ini, bisa saja terjadi kebosanan kerja. Sehingga banyak management baik yang ada di pemerintah dan terlebih di perusahaan-perusahaan besar memberlakukan waktu kerja dan waktu untuk beristirahat atau Cuti, seperti yang saya alami, yakni saya bekerja selama enam minggu dan dua minggunya cuti, hal demikian supaya tidak lagi ada kebosanan kerja bagi setiap kita……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii & Elias Japugau)

seLENgkapnya......

Sekilas Gambaran Papua Dulu, Sekarang dan Akan Datang…..!!!

Populasi 4 juta Pada tahun 1545, penjelajah Spanyol yang bernama Ynigo Ortiz de Retes, menemukan hamparan pulau di pesisir utara di dunia yang merupakan pulau terbesar kedua dan diberi nama "Nueve Guinea". Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama menjadi "Irian Jaya". "Irian" adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan "Jaya" artinya kejayaan atau kemenangan. Namun penduduk asli lebih menyukai nama Papua Barat. Tahun 1999 Presiden Indonesia, abdurrachman Wahid, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis asli sama dengan orang-orang di Papua Timur, (Papua New Guinea/PNG) dan juga sama dengan orang-orang Malenesia lainnya di Pasifik.

Jayapura sebagai ibukota propinsi, berlokasi di pesisir sebelah utara, diperkirakan terdapat 249 bahasa di Papua Barat. Puncak Gunung Jaya Wijaya dengan ketinggian lebih dari 16.000 kaki adalah gunung tertinggi ke-3 di dunia yang berada pada lintasan garis khatulistiwa yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Andes.

Papua Barat adalah suatu tempat yang spektakuler dengan beragam keindahan; lereng-
lereng gunung yang curam dan hutan-hutan lebat dengan satwa yang unik di dunia. Banyak tempat yang belum dapat dijamah dan dimasuki oleh dunia luar, peradaban jaman batu juga masih dapat ditemukan di sini.

Gagasan pemerintah RI untuk memekarkan Papua Barat menjadi tiga Propinsi menimbulkan pro dan kontra di antara orang-orang asli Papua. Suasana rawan ini perlu diwaspadai dari para provokator yang dapat menyusup untuk mengacaukan. Terbunuhnya tokoh Papua, Theys Eluay, seakan memadamkan kecerahan hari depan mereka (Orang Papua-red).

Kekayaan tambang, bumi, hutan dan laut diangkut meninggalkan bumi Papua dan menyisakan kemiskinan, kemelaratan, dan ketertinggalan bagi masyarakat asli. Mereka mengalami ketidakadilan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ribuan orang Papua menjadi pengungsi di Timur Awin di kamp-kamp yang berbatasan dengan PNG tanpa menerima bantuan.

Papua Barat menerima pelayanan kesehatan yang sangat rendah di Indonesia. Hanya ada satu rumah sakit untuk 400.000 orang dengan 70 tempat tidur. Hanya ada satu dokter untuk daerah seluas 53.000 km persegi. Penyakit kusta sangat tinggi, dari 10.000 orang, 88 orang terjangkit di daerah yang sama. Dalam lima tahun menjadi pembawa angka HIV tertinggi di Indonesia.

25% kematian bayi yang disebabkan radang paru-paru menempati angka tertinggi di dunia. Diperkirakan 20% lainnya menderita kekurangan gizi. Di bawah program transmigrasi pemerintah pusat, orang-orang asli Papua Barat berkurang menjadi minoritas. Lebih dari 10.000 keluarga muslim tinggal di kota-kota pesisir.

Konflik di antara mereka dengan militer Indonesia, telah menelan banyak jiwa. Ratusan tenaga guru mogok mengajar karena rendahnya gaji pengajar dan mahalnya biaya hidup. Semua ketertinggalan dan ketidakadilan ini terkesan disengaja, akibatnya orang-orang asli Papua Barat semakin tak berdaya menghadapi perkembangan…….Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii/Berbagai Sumber)

seLENgkapnya......

Mengintip Soal Pendidikan di Sugapa

Persoalan yang dialami masyarakat di Distrik Sugapa (sekarang Kabupaten Intan Jaya-red) memang cukup beragam. Bukan hanya kendala pendidikan yang menghambat segala aktivitas masyarakat di wilayah itu, tetapi sudah pasti faktor prinsipil lain yang melilit masyarakat suku Moni dan beberapasuku lainnya di Sugapa umumnya adalah masalah pendidikan.

Boleh dikatakan, pendidikan karena umumnya wilayah Moni yang terdiri dari 6 Distrik masih terbelakang. Keterbelakangan ini terlihat dari kondisi SD-SD Inpres yang ada di Distrik Sugapa yang serba kekurangan. Bukan fasilitas saja melainkan tenaga Pengajar. Pasalnya, fasilitas yang tidak layak dipakai karena gedung sebagain roboh, siswa juga tidak datang karena guru tidak datang mengajar, tenaga guru tidak ada, jumah Guru hanya pas-pas yang bertugas.

Saat ini jumlah sekolah yang ada di wilayah distrik Sugapa sebanyak 8 buah sekolah dasar, satu SMP, satu SMAN. Namun beberapa SD sudah di tutup total karena tidak ada guru sah (Guru yang ber-NIP-red). Misalnyasaja, SD Inpres Pesiga dan SD-SD yang lainnya. Semua SD di wilayah Sugapa bisa di Bantu mengajar hanya oleh tenaga-tenaga Bantu tamatan SMP dan SMA yang tidak dapat pekerjaan. Dimana mereka membantu sekolah/siswa di masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan SD YPPK Bilogai sudah lengkap guru, baik Guru Bantu maupun Guru ber-NIP, 13 Guru yang memiliki 320 siswa. SD Inpres Yogatapa memiliki 6 Guru pengajar ini merupakan satu persoalan yang dihadapi kedua sekolah itu.

Sementara sesuai data yang di terima penulis di lapangan, SD Inpres Mamba memiliki 2 Guru tetap, 3 Guru suka relah tamatan SMP. SD Yoparu memiliki satu Guru tetap dan 3 Guru suka rela. SD YPPK Titigi memiliki 3 Guru Suka relah. SD YPPGI memiliki 3 Guru suka relah, SD YPPK Jalae memiliki satu Guru tetap dan 3 guru suka relah, sedangan di desa-desa lain, seperti Desa Ugimba, Desa Emondi, Desa Mindau, Desa Nanggasiga yang seharusnya di bangun SD oleh pemerintah tetapi, kenyataannya sampai sekarang belum ada tanda-tanda kearah itu, mudah-mudahan dengan adanya pemekaran Kabupaten Intan Jaya ini, ada sedikit peningkatan khususnya di bidang pendidikan.

Untuk itu dengan demikian, sangatlah di butuhkan adanya penambahan guru. Walaupun demikian, pengabdian bagi beberapa guru yang bias di hitung dengan jari itu dalam pengabdiannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu tidak pernah surut.

Bahkan dari tahun ke tahun mereka dengan penuh tabah menjalaninya. Selama pengabdian itu, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi para siswa yang haus akan ilmu, biar pun dengan segala kekurangan yang ada. Semuanya itu, kata mereka, demi mencerdaskan generasi penerus bangsa ini. Dilihat dari minat dan semangat masyarakat Moni untuk menuntut ilmu, sebenarnya sangat tinggi. Di samping itu guru-guru dari daeah Sugapa dan Homeo asal kedua daerah itu juga sering berlamaan di kota-kota, akhirnya setiap siswa SD tidak dapat pendidikan dengan baik.

Hal serupa dialami SD Inpres Sugapa. Sekolah yang dibuka tahun 1987 sejak tahun lalu telah dibuka hingga kelas V. Sebelumnya hanya melayani sampai kelas IV saja. Jika ingin melanjutkan hingga tamat, para siswa di sekolah itu terpaksa melanjutkan di SD YPPK Bilogai. SD tersebut dibuka, hanya ada empat ruang kelas dan dilayani 6 orang Guru, dua diantaranya putera asli di Sugapa, sudah kabur ke kota, jata beras, gaji tetap diterima utuh, mengajarnya tidak pernah ada.

“SD Inpres Yogatapa sebanyak 60 siswa angkatan, pertama asal SD tersebut kini sudah merai gelar kesarjanaan, kalau mereka rajin belajar”tutur salah satu Tokoh Pemerhati Pendidikan di daerah itu…Semoga…!!! (Jemmy Gerson Adii/Elias Japugau)

seLENgkapnya......

Pentingnya Ada Penghijauan Kembali di Negeri Ini

Bangsa Indonesia tergolong urutan ketiga pulau yang terbesar di dunia sehingga untuk tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan hidup diberbagi pulau dari Sabang sampai Merauke sangat minim. Namun Masa era moderensasi ini sebagian besar kehidupan lingkunan hidup sudah semakin kritis, hal itu disebabkan karena ulah dari manusia itu sendiri, dalam artian manusia secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan penebangan pohon yang satu dengan pohon-pohon yang lainnya, dengan tujuan untuk menunjang pembangunan Infrastruktur kepada masyarakat umum termasuk proyek-proyek pemerintah, bangunan umum, jembatan, perumahan sosial, pembuatan jalan umum melalui kontraktor-kontraktor proyek dan lain-lainnya.

Kegiatan pekerjaan pohon-pohonan alami kecil maupun besar yang tumbuh dijalan maupun dihutan-hutan mulai di tebang habis dan tidak dapat tumbuh kembali seperti dulunya, sebab dulunya tanah subur, namun sayangnya dimasa sekarang dapat terlihat mulai kritis dan tidak bisa dapat tumbuh seperti biasanya.

Pasalnya, merusak lingkungan tidak saja dilakukan oleh Aktivitas dari pihak pemerintah namun juga dari perusahaan-perusahaan swasta yang bisnis maupun non bisnis pun mulai menggangu lingkungan hidup serta ulah manusia yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penebangan hutan secara liar yang mana terjadi ditanah air Indonesia ini.


Kesuburan tanah diberbagi pulau tanah air Indonesia sangat berbeda antara pulau satu dengan pulau yang lain disebabkan karena perbedaan Iklim, Cuaca, Suhu, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun lingkungan hidup yang berbeda. Masalah-masalah tersebut diatas juga dialami oleh beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, dimana begitu banyak pulau-pulau dan gunung-gunung sehingga lebih sulit diatasi masalah lingkungan hidup, maka itu diberbagi Kabupaten pada umumnya dan pada khususnya di Tanah Papua banyak kasus yang terjadi, diantaranya seperti Illegal Loging, Penebangan Hutan, kebakaran dan lain-lainnya itu akibat dari kurang adanya kepedulian serta perhatian khusus dari semua pihak terkait dengan masalah penghijauan kembali (reboisasi-red) dilingkungan masyarakat, kabupaten, kecamatan maupun di jalan raya yang begitu dapat di lihat baik namun keindahan kota masih minim.

Oleh sebab itu pemerintah daerah di mana saja, penulis sarankan sebagai perencanaan pembangunan dan pengatur daerah perlunya ada pengadaan bibit-bibit pohon-pohonan yang ekonomis untuk menanami kembali dipingiran jalan raya, di ibu kota kecamatan, maupun ditempat-tempat yang longsor, tandus, kritis untuk keperluan program penghijauan kembali.

Lingkungan yang begitu indah, bersih, sehat, berarti pembangunan daerah itu akan lebih maju dan di perhatikan oleh berbagai pihak. Sehingga dengan kegiatan penghijauan kembali kedepan akan bertujuan untuk untuk generasi sekarang maupun yang akan datang, untuk menarik perhatian dari berbagai pihak dan juga untuk mengatasi bahaya timbulnya erosi……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Perempuan adalah Bagian dari Laki-Laki

Dia yang diambil dari tulang rusuk. Jika Tuhan mempersatukan dua orang yang berlawanan sifatnya, maka itu akan menjadi saling melengkapi. Dialah penolongmu yang sepadan, bukan sparing partner yang sepadan.

Ketika pertandingan dimulai, dia tidak berhadapan denganmu untuk melawanmu, tetapi dia akan berada bersamamu untuk berjaga-jaga di belakang saat engkau berada di depan atau segera mengembalikan bola ketika bola itu terlewat olehmu, dialah yang akan menutupi kekuranganmu.

Dia ada untuk melengkapi yang tak ada dalam laki-laki, misalnya seperti perasaan, emosi, kelemahlembutan, keluwesan, keindahan, kecantikan, rahim untuk melahirkan, mengurusi hal-hal sepele...??? hingga ketika laki-laki tidak mengerti hal-hal itu, dialah yang akan menyelesaikan bagiannya...sehingga tanpa kau sadari ketika kau menjalankan sisa hidupmu... kau menjadi lebih kuat karena kehadirannya di sisimu.

Jika ada makhluk yang sangat bertolak belakang, kontras dengan lelaki, itulah perempuan. Jika ada makhluk yang sanggup menaklukkan hati hanya dengan sebuah senyuman, itulah perempuan.

Ia tidak butuh argumentasi hebat dari seorang laki-laki... tetapi ia butuh jaminan rasa aman darinya karena ia ada untuk dilindungi.... tidak hanya secara fisik tetapi juga emosi.
Ia tidak tertarik kepada fakta-fakta yang akurat, bahasa yang teliti dan logis yang bisa disampaikan secara detail dari seorang laki-laki, tetapi yang ia butuhkan adalah perhatiannya... kata-kata yang lembut... ungkapan-ungkapan sayang yang sepele... namun baginya sangat berarti... membuatnya aman di dekatmu....

Batu yang keras dapat terkikis habis oleh air yang luwes, sifat laki-laki yang keras ternetralisir oleh kelembutan perempuan. Rumput yang lembut tidak mudah tumbang oleh badai dibandingkan dengan pohon yang besar dan rindang... seperti juga di dalam kelembutannya di situlah terletak kekuatan dan ketahanan yang membuatnya bisa bertahan dalam situasi apapun.

Ia lembut bukan untuk diinjak, rumput yang lembut akan dinaungi oleh pohon yang kokoh dan rindang. Jika lelaki berpikir tentang perasaan wanita, itu sepersekian dari hidupnya.... tetapi jika perempuan berpikir tentang perasaan lelaki, itu akan menyita seluruh hidupnya...Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, karena perempuan adalah bagian dari laki-laki... apa yang menjadi bagian dari hidupnya, akan menjadi bagian dari hidupmu. Keluarganya akan menjadi keluarga barumu, keluargamu pun akan menjadi keluarganya juga.

Sekalipun ia jauh dari keluarganya, namun ikatan emosi kepada keluarganya tetap ada karena ia lahir dan dibesarkan di sana.... karena mereka, ia menjadi seperti sekarang ini. Perasaannya terhadap keluarganya, akan menjadi bagian dari perasaanmu juga... karena kau dan dia adalah satu....dia adalah dirimu yang tak ada sebelumnya. Ketika pertandingan dimulai, pastikan dia ada di bagian lapangan yang sama denganmu…Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii/berbagai sumber)

seLENgkapnya......

Deiya & Intan Jaya, Butuhkan Figur yang Berjiwa Membangun

Di Kabupaten Paniai sendiri telah memekarkan dua kabupaten, diantaranya Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya, dan hadirnya kedua kabupaten itu sesuai informasi yang penulis terima di lapangan adalah harga mati dari rakyat yang ada di kedua kabupaten tersebut.

Seperti sebagaimana diketahui bahwa di sana sini mulai marak dan ramai di bicarakan terkait dengan adanya pemekaran wilayah pada beberapa tahun silam, hal itu juga tidak terlepas setelah adanya reformasi pada tahun 1998, dimana pemekaran di era reformasi itu sendiri muncul dan didasari pada rasa ketidakpuasan atas berbagai kesenjangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu pula, diindentifikasikan bahwa selama ini hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan atau belum merata ke seluruh pelosok-pelosok wilayah termasuk yang ada di daerah ini.

Dalam benak penulis, hingga sampai di awal tahun 2009 ini masih bertanya-tanya apakah Deiya dan Intan Jaya hadir karena rakyat ataukah hanya oleh kepentingan beberapa pejabat atau bahkan beberapa intelektual..? Apakah dengan hadirnya Deiya dan Intan Jaya benar-benar kelak akan mengurangi berbagai kesenjangan-kesenjangan. Ataukah sebaliknya..?

Kedua kabupaten itu telah di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 29 Oktober 2008, tetapi bagi penulis pertanyaan itu selalu ada tiap saat dalam benak penulis, yang tidak tahu kapan baru ada jawabannya.

Ada isu atau kabar yang berbisik di telinga penulis bahwa tuntutan pemekaran ini adalah keinginan dan aspirasi masyarakat murni bukan kerena intern kepentingan politik para penguasa daerah ini beberapa tahun lalu.

Memang penulis sadari kalau melihat kondisi geografis Papua pada umumnya dan lebih khususnya di Paniai sendiri dimana luas wilayah dan kondisi geografis sulit dan sangat berat, sehingga tidak akan bisa dibangun oleh satu kabupaten saja, dan memang salah satu alternative adalah Paniai mau dan tidaknya harus memekarkan daerahnya.

Pasalnya, keterlambatan kemajuan daerah ini juga kerena minimnya sarana dan prasarana transportasi, menyebabkan pelayanan pemerintah belum menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, disamping terbatasnya dana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, mengakibatkan kondisi sosial masyarakat masih memprihatinkan, tertinggal dan terbelakang.

Bahkan masih ada masyarakat terasing yang belum tersentuh oleh pemerintah, sebab luas wilayah yang sulit ditempuh menyebabkan pula terjadinya lepas kendali dan terbelangkahinya jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta lambannya pembangunan di wilayah tersebut akibat kesulitan transportasi.

Sehingga untuk meningkatkan pastisipasi dan menjawab semua persoalan tersebut, bagi penulis perlu adanya terobosan baru melalui suatu kebijakan khusus, antara lain melalui pembentukan satuan administrasi pemerintah baru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tetapi perlu juga di ingat bahwa bagaimana caranya yang tepat.

Sebab untuk merubah kesenjangan pembangunan sangatlah di butuhkan Figur yang takut akan Tuhan, berjiwa besar dan benar-benar seorang Figur yang ingin mau merubah kesenjangan pembangunan kearah yang lebih baik, dan sebaliknya bukan Figur yang suka melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)……Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......