Moral KPU Kab. Paniai

Dalam rangka memagari Kabupaten Deiyai, dengan Peraturan Daerah [PERDA]. Sekretariat Daerah, yang membidangi Hukum, Organisasi dan tata laksana [Hukum dan Ortal] menggelar Kegiatan Publikasi Peraturan Perundangan-undangan dan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah, di Aula Antiokia Kingmi, Wakeitei [24/02]. Peraturan Bupati Deiyai Nomor 4, 5, 6 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Uraian Tugas setiap SKPD di lingkungan Kabupaten Deiyai.

Publikasi Peratuan Daerah [perda] ini diberi tema “Terwujudnya Program Legislasi Daerah yang Disusun secara Terencana, Terpadu dan Sistematis. Sedangkan subtema adalah “Melalui Penataan Program Peraturan Perundang-undagan Perlu Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk Membangun Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Kabupaten Deiyai yang lebih Andal”.

Kegiatan Publikasi ini dibuka oleh Bupati Kabupaten Deiyai Hengky Kayame, SH., MH yang diwakili oleh SEKDA Blasius Badii, BA. Dalam sambutan pembukaan kegiatan publikasi perda yang dibacakan oleh SEKDA, bupati menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD], yang telah menjadi peraturan bupati deiyai [perda].

“Saya minta setiap SKPD harus memahami dan membagi tugas sesuai dengan uraian tugas yang kini telah menjadi peraturan bupati. Jangan setiap tugas dikerjakan oleh pimpinan, bawahan tinggal sante. Dan bila perlu uraian tugas akan dibagikan ini, diperbanyak oleh masing-masing SKPD”.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini, masing-masing SKPD di lingkungan Kabupaten Deiyai sebanyak 3 orang peserta dan target panitai sebanyak 50 orang. Namun, yang hadir pada saat kegiatan tersebut hanya sejumlah SKPD dengan total peserta berjumlah 30 orang. Maka, Kepala Bagian Hukum & Ortal mengatakan tidak akan memberika buku perda kepada insatansi yang tidak datang.

“Ya, bagi instansi atau SKPD yang tidak datang kami tidak akan memberikan buku perda, mereka mau cari dimana silakan. Mereka tidak hargai kami punya undangan. Kamipun tidak akan hargai mereka kalau mereka datang minta buku perda” uajrnya.

Setelah kegiatan selesai, acara ditutup langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan Ortal Setda Kabupaten Deiyai,. Dalam sambutan penutupan kegiatan Kabag Hukum dan Ortal Melkianus Adii, SH berharap, semua SKPD dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kerja yang telah dimuat dalam perda. Dan bila ada SKPD yang ingin membuat suatu perda slakan koordinasi dengan bagian Hukum.

“Saya minta mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing. Dan apabila ada SKPD yang ingin membuat Perda silakan datang koordinasi dengan kami. Imbuhnya. [Yeimo]

seLENgkapnya......

Kepala Bagian Hukum & Ortal Pertanyakan Sidang Penetapan Logo Kabupaten Deiyai

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana [Hukum & Ortal], Sekretariat Kabupaten Deiyai, mempertanyakan, proses sidang penetapan logo Kabupaten Deiyai yang hingga saat ini belum ada tanda-tanda penetapan logo yang telah dinaikan ke meja Dewan Perwakilan Rakyar Daerah [DPRD] Kabupaten Deiyai sejak tahun 2011. Dan berharap agar dapat dilakukan sidang penetapan logo ini dalam waktu dekat.

“Kami telah menaikan ke meja DPRD Kabupaten Deiyai, tapi kami bingun, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk penetapan logo Kabupaten Deiyai. Kami tunggu, kapan sidang penetapan logo ini akan dilakukan. Dan kami harap, sidang penetapan ini dilakukan dalam waktu dekat ”.

Lanjutnya, “logo ini manfaatnya banyak, seperti pembuatan kartu tanda penduduk [KTP], identitas Kabupaten Deiyai, harga diri dan tentunya keberadaan logo adalah wajib bagi setiap organisasi apalagi kita ini Kabupaten”. Demikian kata, Melkianus Adii, SH di ruang kerjanya, Kantor Bupati Kabupaten Deiyai, Rabu, [29/02/2012].

Selain logo Kabupaten Deiyai, ada tiga peraturan daerah [perda] yang masih menunggu sidang penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kabupaten Deiyai, yakni, Peraturan Pajak Daerah, Peraturan Retribusi Izin Tertentu, dan Peraturan Izin Usaha.

“Selain logo, ada tiga peraturan daerah [perda], yang kami masih menunggu untuk penetapan oleh DPRD Kabupaten Deiyai. Adii, menambahkan jika ketiga perda ini ditetapakan, Pendapan Asli Daerah [PAD], dan perimbangan Keuangan pusat dan daerah akan jelas dan akan meningkat pada setiap tahun anggaran”. Uajarnya.

Proses untuk membuat suatu rancangan peraturan daerah itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, uang dan dilibatkan sejumlah unsur seperti Eksekutif, Legislatif dan Instansi yang bersangkutan. Dan proses untuk mendapatkan nomor peraturan juga, membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari bagian hukum di daerah, penetapan sidang di DPRD sampai di biro hukum ditingkat provinsi untuk klarifikasi, sebelum dimasukan dalam lembatran negara.

“Proses untuk mendapatkan nomor perda itu tidak gampang, butuh waktu dan biaya, dan melibatkan banyak pihak. Jika, para anggota dewan bagian hokum dan perundagan tidak memahami, mari datang konsultasi dengan kami, atau orang yang memahami tugas ini” imbuhnya [Yeimo].

seLENgkapnya......

Proteksi Komersialisasi Nilai-Nilai Budaya Hidup orang Paniai, dalam 3 Dimensi Waktu [Dulu-Kini-& Masa Depan]

Siapa orang Paniai itu? Orang Paniai adalah manusia yang hidup di daerah Paniai yang dalam etnografi Papua disebut Suku Mee dan Migani [bukan Moni][i]. Menurut asal suku bangsanya, suku Mee dan Suku Migani berasal dari “Pupu Papa” Bagian Timur Pegunungan Tengah Papua Barat tepatnya di lembah Baliem. Dan diperkirakan mereka tiba dan menetap di daerah Paniai sejak tahun 1100 [900 tahun yang lalu][ii].

Ciri khas daerah Paniai [suku Mee dan Migani] adalah di sekitar danau-danau wisel, Dataran Kamu dan Daerah Pengunungan Mapiha/ Mapisa (Boeraars 1986:85). Namun demikian, wilayah Paniai [paniai doko] bukan hanya di diami oleh suku Mee dan Migani tetapi, ada beberapa suku lain yang telah lama hidup di daerah Paniai yaitu suku Nduga, Suku Dauwa, Suku Wolani, dan lain-lain[iii].

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari “perubahan” di segala dimensi. Proses akulturasi dan asimilasi budaya merupakan awal dari pada proses perubahan tersebut. Tak terkecuali, suku Mee dan Moni [orang Paniai] terlibat dalam proses itu. Dimana telah terbukti bahwa orang Paniai, telah menerima budaya lokal maupun budaya moderen. Entah melalui ajaran gereja [agama] maupun pemerintah. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membuka cakrawala pemikiran kita akan “proses perubahan” yang telah, sedang dan akan terjadi di Paniai secara khususnya dan Papua pada umumnya berdasarkan nilai-nilai budaya hidup orang Paniai.

Semuanya ada dan masih utuh [sebelum, tahun 1932,1940]
Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari “perubahan” di segala dimensi. Proses akulturasi dan asimilasi budaya merupakan awal dari pada proses perubahan tersebut. Tak terkecuali, suku Mee dan Moni [orang Paniai] terlibat dalam proses itu. Dimana telah terbukti bahwa orang Paniai, telah menerima budaya lokal maupun budaya moderen. Entah melalui ajaran gereja [agama] maupun pemerintah. Untuk itu, tulisan ini dimaksudkan untuk membuka cakrawala pemikiran kita akan “proses perubahan” yang telah, sedang dan akan terjadi di Paniai secara khususnya dan Papua pada umumnya berdasarkan nilai-nilai budaya hidup orang Paniai.

Bila kita telusuri sejarah dan budaya leluhur kita pada masa sebelum Misionaris [1932] dan pemerintah Belanda [1940] semua itu masih utuh, dan begitu indah dan kaya dengan kebudayaan asli mereka. Gotai Ruben Pigai [2008] dalam buku “mungkinkah nilai-nilai budaya hidup suku Mee bersinar kembali”? menjelaskan bahwa Ayah dari Ruben Pigai adalah generasi ke 7 dari dari silsilah keturunanya. Sedangkan, Ruben Pigai adalah generasi ke 8 dan anak dari bapak Ruben Pigai adalah 9. Dan Ayah dari bapak Ruben Pigai tidak menyebutkan suatu masa [generasi] yang ke 10, sebab generasi ke 10 telah tiba “hari kiamat”[iv]. Menurut Ayah dari Gotai Rubaen Pigai bahwa generasi ke 10 [generasi sekarang] tidak akan hidup semakmur seperti budaya hidup sebelumnya, yaitu beternak [ekina muni], berburu [woda ubai], bertani [taikeitai] dan lain sebagainya[v]

Suku Mee dan Migani disebut manusia karena mereka hidup diatas dua telapak kakinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dan mereka memiliki struktur kehidupan yang jelas dan tersendiri yaitu pertama, mempunyai tatanan sosial yang jelas. Kedua, mempunyai tradisi yang tersusun rapi. Ketiga, tidak tergantung kepada siapapun dan menciptakan suasana hidupnya sendiri. Keempat, mempnyai rasa percaya diri yang sangat menonjol. Kelima, mempunyai kehidupan sosial yang sangat tinggi. Keenam, mempunyai identitas diri dan nilai-nilai budaya yang sangat jelas.

Bila ditinjauh dari kaca mata antroologi, tujuh jenis unsur kebudayaan secara umum dan tiga jenis wujud kebudayaan yang disebutkan oleh Koentjaraningrat, [2002] dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Unsur-unsur dan nilai-nilai hidup budaya orang Paniai itu misalnya pertama, adanya sistem religi [kepercayaan] akan Tuhan [ugatame] sang pencipta. Kedua, sistem organisasi dan kemasyarakatan, seperti orang kaya [tonawi], dan mempunyai membina relasi yang baik dengan orang lain. Ketiga, sistem pengetahuan [epi dima mana] seperti, tahu membedahkan baik dan buruk. Keempat bahasa [Mee mana ma Migani mana ma] seperti kita [suku Mee dan Migani] mempunyai bahasa daerah [bahasa ibu]. Kelima kesenian, seperti wiyani, uga, kaido dan lain lain. Keenam, sistem mata pencahariahn hidup seperti beternak, bertani dan berburu kukus dan mencari ikan di danau. Ketujuh, sistem teknologi, dan peralatan seperti yika [kapak batu], yado/ kopa.

Orang Paniai, tidak mengenal tulisan [bentuk huruf]. Tetapi, secara lisan mereka [leluhur] telah menurunkan nilai-nilai budaya. Masa muda [yokaga ga] adalah masa dimana puncak kejajahan, keistimewaan, kebolehan. Sehingga, dalam kehidupan kehidupan orang Paniai [suku Mee], menyebut masa muda adalah masa siang hari [agapi tadi/ agapi gaa]. Disisi lain, masa ini adalah masa yang diselimuti dengan perasaan “kehati-hatian” karena masa ini gampang melewati batas-batas nilai moral budaya setempat [teritory culture]. Sebagai contoh, orang tua Mee mengatakan “yoka gaga kou peukaiko tibigi koyaka gai” [hati-hati masa muda adalah masa yang gampang jatuh kedalam pencobaan].

Anak muda laki-laki dan perempuan Paniai pada saat itu sangat mematuhi aturan adat. Karena, jika ada yang melanggar, akibatnya adalah dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Sebagai contoh, perbuatan zina [mogai tai], hukuman yang diberikan adalah mencabut nyawa dengan cara digantungkan diatas pohon lalu dipanah dari berbagai arah. Mencuri, bila ada yang kedapan melakukan pencurian, atau mengaku melakukan pencurian, maka akibatnya adalah jari-jari tangan dibelah [gane yapetai]. Sehingga setiap perbuatan dari kecil sampai besar memunyai hukuman yang berbeda berdasarkan atas perbuatannya. Pemberian hukuman yang dianggap melanggar norma-norma budaya ini dimaksudkan untuk menyelamatkan generasi selanjutnya atau menjadi peringatan bagi orang lain.

Nilai dan aturan maskawin, adalah salah satu nilai budaya yang berlaku di hampir tiap suku di Papua. Orang Paniai sejak dulu tidak menentukan nilai minimal dan maksimal dari harga maskwin. Besar kecilnya, ukuran untuk menentukan nilai harga maskawin adalah berdasarkan atas “perilaku hidup/ karakter” para calon suami atau istri. Misalnya, seorang laki-laki muda dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang layak dilakukan oleh para laki-laki. Sebagai contoh, mencari kayu bakar, membikin kebun, membuat pagar, dan lain sebagainya. Bila seorang pemuda mampu melakukan pekerjaan seperti datas, maka harga/ nilai maskawin menjadi tidak mahal. Karena pihak perempuan menilai dia sebagai laki-laki bertanggung jawab, dan dengan harapan akan membantu saat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak orang.

Sebagai manusia yang memiliki akal pikiran [dimi yago bage], orang Mee melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi agar menciptakan damai. Misalnya, dalam perang suku atau kelurga, kedua bela pihak sepakat untuk menghentikan perang. hal ini dapat dilakukan apabila jumlah korban dari masing-masing pihak seimbang. Cara lain adalah pihak yang mengalami korban meminta denda [uang darah] kepada pihak pembunuh. Cara tuntutan model ini diberlakukan apabila perang terjadi antar hubugan darah. Dalam mencegah terjadinya perang, suku Mee Suku Mee mengenal berbagai upacara adat. Salah satu upacara adat yang erat kaitanya dengan batu paikeda adalah upacara pada saat peperangan yang disebut ritual perang [yape kamu/ yape kabo]. Dalam upaya mendamaikan peperangan itu, suku Mee mengenal dua upacara adat [ritual perang] agar perang damai atau melindungi dari bahaya perang. Kedua upacara itu diantaranya, pertama, upacara yang dilakukan dengan menggunakan batu yang disebut paikeda [paikeda mogo]. Kedua, upacara dengan menggunakan ikatan anak panah [ida boda]. Kedua upacara ini diselenggarakan pada saat perang, perkara-perkara besar, dengan tujuan agar tercipta damai, aman dan selamat [Bunai, 2007:60-63][vi].

Untuk menghidupi keluarganya, diperlukan lahan [kebun] sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya, maka diperlukan berbagai upaya. Misalnya, memagari kebun untuk mencegah hama tikus atau babi yang sering merusak tanaman. Pada saat itu setiap keluarga dibutuhkan 3-4 lahan kebun. Orang-orang yang dulu kuat bekerja tidak seperti saat ini. Mereka membuat pagar ratusan hekatar, lalu membagi petak-petak kemudian dibagikan kepada masing-masing keluarga dalam kampung itu. Ada juga kebun di sekitar [pekarangan] rumah sebagai kebun persiapan untuk dipetik [ambil hasil kebun] pada saat hujan atau sakit. Menurut Jan Boeraars [1986], orang Mee sangat kaya dengan ikatan-ikatan sosial dan ekonomi. Kemudian, setelah ia mengadakan penyelidikan lebih mendalam, maka ternyata dibalik latarbelakannya yang “miskin”[vii], dan dibalik kegiatan “dagang”[viii] yang amat tenang ini, tersembunyi suatu kehidupan rohani, yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dengan pemberian bentuk simbolik yang sangat kaya.

Awal perubahan budaya orang Paniai [1933, 1940]
Kontak pertama orang Paniai dengan dunia luar terjadi dengan seorang penerbangan bernama F.T. Wessel secara kebetulan yang menemukan tiga danau [Tigi, Tage, Paniai] yang terletak di pegunungan Tengah Papua, tepatnya tanggal 31 Desember 1933, merupakan kontak pertama orang Mee dengan dunia luar. Kemudian direalisasikan melalui darat oleh para misionaris katolik dan protestan. Namun setahun sebelumnya [tahun 1932], Pastor Tilemans seorang misionaris katolik sudah mengadakan kontak awal dengan seorang tokoh orang Mee di Mapia bernama Auky Tekege di Mimika[ix].

Pendeta Walter Post bersama beberapa orang datang ke Enagotadi, melalui Kokonao dan mensurvey keadaan Paniai pada tahun 1938. Adapun hasil survei itu bertemu dengan beberapa orang kepala suku diantanya; Uwatawogi Yogi, Idanato Yogi, Boadituma Mote, Okaitobi Tebai. Orang Paniai [orang-orang yang bertemu dengan Walter Pos], melihat orang Barat lalu mereka heran, seketika melihat kulit putih karena mengira bahwa mereka anak kecil sebab kulitnya putih licin seperti anak bayi yang baru lahir. Para pendatang heran karena melihat kesejahteraan serta kemakmaran rakyat. Masyarakat hidup sehat karena selalu memakan makanan bergizi, yaitu daging babi, 14 jenis udang di danau dan kali, kus-kus pohon, segala macam jenis sayur mayur serta petatas dan keladi. Dan tidak ada penyakit hanya ada penyakit kulit [Frambusya][x].

Motivasi awal perubahan budaya orang Paniai, terjadi ketika orang Paniai merasa tertarik dengan benda-benda logam seperti kapak, parang, pacul, dan skop sebagai tanda awal terjadinya kontak dengan dunia luar. Selain itu para pendantang juga memperkenalkan alat masak seperti garam, kuali dan lain-lain, kepada masyarakat setempat. Dan pada saat itu muncullah istilah tuan “ogai”[xi]. Kemudian pengawai lokal pun disebut juga disebut ogai. Para misionaris dan pemerintah Belanda mulai memperkealkan budaya baru[xii].

Paikeda warisan budaya orang Paniai, dengan berbagai bentuk benda [batu, kayu, pigu, dogi, obai, ida, ipa, manik-manik]. Dan dapat disebut sebagai wujud kebudayaan orang Paniai [Konetjaraningrat, 2002:2]. Namun, kebudayaan hidup ini telah hilang, dengan adanya kedatangan para misionaris[xiii], dan pemerintah Belanda[xiv] [Pekei, 2008:261-273]. Sebelum injil dan pemerintah Belanda masuk di daerah Paniai yaitu tahun 1940, kebudayaan orang Mee masih asli [Pigai, 2008:1-28]. Menurut Pigai, kehidupan suku Mee dengan sangat jelas terlihat dalam menghargai antara antara alam dengan manusia. Dimana, keduanya saling membutuhkan, misalnya manusia mengikuti norma-norma adat yang diturunkan oleh alam melalui mimpi atau penglihatan agar tetap mejaga keharmonisannya.

Kini orang Paniai tiba di persimpangan jalan “kebingungan” [1990-2000-an]
Kini menurut hemat saya [Yunus Yeimo], semua kekayaan kebudayaan, nilai-nilai hidup budaya orang Mee yang pernah ada dan yang menghantar manusia Mee sampai pada saat ini telah hilang. Penyebabnya adalah kita [generasi sekarang], telah mengidap virus “ikut-ikutan”, kemudian kitalah yang menghakimi budaya kita sendiri dengan dalil budaya itu, “kuno, ketinggalan, tradisional, kampungan, primitif, masa bodoh, zaman batu” dan sebainya dan seterusnya. Disini diperlukan suatu kesadaran diri akan pentinnya, faktor budaya dalam segala aspek kehidupan manusia. Karena saat ini dimana, mana telah kehilangan diri sebagai manusia berbudaya, yang pernah ada yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang ada di dunia.

Lalu bagaimana dengan masa depan nilai-nilai unsur budaya yang dari setiap suku bangsa? Karena budaya adalah dasar hidup, ciri khas/ identitas, pedoman, sumber inspirasi dan lain sebagainya. Batu paikeda, telah hilang atau masih ada? Jika masih ada mungkin unsur budaya tidak semurni dulu. Sebuah pertanyaan untuk kita sekarang adalah apakah kita ingin jadi pelestari budaya atau justru jadi pemusnah budaya? Jawabanya kembali pada setiap insan sebagai orang yang menganut budaya itu apapun jenis budayanya. Aki kida/ koda Gayake gai ma dou ma tai, ekowai beugakouya. “Halabok... for my culture and nature...Paniai....!!!???”

[i] Disebut “Migani” layak untuk sebutan nama suku [Moni] karena Migani artinya Manusia. Istilah Migani adalh merupakan hasil diskusi yang diselenggarakan oleh IPMAPAN Yogyakarta, pada tanggal 18 April 2008

[ii] Gotai Ruben Pigai, Mungkinkah Nilai-nilai Budaya Hidup Suku Mee Bersinar Kembali? [Jayapura, 2008], hal. viii.

[iii] Titus Christ Pekei, Manusia Mee di Papua, proteksi kondisi masa dahulu, sekarang dan masa depan diatas pedoman hidup, [Yogyakarta, 2008], hal. 206.

[iv] “Hari kiamat” yang dimaksud disi adalah masa hidup generasi ke 10.

[v] Pigai, Op. Cit. hal.1

[vi] Yunus E. Yeimo [Materi Diskusi dan Nonton Film Dokumenter “Batu Paikeda”], yang diselenggarakan oleh Panitia Natal, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Paniai-Nabire Yogyakarta. Yogyakarta, 15 Desember 2008.

[vii] Disebut “miskin” karena penulis adalah orang yang telah lama mengenal teknlogi, rumah mewa, mobil dan sebagainya, sehingga ia membandingkan kehidupan di dunia barat dan orang Mee. Dan dapat diakui bahwa pada saat itu kehidupan orang Mee masih primitif, tetapi bagi orang Mee tidak mengenal yang namanya pritif.

[viii] Orang Mee sejak dulu mengenal sistem perdagangan dengan suku lain, seperti Amungme dan Kamoro di Timika. Suku Migani di bagian timur daerah Paniai.

[ix] Ruben Pigai, kontak awal Auki Tekege dengan Pastor Tilemans pada tahun 1938. hal 30-31

[x] Pigai, Op. Cit. hal. 29-37

[xi] Istilah tuan atau disebut “ogai” sendiri awalnya dipakai untuk penyebutan orang misionaris, dan pemerintah Belanda.

[xii] Ibid. hal 261-262.

[xiii] Misionaris adalah sebutan bagi para penginjil/ pendeta Kristen, yang datang dari Belanda di tanah Papua, untuk menginjili kabar keselamtan. Kontak pertama orang Mee dengan dunia luar pada tanggal 31 Desember 1933.

[xiv] Pemerintah Belanda masuk di daerah Paniai pada tahun 1941.

Acuan Kepustakaan
1. Adii, Geradus [2002] Bebas Dari Kuasa Kegelapan di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil Indonesia [GKII] Wilayah Irian Jaya; Jemaat Zebaoth Jayapura.
2. Boelars, Jan [1986] Manusia Irian,Dahulu, Sekarang dan Masa Depan,Gramedia; Jakarta.
3. Bunai, Tanimoyabi Yoseph, [2007] “Mobu dan Ayii, Jalan Menuju Keselamatan Inisial dan Kekal Menurut Suku Mee di Papua; Elmasme “Gaiya” dan Dewan Adat Paniyai.
4. Dumupa F. Yakobus [2006] Berburu Keadilan di Papua Barat, Mengungkap Dosa-dosa Politik Indonesia di Papua Barat. Pilar Media, Yogyakarta.
5. Gobay, D. Mekaa [2007] Perempuan Papua Barat, Dalam Kekerasan Militer, Budaya, Ekonomi dan Kesehatan, Sumbangsih Press; Yogyakarta.
6. Pekei, Christ, Titus [2007] Manusia Mee di Papua, Proteksi Kondisi Masa Dahulu, Sekarang dan Masa Depan diatas Pedoman hidup, Galang Press; Yogyakarta.
7. Pigai, Gotai, ruben [2008] Mungkinkah Nilai-nilai Buadaya Hidup Suku Mee Bersinar Kembali?, Deiyai/ Yakama; Jayapura.
8. Konetjaraningrat, [2002] Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
9. ------------------------ [1963] Penduduk Irian Barat, Penerbit Universitas; Jakarta.
10. Yeimo, Amopiya Yunus [Laporan Hasil Penelitian 2008] Studi Tipologi Arsitektur Tradisional dan Kearifan Membangun Suku Mee Papua. YAMEWA-PAPAUA. Paniyai.

seLENgkapnya......

Deiyai Belum Pagari Dengan Perda

Kabupaten Deiyai sebagai satu kabupaten pemekaran dari Paniai, diharapkan dari sekarang bisa memagari daerah dengan produk hukum yang mampu memproteksi daerah dan masyarakat dari berbagai pengaruh luar. Untuk itu, pihak Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Deiyai diminta dapat menetapkan sejumlah peraturan daerah (Perda).

Demikian diungkapkan Ketua ARDINDO Kabupaten Deiyai, Yance Amoye Mote kepada Papuapos Nabire, Kamis (26/1) kemarin. “Sampai saat ini Peraturan Daerah atau Perda tidak ada satupun yang dihasilkan untuk mengatur berbagai hal yang terkait langsung dengan kebijakan dan pengembangan ke depan,” tuturnya.

Suatu Perda sebagai produk hukum daerah, kata dia, diharapkan agar bisa memagari daerah dan masyarakat, juga penting dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan di masa mendatang. “Perlu ada regulasi daerah, karena kalau bicara tentang hidup dan kehidupan, maju mundurnya tingkat pembangunan maupun sejahtera tidaknya ditentukan dari aturan daerah,” ungkap Yance.

Disebutkan beberapa aturan daerah atau Perda yang harus digodok dan ditetapkan dalam waktu sekarang antara lain tentang pendapatan ekonomi rakyat, kesehatan, lingkungan hidup, dan yang lebih penting adalah Perda Minuman Keras (Miras) dan Prostitusi.

“Perda itu ibarat pagar yang bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi orang atau kelompok yang mendiami atau kata lain Edaa Wagii. Edaa Wagii yang saya maksudkan adalah harus dibuat segera untuk menghindari ancaman global, ancaman buruk akibat pengaruh-pengaruh dari luar, kita pagari kemungkinan kemungkinan buruk ketika kemungkinan itu datang,” tuturnya.

Selain itu, Yance juga menyinggung bahwa Kabupaten Deiyai berada dalam kondisi terancam. “Soal terancam dari apa, itu jawab saja sendiri. Kalau bisa, hentikan kegiatan keluar daerah, masalah ada di daerah, bukan di Jakarta atau daerah lain. Jadi, datang dan duduk tanyakan koordinasi dengan masyarakat dan dinas terkait. Sekarang daerah kita ini sudah mau tiga tahun usianya sejak dimekarkan, tapi mana Perda yang dihasilkan? Tidak ada,” tandasnya. (you)

seLENgkapnya......

DPRD Deiyai Belum Awasi Pembangunan?

Sebagai wakil rakyat Kabupaten Deiyai yang memiliki wewenang dan fungsi melekat, anggota dewan dinilai belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Hal itu terlihat dari tiadanya pengawasan terhadap setiap program pembangunan yang dikerjakan pihak Eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Penilaian ini disampaikan Ketua Umum Forum Pelajar dan Mahasiswa Deiyai (Forkompade) Jawa-Bali, Elias Bidaugi Pigome, kemarin. Menurutnya, Anggota DPRD di Lembaga Legislatif belum memainkan perannya terutama fungsi pengawasan di lapangan.

“Seharusnya anggota dewan jangan diam diatas semua keluhan masyarakat Deiyai yang merindukan adanya perubahan di daerah. Jika selalu diam saja, lantas siapa yang akan mengontrol pembangunan di Kabupaten Deiyai?,” ujarnya.

Untuk itu, harap Elias, anggota DPRD harus berperan aktif mengontrol setiap kegiatan pembangunan. Perlu pengawasan di lapangan, apakah kegiatannya sudah dilakukan, sedang dalam pengerjaan atau mungkin belum efektif dan lain-lain. “Dewan dipilih oleh rakyat supaya perjuangkan aspirasi, kontrol pembangunan, dan fungsi legislasi dan budgeting. Itu fungsi melekat seorang wakil rakyat di DPRD,” tandasnya.

Nama Deiyai yang dijadikan nama kabupaten, dulunya dikenal Tigi. Pemberian nama kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Paniai, kata Elias, tentunya bermanfaat karena adanya pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat akar ramput.

“Jika pembangunan sudah dilaksanakan, maka tugas dewan untuk mengawasi dan memonitoring langsung di lapangan. Jika ada yang tidak selesai atau tidak beres dalam realisasinya, panggil pihak SKPD terkait dan pertanyakan. Saya lihat ini belum dilakukan oleh anggota DRD Deiyai,” tuturnya.

Elias menyebutkan fakta ketika kontraktor yang bekerja untuk pekerjaan fisik dan non fisik di Kabupaten Deiyai pada tahun 2011 yang tidak selesai itupun tidak dipertanyakan kepada kontraktor tersebut. DPRD hanya bungkam. “Contohnya pembangunan jalan menuju Debey yang pernah dipublikasikan melalui Papuapos Nabire. Tahun 2011 itu katanya akan dibangun jalan sepanjang 4 KM, tapi itu juga tidak diselesaikan, tidak ada pengawasan,” ungkapnya mempertanyakan.

Begitupun jembatan dan pembangunan lain yang sedang dikerjakan, kata dia, belum dikontrol seluruhnya oleh anggota DPRD. “Kalau begini, tugas dan fungsi dewan itu apa saja. Sekedar dapat kursi dan sibuk urus proyek pribadi ataukah mereka dipilih oleh rakyat untuk kepentingan rakyat?.”

Elias mensinyalir jika faktanya setiap pembangunan tanpa ada pengawasan, jangan sampai ada “main mata” antara pihak kontraktor, oknum anggota dewan dan instansi teknis terkait. Seharusnya anggota DRPD bersuara untuk pembangunan dan pengembangan ke depan. Jika tidak bersuara demi perubahan Deiyai, bisa jadi karena hanya mencari kepentingan sendiri dalam proyek pembangunan. Yang kedua, anggota dewan malas memantau kegiatan pembangunan di lapangan. Ketiga, mungkin kerjasama dengan kontraktor dan instansi karena ada kepentingan tertentu. Keempat, bisa jadi ada unsur kesengajaan, dibiarkan semaunya kontraktor tanpa melihat kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

“Mungkin saja mencari kepentingan selama menjabat sebagai DPRD tanpa melihat faktor-faktor yang terjadi di lapangan segala kegiatan di Deiyai. Semua kepentingan terjadi, sehingga banyak kegiatan dibiarkan tanpa kontrol yang jelas,” tutur Elias.

Disebutkan lagi satu program yang sudah diketahui publik dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan disetujui DPRD melalui rapat internal untuk anggarkan dana asrama permanen saja tidak jelas hingga saat ini.

“Mungkinkah SKPD terkait yang tangani dana untuk asrama permanen di Yogyakarta itu bisa diungkap oleh dewan? Nyatanya tidak, jadi kesannya semua mencari kepentingan tertentu diatas penderitaan masyarakat dan mahasiswa,” keluhnya. (you)

seLENgkapnya......

KNPI Deiyai Tengah Mendata Potensi dan Bakat Pemuda

Ketua KNPI Kabupaten Deiyai, Tino Mote kini tengah mendata seluruh potensi dan bakat yang dimiliki pemuda di daerah itu. Pendataan ini memiliki arti penting dengan tujuan KNPI akan negosiasi dengan pemerintah daerah, untuk melibatkan para pemuda dalam setiap bidang pembangunan.

“Jika kita sudah memiliki data potensi dan bakat dari pemuda, kita tinggal nego pemerintah daerah maupun SKPD yang ada di daerah ini. Dengan potensi dan bakat yang dimiliki, kita tawarkan kepada SKPD maupun pemerintah daerah untuk menggunakan pemuda ini untuk menjalankan program di masing-masing SKPD. Supaya istilah menjadi tuan di atas negeri sendiri bukan sebatas kata-kata,” tutur Tino Mote kepada media ini, kemarin.

Dirinya sebagai Ketua KNPI Deiyai meminta kepada seluruh SKPD dan pemerintah daerah untuk mendukung program yang ditetapkan Ketua KNPI Deiyai. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk SKPD dan pemerintah daerah makan tujuan Ketua KNPI dapat terwujud.

“Saya sebagai Ketua KNPI Deiyai tidak akan membiarkan pemuda begitu saja tanpa terurus. Dan pemuda pun sangat mendukung seluruh program pemerintah daerah dan SKPD. Jika pemuda mampu untuk berkarya, mari SKPD dan pemerintah daerah berikan kepercayaan kepada pemuda untuk menjalankannya,” harap Tino Mote. (ros)

seLENgkapnya......

STT Widiyaibi Onago Wisudakan 8 Mahasiswa

Sekolah Tinggi Theologia (STT) Widiyaibi, Onago, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, untuk pertama kalinya mewidukan 8 orang mahasiswa. Wisuda dilaksanakan dalam rapat senat terbuka di Aula Kingmi Waghete, Sabtu (18/2) kemarin.

Delapan orang yang diwisudakan masing-masing dari dua jurusan, yakni Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan Theologi. Tampak hadir dalam acara tersebut, Ketua Sinode Kingmi Papua, Dr. Benny Giay, Ketua STT WP Jayapura, Dr. Noak Nawipa, Ed.D, Penjabat Bupati Deiyai, Hengky Kayame, SH, M.Hum dan seluruh jajaran teras Pemerintah Kabupaten Deiyai.

Tak ketinggalan para dosen ikut menghadiri acara wisuda perdana tersebut. Ratusan warga dan keluarga dari peserta wisudawan-wisudawati juga ikut hadir. Acara wisuda dimeriahkan lagu-lagu dari Kelompok Paduan Suara Mahasiswa-mahasiwi STT Widiyaibi Onago.

Ketua Sinode Kingmi Papua, Dr. Benny Giay, dalam kotbahnya mengharapkan kepada para wisudawan-wisudawati agar harus menjadi bintang yang bisa menerangi dunia kegelapan dimasa ini. Sebab kini dunia tengah diselimuti oleh berbagai persoalan termasuk virus berbahaya, HIV/AIDS.

“Kalian akan diutus ke dunia bukan di awan-awan, maka harus melayani jemaat di tempat tugas dengan sepenuh hati,” ujarnya di hadapan ribuan warga yang menyaksikan acara tersebut.

Benny juga mengatakan, dunia pendidikan Kingmi kini memasuki ambang kehancuran. Untuk menghidupkannya perlu ada partisipasi dari basis bawah. “Para Ketua Klasis se-Tanah Papua harus memberikan dukungan kepada lembaga sekolah (STT) agar pendidikan kita bisa dihidupkan kembali,” tandasnya.

Ia mengakui betapa sulitnya tugas seorang gembala, terutama dalam menghidupkan keluarganya dalam pelayanan. Selain masalah kebutuhan, medan pelayanan pun menjadi persoalan tersendiri. “Namun sebagai rasul-rasul, maka pergilah dan wartakan kabar gembira ke seluruh dunia,” kata Benny Giay dalam perutusannya.

Ketua STT WP Jayapura, Dr. Noak Nawipa mengatakan, jumlah alumni STT WP Jayapura saat ini sudah bertugas di seluruh Tanah Papua. “Dari tahun 1996 sampai 2012 ini mencapai 8.88 orang sarjana muda dan Sarjana penuh yang sudah lolos dari STT Walter Post,” kata Noak yang juga calon Gubernur Papua itu.

Sementara Penjabat Bupati Deiyai, Hengky Kayame, SH.MH dalam sambutannya, mengatakan, dirinya bersama jajaran siap mendukung program pendidikan di kampus STT Onago. Untuk itu, Penjabat Bupati meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan agar mendata seluruh kekurangan pembangunan fisik. (you)

seLENgkapnya......

Carateker Deiyai Maju Pemilukada Paniai, Tim PPKD Minta 01 Papua Menunjuk Plh Bupati

Tim Peduli Pembangunan Kabupaten Deiyai (PPKD) menyampaikan ke Gubernur Provinsi Papua bahwa pada hari Jumat, 24 Februari 2012, Bupati Carateker Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame telah resmi mendaftar menjadi Calon Bupati pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.

Untuk itu, mohon Gubernur Papua memproses pengantian atau membuat radiogram penunjukan Plh Bupati Deiyai hingga penunjukan Carateker Bupati Deiyai guna ataupun untuk melanjutkan tahapan Pemilukada Deiyai.

Demikian terang, Melky Pekey mewakil tim PPKD dan juga menjabat Sekretaris Tim PPKD Deiyai.

Terangnya, Carateker Bupati Deiyai saat ini, terhitung mulai kemarin telah mendaftar sebagai calon Bupati Paniai, dengan demikian dan agar roda Pemerintahan Kabupaten Deiyai tidak fakum pasca pendaftaraan serta kelancaran tahapan Pemilukada Deiyai, maka Gubernur Papia segera menunjuk Plh Bupati.

Selanjutnya, tambah Melky, menetapkan penjabat bupati sesuai mekanisme yang ada. Untuk itu, tim peduli pembangunan Kabupaten Deiyia mengharapkan dan meminta kepada Gubernur Provinsi Papua untuk segera menunjuk Plh Bupati Deiyai agar roda pemerintahan berjalan dan kelancaran tahapan Pemilukada Deiyai pun berjalan dengan baik.(wan

seLENgkapnya......

SK CPNS F 2010 Kab. Deiyai akan di Proses Secepatnya

SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Deiyai untuk Formasi 2010, akan diproses secepatnya dalam waktu dekat. Demikian disampaikan Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M.Hum dalam sambutannya belum lama ini di waghete ketika membagikan SK CPNS Formasi 2009.

Menurut Kayame, belajar dari pengalaman SK CPNS Formasi 2009, yang sangat lamban dan banyak kendala serta masalah, jangan lagi terulang pada proses SK CPNS 2010. “Kami pihak Pemda dalam hal ini instansi teknis harus proses SK CPNS 2010 secepatnya dalam waktu dekat, atau usai Natal dan Tahun Baru 2012,”terang Kayame.

Ditambahkan Kayame, kedepan dalam pemberkasan maupun penerimaan CPNS harus di teliti, atau bila perlu, untuk menghindari Ijazah-ijazah palsu, akan ditertibkan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang lengkap misalnya, Ijazah terakhir, transkrip nilai dan skripsi juga SK Yudisium.

“Hal tersebut harus dilakukan, supaya tidak boleh persoalan yang sudah terjadi saat ini terulang lagi di penerimaan bahkan pemrosesan SK CPNS 2010 dan selanjutnya,”tegasnya. (jga)

seLENgkapnya......

Di Deiyai, 256 CPNS F 2009 Ikut Prajabatan

Akhirnya apa yang dikeluhkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2009 terkait kepastian pembagian SK CPNS dan Pelaksanaan Prajab Angkatan Pertama, terjawab sudah. Dimana sesuai pantaun wartawan di waghete, pada Senin (21/11) Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melalui instansi teknis yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai membagikan SK CPNS kepada lebih kurang 256 orang.

Pembagian SK CPNS tersebut dilakukan di Aula Gedung Anthiokia Waghete, dan secara resmi di buka dan dibagikan SK secara Simbolis kepada 2 orang perwakilan dari Golongan II Fabianus Mote dan III Marike Pakage oleh Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M. Hum.

Pada kesepatan itu, Bupati Hengki Kayame mengingatkan dengan nada tegas kepada 256 CPNS untuk dapat menerima tempat penempatannya. “Jika ditugaskan di Kapiraya, Bouwobado atau Distrik-Distrik yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten harap diterima dengan baik, sebab anda-anda sendiri yang membawah diri untuk melamar di Pemerintah dan sudah membuat surat pernyataan 6 point, ketika mau mendaftar di Pemerintah.

Sebab nantinya hak-hak dari anda akan diberikan dan kami pihak Pemerintah akan terus memantau kewajiban dari anda semua,”tegasnya.

Disamping itu pula, kata Kayame “Sebagai CPNS angkatan Pertama Kabupaten Deiyai harus menunjukan kualiatas kerja yang professional. Jangan meniru kelakuan PNS yang hanya memakai pakaian Kheki disaat habis bulan ketika mau menerima Gaji ataupun Beras. Hal ini jangan ditiruh. Tirulah setiap PNS senior yang bekerja sesuai tupoksi dan yang sangat disiplin kerja.

Kepada pihak BKD, penerimaan CPNS Formasi 2009 ini merupakan pengalaman pertama yang jangan diulangi lagi jika ada kecurangan-kecurangan seperti menganti nomor yang sudah menjadi milik orang lain kepada oknum tertentu dengan menerima Amplop dan lain-lain. Haraplah bekerja sesuai mekanisme yang positif.

Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Deiyai, Fredric Awarawi kepada 256 CPNS menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam pengurusan SK tersebut.

Pasalnya, pihaknya tengah berusaha semaksimal mungkin namun ada kendala-kendala tertentu yang menghambat jalannya pemrosesan SK ini. Misalnya saja, ada kekurangan berkas baik Ijazah, Akreditas Perguruan Tinggi dan lain-lainnya, dan juga disamping itu pula ada beberapa CPNS yang umurnya diatas 35 tahun. “Itu yang mengalami penundaan, sehingga kami di Kabupaten Deiyai bisa membagikan SK pertengahan bulan November ini.”jelasnya.

Masih dikatakannya, ada sebanyak 10 orang dari 256 CPNS yang SK-nya tinggal ditandatangani oleh mantan Penjabat Bupati Deiyai yakni, Drs. Blasius Pakage. Namun tetap yang 10 orang tersebut mengikuti Prajab. Dalam waktu dekat SK untuk 10 orang akan dibagikan, apabila telah ditandatangani pak Pakage.

Mengenai Prajabatan, kata Awarawi untuk Golongan II akan dilakukan selama 19 hari dan Golongan III selama 24 hari terhitung mulai Kamis (24/11). (jga)

seLENgkapnya......

Di Deiyai, Dilakukan Pendataan Calon Penerima BOMM SMA

Dalam rangkah Pendataan sekolah calon penerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA, Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Tahun 2011 maka Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Papua mengirimkan staf untuk mengunjungi setiap sekolah setingkat atas seperti SMA dan SMK se Provinsi Papua.

Ketika ditemui wartawan, Staf Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Papua, Barnabas Adii mengatakan bahwa dirinya diberikan mandate/tugas selama lebih kurang 4 hari guna mengmabil data sekolah calon penerima BOMM SMA.

“Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, untuk Kabupaten Deiyai sendiri sasaran sekolah yang kami tuju yakni SMA Negeri Tigi dan SMA Negeri Tigi Barat. Kami ambil data semua penggunaan dana yang sudah dikucurkan Pemerintah Provinsi yang sumber dananya dari DIPA. Dengan adanya data ini sangat bermanfaat juga, untuk pelaporan ke ketingkat Provinsi, supaya jika tahun ini kegiatannya berjalan dengan baik, maka memudahkan juga untuk pengusulan kegiatan BOMM tahun 2012,”terangnya.

Dikatakannya, sekolah yang mendapatkan dana BOMM ini selain ke dua SMA tersebut juga diterima oleh SMK Negeri Waghete, SMTA, SMA YPPGI.

Untuk diketahui bahwa bantuan BOMM yang bersumber dari DIPA ini yang digunakan di setiap sekolah dan di peruntukkan untuk “Membantu biaya penerimaan siswa baru (PSB) di SMA (Pembelian ATK, Bahan Praktek/Alat IPA, Media Pembelajaran dan Buku Pelajaran). Membiayai pelaksanaan remedial dan enrichment bagi siswa. Membiayai ulangan harian/evaluasi belajar siswa (misalnya untuk membeli kertas ulangan, penggandaan soal). Mendukung pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui revitalisasi antara lain UKS, Pramuka, KIR. Dan membiayai pembayaran langganan internet untuk kepentingan pembelajaran.” (jga)

seLENgkapnya......

Bupati Segera Evaluasi Kinerja Pejabat Daerah

Salah Satu Tokoh Pemuda Deiyai dari Distrik Tigi Timur dan juga mewakili CPNS Formasi 2009 Kabupaten Deiyai, Jemmy Gerson Adii, SE kepada wartawan, Kamis (10/11) mengharapkan kepada Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengky Kayame, SH, M.Hum agar segera mengevaluasi kinerja Pejabat Daerah yang Bereselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai terutama yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada umumnya, dan lebih khususnya kinerja Pimpinan (Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian) dan bawahaannya (Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi) pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, Kata Adii “Menurut pengamatannya selama ini semuanya berjalan sendiri-sendiri. Artinya tidak ada kerja sama yang dilakukan antara pimpinan dengan bawahan. Kami nilai ada Pimpinan baik Dinas, Kantor atau Badan serta Bagian yang bisa bekerja tetapi ada juga yang tidak bekerja namun selalu ada di luar daerah. Selain itu juga terkesan kinerja bawahannya (Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi) ini selalu tidak menghargai atasan mereka.

Sebenarnya, menurut Jemmy. Bekerja sama itu sangat penting. Kalau bisa baik itu Pimpinan atau Bawahan yang bekerja tidak saling kerja sama sebaiknya di roling saja.
“Berdasarkan fakta dilapangan, yang kami sebagai CPNS hadapi selama ini, sudah hampir dua kali kami menyatakan aspirasi kami kepada pihak Pemerintah dalam hal ini BKD.

Tidak salah pada bulan Agustus usai Upacara HUT RI dan juga bulan awal bulan Oktober lalu, namun yang menerima aspirasi kami yakni pak Bupati sendiri, dan juga sudah berapa kali aspirasi kami dimuat di Koran baik PapuaPos Nabire maupun Bintang Papua, tetapi masih saja belum jelas nasib kami sebagai CPNS Kabupaten Deiyai angkatan Pertama tahun 2009, yang hingga kini terkesan belum adanya kepastian dalam pembagian SK bahkan kepastian waktu pelaksanaan prajabatan,”tegasnya.

Kalau bisa untuk Kantor BKD, Kepala BKD, Fredrick Awarawi, Sekretaris BKD, Yesaya Pakage dan Staf BKD, Yusak Adii segera di roling saja kepada Pejabat atau Putra Daerah yang bisa bekerja demi nasib banyak orang. Ketiga bapak tersebut sangat terkesan bekerjanya sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama, sehingga bisa saja SK CPNS terjadi molor hingga sampai detik ini, dengan demikian membuat nasib banyak orang terlantar.

Sebaliknya jika ketiga bapak tersebut masih duduk di BKD, tidak menutupkemungkinan akan terus dan terus terlantar nasib adik-adik baik formasi 2010 hingga formasi-formasi selanjutnya. Dalam roling atau mengisi kekosongan jabatan eselon oleh Bupati Deiyai dalam waktu dekat jangan lupa aspirasi kami ini ditanggapi, jika kalau mau ada perubahan khususnya di BKD. Karena BKD adalah kunci nasib banyak orang baik PNS, CPNS maupun yang akan melamar nantinya.

Selain itu, menurut Jemmy. Jika memang benar kalau SK-nya sudah ada ditangan pak Bupati di harapkan segera dibagikan. Dan tolong perjelas berapa hak-hak (rapelan) yang akan diberikan kepada para CPNS dan juga tolong penjelasan terkait kapan pelaksanaan Prajabatan Angkatan Pertama CPNS Formasi 2009 Kabupaten Deiyai. (jga)

seLENgkapnya......

51 SD & 8 SMP se-Kabupaten Deiyai Terima Buku & Alat Peraga

Setelah Dana Insentif dan Kesejahteraan dikucurkan Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Instansi teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) kepada lebih kurang 365 Guru pecan lalu. Kini sebanyak 51 Sekolah Dasar (SD) dan 8 Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik Negeri maupun Swasta se-Kabupaten Deiyai mendapatkan pengadaan Buku-Buku Kepustakaan dan Alat-Alat Peraga melalui bantuan Pusat lewat Pemerintah Kabupaten Deiyai atau instansi teknis yakni Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2011.

Sesuai pantau wartawan dilapangan, minggu lalu telah dilakukan pendistribusian Buku-Buku dan Alat-Alat Peraga Tingkat SD ke sekolah-sekolah dasar yang tersebar di Distrik Tigi, Tigi Timur dan Tigi Barat, dan untuk SD-SD yang ada di Kapiraya, Bouwobado dan beberapa sekolah yang aksesnya jauh seperti di Distrik Tigi Timur dan Tigi Barat sementara buku-buku dan alat-alat peraga masih diamankan di kantor Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Sementara Buku-Buku untuk Tingkat SMP yang tersebar di Distrik Tigi, Tigi Timur dan Tigi Barat juga sudah di distribusikan pihak Kontraktor ke sekolah-sekolah pada tanggal 20 hingga 22 Oktober 2011 lalu. Dan informasi mengenai pendistribusian alat-alat peraga Tingkat SMP akan disitribusikan dalam minggu ini (akhir bulan oktober ini), dan sementara pengadaan barang-barangnya masih di amankan di Ibu Kota Kabupaten Paniai.

Beberapa perwakilan Kepala-Kepala Sekolah SD maupun SMP, salah satunya Kepala SMP Negeri Ayatei Distrik Tigi Barat, Stefanus Ukago, S. Pd ketika menerima pengadaan Buku dan Alat-Alat Peraga kepada wartawan, Jumat (21/10) lalu mengatakan pihaknya sebagai sekolah penerima bantuan ini merasa senang, bangga dan berterima kasih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Dinas Dikbudpora yang sudah mengalokasikan dana melalui DAK dan DAU Tahun Anggaran 2011.

Pasalnya, kata Stefanus Ukago bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Kadin Dikbudpora pada tahun 2010 lalu kini tahun 2011 ini telah terealisasi, selain itu sebelumnya pihaknya juga mendapat 1 unit bangunan Perpustakaan dan juga pada tahun 2011 ini juga SMP Negeri Ayatei mendapatkan 3 Unit Rumah Guru. “Kami sangat apresiasi sekali dengan adanya bantuan baik bangunan Perpustakaan, Bangunan Rumah Guru dan Pengadaan Buku-Buku serta Alat-Alat Peraga semua sekolah baik SD maupun SMP, “ujarnya dengan berbangga hati.

Masih menurut Ukago, sekarang yang menjadi kendala dari semua sekolah adalah kekurangan Guru-Guru, untuk itu diharapkan kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Dikbudpora untuk segera bekerjasama dengan BKD menjawab kekurangan guru ini.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd kepada wartawan mengatakan bahwa apa yang menjadi program pihaknya di Dinas kini satu persatu mulai terjawab. Misalnya perpustakaan yang sudah di bangun tahun 2010, kemudian pembangunan ruang kelas belajar, pembangunan rumah guru, pengadaan Buku dan Alat Peraga Tingkat SD dan SMP.

Sementara kini yang masih menjadi perjuangannya yakni Membuka Kelas Jauh Perguruan Tinggi yang sebagaimana bekerjasama dengan UNCEN Jayapura dan Menyiapkan Tambahan Guru-Guru untuk ditugaskan kesekolah-sekolah yang masih berkekurangan Guru-Guru Bidang Studi.

“Jika, yang menjadi program kami sudah terjawab semuanya, kami sangat puas. Mudah-mudahan satu demi satu dapat terealisasi dalam tahun-tahun mendatang. Sementara mengenai Guru-Guru kami akan mencoba bekerjasama dengan pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Deiyai, walaupun sementara ini pihak BKD masih jauh dan belum ada kerjasama dengan kami pihak dinas Dikbudpora.”terangnya. (jga)

seLENgkapnya......

Kenapa Motor Dinas Jadi Bisnis, Dimanakah Pengawasannya ?

Pengadaan Motor Dinas di lingkungan Pemerintahaan Kabupaten Deiyai melalui Anggaran APBD Kabupaten Deiyai tahun 2011 yang di bagikan ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Kantor, Dinas, Badan, Bagian, Distrik dan DPRD Kabupaten Deiyai dalam pemanfaatannya tidak sesuai aturan. Demikian ditegaskan Tokoh Pemuda Deiyai dari Distrik Tigi Timur, Jemmy Gerson Adii, SE, kepada Media ini, Sabtu (22/10) lalu.

Pasalnya, Kata Jemmy “Sesuai pantauan kami sebagai masyarakat yang peduli akan pemerintahaan Deiyai ini, dimana motor-motor dinas yang berplat merah itu lebih banyak aktivitasnya digunakan sebagai lahan bisnis ketimbang digunakan untuk beraktivitas dikantor, dalam artian Motor Dinas tersebut dipakai jadi ojek. Kenapa Motor dinas dengan berplat merah yang sebenarnya harus dipakai untuk melakukan aktivitasnya hari-hari di Kantor berubah menjadi motor ojek ?”.

Ini jadi pertanyaan yang perlu digarisbawahi, kenapa bisa demikian. Adii berharap jangan mencopipastekan gayanya Kabupaten Induk Paniai. Dimana Mobil dan Motor Dinas yang sebenarnya sebagai Aset Daerah dijadikan milik pribadi pejabat tertentu setelah masa jabatannya berakhir atau bahkan diroling kejabatan tertentu. Ini sangat berbahaya sekali, kedepan Kabupaten Deiyai ini mau dibawah kemana, jika di saat ini saja sudah seperti begitu?

Dikatakannya, hal-hal itu menjadi pertanyaan besar dikalangan Pemuda, Perempuan dan Masyarakat Deiyai. Terkait penggunaan Motor Dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Apakah selama ini ada pengawasan langsung dari pihak Pemerintah melalui Inspektorat sebagai kantor Pengawasan Pemerintahaan ataukah tidak ada ?

Diakhir komentarnya Jemmy berharap Kepada Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M.Hum agar segera menindaklanjuti atau mengaudit semua penggunaan Motor Dinas yang digunakan staf sebagai bawahannya baik yang ada di Distrik, SKPD dan DPRD Kabupaten Deiyai, apakah dalam penggunaannya dipakai sesuai peruntukan atau kah tidak?

Sementara itu, Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Deiyai dan juga Sekretarisnya belum bisa dihubungi karena sampai dengan berita ini naik cetak, tidak berhasil ditemui. (jga)

seLENgkapnya......

Semua Kegiatan Proyek Fisik di Deadline Selesai Akhir Bulan Oktober

Terkait dengan kegiatan proyek fisik untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011 pada umumnya dan lebih khususnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Deiyai di deadline harus selesai 100% kegiatannya pada akhir bulan Oktober 2011.

Pasalnya, bagi semua kontraktor yang hingga berita ini diturunkan belum 100% kegiatan diselesaikannya baik kegiatan Pengadaan Meubeleur, Pembangunan Ruang Kelas dan Pembangunan Rumah Guru, maka semua jenis kegiatan proyek itu akan diambil kembali oleh Pemerintah dan akan diberikan kepada kontraktor yang bisa bekerja sesuai target yang ditentukan.

Hal ini merupakan penegasan langsung dari Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M.Hum yang sebagaimana diteruskan penyampaian oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd kepada media ini Sabtu (22/10) lalu.

Untuk diketahui oleh semua Pengusaha (Kontraktor-red), Kata Johanis Adii bahwa dalam minggu ini juga akan dilakukan tinjau lapangan oleh Tim Pengawasan dari Dinas Dikbudpora kesemua titik pembangunan yang ada di Kabupaten Deiyai. Untuk itu kepada semua Kontraktor mohon dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai tenggang waktu yang ditentukan, dan sudah pasti akhir bulan Oktober 2011 ini harus tuntas 100 persen untuk semua jenis kegiatan.

“Ketika kita sudah mendapat suatu tanggung jawab alias kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah melalui instansi terkait, mari kita harus bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tepat waktu.”Tegas Kadin Dikbudpora Deiyai.

Dikatakannya, hal itu dihimbau mengingat setiap tanggal 15 Desember sudah masuk dalam tutup anggaran, untuk itu hingga kini tinggal sebulan lagi, maka dari itu Pemerintah memberikan batas waktu kepada semua Pengusaha (Kontraktor) bahwa akhir bulan oktober ini semua jenis kegiatan proyek sudah harus tuntas 100 %. Karena pada bulan November depan Pemerintah khususnya bagian Keuangan akan focus untuk pembayaran tagihan-tagihan baik kegiatan Pengadaan Meubeleur, Pembangunan Ruang Kelas dan Rumah Guru. (jga)

seLENgkapnya......

365 Guru Terima Dana Insentif dan Kesejahteraan

Apa yang ditunggu-tunggu guru-guru akhirnya terjawab sudah. Tepatnya pada Rabu (12/10) dan Kamis (13/10) bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora-red) Kabupaten Deiyai sebanyak 365 Guru Se-Kabupaten Deiyai menerima Dana Insentif dan Kesejahteraan.

Untuk diketahui total dana Insentif dan Kesejahteraan yang di bayarkan pihak Pemkab Deiyai melalui Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai kepada Guru-Guru yakni sebesar Rp. 1.905.250.000,-

Pembayaran itu dilakukan berdasarkan Golongan I, II, III, dan IV. Pasalnya, untuk Golongan III dan IV dipotong PPH dan PPN masing-masing guru mendapatkan Rp. 4.800.000 per orang dan pada Golongan I dan II tanpa ada potongan PPH dan PPN masing-masing Guru mendapatkan Rp. 5.300.000. per orang

Sesuai pantauan media ini, pembagian Dana Insentif dan Kesejahteraan berjalan aman dan terkendali. Pasalnya pembagian tersebut di saksikan oleh Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd bersama staf-stafnya dan juga pihak Anggota Polsek Waghete.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd kepada wartawan mengatakan apresiasi yang besar kepada semua Guru-Guru, karena sudah bersabar dan menungguh hak-hak mereka hingga proses pembagian ini. Apapun yang dilakukan oleh pihaknya, ketika memulai tahapan administrasi hingga sampai proses pembayaran ini mempunyai kendala, namun kendala-kendala itu bisa berlalu hingga sampai pembayaran ini berlangsung.

“Kami sangat bangga dan menyampaikan apresiasi yang besar kepada semua guru-guru, karena sudah menungguh hingga sampai dengan pembayaran ini. Walaupun ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memprovokasi guru-guru dengan memperkeruh situasi yang baik ini menjadi buruk. Tetapi, saya sangat senang karena guru-guru tetap terus bersabar, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesabarannya dan juga kerjasama serta kekompakannya.”tegasnya sembari menambahkan bahwa hal-hal yang menjadi kesalahan itu akan menjadi pelajaran penting bagi kita, supaya kedepannya akan menjadi baik. (jga)

seLENgkapnya......

Pembayaran Insentif dan Kesejahteraan berdasarkan DPA !

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd kepada wartawan mengatakan bahwa setiap Pembayaran Insentif dan kesejahteraan bagi Staf dan Guru-Guru dilapangan setiap tahun itu dilakukan berdasarkan DPA Dinas Pendidikan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, Kata Kadin “Jangan ada oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang mengambil kesempatan untuk mau menjatuhkan nama baik kami dengan mengatakan bahwa Kepala Dinas yang memangkas hak-haknya Guru-Guru dilapangan.

Kalau memang begitu, itu berarti saya sebagai pimpinan dari Staf bahkan guru-guru dilapangan mau taruh muka dimana. Semua kita harus melalui koordinasi, jangan asal kata-katanya saja dan menyebarkan bahasa yang tidak-tidak kesemua pihak sehingga memperbesar persoalan. Hal-hal inilah yang namanya provokator dan yang mau merusak Negara ini khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Deiyai,”.

“Saya sebagai putra daerah merasa kesal, karena hal-hal yang tidak benar selalu di bilang benar, dan malah memperkeruh keadaan. Kita dari Dinas sudah menawarkan untuk mau membayar sementer satu duluan, tetapi, pada tanggal 18 Agustus berdasarkan kesepakatan dari Guru-Guru melalui Tim yang dibentuk menyampaikan bahwa telah sepakat untuk menerima dana Insentif dan Kesejahteraan apabila 2 Semester.

Sekarang harus tetap menungguh, karena untuk memproses semester berikutnya juga membutuhkan waktu, baik waktu untuk menyiapkan berkas administrasi juga waktu untuk menungguh pemrosesan dari pihak Keuangan Daerah”tegasnya, Selasa (27/9).

Disamping itu juga perlu diketahui oleh semua pihak bahwa yang menghambat proses pencairan dana Insentif dan Kesejahteraan bukan dari Kepala Dinas melainkan dari Oknum-Oknum yang ada di Dinas bahkan yang memperlambat pencairan adalah dibagian Keuangan Setda Kabupaten Deiyai. Jangan ada oknum yang melemparkan batu kemudian sembunyi tangan. Kita bekerja di Deiyai harus bekerja dengan berjiwa Nasionalis, bukan Isme. (jga)

seLENgkapnya......

Proses SK CPNS 2009 di Pemkab Deiyai di Pertanyakan

Proses SK CPNS 2009 untuk Pemerintah Kabupaten Deiyai masih menjadi pertanyaan? Hal ini disampaikan salah satu perwakilan dari CPNS Formasi 2009 Kabupaten Deiyai, Jemmy Adii, kepada media ini, Rabu (28/9) kemarin.

Menurutnya, selama ini dirinya bersama rekan-rekan lainnya terus mengecek di kantor BKD yang berkedudukan sementara di Mes Koramil Waghete. Namun belum juga ada tanda-tanda positif yang jelas dari Staf yang bertugas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, kapan BKD Kabupaten Deiyai akan membagikan SK CPNS formasi 2009? Patut dipertanyakan kinerja BKD, dan mungkin pak Bupati Deiyai, Bapak Hengki Kayame akan mengetahuinya secara dekat, karena sudah memperhambat nasib banyak orang.

“Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sama-sama lolos pada formasi 2009 di kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua hampir semua sudah terima SK CPNS. Ada pula yang bahkan sudah mengikuti prajabatan.“Tetapi, kenapa di Deiyai ini bisa terlambat begini? Apa yang menjadi kendalanya sampai BKD belum pernah sampaikan informasi terkait proses SK CPNS Formasi 2009 ini?,”kata Jemmy mempertanyakan.

Sebaiknya, Bupati Deiyai jangan menutup mata, tetapi tolonglah mempertegas stafnya khususnya yang bekerja di BKD Deiyai supaya bisa mempercepat proses SK, karena tinggal menghitung bulan lagi, tentunya akan ada penerimaan CPNS tahap ketiga untuk tahun 2011 ini. (jga)

seLENgkapnya......

Diindikasi ada Pemalsuan Tandatangan Kadin, Pihak Keuangan diminta Teliti Administrasi

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S. Pd menegaskan kepada Pihak Dinas Keuangan dan Pimpinan Pemegang Kas Daerah PT. Bank Papua Cabang Enarotali harus teliti dalam setiap Administrasi SPD, SPP dan SPM yang masuk, khususnya Administrasi dari Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai.

Pasalnya, jangan memberikan pencairan dana bagi siapa saja hentah itu oknum-oknum Staf di Kantor bahkan Kontraktor yang memalsukan tandatangannya Kepala Dinas. Karena hal ini menyangkut pertanggung jawaban kedepan yang akan diberikan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pihak BPK.

“Jadi sebaiknya, sebelum pemrosesan dana harus koordinasi dulu dengan Pimpinan SKPD, atau sebaiknya mendapatkan persetujuan memo dari Pimpinan SKPD. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya (2010-red) yang kami temukan dilapangan, ada oknum-oknum staf dinas yang memalsukan tanda tangan saya selaku Kepala Dinas,”terangnya.

Hal ini (Pemalsuan Tandatangan) yang merupakan reputasi orang lain, tidak seenaknya dilakukan sembarangan oleh orang lain. “Sekarang saya teliti dan saya akan memberikan Instruksi tegas kepada pihak Keuangan dan juga Pimpinan Pemegang Kas Daerah PT. Bank Papua Cabang Enarotali, supaya terlebih dahulu harus meneliti administrasi sebelum tahap pemrosesan pencairan dana.

Saya lakukan ini, supaya setiap dana yang keluar baik melalui kegiatan Rutin Kantor maupun kegiatan Proyek dapat keluar dengan teratur serta kedepannya mudah untuk diketahui jumlah besar dana dan tentunya pada akhirnya memudahkan juga pada bukti fisik dari kegiatan yang dilakukan dilapangan.”tandasnya. (jga)

TPN/OPM Dideadline Kembalikan 2 Pucuk Senjata

Adanya ancaman dari aparat Polres Paniai agar Panglima TPN/OPM John Yogi segera menyerahkan dua pucuk senjata api hingga batas akhir Rabu (7/9) dan apabila tak diindahkan, aparat kepolisian akan melakukan operasi pengejaran dan penyisiran, mendapat penolakan dari Badan Pengurus Harian Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua.

Pasalnya, apabila dilakukan operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata, maka dikhawatirkan akan mengorbankan ratusan bahkan ribuan warga sipil yang tak berdosa. Demikian disampaikan Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay didampingi Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib ketika melakukan audiensi dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP, guna menyikapi isu rencana operasi pengejaran dan penyisiran terhadap TPN/OPM pimpinan John Yogi yang membawa lari dua pucuk senjata.

Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua Pdt. Dr. Benny Giay menegaskan menyikapi isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM sebagaimana terjadi di seluruh Gereja di Paniai bahwa Polres setempat telah menyampaikan pengumuman pada Rabu (7/9) akan dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM untuk mengembalikan dua pucuk senjata yang dirampasnya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya meminta Komisi A DPRP, Polda Papua memberikan ruang kepada pimpinan masyarakat dan Gereja untuk melakukan negosiasi dan berbicara dengan John Yogi dan kawan kawan. Pasalnya, sesuai laporan umat di Paniai bahwa Selasa (6/9) aktivitas pemerintah dan warga lumpuh dan cukup banyak warga yang terpaksa mengungsi lantaran trauma. Hal ini menyusul isu rencana operasi penyisiran dan pengejaran TPN/OPM di Paniai.

“Kami minta Komisi A DPRP dan Kapolda dapat mengambil langkah langkah guna mencegah jatuhnya banyak korban warga sipil,” katanya kepada Bintang Papua di Ruang Kerja Ketua Komisi A DPRP, Jayapura, Selasa (6/9).

Ketua Departemen Litbang KINGMI di Tanah Papua Pdt. Albert Kesya MA menegaskan, isu rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM diawali ketika umat tengah melakukan Camping Rohani di Kampung Madi, Distrik Enaro, Kabupaten Paniai pada tanggal 26 Juli 2011 yang tak jauh dari lokasi yang diduga markas TPN/OPM. Tapi tiba tiba aparat Brimob Paniai menyerbu dan merampas barang barang termasuk 40.000 butir peluru, uang cash Rp 50 Juta, 12 Hand Phone, 10 pasang anak panah, 1 unit sepeda motor Yamaha RX King dirampas aparat Brimob.

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib terkait hal ini menegaskan 3 hal yang perlu diperhatikan baik aparat pemerintah, aparat keamanan serta elemen masyarakat. Pertama, tak ada lagi pembenaran yang digunakan siapapun sipil atau militer untuk melakukan kekerasan dan jatuh korban. Pasalnya, perlakuan kekerasan dan penyiksaan ditolak lembaga HAM diseluruh dunia termasuk di Indonesia yang sudah meratifikasi tentang kekerasan dan penyiksaan.

Kedua, untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil perlu dilakukan negosiasi yang membutuhkan waktu lama dan tak bisa didead line seperti itu.

Karena itu, tambahnya, semua pihak yang berkepentingan polisi, tokoh tokoh yang ada harus sabar dan melakukan fungsi negosiasi dengan pimpinan TPN/OPM.
“Bagaimanapun juga warga disana seperti John Yogi dan rombongan masih bisa mendengar dan mengerti,” tukasnya.

Dijelaskannya, tak ada alasan yang bisa dipakai untuk memaksa, hari ini Rabu (7/9) dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM di Paniai. Konteksnya harus lebih luas dan senjata milik negara harus berada di tangan negara. Tapi tak bisa dipakai sebagai justifikasi untuk dilakukan operasi penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM.

“Kalau mau lihat ini tak relevan. Kalau mau melihat masalah senjata secara keseluruhan. Ada puluhan pucuk senjata yang ada di pihak yang tak berwewenang untuk memegang senjata,” tukasnya.

“Karena itu tak bisa memaksakan kehendak yang pada akhirnya mengorbankan warga sipil. Itu tak diharapkan.

Menurutnya, semua orang akan menggunakan senjata ataupun barang lain sebagai alat bargaining untuk tujuan tertentu. Tapi apabila memaksanya untuk mengembalikan senjata tak pernah menyelesaikan soal.

Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menandaskan pihaknya menghimbau kepada Kapolda Papua Irjen Drs BL Tobing untuk melakukan pendekatan kemasyarakatan dan bukan pendekatan militerisme yang justru membuat masyarakat ketakutan dan traumatis. (mdc/don/l03)

seLENgkapnya......

Masyarakat Tidak Terprovokasi dengan Isu-Isu

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPRP Provinsi Papua, Nason Uti, SE kepada wartawan Bintang Papua, Selasa (6/9) kemarin menyampaikan Pemerintah memiliki kuasa untuk mengantisipasi peristiwa apapun yang terjadi di daerah.

Dikatakannya, masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga membuat adanya keresahan, kepanikan dan traumatis yang sebagaimana terjadi di beberapa kampung seperti, Madi, Kopo, Uwamani dan lain-lain di Distrik Paniai Timur dan Disitrik Ekadide dan Aradide, Kabupaten Paniai.

“Situasi daerah menjadi trauma dan kepanikan terjadi berawal dari ulahnya beberepa pejabat yang tidak betah bertugas yang selalu keluar daerah tanpa urusannya yang tidak jelas dan tidak diketahui atasannya. Dengan demikian, akibatnya di beberapa sekolah seperti SD, SMP, SMA dan di beberapa Dinas juga kantornya di tutup (tidak aktif sampai sekarang). Sehingga harus diaktifkan kembali aktivitas baik proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dan bertugas sebagai pegawai negeri di kantor,”tegasnya.

Masih dikatakannya, dua pucuk senjata Api jenis SKS yang di rampas oleh TPN/OPM di Polsek Aradide itu segera di kembalikan ke Polres Paniai.
Sementara itu, hal senada juga ditegaskan oleh Naftali Kobepa, SE (Anggota DPRP Papua bahwa pihak TPN/OPM maupun TNI/POLRI diharapkan menjaga keamanan secara kondusif, tidak boleh tercipta situasi bakal datangnya DOM (singkat dari Daerah Operasi Militer) ke dua di daerah ini.

Ditambahkan pula bahwa masyarakat menjalankan tugas sebagaimana biasa, baik sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri/Swasta, Guru/Siswa di sekolah bahkan sebagai Petani dan pula sebagai nelayan. (cr-35/jga)

seLENgkapnya......

Gereja Himbau Umat di Paniai Tetap Tenang

JUBI --- Rencana pihak keamanan melakukan pengejaran terhadap dua pucuk senjata api yang diduga ada di tangan kelompok TPN OPM pimpinan John Magay Yogi, makin meresahkan warga masyarakat. Dalam situasi demikian, pimpinan Gereja di Paniai telah berupaya memediasi kedua belah pihak untuk menempuh jalan damai, namun tampaknya tidak membuahkan hasil.

“Gereja sudah berusaha mediasi, tetapi rupanya masing-masing tetap pertahankan dan jika terjadi pencarian terhadap dua pucuk senjata itu, kami mau menghimbau agar tidak mengorbankan warga masyarakat yang juga umat Tuhan,” kata Pastor Dekan Dekanat Paniai, Pater Marthen Ekowaibi Kuayo, Pr, pada misa pembukaan Bulan Kitab Suci di Gereja Katolik Paroki Santo Yusup Enarotali, Minggu (4/9) pagi.

Himbauan tersebut disampaikan lantaran tidak ada solusi setelah dimediasi pimpinan Gereja, sehingga langkah apa yang akan diambil oleh kedua belah pihak tidak sampai mengorbankan warga sipil seperti kejadian beberapa tahun silam di Timika, Wasior dan daerah lain di Tanah Papua.

Ditegaskan bahwa untuk menghindari jatuhnya korban di pihak masyarakat yang sama sekali tidak tahu menahu, kedua belah pihak silakan mengambil lokasi tertentu. Kemudian pihak TPN OPM tidak menyusup dalam pemukiman warga, begitupun TNI/Polri tidak memanfaatkan warga lokal untuk menunjuk atau mengantar ke lokasi TPN OPM. Warga tidak perlu dilibatkan atau dicurigai lagi, biarkan umat Tuhan tetap melakukan aktivitas seperti biasa.

“Gereja dan komplek sekitarnya juga tidak dijadikan tempat persembunyian,” ujarnya sembari menegaskan, persoalan perampasan dan pengejaran dua buah pucuk senjat adalah persoalan antara TNI/Polri dan TPN OPM, bukan persoalan masyarakat Paniai.

Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai, Pdt. Gerard Gobay, S.Th dan Pdt. Hans Tebay, S.Th dari Gereja Pentakosta juga menyatakan hal yang sama, bahwa jemaat di wilayah Kabupaten Paniai tidak bersalah karena memang tidak terlibat dalam perampasan senjata itu. Maka, jika ada pencarian terhadap dua pucuk senpi, tidak boleh mengorek warga dan tidak dibenarkan warga menjadi sasaran dalam pencarian senjata.

“Masyarakat tidak salah dan itu masalah antara pelaku perampas senjata dengan pihak keamanan saja,” tegasnya.

Sementara itu, kepada mereka yang sering menjadi informan bagi kedua belah pihak, diminta agar tidak mengembangkan isu tidak benar. Jangan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan yang tidak-tidak demi melampiaskan amarah, iri hati dan dendaman masa lalu entah karena ada masalah pribadi tertentu diantara warga masyarakat itu sendiri.

Selain di Enarotali dan Madi, sebagian orang yang berdomisili di Kampung Dagouto, Muyadebe, Uwamani, Kugitadi, Yukeikebo, Badauwo dan Toko yang memang letaknya tak jauh dari Eduda, markas TPN OPM, sudah mengungsi. Sedangkan sebagian besar keluarga memilih bertahan di rumahnya masing-masing.

Menurut salah satu warga Wegamo, kampungnya saat ini sudah kosong. Tak terlihat lagi orang seperti hari-hari sebelumnya. “Kami terjepit diantara dua belah pihak. Sekarang pemerintah daerah harus segera bertanggungjawab untuk amankan situasi di kabupaten ini.”

Surat Polres Paniai

Polres Paniai pada beberapa waktu lalu telah mengedarkan sebuah Surat Pemberitahuan dengan Nomor R/01/VIII/2011/RES PANIAI. Dalam surat yang ditandatangani Kapolres Paniai, AKBP Jannus P Siregar, S.Ik, meminta pimpinan TPN OPM Devisi II Makodam IV Markas Eduda, Sdr. Jhon Magay Yogi agar segera mengembalikan 2 (dua) pucuk senpi organik milik Polsek Aradide kepada Polres Paniai sebelum batas waktu tanggal 7 September 2011.

Poin ketiga dalam surat klasifikasi rahasia itu, “Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, 2 (dua) pucuk senpi tersebut tidak diserahkan kepada Polres Paniai, maka akan dilakukan upaya pencarian 2 (dua) pucuk senpi tersebut.”

Surat tertanggal 29 Agustus 2011 ini merujuk (poin pertama) Laporan Harian Intelijen Nomor R/52/LHK/VIII/2011/INTELKAM tanggal 16 Agustus 2011 tentang Penyerangan dan Perampasan 2 (dua) pucuk Senjata Api Organik jenis SKS milik Polsek Aradide yang dilakukan oleh kelompok TPN/OPM pimpinan Jhon Magay Yogi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011. (J/04)

seLENgkapnya......

Boaz Solossa Ungguli Rooney dan Ronaldo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Boaz Solossa di kancah persepakbolaan Indonesia sudah tak bisa dielakkan ketenarannya. Pemain asli Papua ini kini menajdi pemain tumpuan baik di klubnya Persipura maupun di timnas Indonesia.

Hebatnya lagi, nama Boaz ternyata juga diakui di dunia setelah dinobatkan sebagai pemain yang mengalahkan pemain termahal dunia Christiano Ronaldo dan striker andalan Manchester United Wayne Ronney dalam hal mencetak gol.

International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) adalah sebuah badan internasional independen yang tak terikat dengan FIFA yang mengumpulkan sejarah dan rekor statistik sepakbola dunia. IFFHS mengumumkan Top Skorer Dunia 2011. Boaz masuk dalam daftar top skorer dunia 2011 versi IFFHS tersebut. Ia berada di peringkat ke 39 dengan lima gol. Ternyata posisi Boaz setara dengan striker Villarreal asal Brasil, Nilmar. Keduanya sama-sama mencetak lima gol, dan kelima-limanya untuk klub mereka. Boaz bahkan lebih diakui ketajamannya daripada striker dunia lainnya macam Fernando Torres ataupun Wayne Rooney, yang bahkan tak ada di dalam daftar top skorer dunia yang dirilis oleh IFFHS.

Pemuncaki daftar top skorer dunia versi IFFHS ini adalah striker muda Manchester United dan Meksiko, Javier ‘Chicharito’ Hernandez. Ia berhasil mengoleksi 11 gol di level internasional, dengan perincian tiga gol bersama United di ajang Liga Champions, dan delapan gol lainnya ketika berseragam Meksiko.
Posisi kedua ada striker Porto yang baru saja mencetak rekor di ajang Liga Europa, Radamel Falcao. Striker asal Kolombia ini juga total mencetak 11 gol, namun dengan perincian yang berbeda 10 gol untuk Porto di Liga Europa dan satu gol untuk negaranya. Selanjutnya Giuseppe Rossi, yang bermain untuk Villarreal dan timnas Italia. Striker yang diincar oleh Barcelona ini total mencetak sembilan gol, hasil kerja kerasnya mencetak enam gol untuk Villarreal di ajang Liga Europa dan tiga gol untuk Gli Azzurri. Dengan prestasinya ia berada di posisi ketiga sebagai pencetak gol terbanyak versi IFFHS.
Awalnya Boaz menempati ranking 50 dunia, namun kemudian melorot di posisi 53 pada Juli 2011. Bahkan ia harus puas di ranking 85 pada akhir Agustus dari total 88 pemain di berbagai klub dan negara. Pemain terbaik Indonesia itu lebih unggul dari pemain termahal dunia Christiano Ronaldo atau Steven Gerrard yang juga tidak masuk dalam jajaran top skorer versi IFFHS.
Kini, setelah Absen bermain melawan Iran pada leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2014, Boaz dipastikan akan menjadi starter kala menjamu bahrain di SUGBK. Akankah Boaz kembali menunjukkan taringnya?

seLENgkapnya......

Hak dan Kewajiban harus Seimbang

Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH, M.Hum dalam pertemuan dengan para guru-guru di Aula Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai beberapa pecan lalu menegaskan bahwa ketika kita (Guru-Guru, red) menuntut hak-hak kita, jangan lupa kewajiban kita. Dalam artian menurut Kayame, “Kita bisa saja menuntut hak kita, asalkan tidak terlepas dari kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Sebaliknya jangan kita minta, hak namun kita perdulikan kewajiban kita. Jadi hak dan kewajiban yang kita lakukan harus seimbang,”tegasnya dihadapan Guru-Guru di Aula Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, beberapa pecan lalu.

Terkait dengan hal Insentif dan Kesejahteraan, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Deiyai, Athen Edowai, S.PAK sangat mengharapkan agar supaya tidak ada oknum-oknum tertentu yang membesar-besarkan persoalan khususnya di bidang Pendidikan, jika selagi persoalan itu bisa diselesaikan. Untuk itu, kata Athen, sangatlah dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, seperti Guru, Dinas Pendidikan dan Pemerintah, supaya persoalan itu bisa diselesaikan dengan aman dan damai.

“Jika adanya kerjasama yang baik antara semua pihak, maka persoalan pun yang terjadi tentunya akan diatasi pula secara bersama dalam waktu yang singkat,”tegasnya.

Ketika ditanya mengenai hak Insentif dan Kesejahteraan yang terlambat dan kepastian pembayarannya. Kepada Bintang Papua, Sabtu (3/9) Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd mengatakan perlu diketahui bahwa yang menghambat proses pencairan dana Insentif dan Kesejahteraan bukan dari Kepala Dinas melainkan dari Oknum-Oknum yang ada di Dinas bahkan yang memperlambat pencairan adalah Plth. Bupati Deiyai, berinisial BB, BA (yang kini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Deiyai, red) dan dibagian Keuangan Setda Kabupaten Deiyai. Jangan ada oknum yang melemparkan batu kemudian sembunyi tangan. Kita bekerja di Deiyai harus bekerja dengan berjiwa Nasionalis, bukan Isme.
Untuk itu, Kata Kadin, proses pembayaran dana Insentif dan kesejahteraan akan dibayarkan usai lebaran. “Dana Insentif dan Kesejahteraan II Triwulan ada. Kami bisa bayar, tetapi maunya Guru-Guru harus 4 Triwulan, jadi yang jelasnya, pembayaran Insentif dan Kesejahteraan 4 Triwulan akan dibayarkan usai lebaran”. (cr-35/jga)

seLENgkapnya......

Masyarakat Sipil Jadi Korban Keresahan Dan Traumatis

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kabupaten Paniai, Esebius Gobai kepada Wartawan Bintang Papua diruang kerjanya Kamis (2/9) lalu mengatakan dirinya sangat memprihatinkan karena masyarakat sipil yang menjadi korban keresahan dan traumatis, hanya karena kepentingan yang terjadi di Kabupaten Paniai pada belakangan terakhir ini. Menjadi pertanyaannya dengan kejadian-kejadian ini, siapa yang akan bertanggung jawab atas terjadinya situasi tersebut ?

Dikatakannya, pemulihan situasi demikian ini perlu partisipasi aktif dari berbagai unsur atau stakeholder baik itu Penguasa Daerah atau Pemerintah Eksekutif dan Legislatif juga POLRI/TNI dan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lembaga-lembaga peduli kemanusiaan lainnya yang ada di kabupaten Paniai ini .

Sementara itu, Ketua LPPNRI juga menghibau kepada kepala-kepala Distrik dan Kepala-kepala kampung bahwa terus memberi pemahaman kepada masyarakat sipil jangan terprovokasi terhadap informasi yang sudah, sedang dan akan berkembang yang sifatnya meresahkan sekalipun.

Ia berharap kepada pihak keamanan yang berkompoten di daerah ini seperti TNI dan POLRI baik Organik maupun nonorganik untuk dapat menjaga stabilitas keamanan diwilayah hukumnya masing-masing baik ditingkat Distrik maupun Kabupaten sebagai Abdi Negara dan Bangsa.

“Mewujudkan Paniai Daerah Zona Damai adalah tugas kita bersama baik Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Akademisi dan Intelektual bahkan pula lembaga-lembaga peduli masyarakat. Kita semua harus bergandeng tangan melihat dan mencegah bakal terciptanya hal-hal yang tidak kita inginkan, yang datang dengan berlatar belakang apa dan bagaimanapun adalah tanggung jawab kita bersama,”tegasnya.

Ditambahkannya, dirinya sebagai pimipinan Investigasi Hukum dan HAM daerah bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat Pusat dan Provinsi, akan tetap bekerja demi rakyat. Jika ada masyarakat sipil yang menjadi korban tanpa adanya kesalahan, tentunya dapat diproses secara hukum yang berlaku di Negara ini. (cr-35)

seLENgkapnya......

Guru Rakyat Yang Terlupakan

Pendidikan untuk semua (Education For All) adalah bertalian dengan amanat Undang-Undang bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Realitas menunjukkan bahwa pada tataran implementasinya dua kutub pendidikan seperti pendidikan nonformal dan Informal tidak digarap secara maksimal. Jika demikian siapa bertanggungjawab ?

Entahlah dalam rubric ini hendak menampilkan secercah pemikiran dari seorang ibu rumah tangga (Assa Kayame, red) yang memiliki komitmen tinggi untuk mendidik rakyat dari Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai. Menurut bincang-bincang dengan penulis belum lama ini dengan Ibu Assa Kayame yang dikenal dengan sebuah julukan GURU RAKYAT, sapaan seperti ini dilontarkan oleh para warga belajar yang ia (Assa Kayame, red) didik setiap sore hari. Secara spontan, ibu dari lima`anak ini menjelaskan “Awal mula munculnya keinginan untuk mengajar adalah sebuah karunia yang langsung Tuhan berikan kepada saya”ujarnya.

Ibu yang kesehariannya rajin membaca Alkitab ini mengutarakan bahwa dirinya tidak pernah sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) sekalipun tetapi ia punya Tuhan yang memberikan karunia sehingga dirinya mengajar kepada masyarakat yang sama sekali tidak tahu membaca, menulis, dan menghitung (3M). Ketua kaum ibu sidang jemaat Emanuel Ikotu klasis Paniai Barat ini berujar bahwa sejak pertama sekali Ia muncul keinginan lantaran para kaum ibu ini tidak bisa membaca alkitab justru tidak tahu baca dan tulis, setelah pulang kerumah saya berpikir panjang lebar mengapa warga jemaat lain tidak tahu baca, namun akhirnya bisa membaca juga.

Kerinduan seperti ini semakin membara dalam hati nurani ibu Assa. Ketika itu pula langkah kongkrit yang ditempuh adalah mengajar kepada suaminya Yusup Mote dan Anak Kandungnya Orison Mote yang kini mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan sekolah lanjutan pertama (SLTP). Menurutnya, “Tugas pokok saya sebagai ibu rumah tangga tidak bisa saya lepas dan tugas sambilan yang saya manfaatkan adalah mengajar kepada warga belajar. Selanjutnya orang pertama yang diajar selain suami dan anak kandung saya adalah empat orang ibu rumah tangga.

Disela-sela waktu mengajar penulis mendatangginya dan secara polos, ibu yang puluhan tahun mengabdi sebagai Guru Rakyat ini dengan polos mengakui bahwa dalam proses belajar dan mengajar saya tidak biasa menggunakan media pembelajaran dan atau buku-buku penunjang lainnya sebagai acuan dasar, tetapi materi dan metode ajar muncul dalam hati kemudian saya transfer kepada warga belajar. Pasalnya, proses belajar ini saya mengandalkan Tuhan Yesus, jadi sebelum ajar selalu dibuka dengan Doa lalu ditutup dengan doa juga,”tuturnya.

Anak pertama dari Dewaituma Kayame ini menuturkan bahwa disekolah formal dirinya mengajar SD kurang lebih 6 tahun dan mengajar SMP/SMA kurang lebih 3 tahun, sementara untuk warga belajar yang diajarnya selama 4 tahun. Anak-anak didiknya yang diajarnya sudah pintar membaca dan menulis, kemudian setelah ditamatkan lalu menerima warga belajar yang baru. Istri dari Yusup Mote ini juga mengatakan bahwa soal honorarium setiap ia mengajar berbeda-beda. Misalnya, khusus yang ibu-ibu janda tidak diminta honor sedangkan yang bersuami istri dan yang dianggap mampu diwajibkan upah mengajar sebesar Rp. 20.000,- setiap warga belajar (WB). Sedangkan Honor dan bantuan dari luar seperti Peralatan Belajar tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah hingga sekarang.
Sejak itu juga ia berujar bahwa sejak tahun 1984 sekelompok ibu-ibu datang ke rumah untuk meminta di ajar. Anehnya sejak datang kerumah ia melontarkan dua pertanyaan pada calon warga belajar antara lain Mau selesai 6 tahun ? atau 4 bulan ? kalau 6 tahun dirinya tidak tahu tetapi kalau diajar selama 4 bulan ia mampu ajar. Kedua pertanyaan seperti dilontarkan lalu para warga belajar menjawab dengan perasaan tegang kemudian memilih hanya 4 bulan saja. Kemudian setiap tahun ia mengajar hanya dalam empat bulan saja diantaranya tiap bulan Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan Juli.

Mama yang postur tubuhnya kecil ini membeberkan bahwa metode yang saya biasa gunakan dalam mengajar adalah menggunakan pengenalan secara alfabetis/huruf, angka-angka dan mengejah antara huruf hidup dan huruf mati yang lazim disebut vocal dan konsonan. Siasat lain yang digunakan dalam proses mengajar adalah diajar dalam dua versi bahasa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Mee (Ekari-red). Selanjutnya penulis bertanya secara spontan semenjak itu beliau mengutarakan bahwa dari tahun 1984 sampai tahun 2006 ia mengajar sebanyak 98 orang dan mereka semua sudah pintar membaca dan menulis serta menghitung. Ditargetkan bahwa dengan kemampuan baca, tulis,yang dimiliki para warga belajar diharapkan mampu membaca Alkitab.

Ia (Assa Kayame-red) dalam tahun ini akan diajar 10 warga belajar tanpa honor dari siapapun. “Harapan saya paling kuat bahwa diakhirat saya akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah yang mempunyai seluruh alam raya ini beserta manusia. Dalam pada penuturan terakhir ketua kaum ibu ini mengharapkan perhatian yang realistis dari Pemerintah Daerah Propinsi lebih khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam hal ini Instansi terkait yakni Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai oleh karena saya ajar ini membantu program pemerintah. Beliau bilang sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa kedepan akan ada program pemerintah, ternyata hingga kini ada program pemerintah tentang pemberantasan buta huruf, jadi saya harap sekali lagi perlu sekali ada perhatian yang seriuas dari pemerintah terutama DPRD dan Dinas P dan P Kabupaten Paniai !!! (Tiborius Adii-Penulis adalah Pemerhati Pendidikan Non-formal di daerah dan Alumnus Program Pendidikan Non-Formal FKIP/UNCEN ABEPURA-JAYAPURA- PAPUA)

seLENgkapnya......

Bupati Deiyai : “SK CPNS 2009 akan di Proses”

Sekitar puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009, usai upacara bendera, Rabu (17/8) mendatangi Kantor Bupati. Tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk melakukan pengecekan terkait dengan SK CPNS Formasi pengangkatan 2009 yang hingga kini belum dibagikan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Deiyai.

Puluhan CPNS tersebut diterima langsung oleh Penjabat Bupati Deiyai, Hengki Kayame, SH. M.Hum berserta pejabat teras SKPD di lingkungan Pemkab Deiyai, tepatnya di halaman kantor Bupati Deiyai.

Dengan nada singkat dan jelas, Penjabat Bupati Deiyai, Hengki Kayame, SH. M.Hum menyampaikan kepada puluhan pendemo tersebut bahwa apa yang ade-ade lakukan itu tidak salah karena itu merupakan hak-haknya ade-ade. “Saya akan koordinasi dengan Kepala BKD Deiyai, apa yang menjadi kendalanya, supaya dalam waktu dekat, SK CPNS Formasi 2009 sudah bisa diproses dan dibagikan,”kata Bupati Kayame.

Ditempat terpisah, salah satu CPNS Formasi 2009, Jemmy Adii ketika ditemui media ini, Rabu (17/8) mengharapkan agar Penjabat Bupati Deiyai, Hengki Kayame, SH. M.Hum segera memproses SK tersebut.

Pasalnya, kata Jemmy. “Karena seangkatan formasi 2009 kami, di Kabupaten-Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua hampir semuanya sudah menerima SK CPNS, bahkan ada yang sudah mengikuti Prajabatan. Yang kami mau tanyakan kenapa di Deiyai bisa lambat begini, apa yang menjadi kendalanya sehingga belum juga ada informasi yang pasti dari BKD terkait dengan proses SK CPNS Formasi 2009 ini,”. (jga)

seLENgkapnya......

Hengki Kayame SH. M.Hum, “Segera Ajukan Pengunduran diri dari Jabatan”

Terkait Cabup dan Cawabup dari Eselon II dan III

Terkait dengan Pejabat daerah bereselon II dan III yang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Deiyai, agar segera mengajukan pengunduran diri dari Jabatannya. Demikian di tegaskan oleh Penjabat Bupati Deiyai, Yance Kayame, SH. M.Hum, Rabu (17/8) dalam Pidatonya pada puncak peringatan HUT RI ke 66, di Lapangan bola Kaki Waghete, Distrik Tigi.

“Hal itu dilakukan supaya tidak dapat menggangu jalannya kegiatan pemerintahaan carateker serta juga tidak mengganggu yang bersangkutan dalam pencalonannya. Dengan demikian kepada seluruh Cabup dan Cawabup setelah menerima surat pemberitahuan dari KPU, maka segera mengajukan pengunduran diri dari jabatannya yang diembang sekarang, supaya tidak menggangu kelancaran pencalonannya nanti dan juga kegiatan pemerintahaan di Dinas, Kantor, Badan atau Bagian,”tegas Kayame.

Disamping itu pula, Bupati menegaskan kepada ketua-ketua Partai yang ada di Kabupaten Deiyai agar dapat benar-benar memberikan rekomendasi kepada siapa pun dia orang yang benar-benar dipercayai dan jangan memberikan rekomendasi dengan bersifat dualisme, jika demikian berarti kita sudah menanamkan bibit kehancuran untuk Deiyai ini, dengan demikian sifat-sifat “Is” (Marga, Suku dan Agama) harus di hilangkan dari Deiyai.

Bupati Yance mengatakan akan membuatkan suatu kesepakatan atau komitmen berbentuk badan hukum Notaris kepada semua yang mencalonkan diri, henta itu dari luar maupun dalam dilapangan terbuka atau ditengah masyarakat, supaya yang kalah mendukung yang menang, dan sebaliknya yang menang merangkul yang kalah di depan Notaris, sehigga persoalan ini kita selesaikan cukup di Deiyai dan tidak perlu kita bawah ke Mahkama Konstitusi (MK). (jga)

seLENgkapnya......

Tugas Pokok Utama Bupati : “Pembenahan Pemerintahaan dan Mempersiapkan Pemilukada"

Penjabat Bupati Deiyai, Hengki Kayame, SH. M.Hum mengatakan dua pokok tugas utama yang akan dilakukannya di Kabupaten Deiyai dimasa pemerintahaannya yang kedua ini yakni melaksanakan Pembenahan terhadap Pemerintahan yang ada dan mempersiapkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Devinif Kabupaten Deiyai.

Untuk itu, Ujar Kayame apa yang menjadi tugas pokoknya tak luput juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh Staf Pemerintahaan baik Eselon II, III, IV dan non Eselon serta seluruh komponen masyarakat baik Tokoh Agama dari berbagai denominasi Gereja, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, oraganisasi-organisasi yang ada dan TNI/POLRI untuk sama-sama dengannya mensukseskan dua pokok utama tersebut.

Kedua pokok tugas utama ini, tidak keluar dari apa yang dilakukan oleh penjabat Bupati Deiyai sebelumnya yakni, Drs. Blasius Pakage. “Yang paling inti Saya hadir dikabupaten Deiyai bukan untuk merubah apa yang di jalankan oleh Penjabat sebelumnya, namun sebaliknya untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan Penjabat Bupati Deiyai sebelumnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam kurung waktu 1 tahun untuk melaksanakan Pembenahan terhadap pemerintahan yang ada dan untuk mempersiapkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deiyai ini,”terangnya dalam Pidatonya pada puncak peringatan HUT RI ke 66, 17 Agustus 2011, di Lapangan bola Kaki waghete, Distrik Tigi.

Pada kesempatan itu, Kayame menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mantan Penjabat Bupati Deiyai pertama, Drs. Blasius Pakage yang tidak kenal lelah dalam meletakan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Deiyai tercinta ini sebagai daerah otonomi baru selama kurung waktu 2 tahun. (jga)

seLENgkapnya......

Kadin Dikbudpora : Kenapa Mobil Dinas Pendidikan yang diserahkan ke KPU ?

Menanggapi komentarnya mantan Plh. Bupati Deiyai, Basilius Badii, BA yang dilansir media PapuaPosNabire, edisi Sabtu (13/8) pekan lalu dengan Kop, “Dukung Pemilukada KPU Deiyai di Fasilitasi Mobil.”. Dimana penyerahaan mobil dinas kepada sejumlah instansi termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai pada beberapa hari lalu, tidak dilatari unsur kepentingan tertentu. Pembagiannya sudah sesuai kebutuhan dan hal itu didukung adanya usulan serta Surat Keputusan sebagai bukti legalitas pemanfaatan kendaraan dinas yang di Anggarkan tahun 2011.

Menurut Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, Senin (15/8), kalau memang tidak dilatari unsur kepentingan dan pembagiannya sudah sesuai aturan, kenapa Mobil Dinas Pendidikan yang di korbankan dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Deiyai. Apakah tidak ada mobil lain selain mobil Dinas Pendidikan ? Jika demikian sudah menyalahi aturan, karena KPU adalah satu lembaga Independen yang keberadaannya dibawah kendali KPU atasan baik Provinsi maupun Pusat.

Sesuai Informasi yang diterimanya, dari Kepala DPKAD Kabupaten Deiyai, Bambang. Beliau mengatakan bahwa didalam SK Mobil itu adalah mobil dinasnya Pendidikan, tetapi Plh. Bupati Deiyai (Sekda), Basilius Badii, BA yang menyerahkan kepada KPU Deiyai.
“Wah, sudah diserahkan kepada KPU, lalu dibilang tidak ada kepentingan dan pembagiannya sudah sesuai kebutuhan. Perlu di ingat bahwa ini merupakan Aset Daerah,”terangnya tegas.

Jadi, kata Adii, jangan memutarbalikan kata, ini memang fakta dilapangan, Kenapa selalu mobil Dinas Pendidikan yang jadi korban, pada hal Dinas Pendidikan adalah Dinas paling teratas dari semua dinas yang ada diseluruh Indonesia, dan sudah tentu tanpa adanya kendaraan Dinas, menyulitkan Kadin untuk bekerja. Mari kita buang jauh-jauh unsur iri, cemburu dan lain-lainnya dari Deiyai dan kita mengedepankan kerjasama, bukan saling menjatuhkan serta ambisius.

“Semua ini merupakan tantangan, dan saya terima dengan berjiwa nasional, karena sekarang yang menjadi focus perhatihan kami yakni membangun Kabupaten Deiyai melalui Bidang Pendidikan baik fisik maupun non fisik.”tegasnya. (jga)

seLENgkapnya......

Hilangkan "IS"dari Deiyai

Siapapun dia pemimpin yang dipilih dan dilantik harus kita terima dengan jiwa besar, sehingga proses pembangunan tetap berlanjut untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat di Kabupaten Deiyai. Untuk itu, Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH yang telah dilantik pekan lalu di Jayapura, ataupun siapa yang terpilih menjadi Bupati Definif Kabupaten Deiyai melalui pesta demokrasi, entah dia putra terbaik dari Deiyai, Paniai atau dari Papua lain, kita semua harus mendukung, asalkan pemimpin tersebut dalam kebijakannya tidak membeda-bedakan Marga, Suku dan Agama, akan tetapi berposisi netral.

Kita mendengar kabar bahwa seorang putra terbaik Paniai telah dilantik menjadi Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame, SH menggantikan Drs. Blasius Pakage yang masa jabatannya telah berakhir beberapa bulan lalu. Hengki Kayame dilantik secara resmi oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, M.Si atas nama Presiden RI di Aula Gedung Negara, Jayapura, Kamis (4/8) pekan kemarin.

Menurut saya untuk melanjutkan pemerintahaan yang sudah lebih dahulu dirintis oleh Penjabat Carateker sebelumnya yakni Drs. Blasius Pakage, sangatlah tidak muda seperti membalikan telapak tangan.

Pasalnya, kita ketahui bahwa dari banyak Pemimpin Putra terbaik yang mencalonkan diri, baik di masa pemerintahaan Carateker ini maupun Definitif nantinya, tentu pada akhirnya lewat berbagai test yang dilakukannya hanya satu Pemimpin Putra Terbaik yang akan di tetapkan dan dipilih Masyarakat, Alam Deiyai bahkan di Berkati Tuhan untuk menjadi orang nomor satu di pemerintahaan Kabupaten Deiyai yang penuh dengan kekayaan alam ini.

Untuk itu kepada setiap Pemimpin yang dipilih dan dilantik perlu menerapkan kapasitasnya sebagai Pemimpin yang berhasil dan jujur dengan bermodalkan takut akan Takut, berjiwa nasional, tidak ber-KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), memiliki sifat dewasa dalam mengimplementasikan kinerjanya dilapangan serta membentuk kabinetnya tidak membeda-bedakan Marga, Suku dan Agama.

Jika beberapa syarat-syarat itu ditekuni dengan baik oleh siapun dia Pemimpin tersebut, maka akan berpengaruh positif juga pada roda pemerintahaan yang sudah, sedang dan akan terus dijalankan dalam berbagai bidang. Baik di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Fisik dan Non Fisik, Ekonomi Kerakyatan dan lain-lain sebagainya di Kabupaten Deiyai yang merupakan milik masyarakat 5 Distrik yakni Distrik Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado serta masyarakat Suku Nusantara.

Bagi saya dengan dilantiknya Hengki Kayame, SH sebagai Bupati Carateker Kabupaten Deiyai dapat memberikan dampak positif yang baik, tentu untuk melanjutkan pembangunan dan menata pemerintahan.

Sekurangnya ada dua hal urgen yang mesti dilakukan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Deiyai saat ini. Secara Intern, yakni : Membangun hubungan komunikasi dan tali persaudaraan diantar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selama ini terkesan berjalan masing-masing membuang jauh-jauh sifat isme (marga, suku, agama) yang seringkali dilakukan oleh segelintir oknum baik mahasiswa, kaum intelektual, PNS, Non PNS maupun masyarakat. Perlu dilakukan juga kegiatan Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dari semua denominasi gerejagereja yang ada di wilayah Kabupaten Deiyai.

Secara Ekstern, yakni: Segera memproses SK CPNS Formasi 2009, menyelesaikan hak ulayat lokasi Pembangunan perkantoran Pemerintahaan Kabupaten Deiyai di Tigido, Menyelesaikan pembayaran hak ulayat pembangunan lapangan terbang di Waghete.

Kemudian, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yang telah dibuka pendaftarannya bagi calon kandidat dari jalur independen (perseorangan) dan masih menanti itikad baik pemerintah daerah untuk memfasilitasinya agar KPUD dapat menjalankan tugasnya hingga tahap akhir nanti.......Semoga !!! (Oleh : Jemmy Gerson Adii, SE-Penulis adalah Tokoh Pemuda Deiyai dari Distrik Tigi Timur)

seLENgkapnya......

Tim Festival Budaya Deiyai dapat Dana Pembinaan dari Dinas Dikbudpora

Tim Festival Budaya dari Deiyai beberapa hari lalu mendapatkan dana Pembinaan sebesar 150 juta dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Deiyai.

Kepada media ini, Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, Jumat (05/8), dengan tegas mengatakan bahwa dana Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah diharapkan dapat di manfaatkan atau digunakan sebaik-baik mungkin dalam kegiatan Festival Seni Budaya Bulan Agustus 2011 ini di Jayapura.

Dikatakannya, belajar dari pengalaman tahun lalu (2010-red), maka itu dalam perjalanan menuju ke tempat kegiatan di Jayapura dan selama mengikuti kegiatan dapat diikuti dengan baik, dan jangan lupa Berdoa.

“Dana yang diberikan itu bukan dana yang hanya dilakukan untuk foya-foya dalam perjalanan, tetapi dengan sedikit dana yang diberikan itu harus dimanfaatkan sesuai apa yang di butuhkan dalam perjalanan, karena dana itu adalah dana Pembinaan, bukan dana khusus atau lain-lainnya,”terangnya.

Kepada Pengurus Tim, diharapkan mengkoordinir semua anggota atau pesertanya baik dalam perjalanan maupun setelah tiba di tempat kegiatan Festival di Jayapura. “Dengan menghadiri kegiatan atau iven ini, sudah tentu merupakan perwakilan dari Kabupaten Deiyai, dan diharapkan juga dapat mengharumkan dan menjaga nama baik Kabupaten Deiyai selama kegiatan berlangsung di Jayapura.”tandasnya. (jga)

seLENgkapnya......

Maju Tidaknya Kabupaten Deiyai di Tentukan dari Sekarang

Kabupaten Deiyai bukan milik satu atau dua distrik saja tetapi milik semua masyarakat yang ada di 5 distrik, diantaranya Distrik Tigi, Tigi Timur, Tigi Barat, Kapiraya dan Bouwobado juga Masyarakat Suku Nusantara.

Karena seakan-akan setiap ada persoalan yang terjadi di Deiyai terjadi hanya karena ulah satu bahkan dua distrik saja. Untuk itu, Ia berharap bahwa daerah Deiyai adalah daerah baru, maka itu sudah saatnya kita memberikan benih (bibit) dengan baik dimasa pemerintahaan Carateker ini. Sebab maju tidaknya Kabupaten Deiyai kedepan ditentukan dari sekarang, mumpun daerah ini baru dan masih bisa diatur, dan mau tidak mau yang memimpin Kabupaten Deiyai adalah Pemimpin yang berjiwa nasional.

“Ingat Isme yang sekarang masih terjadi harap di hilangkan. Misalnya, jika marga A jadi pemimpin maka semua posisi yang baik hanyalah diduduki oleh marga A, begitu pun juga jika yang memimpin adalah Pejabat yang beragama Kristen Katolik maka semua posisi terpenting di pasang orang yang beragama katolik saja. Hal-hal semacam ini perlu dihilangkan dari Deiyai. Tidak ada Isme diantara kita semua orang Deiyai,”.

Begitupun juga dengan setiap Proyek Pembangunan dari berbagai Bidang yang sudah, sedang dan akan terus di bangun di Kabupaten Deiyai harus ada pemerataan di semua Distrik, jangan hanya dibangun di satu atau dua distrik saja. Jika demikian, tentunya akan menyebabkan terjadinya kecemburuan social.

Pasalnya, hadirnya pemekaran Kabupaten Deiyai adalah keinginan masyarakat dari semua Distrik, karena didasari rasa ketidakpuasan atas berbagai kesenjangan pembangunan, seperti kesenjangan wilayah, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Selain itu pula, diindentifikasikan bahwa selama ini hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, dirasakan belum memenuhi rasa keadilan atau belum merata ke seluruh pelosok-pelosok wilayah termasuk yang ada di daerah ini.

Juga, keterlambatan kemajuan daerah ini kerena minimnya sarana dan prasarana transportasi, menyebabkan pelayanan pemerintah belum menjangkau ke seluruh masyarakat khususnya di daerah terpencil dan terisolasi, disamping terbatasnya dana dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, mengakibatkan kondisi sosial masyarakat masih memprihatinkan, tertinggal dan terbelakang.

“Sehingga untuk meningkatkan pastisipasi dan menjawab semua persoalan tersebut, menurut saya perlu adanya terobosan baru melalui suatu kebijakan khusus, antara lain melalui pembentukan satuan administrasi pemerintah baru, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Tetapi perlu juga di ingat bahwa bagaimana caranya yang tepat.

Sebab untuk merubah kesenjangan pembangunan sangatlah di butuhkan Pemimpin Figur yang takut akan Tuhan, berjiwa besar dan benar-benar seorang Pemimpin yang ingin mau merubah kesenjangan pembangunan kearah yang lebih baik.”. (jga)

seLENgkapnya......